Link, Banjarbaru – Pada gelaran Rapat Paripurna DPRD Banjarbaru, dengan agenda pandangan umum fraksi-fraksi dan jawaban Wali Kota Banjarbaru terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran (TA) 2025 pada Selasa (8/7/2025).
Rapat Paripurna ini, langsung dipimpin Ketua DPRD Kota Banjarbaru, Gusti Rizky Sukma Iskandar Putera.
Dalam pandangan umum tersebut, salah satu fraksi mempertanyakan upaya yang akan dilakukan Pemerintah Kota (Pemko) Banjarbaru untuk mencegah dan mengatasi permasalahan kelangkaan dan lonjakan harga Liquefied Petroleum Gas (LPG) 3Kg bersubsidi yang mencapai Rp50.000 per tabung melebihi Harga Eceran Tertinggi (HET), yakni Rp18.500.
Menanggapi perihal tersebut, Wali Kota Banjarbaru, Hj Erna Lisa Halaby didampingi Wartono selaku Wakil Wali Kota Banjarbaru menyampaikan, Pemko Banjarbaru telah membentuk Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) yang bertugas mengawasi stabilitas harga Barang Kebutuhan Pokok Penting (Bapokting), tak terkecuali LPG 3Kg bersubsidi.
“Selanjutnya kita akan melakukan update terhadap Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang terintegrasi dengan Merchant Application Pertamina (MAP). Karena itu kita harus melakukan pertemuan dengan Satuan Organisasi Perangkat Daerah (SOPD) terkait agar penyaluran LPG 3Kg bersubsidi tepat sasaran,” ujar Erna Lisa
Dengan melihat data tersebut, lanjutnya lebih jauh, Pemko Banjarbaru dapat mengetahui apakah pendistribusian LPG 3Kg bersubsidi sudah tepat sasaran atau tidak. Serta dapat lebih meningkatkan pengawasan di lapangan sebagai komitmen untuk membantu masyarakat.
“Kita juga dapat mengetahui berapa sebenarnya jumlah kuota LPG 3Kg yang harus disalurkan ke masyarakat yang memang benar berhak menerima. Jangan sampai ada masyarakat yang tidak berhak menerima malah menerima manfaat LPG 3Kg bersubsidi,” ucapnya.
Usai memimpin rapat paripurna, Ketua DPRD Kota Banjarbaru, Gusti Rizky Sukma Iskandar Putera memberikan apresiasi terhadap upaya Wali Kota Banjarbaru, terlebih sudah melakukan Inspeksi mendadak (Sidak) langsung ke pangkalan dan pengecer belum lama tadi.
“LPG 3Kg bersubsidi memang untuk ekonomi masyarakat menengah kebawah. Hal ini tentu menjadi target kita, dan dalam waktu dekat ini kita berkolaborasi bersama-sama sesuai pesan Wali Kota akan melakukan update data ulang. Artinya dilakukan hingga ke tingkat struktur RT dan RW sebagai upaya sinkronisasi data, sehingga manfaat LPG 3Kg bersubsidi dapat dirasakan masyarakat yang berhak menerima,” tutupnya. (zainudin/BBAM)
