Kedatangan Komisi V DPR RI Dinilai Belum Cukup

Facebook
Twitter
LinkedIn
cek hasil pekerjaan

Link, Martapura- Kedatangan rombongan Komisi V DPR RI untuk melihat hasil proyek revitalisasi penataan kawasan religi Sekumpul, Martapura Kota, Kalimantan Selatan, dinilai belum cukup untuk menjelaskan persoalan yang terjadi.

Karena menurut aktivis senior Kalimantan Selatan Ir Anang Rosadi Adenansi, kedatangan tersebut untuk bedah masalah proyek pengerjaan penataan kawasan Sekumpul Martapura sudah benar atau manipulasi?

“Untuk menjawab hal itu, Balai Prasarana Permukiman Kementerian PUPR didesak harus RAB-nya,” ujarnya, Sabtu (18/6/2022).

Menurut dia, saat dirinya  melakukan pemeriksaan langsung mencurigai jika hasil pengerjaan proyek yang diduga tidak sesuai rancangan dan anggaran biaya (RAB).

“Contoh saat saya mengecek salah satu bagian dari trotoar yang tidak disemen, walau sempat diklarifikasi memang dalam perencanaannya tidak sesuai, tetapi belakangan disemen. Kalau kejadiannya seperti ini, ada apa sebenarnya dengan pekerjaan revitalisasi tahap pertama dengan anggaran, RP32 miliar lebih ini,” katanya penasaran.

Begitu juga saat dirinya mengikuti Sidak Komisi V DPR RI di lokasi proyek penataan kawasan Sekumpul Martapura tersebut, , Kamis (16/6/2022), ia sangat menyayangkan pernyataan dari Balai Prasarana Pemukiman wilayah Dirjen dari Kementerian PUPR yang mengaku, pekerjaan proyek sudah sesuai. Kemudian menyalahkan warga Kota Martapura atas kerusakan yang terjadi, karena berkendara diatas trotoar, padahal faktanya bertolak belakang sekali.

Baca Juga  Tangkal Radikalisme Kodim 1006/ Banjar Gelar Bimkom

Ketika terjadi masalah dalam sebuah pengerjaan proyek yang bersumber dari uang negara, bebernya, mestinya pihak pemerintah memberikan penjelasan rasional, bukan membela oknum kontraktor, sebab yang dirugikan adalah negara dan masyarakat.

“Siapa yang merancang dan siapa yang mengambil keputusan, sehingga amburadul pengerjaannya amburadul begitu. Harus dilihat dari segala aspek mulai perencanaan pelaksanaan, pengawasan dan besarnya anggaran,” jelasnya.

Untuk mengetahui fakta sebenarnya, tegas Anang Rosadi, maka pihaknya akan meminta RAB.

” Nanti Hari Senin (20/6/2022) saya akan menulis surat resmi yang meminta RAB untuk mengetahui spek ke Balai guna kita bedah apakah spek-nya sudah sesuai atau asal-asalan,” pungkas Anang Rosadi.(spy)