Link, Martapura – Diterbitkannya Perpres Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia, harus direspon dengan baik oleh pemerintah kabupaten. Sehubungan dengan itu Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian (DKISP) Kabupaten Banjar pun bekerja cepat untuk meresponnnya.
Kepala DKISP Kabupaten Banjar HM Aidil Basith mengatakan, saat ini hampir semua instansi baik di pemerintahan pusat, provinsi, kabupaten/kota sampai tingkat kecamatan sudah memanfaatkan data sebagai kebijakan tata kelola pemerintah.
“Dengan diterbitkannya Perpres Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia, dimaksudkan untuk mengatur penyelenggaraan tata kelola data yang dihasilkan oleh instansi pusat dan instansi daerah untuk mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pengendalian pembangunan,” ucap Basith saat membuka acara Pelatihan Teknis Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) Statistik Sektoral, di Aula Barakat, Martapura, Rabu ( 7/6/2023) .
Ditambahkan, DKISP sebagai wali data yaitu instansi daerah yang melaksanakan kegiatan pengumpulan, pemeriksaan dan pengelolaan data yang disampaikan oleh produsen data serta menyebarluaskan data.
“Diharapkan dengan pelaksanaan kegiatan ini peserta pelatihan dapat memahami bahwa data yang dihasilkan SKPD harus memenuhi standar data. Kemudian, wajib menyerahkan data hasil kegiatan yang dilaksanakan SKPD kepada perangkat daerah yang menangani urusan pemerintahan bidang Statistik Sektoral,” harapnya.
Pelatihan menghadirkan tiga narasumber Najwa Dauli Pranata Komputer Ahli Madya dan Akhmad Rifani Fungsional Statistik Ahli Muda dari Badan Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Kalsel, serta Kasi Pengelolaan Data Statistik Muhammad Kharis Elyani dari Dinas Kominfo Provinsi Kalsel.
Turut hadir Kabid Statistik dan Persandian RR Dian Parwatisari, para Kasi dan Staf Bidang Statistik dan Persandian dan para peserta dari badan/dinas dan kecamatan lingkup Pemkab Banjar.(zainuddin/BBAM)