Link, Jakarta – Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Suharyanto melakukan kunjungan kerja ke Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam) di Jalan Merdeka Barat, Jakarta, Rabu (24/9/2025).
Kehadiran Suharyanto disambut langsung oleh Menko Polkam, Djamari Chaniago, yang baru saja dilantik Presiden RI Prabowo Subianto.
Pertemuan berlangsung dalam suasana akrab dan penuh substansi. Menko Polkam mengaku kunjungan Kepala BNPB tersebut seperti mendahului jadwal yang telah ia susun. “Terima kasih sudah datang. Sebenarnya saya yang berencana bersilaturahmi ke BNPB, tapi justru hari ini Kepala BNPB yang lebih dulu hadir,” ujar Menko Polkam Chaniago.
Dalam pertemuan itu, Kepala BNPB memaparkan data bencana 2021–2024. Sebanyak 76 persen kejadian didominasi bencana hidrometeorologi basah, seperti banjir sebanyak 5.998 kejadian dan cuaca ekstrem sebanyak 4.646 kejadian.
Namun, perhatian utama difokuskan pada penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla), khususnya di enam provinsi prioritas.
Dasar penanganan karhutla mengacu pada Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2020 dan Keputusan Kemenko Polkam Nomor 29 Tahun 2025, yang menugaskan BNPB sebagai penanggung jawab tertib pelaksanaan “Desk Karhutla”. Tugas ini mencakup operasi darat, operasi udara melalui heli patroli dan water bombing, hingga teknologi modifikasi cuaca. “Sinergi ini penting agar setiap kementerian dan lembaga bergerak selaras, tidak jalan sendiri-sendiri,” tegas Suharyanto.
Capaian dan Tantangan
Kepala BNPB melaporkan, situasi karhutla di enam provinsi prioritas pada 2025 relatif terkendali berkat kerja sama lintas sektor. Operasi udara, operasi darat, serta penegakan hukum yang tegas menjadi faktor penentu.
Atas kondisi tersebut, Kemenko Polkam memutuskan membubarkan Desk dan Satgas Karhutla, dan pengendalian selanjutnya diserahkan kembali ke kementerian serta lembaga terkait. “Pencapaian ini patut diapresiasi, tapi jangan sampai membuat kita lengah,” kata Menko Polkam.
Kepala BNPB menyambut baik arahan tersebut. Ia menekankan perlunya kesiapsiagaan menghadapi ancaman mendatang, termasuk potensi cuaca kering ekstrem yang diperkirakan kembali terjadi pada 2027 akibat pola berulang fenomena El Nino. “Kami sepakat dengan apa yang menjadi arahan Menko Polkam. Kalau kita tidak bersiap sejak sekarang, risiko kebakaran bisa kembali besar,” ungkap Suharyanto.
Komitmen Bersama
Menko Polkam menegaskan, pemerintah akan terus mendukung penuh pengendalian karhutla. Ia menekankan pentingnya antisipasi dini dan keterlibatan masyarakat. “Sinergi pusat dan daerah, termasuk peran masyarakat, harus terus diperkuat. Ini bagian dari ketahanan negara,” ujarnya.
Pertemuan diakhiri dengan komitmen untuk meningkatkan koordinasi, memperkuat mitigasi, serta memastikan kesiapsiagaan tetap terjaga meskipun situasi saat ini terkendali.
Turut mendampingi Kepala BNPB, Sekretaris Utama BNPB Rustian, Deputi Bidang Penanganan Darurat Mayjen TNI Budi Irawan, Direktur Dukungan Sumber Daya Darurat Agus Riyanto, Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan Abdul Muhari, serta Tenaga Ahli BNPB.
