Link, Banjarbaru – Menutup bulan Juni 2025, Gubernur Kalimantan Selatan H. Muhidin diwakili Kepala Dinas Perdagangan Provinsi Kalimantan Selatan, Sulkan, mengikuti Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi secara virtual dalam rangka Pembahasan Langkah Konkret Pengendalian Inflasi di Daerah Tahun 2025, Strategi Menjaga Pertumbuhan Ekonomi dan Evaluasi Pelaksanaan Pemeriksaan Kesehatan Gratis dari Command Center Setda Provinsi Kalsel, di Banjarbaru, Senin (30/6/2025).
Rapat koordinasi kali ini dipimpin oleh Wakil Menteri Dalam Negeri Ribka Haluk yang dilanjutkan oleh Sekjen Mendagri Komjen Pol. Tomsi Tohir, juga dihadiri Menteri Kesehatan RI Budi Gunadi Sadikin, Kepala BPS RI Amalia, Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan di Badan Pangan Nasional (Bapanas), I Gusti Ketut Astawa, dan deputi terkait lainnya serta diikuti secara virtual oleh sejumlah Kepala Daerah dari seluruh Indonesia.
Selain membahas kondisi Inflasi pada pekan ke empat Juni serta langkah konkret pengendaliannya dan strategi menjaga pertumbuhan ekonomi di daerah, rapat kali ini juga mengevaluasi pelaksanaan program Presiden RI, Prabowo Subianto, terkait Pemeriksaan Kesehatan Gratis (PKG) oleh Menteri Kesehatan, Budi Gunadi Sadikin.
“Sasaran sudah mencapai 11 juta jiwa yang terlayani, dan target tahun 2025 ini, minimal kita bisa melayani masyarakat hingga 50 juta jiwa. Untuk itu, seluruh Kepala daerah diminta mendukung program PKG ini,” ujar Menkes RI, Budi Gunadi.
Kementerian Kesehatan RI mencatat, untuk Kalimantan Selatan yang melaksanakan PKG baru mencapai 22,1 persen. Sehingga perlu evaluasi lebih lanjut.
Sementara itu, usai mengikuti Rakor, Kepala Dinas Perdagangan Provinsi Kalimantan Selatan, Sulkan menyampaikan kondisi inflasi pada pekan keempat Juni 2025, untuk Provinsi Kalsel aman terkendali.
“Alhamdulillah, kondisi inflasi hingga pekan keempat Juni 2025 terkendali. Jika angka inflasi (y-o-y) secara nasional berada pada angka 1,60 persen, di Kalsel masih di bawah rata-rata inflasi Nasional, yakni 1,25 persen,” ujar Sulkan.
Sementara untuk Indek perkembangan harga (IPH) di Kalsel, disampaikan Sulkan berada pada angka -0,05 persen.
“Kabupaten dengan IPH tinggi terjadi di Kabupaten HSS sebesar 0,38 persen, Kabupaten Tapin 0,38 persen, dan Banjar 0,32 persen, sementara IPH terendah terjadi di Kabupaten Balangan -1,35 persen,” tambah Sulkan.
Untuk beberapa komoditas yang mempengaruhi inflasi, disebutkan Sulkan, yaitu bawang merah, daging ayam ras, cabe merah, dan cabe rawit.
Sekedar diketahui, pada rapat kali ini juga dipaparkan mengenai evaluasi program Pembangunan 3 Juta Rumah Pertahun. Di sesi ini juga menekankan, agar semua Pemerintah Daerah dapat meningkatkan sosialisasi SKB Tiga Menteri secara masif, untuk percepatan realisasi program tersebut. (tri)
