Link, Martapura – Perkembangan kasus retaknya Puskesmas Martapura 2, memasuki babak baru.
Fajar Gigih Wibowo Kepala Seksi Intelijen pada Kejaksaan Negeri Banjarbaru, mengatakan pihaknya telah melakukan penyelidikan. Bahwa ditemukan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK), pembangunan Puskesmas Martapura 2 belum ditemukan.
“Terkait pengumpulan data sudah ditindaklanjuti oleh inspektorat dan BPKP. Jadi kami mengambil kesimpulan untuk melimpahkan kasus ini ke inspektorat,” ungkap Gigih, Kamis (9/11/2023).
Selain SPMK yang belum ditemukan, masih banyak kesalahan administrasi lainnya. Seperti tidak adanya Izin Mendirikan Bangunan (IMB), dan terkait dokumen-dokumen penting lainnya belum dilengkapi.
“Kami juga mengacu pada MoU Kemendagri Jaksa agung dan Polri, untuk penyelesaian masalah itu harus melalui Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP),” tambahnya.
Sementara itu, Riza Dauly Kepala Inspektorat Kabupaten membenarkan jika kasus Puskesmas Martapura 2 Dilimpahkan ke Inspektorat.
“Iya benar, kasus tersebut sudah dilimpahkan ke APIP, dan sekarang sedang dilakukan audit,” ujar Riza.
Perlu diketahui, pasca bangunan UPT Puskesmas Martapura 2 yang dikerjakan CV Aulia Rahman dengan pagu anggaran Rp2.400.000.000,00 bersumber dari APBD 2018 tersebut mengalami keretakan, seluruh pelayanan dan sejumlah fasilitas penunjang kesehatan di UPT Puskesmas Martapura 2 terpaksa dipindahkan sementara ke gedung ruko tiga lantai di Jalan Veteran, Kelurahan Keraton, samping RSUD Ratu Zalecha Martapura, guna mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan.
Untuk mengetahui penyebab keretakan, dan upaya penanganan jangka pendek dan jangka panjang bangunan tersebut, Dinas PUPRP Kabupaten Banjar masih menunggu hasil penelitian yang dilakukan dosen Program Studi Teknik Sipil dari Universitas Lambung Mangkurat (ULM), yakni Prof Dr Ir Rusdiansyah ST MT selaku Tim Penilai Ahli (TPA) yang tergabung dalam tim analisis bangunan gedung Kabupaten Banjar. (wahyu/BBAM)