Link, Banjarbaru – Akademisi Fisip Universitas Lambung Mangkurat (ULM) Kalimantan Selatan, Verinia Pura Damainti, S.Sos mempertanyakan Kota Banjarbaru sebagai Kota layak Anak.
“Kalau saya amati selama ini indikator untuk menentukan predikat Kota Layak Anak sebenarnya belum menyentuh secara spesifik. Terutama mengenai pencegahan dan penanganan kekerasan pada anak. Seperti yang baru-baru tadi terjadi penganiayaan anak,” ungkap Verinia, kepada Linkalimantan.com.
Mengapa demikian, karena tidak adanya strategi dan inovasi yang diterapkan oleh pemerintah daerah dalam melakukan pencegahan serta penanganan pada kasus kekerasan terhadap anak.
“Atas permasalahan itu membuat seakan seakan, predikat yg disandang kota atau kabupaten sebagai Kota Layak Anak dan akibatnya seringkali berbanding terbalik dgn fenomena di lapangan,” ungkap akademisi berparas cantik ini.
Apalagi lanjutnya, kasus kekerasan pada anak baik itu asusila ataupun kekerasan fisik merupakan ibarat fenomena gunung es.
“Artinya apa. Kasus seperti ini banyak terjadi tetapi tidak dilaporkan. Sehingga ketika dilakukan penilaian kota layak anak, persoalan2 yg sebetulnya banyak terjadi tidak muncul dalam bentuk angka. Maka yang terlihat baik-baik saja belum tentu benar benar dan baik-baik saja,” lanjutnya.
Disingungnya juga ambil contoh dari kasus Yayasan Munazzama ini sebetulnya bukan sekedar kasus kekerasan pada anak yang perlu diperhatikan, tetapi kemudahan izin mendirikan atau mengoperasionalkan yayasan yang perlu ditelisik mendalam.
“Karena kita khawatirkan terjadi eksploitasi anak yg berkedok yayasan. Pengelola yayasan kemudian berharap mendapatkan keuntungan dari donatur dengan menjual “kisah sedih” anak-anak yg berada di bawah yayasan mereka,” tandasnya. (oetaya/BBAM)