Link, Banjarbaru – Awal Juni 2022 ini, dipastikan ekspose hasil audit dana hibah Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Banjarbaru sebesar Rp6,7 miliar oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) perwakilan Kalimantan Selatan, digelar.
Hanya saja karena perkara tersebut melibatkan supervisi KPK RI, maka pelaksanaan ekspose disebut-sebut harus terlebih dahulu dikordinasikan dengan lembaga pemberantasan korupsi tersebut.
“Mudah-mudahan minggu pertama Juni ini juga, ekspose BPKP Kalsel bisa digelar. Intinya saat ini menunggu detik-detik pelaksanaannya saja,” ungkap Hadiyanto, Kajari Banjarbaru, kepada Linkalimantan.com, Rabu, 1 Juni 2022.
Hadiyanto yang mantan penyidik KPK RI ini pun menegaskan, pihaknya akan sangat terbuka dan transparan dalam penanganan perkara KONI Banjarbaru yang melibatkan sejumlah pejabat Pemko Banjarbaru dan politisi di Kota Banjarbaru.
“Kemarin saya juga sudah membaca berita, dimana Pak Wali Kota sangat tegas dalam menanggapi pertanyaan wartawan terkait perkara ini. Kami pasti akan bekerja maksimal untuk secepatnya menuntaskan perkara yang sudah cukup lama tak selesa-selesai ini,” ujarnya.
Seperti diberitakan sebelumnya, perkara dugaan korupsi dana hibah Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Banjarbaru terus ditangani aparat penegak hukum (APH). Sejumlah pejabat dan politisi disebut-sebut terlibat dalam perkara tersebut.
Nah menanggapi hal itu, Wali Kota Banjarbaru HM Aditya Mufty Ariffin, saat ditanya hal itu dengan tegas menyebut jika perkara KONI Banjarbaru sudah ditangani APH dalam hal ini Kejari Banjarbaru.
“Mengenai perkara KONI ke kejaksaan saja. Itukan sudah ditangani APH bukan kita lagi,” ujarnya pendek usai acara pemberi penghargaan Malam Selikur di Aula Gawi Sabarataan Sekretariat Pemko Banjarbaru, Selasa 31 Mei 2022 sore.
Sekadar mengingatkan, perkara KONI Banjarbaru sudah bergulir sejak tahun 2018 lalu. Untuk sampai di proses yang sekarang ini, dua kepemimpinan jabatan Kajari Banjarbaru perkara yang sempat sangat heboh diawal-awal proses tenggelam begitu saja.
Nah, kini ditangan Kajari Banjarbaru Hadiyanto, perkara tersebut kembali berproses. Berbeda dengan penanganan sebelumnya, kali ini prosesnya mendapatkan supervisi dari KPK RI. Taruhannya, jika Kejari Banjarbaru kembali gagal maka KPK RI lah yang akan mengambilalih perkara tersebut. (spy)
