Link – Martapura –Direktur Utama Perusahaan Umum Daerah Pasar Bauntung Batuah (Perumda PBB), Rusdiansyah, mengungkapkan banyak permasalahan di lingkungan pasar yang dihadapi.
Rapat dengar pendapat yang dilakukan secara tertutup antara Komisi II, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kab Banjar dengan Perusahaan Umum Daerah Pasar Bauntung Batuah (Perumda PBB) menjadi pertanyaan bagi masyarakat.
Bagaimana tidak, rapat yang seharusnya digelar dengan terbuka dan transparan itu, nyatanya tidak dapat dipublis secara terang-terangan.
Padahal dalam aturan Undang-undang (UU) Nomor 14/2008, sudah sangat jelas menyampaikan, tentang adanya keterbukaan informasi publik.
Selain itu juga yang paling menakjubkan, ketidak keterbukaan rapat tersebut, sebelumnya juga tidak disetujui oleh salah satu anggota Dewan yakni Saidan Fahmi.
Menanggapi hal itu, Direktur Perumda PBB, Rusdiansyah kepada Linkalimantan.com menjelaskan, bahwa rapat yang digelar secara tertutup itu membahas tentang kontribusi pihak kontraktor di perusahaan yang ia pimpin. Karena itu untuk memaksimalkan keterbukaan, rapat akhirnya diputuskan untuk tertutup.
“Selain soal kontribusi, rapat juga mendiskusikan segala macam permasalahan yang ada di perusahaannya tersebut. Diantaranya kami menyampaikan masalah sub kontrak yang ada di lapangan,” ujarnya.
Nah di sesi pembahasan itu sebutnya lebih lanjut, para subkon memberikan banyak masukan.
“Kami terima masukan-masukan yang disampaikan, sebagai bentuk bahan evaluasi guna meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Banjar,” ungkapnya.
Dalam kesempatan itu juga, selain membahas kekurangan yang ada di perusahaannya Rusdi menjelaskan, pihak pengelola Perumda PBB dan pemegang kontrak juga berkesempatan secara langsung menyampaikan keluh kesah serta kendala yang di hadapi mereka.
“banyak masalah yang kami hadapi. Diantaranya bencana banjir, pandemi Covid-19, penerapan Protokol Kesehatan (Prokes) Covid-19, hingga beberapa infrastruktur yang perlu dilakukan perbaikan,” katanya.
Tidak kalah penting lagi, Rusdi berujar lebih jauh, pihaknya juga menyampaikan permasalahan keberadaan area parkir di luar pasar yang tentunya sangat berpengaruh terhadap potensi pendapatan yang dikelola secara bersama.
Terhadap itu semua, dirut yang selalu ramah dengan pewarta ini menjelaskan bahwa pihaknya akan terus berupaya untuk memenuhi permintaan dari pihak Komisi II, agar dapat berkontribusi penuh pada kemajuan Kabupaten Banjar.
“Namun dalam melaksanakan itu tentunya kami sangat mengharap dukungan semua stakeholder terkait. Terutama dukungan dalam pembenahan pembangunan, karena dengan pembangunan yang rapi, pengunjung akan banyak datang, dan itu sangat berdampak pada peningkatan PAD kita,” harapnya.(oetaya/BBAM)
