Link, Jakarta – Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) kembali melaksanakan Diseminasi Hasil Monitoring Evaluasi (Monev) Stunting Terpadu 2024. Yaitu dengan tema ‘Bagaimana Pendampingan Keluarga dalam Pencegahan dan Penanganan Stunting?’ yang dilaksanakan secara hybrid, Selasa (10/9/2024).
Membicarakan tentang pendampingan keluarga, tentunya tidak terlepas dari Tim Pendamping Keluarga (TPK). Di mana mereka menjadi garda terdepan dalam percepatan penurunan stunting.
Dari hasil monev pendampingan keluarga ditemukan beberapa fakta. Diketahui, kegiatan pendampingan keluarga telah dilaksanakan oleh TPK.
Di mana setidaknya berjumlah minimal satu orang dalam setiap desa/kelurahan. Yang telah mendapatkan orientasi terkait stunting.
“Juga telah dilaksanakan Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE) kelompok minimal satu kali dalam sebulan,” ujar salah satu tim monev dari FKKMK UGM Dr. Siti Helmyatu, DCN, M.Kes.
Ditambahkan oleh Dr. Siti regulasi, sarana prasarana, SDM dan pendanaan sangat mendukung kegiatan pendampingan. Sehingga dapat berjalan dan menunjang tercapainya indikator percepatan penurunan stunting.
Beberapa hal yang perlu ditingkatkan dari kegiatan pendampingan keluarga adalah komitmen pemerintah. Juga kuantitas dan kualitas TPK, sarana prasana, koordinasi antarpihak, terutama terkait data.
Health and Nutrition Expert Dr. dr. Lucy widasari, MSI, mengkritisi TPK yang bekerja sendiri-sendiri di lapangan. “Saya temukan di lapangan TPK turun ke lapangan sendiri-sendiri,” kata dia.
“Saya melihat laporan yang dicatat oleh TPK sangat rapih. Tapi tidak dilaksanakan bersama-sama,” kata dia.
Ia menilai sebagai sebuah tim, anggota TPK yang terdiri dari bidan, TP PKK dan kader KB seharusnya turun bersama. “Kader mencatat, PKK sebagai pemberi cahaya keluarga dan bidan berperan penting,” kata dia.
“Dalam pendampingan ibu hamil dan melaksanakan tugasnya membantu persalinan. Tapi yang saya lihat (jalan) masing-masing.”
Dr. Lucy juga mengkritisi terkait pendanaan yang dirasa tidak efisien bagi TPK. Terutama pulsa bagi TPK, perlu dikaji ulang.
“Karena menurutnya uang ‘cash’ lebih berguna bagi TPK. TPK perlu juga diberikan pendanaan untuk membawa buah tangan untuk keluarga sasaran.
“TPK bekerja sendiri maupun bersama sebagai tim, bisa memungkinkan keduanya dilaksanakan. Intinya, hasil pendampingan itu hasil kerja dari tim secara bersama walau pelaksanaannya berbeda-beda,” ujarnya.
Kegiatan pelaporan memang masih banyak kendala, termasuk di daerah blindspot yang sulit internet. Sehingga TPK di lapangan masih menggunakan form manual.
Selanjutnya diinput melalui aplikasi elsimil setiap bulannya,” ucap dr. Mila Yusnita, Penata KKB Ahli Madya BKKBN. Ia juga pembahas dalam kegiatan ini, menanggapi Dr. Lucy.
Menurut Deputi Bidang Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga BKKBN, Nopian Andusti, diseminasi monev penting. Untuk dapat menginformasikan kepada para pemangku kepentingan tentang capaian.
“Tantangan serta rekomendasi perbaikan terkait bagaimana pendampingan keluarga. Dalam pencegahan dan penanganan stunting ke depan,” kata dia.
“Dari kegiatan ini juga diharapkan tersediannya identifikasi capaian program pendampingan keluarga. Serta rekomendasi program dimaksud,” kata Nopian.
Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Pembangunan Manusia dan Pemerataan Pembangunan, Setwapres, Dr. Ir. Suprayoga Hadi, MSP mengatakan Wakil Presiden juga menekankan pentingnya pendampingan. Yakni terkait penurunan stunting.
“Kita tahu bahwa pada 2024, 2023 angkanya sudah diperoleh dibandingkan tahun 2018. Kita sudah bisa menurunkan sebesar 9,3 persen dan ini merupakan capaian yang sangat signifikan,” kata dia.
Diharapkan, capaian ini berlanjut pada periode mendatang. Menurut Suprayoga, pemerintah masih punya satu tanggung jawab untuk menurunkan prevalensi stunting.
“Kita masih menunggu hasil Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) yang dilaksanakan oleh Kementerian Kesehatan. Insya Allah akan terbit di bulan Desember nanti, kita berharap penurunannya signifikan dibandingkan tahun 2023,” kata dia.