Link, Banjarbaru–Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Banjarbaru meminta audit Program Angkutan Pelajar Gratis (APG) Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Banjarbaru segera diselesaikan. Karena dinilai prosesnya sudah cukup lama.
Kepala Kejari Banjarbaru, Hadiyanto, meminta Inspektorat Kota banjarbaru untuk segera menyelesaikan audit Program APG Dishub Kota Banjarbaru.
“Kan audit sudah dilaksanakan dari Juni 2022. Ini sudah September atau sudah memasuki 4 bulan. Tetapi apa hasil auditnya belum juga diketahui,” ujarnya kepada Linkalimantan.com, Selasa 6 September 2022.
Hadianto pun mengungkapkan pihaknya sudah menanyakan mengapa audit terkesan berjalan lamban.
“Alasan Inspektorat Banjarbaru mengapa belum mendapatkan hasil, karena yang mereka audit banyak,” ungkapnya.
Selain banyak yang mereka audit sebutnya, faktor keterbatasan tenaga juga jadi alasan penyebab lambatnya hasil audit itu.
Dibagian lain Hadi menyebutkan, meski pun pihaknya sangat memerlukan hasil audit namun pihaknya tidak memberi target penyelesaiannya.
“Kita hanya minta itu segera diselesaikan, dan setelah dari inspektorat akan kami periksa lagi,” lanjutnya.
Hadi menegasakan, agar pihak inspektorat adil dalam melakukan tugasnya, jika memang ada temuan bisa disampaikan nantinya.
“Tapi kami tidak tahu pasti apakah ada temuan atau tidak, karena kalau perbuatan pidana tidak bisa diasumsikan tetapi harus dibuktikan,” akhirnya.
Seperti diketahui program APG Dishub Kota Banjarbaru mengemuka setelah kalangan Lembaga Swadaya Masyarakat Kelompok Masyarakat Pemerhati Infrastruktur Banua (LSM KMPIB) Kalimantan Selatan menggelar unjuk rasa di Kejati Kalsel Kamis 7 Juli 2022 lalu.
Dimana dalam salah satu tuntutannya LSM yang diketuai Bahauddin ini meminta Kejati Kalsel dalam orasinya, meminta pihak Kejati Kalsel untuk segera memanggil PPK dan Kadishub Kota Banjarbaru untuk dimintai pertanggungjawabannya terkait pengadaan bahan bakar minyak angkutan pelajar TA 2020-2021.
“Kami minta Kejati Kalsel untuk menelisik pengadaan alat uji joind play detector, alat uji speedometer dan pemasangannya. Nilainya delapan ratus juta lebih. Kegiatan ini diduga berpotensi merugikan keungan negara,” ujar Bahrani, sang orator disusul dengan teriakan betul dari masa aksi unjuk rasa saat itu.(oetaya/BBAM)
