Link, Banjarbaru – Gubernur Kalimantan Selatan, H. Muhidin, diwakili Asisten Administrasi Umum, Ahmad Bagiawan membuka Rapat Kerja DPD dan DPC Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Tingkat Provinsi Kalimantan Selatan yang bertempat di Aula Dinas Kelautan & Perikanan Provinsi Kalsel di Banjarbaru, Kamis (12/6/2025).
Dalam rapat kerja yang diikuti peserta dari DPC HNSI Kabupaten/Kota se-Kalimantan Selatan, Gubernur Kalsel H. Muhidin dalam sambutan tertulisnya menyampaikan apresiasinya terhadap gelaran rapat kerja ini, dan berharap dapat menghasilkan program kerja yang terukur dan realistis serta dapat diimplementasikan.
“Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan berkomitmen penuh untuk meningkatkan peran dan fungsi HNSI melalui kemitraan strategis yang saling menguntungkan. Kami memandang HNSI bukan hanya sebagai organisasi profesi, melainkan sebagai mitra pembangunan yang memiliki peran krusial dalam transformasi sektor kelautan dan perikanan,” ucap H. Gia membacakan sambutan Gubernur Kalsel.
Gubernur H. Muhidin juga berharap, berharap rapat kerja kali ini juga membahas serta menghasilkan solusi konkret untuk permasalahan fundamental yang dihadapi nelayan Kalsel.
“Seperti dari akses permodalan yang masih terbatas, fluktuasi harga ikan, hingga tantangan-tantangan lainnya, ini sangat perlu dijadikan pembahasan. Harapannya, bekerja bersama merangkul semua, nelayan bisa sejahtera,” tutup H. Muhidin.
Sementara itu, Ketua DPD HNSI Kalsel, Suriatinah menyampaikan, rapat kerja ini dilakukan guna membuka ruang agar adanya kolaborasi dengan pihak terkait di sektor perikanan, terlebih yang berkesesuaian dengan tema kali ini yakni Pengawasan Keamanan di Laut, agar kedepan nelayan di Kalsel dapat semakin maju.
“Peranan HNSI ini sebenarnya sebagai mediator, antara nelayan dengan pemerintah, serta pihak terkait lainnya. Sehingga kami rasa gelaran rapat kerja seperti ini sangat penting untuk memberikam wawasan kepada para nelayan nantinya, agar mengetahui berbagai aturan yang boleh atau tidak dilakukan oleh para nelayan dalam aktivitas tangkapnya,” ujar Suriatinah, yang pernah menjabat sebagai Kepala Dinas Kelautan Provinsi Kalsel ini.
Menurutnya, persoalan yang kerap dihadapi para nelayan adalah, ketidaktahuan akan zonasi tangkap ikan di laut. Sehingga juga perlu adanya wawasan terkait hal tersebut.
Di tempat yang sama, Kabid Perikanan Tangkap DKP Kalsel, Fajar Priyo Pramono menyampaikan, pihaknya mendukung penuh keberadaan HNSI sebagai jembatan bagi nelayan di Kalsel untuk bisa sejahtera.
“Kami biasa memfasilitasi untuk komunikasi dengan pihak terkait, akan permasalahan yang dihadapi oleh para nelayan yang disampaikan lewat HNSI. Ini bertujuan agar permasalahan dapat terselesaikan dengan baik. Seperti misalnya, kita tahu, laut Kalsel inikah sumber daya yang dimanfaatkan bersama. Sehingga bukan hanya nelayan Kalsel saja yang biasa melakukan tangkap ikan di perairan kita. Jadi kadang terjadi konflik dengan nelayan luar. Di sinilah kolaborasi kita dengan HNSI sebagai jembatan aspirasi yang dinilai efektif bagi nelayan, untuk mendapatkan jalan keluar yang baik,” ucap Fajar.
Untuk diketahui, dalam rapat kerja kali ini juga dibahas terkait keterlibatan sektor perikanan dalam mensukseskan Program Strategis Nasional Presiden RI Prabowo Subianto, yakni pembentukan Koperasi Merah Putih. (tri)
