Link, Martapura – Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Komite Anti Korupsi Indonesia (KAKI) Kalimantan Selatan tegaskan komitmennya mengawal laporan dugaan korupsi dana penanganan stunting di Kabupaten Banjar yang telah disampaikan ke Kejagung RI. Terlebih saat ini nota dinas dari Kejagung untuk melakukan penyidikan telah diterbitkan.
“Komitmen kami akan terus mengawal dugaan kasus korupsi stunting ini. Apalagi kan kami menjadi salah satu LSM yang melaporkannya ke Kejagung RI beberapa waktu lalu,” ujar Direktur LSM KAKI Kalsel H Ahmad Husaini kepada Linkalimantan.com, Rabu 19/3/2025.
Kasus stunting ungkapnya lebih jauh, pihaknya juga komitmen mengawal kasus-kasus lain yang telah mereka angkat ke permukaan. Semisal masalah pertambangan yang beberapa hari lalu telah disampaikannya melalui aksi unjuk rasa di DPRD Kabupaten Banjar.
Seperti diketahui pada 2023 2024. Kabupaten Banjar menerima gelontoran Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Alokasi Umum (DAU) untuk penanganan stunting sebesar Rp118 Miliar. Besarnya anggaran Ini dinilai tidak sebanding dengan program kerja yang disusun dan dilaksanakan Pemkab Banjar melalui Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait penanganan stunting.
Persoalan ini bahkan sempat menjadi sorotan jajaran DPRD Kabupaten Banjar. Penggunaan dana stunting disebut-sebut tak tepat sasaran. Anggaran makan anak terkena stunting hanya sebesar Rp13.000. Ini dinilai berbanding terbalik dengan anggaran biasa konsumsi pelaksanaan rapat koordinasi instansi-instansi terkait yang mencapai Rp1.4 Miliar.
Belum lagi adanya penggunaan dana penanganan stunting untuk membayar Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Totalnya mencapai Rp90 Miliar.
jauh sebelumnya, DPRD Kabupaten Banjar juga sudah membentuk hak angket untuk mengurai penggunaan anggaran program pencegahan dan penanganan stunting tahun anggaran 2023 yang diperoleh tujuh OPD dan Pemerintah Desa (Pemdes) dengan nilai total pagu sebesar Rp121 Miliar dengan realisasi Rp114 M, yang dinilai tidak tepat sasaran. (spy)
