Kejaksaan Diminta LSM Tangkapi Maling Uang Rakyat

Facebook
Twitter
LinkedIn
aliansyah demo

Link, Martapura – Aliansyah, Ketua LSM Kelompok Pemerhati Kinerja Aparatur Pemerintah dan Parlemen (KPK-APP) Kalsel kembali menyoroti kinerja Kejaksaan Negri Martapura, dalam menangani laporan masyarakat terkait perjalanan dinas DPRD Kabupaten Banjar.

“Hari ini tepat satu bulan kami menyampaikan aspirasi di Kejari Martapura dan DPRD Kabupaten Banjar terkait perjalanan dinas. Tetapi sampai saat ini persoalan ini sepertinya jalan ditempat,” ujar Aliansyah kepada Linkalimantan.com, Senin 13 Juni 2022.

Ali dengan tegas meminta aparat penegak hukum untuk menangkapi maling-maling duit rakyat. Bukannya malah menakut-nakuti orang yang mau mengungkap masalah tersebut.

“Kami dengar, saudara Irwan Bora mendapat tekanan untuk tidak terlalu terbuka dalam mengungkap adanya ketidakwajaran penggunaan anggaran perjalanan dinas. Utamanya dana tiket dan penginapan yang dimarkup,” ungkapnya.

Mantan Ketua KNPI Kabupaten Banjar ini pun terang-terangan meragukan kinerja Kejari Martapura dalam mengungkap kasus dugaan korupsi.

“Lihat saja kinerja mereka dalam menangani kasus dugaan korupsi perjalanan dinas DPRD Kabupaten Banjar periode 2014-2019. Mana coba hasilnya? Salahkah jika katakan kasus itu sudah di-86?” ujarnya dengan nada geram.

Sementara tunjuknya, saat ini ada beberapa pejabat kejaksaan yang disebut-sebut memiliki hubungan istimewa dengan tokoh-tokoh nasional.

“Kalau mereka-mereka yang katanya hebat-hebat itu tidak bisa menyelesaikan masalah ini sangat memalukankan. Lebih baik mereka itu angkat kaki dari Kabupaten Banjar,” ujarnya.

Baca Juga  Menikmati Eksotic Pendulangan Hingga Kuliner di Cempaka (3)

Seperti diketahui, Lembaga Swadaya Masyarakat Kelompok Pemerhati Kinerja Aparatur Pemerintah dan Parlemen Kalimantan Selatan (LSM KPK-APP Kalsel), Rabu 11 Mei 2022 menuntaskan janjinya. Yakni menggelar unjuk rasa damai di halaman Kejari Martapura dan halaman DPRD Kabupaten Banjar.

Di Kejari Martapura rombongan aktivis tersebut diterima Kajari Martapura Muhammad Bardan didampingi Fajar Gigih Wibowo selaku Kepala Seksi (Kasi) Intelijen. Sedangkan di DPRD Banjar, tampak Wakil Ketua DPRD Banjar A Rizani Anshari, Ketua Komisi IV Gt Abdurahman dan anggota Komisi III DPRD Banjar Irwan Bora tampak tenang menghadapi para aktivis berorasi.

“Kita malu melihat perilaku korup yang dilakukan oknum-oknum di DPRD Kabupaten Banjar yang tidak berkaca dari kasus perjalanan dinas anggota DPRD periode 2014-201. Bahkan, berdasarkan informasi dari internal dewan sendiri, yakni yang dibeberkan oleh Irwan Bora, bahwa telah terjadi manipulasi, mark up terkait kegiatan perjalanan dinas keluar daerah di DPRD Kabupaten Banjar,” ujar Aliansyah.

Kalau sudah begini teriaknya lantang, DPR itu tak lagi kepanjangan Dewan Perwakilan Rakyat, tetapi Dewan Penghianat Rakyat. Anggota dewan yang konon terhormat tersebut menjaga marwah Kabupaten Banjar yang berjuluk Kota Serambi Makkah, bukan malah melakukan tindakan korupsi yang menggerogoti uang rakyat.(spy)