Link, Martapura – Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kabupaten Banjar terkesan tutup mulut terkait informasi terkait kegiatan Pengadaan Barang/Jasa (PBJ) yang telah dilaksanakan 277 pemerintah desa, baik bersumber dari Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) untuk Tahun Anggaran (TA) 2023 hingga 2024.
Dikoordinatori Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) Kabupaten Banjar dalam PBJ. Khusus DD, penggunaannya tentu harus mengacu terhadap aturan yang berlaku. Salah satunya seperti Peraturan Kementerian Desa (Permendes) Nomor 2 Tahun 2024 yang mengatur tentang proporsi minimal dan maksimal penggunaan DD.
Untuk mengetahui berapa besar total DD dan ADD yang diterima 277 Pemdes dan besaran dana yang harus dialokasikan untuk Program Titipan, yang kini beralih nama menjadi Program Prioritas, yakni kegiatan PBJ di tingkat desa.
Upaya konfirmasi ke Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kabupaten Banjar sudah beberapa kali dilakukan baik, melalui via telepon hingga mendatangi kantornya yang berada di samping ruas Jalan Ahmad Yani, Km 38. Tak terkecuali pada Selasa (30/9/2025) hari ini. Hasilnya semua pihak yang dihubungi terkesan tutup mulut dan enggan memberikan jawaban
Sayangnya, Dr Eddy Elminsyah Jaya selaku Kepala Bidang Keuangan dan Aset Desa pada Dinas PMD Kabupaten Banjar tak dapat ditemui, karena tengah berada di luar kantor, tak terkecuali Kepala Seksi (Kasi) yang membidangi pun tengah makan di luar kantor saat jam kerja. Sehingga tidak ada informasi yang bisa dihimpun pewarta.
Upaya konfirmasi kepada Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas PMD Kabupaten Banjar, M Hafizh Anshari terkait total besaran anggaran DD dan ADD yang diterima 277 desa juga sudah dilakukan pada 26 September 2025 kemarin.
“Saya tidak hapal, itu dibidang Pak Eddy. Begitu juga terkait total ADD,” ujarnya dengan nada enggan terbuka.
Tak hanya itu, pejabat definitif Kepala Bidang Pemerintah Desa (Kabid Pemdes) Dinas PMD ini juga enggan mengomentari terkait Aplikasi Go Digital Desa (Gides) Manis hasil PBJ di tingkat desa yang menggelontorkan dana awal sebesar Rp20 Juta untuk pembeliannya, dan Rp3,5 Juta per tahun untuk peningkatan server.(zainuddin)
