Link, Martapura – Ketua LSM Kelompok Pemerhati Kinerja Aparatur Pemerintah dan Parlemen (KPK-APP) Kalsel, Aliansyah menyebut anggota DPRD Banjar tidak dewasa. Jika rumor perpecahan di intern anggota DPRD Banjar benar adanya.
Rumor perpecahan diinternal anggota DPRD Banjar ditanggapi miring oleh Ketua LSM KPK-APP Aliansyah. Menurut dia, jika rumor tersebut benar menjadi latar belakang sering tidak qorumnya rapat di dewan, menandakan bahwa anggota DPR tidak dewasa dalam berdemokrasi.
“Harusnya anggota DPR kita dewasa. Fokus terhadap tugas yang bertujuan untuk mensejahterakan rakyat. Bukan malah sibuk becakut (berselisih paham, Red.),” ujar Ali kepada Linkalimantan.com, Kamis 1 September 2022.
Ali pun mengingatkan, dewan itu tugasnya pengawasan. Diantaranya mengawasi semua kegiatan-kegiatan eksekutif dan perda-perda yang sudah dilaksanakan.
“Kemudian menyusun anggaran yang pro dan fokus terhadap kesejahteraan rakyat, serta melaksanakan penyusunan-penyusunan Perda yang bertujuan untuk mengatur tatanan hidup di masyarakat Kabupaten Banjar,” katanya.
Bukan malah sibuk berselisih paham.
“Kami sedih dan prihatin. Wakil rakyat yang harusnya menjadi contoh dan teladan bagi rakyat, meraka justru mempertontonkan sikap tidak dewasa dalam berdemokrasi,” tudingnya.
Hal itu harus diakhiri.
“Dalam berdemokrasi hal biasa wakil rakyat kontra dengan eksekutif karena menganggap rakyat tidak diuntungkan dengan kebijakan eksekutif. Demikian juga sikap mendukung juga hal lumrah. Selama programnya berpihak dengan kebijakan-kebijakan untuk menguntungkan rakyat,” katanya.
Tetapi yang ditampilkan belakangan ini tudingnya lebih jauh, lebih menonjolkan perselisihan untuk kepentingan kelompok.
“Bukan rahasia umum lagi jika di dewan kita ini ada kubu-kubuan. Kubu pro bupati dan kubu kontra bupati. Ini kan menggambarkan jiwa dan sifatnya jauh daripada sifat terhormat,” katanya. Sudah kubu-kubuan ujarnya lebih lanjut, yang muncul kemudian berita bolos kerja, sudah tidak aktif dalam pekerjaan. Tetapi sangat aktif kalau menyangkut urusan perjalanan dinas.
“Ini menandakan anggota dewan kita itu tidak memiliki kapabilitas dan kapasitas untuk memperjuangkan kepentingan rakyat. Bagaimana mereka bisa memperjuangkan kepentingan rakyat, kalau di dalam saja mereka bercekcok,” katanya.
Kami merindukan anggota DPR yang berani menggebrak meja ujarnya bersemangat, tapi untuk kepentingan rakyat.
“Anggota dewan yang berani berteriak-teriak, tapi untuk kepentingan rakyat. Anggota dewan yang berani mengacungkan tangan di dalam sidang-sidang paripurna, tetapi jelas hanya untuk kepentingan rakyat,” ujarnya.
Seperti diberitakan, Batalnya gelaran rapat paripurna yang sakral di DPRD Kabupaten Banjar bukanlah hal yang baru dalam memperjuangkan kepentingan masyarakat.Namun, kembali batalnya gelaran rapat paripurna pada, Rabu (31/8/2022) kali ini diduga akibat terjadinya perpecahan di internal lembaga legislatif, hingga terbelah menjadi dua kubu.
Dugaan tersebut pun seakan diamini anggota DPRD Kabupaten Banjar, HM Yunani saat diwawancarai sejumlah awak media di tengah skors rapat paripurna DPRD Kabupaten Banjar yang salah satunya mengagendakan tentang Alat Kelengkapan Dewan (AKD), yakni tentang pemilihan dan penetapan Ketua Komisi IV DPRD yang kembali batal terlaksana.
“Rapat paripurna hari inikan dijadwalkan pukul 14.00 Wita, ternyata molor. Saya juga berani memprediksi, meskipun ditunggu hingga malam hari anggota dewan yang hadir tidak akan memenuhi kuorum,” ujarnya.(spy)
