Link, Banjarbaru – LSM Kelompok Pemerhati Kinerja Aparatur Pemerintah dan Parlemen (KPK-APP) Kalimantan Selatan, meminta Kejaksaan Negri (Kejari) Banjarbaru untuk menelisik proyek-proyek pokok pikiran (pokir) DPRD Kota Banjarbaru. karena selain diduga berpotensi merugikan negara, praktinya juga dinilai sudah kebablasan.
“Apa yang tersaji disejumlah pekerjaan infrastruktur bermasalah yang ada di wilayah Kota Banjarbaru ternyata bermula dari pokir dewan. Teranyar pekerjaan proyek draenase di Komplek Pondok Sejahtera, Blok N dan M, Kelurahan Guntung Manggis itu sangat memalukan,” ujar Aliansyah, Ketua LSM KPK-APP Kalsel kepada Linkalimantan.com, Kamis 23 Juni 2022.
Dengan munculnya masalah tersebut lanjutnya, maka pihaknya meminta kepada Kejari Banjarbaru untuk segera melakukan penyelidikan.
“Kami menduga pokir-pokir yang dikelola oleh DPRD Banjarbaru ini sejak perencanaan, kemudian penganggaran dan penunjukkan siapa yang mengerjakan semuanya dilakukan oleh mereka sendiri,” duganya.
Karena itulah sebut dia, untuk membuktikannya pihak aparat penegak hukum harus turun untuk menelisiknya. Karena hal itu sangat ironis.
“Dewan itu tugasnya mengawasi, bukan mengerjakan. Kalau mereka ingin mengerjakannya maka berhentilah jadi anggota dewan. Kalau diteruskan akan semakin banyak sekali persoalan-persoalan yang berpotensi merugikan negara,” katanya.
Kejaksaan sarannya, segera melakukan investigasi di mana pekerjaan-pekerjaan pokir dewan yang selama ini dikerjakan. Mereka harus mempertanggungjawabkan dan pekerjaannya harus di audit dan diperiksa.
Terkait pekerjaan draenase di Guntung Manggis, Ali mengaku tak habis piker.
“Ini nekat sekali,” katanya sambil geleng-geleng kepala.
Ini baru pokir sebutnya lebih tajam, belum lagi lagi temuan-temuan perjalanan dinas kegiatan-kegiatan yang dilakukan DPRD Banjarbaru. Kemudian ada juga uang perumahan, uang transportasi, uang komunikasi. Itu semuamenurut LSM KPK-APP Kalsel tujuannya hanya untuk menggeluruk uang negara.(spy)