Link, Banjarmasin – Gubernur Kalimantan Selatan, H. Muhidin, menegaskan komitmennya untuk mewujudkan pendidikan berkualitas di Banua sebagai upaya menciptakan sumber daya manusia yang mampu menjawab tantangan zaman.
Komitmen tersebut ditandai melalui penandatanganan kesepakatan bersama dengan 13 kepala daerah se-Kalsel pada Rapat Koordinasi Pendidikan se-Kalimantan Selatan, yang digelar di salah satu hotel di Banjarmasin, Selasa (25/11/2025) malam.
Muhidin hadir didampingi Wakil Gubernur Kalsel, Hasnuryadi Sulaiman, Bunda PAUD Kalsel, Hj. Fathul Jannah Muhidin, serta Ketua BKOW Kalsel, Hj. Ellyana Trisya Hasnuryadi.
Dalam sambutannya, Muhidin menyampaikan bahwa dunia pendidikan saat ini dihadapkan pada berbagai tantangan besar, seperti digitalisasi, perubahan kurikulum, percepatan teknologi, serta dinamika sosial-ekonomi yang menuntut adaptasi cepat.
Untuk menjawab tantangan tersebut, Pemprov Kalsel memfokuskan pembangunan pendidikan pada beberapa prioritas, di antaranya pengentasan Anak Tidak Sekolah (ATS) melalui program Wajib Belajar (Wajar) 13 Tahun, mulai dari PAUD hingga SMA/sederajat. Perbaikan sarana dan prasarana sekolah agar tidak ada sekolah yang terhambat aktivitasnya karena kerusakan fasilitas. Pemetaan digitalisasi pendidikan guna mendorong pemerataan serta peningkatan kualitas pembelajaran di seluruh wilayah Kalimantan Selatan.
“Ini adalah tugas kita bersama. Saya meminta Dinas Pendidikan baik provinsi maupun kabupaten/kota untuk terus memantau kebutuhan pendidikan, mulai dari sarana prasarana hingga fasilitas pendukung agar kita dapat bersama-sama mewujudkan pendidikan yang berkualitas,” tegas Muhidin.
Pada kesempatan tersebut, ia juga meminta perhatian pemerintah pusat, khususnya Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek), terkait besaran tunjangan guru yang bertugas di daerah pelosok.
“Sebagai orang yang pernah bertugas sebagai guru, saya merasakan langsung bagaimana kecilnya tunjangan di daerah terpencil. Kami memohon kepada Dirjen GTK Kemendikbudristek RI agar tunjangan guru di pelosok dapat ditingkatkan. Jangan disamakan dengan guru di kota. Mereka pantas mendapat tunjangan yang layak demi kesejahteraan mereka,” ujarnya.
Pada momentum Rakor tersebut, Gubernur Muhidin juga menyerahkan sejumlah penghargaan kepada pemerintah kabupaten/kota yang berhasil menerapkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pendidikan, meningkatkan rata-rata lama sekolah, serta penghargaan kepada para guru dari berbagai sekolah di Kalsel. Penghargaan tersebut merupakan bentuk apresiasi Pemprov Kalsel atas dedikasi mereka dalam mewujudkan pendidikan yang berkualitas di Kalimantan Selatan. (tri)