Link, Banjarbaru- Kota Banjarbaru akhir-akhir ini dikejutkan dengan maraknya kasus kematian pelajar, dengan berbagai faktor kematian. Hal ini tentu, menarik perhatian sejumlah pihak terutama DPRD Kota Banjarbaru khususnya Komisi I yang salah satu tugasnya adalah memperhatikan Pendidikan, Sosial dan Kesehatan.
Diketahui, beberapa kasus yang menimpa pelajar Kota Banjarbaru diantara lain kasus pertama menimpa ZRN (12), seorang pelajar kelas I di SMPN 15 Banjarbaru, yang ditemukan tewas gantung diri. Kasus kedua MNH (16), seorang pelajar kelas I SMA 2 Banjarbaru, ditemukan meninggal dunia di embung Lukodat pada Sabtu (1/2/2025) pagi. Terakhir, IQZ (16), siswi SMAN 2 Banjarbaru, yang juga ditemukan meninggal dunia dengan cara gantung diri di rumahnya.
Ketua Komisi I DPRD Banjarbaru, Ririk Sumari Restuningtyas, menegaskan perlu perhatian lebih terhadap kesehatan mental remaja serta peran aktif sekolah dalam menangani permasalahan yang dihadapi siswa.
Menurut Ririk, kejadian ini menunjukkan adanya masalah serius yang perlu segera ditangani. Ia menyoroti bahwa tekanan akademik, konflik sosial, serta kurangnya komunikasi antara siswa, guru, dan keluarga dapat menjadi faktor yang memperburuk kesehatan mental remaja.
“Harapannya, guru bisa lebih cepat tanggap dalam menyelesaikan permasalahan siswa. Jika seorang anak merasa masalahnya tidak diselesaikan, ia akan cenderung memendam dan enggan bercerita. Akibatnya, tekanan emosional semakin menumpuk,” ujar Ririk.
Lebih lanjut, Ririk menyoroti bahwa tanda-tanda awal gangguan mental pada siswa harus segera dideteksi oleh sekolah. Guru, terutama guru Bimbingan Konseling (BK), diharapkan bisa lebih aktif dalam mendampingi siswa yang mengalami tekanan.
“Menurut psikolog, anak yang memiliki pemikiran untuk mengakhiri hidup sering mengalami perubahan sikap. Seharusnya, tanda-tanda ini bisa dideteksi lebih awal oleh pihak sekolah dan segera ditindaklanjuti dengan bimbingan yang tepat,” jelasnya.
Komisi I DPRD Banjarbaru berkomitmen untuk menindaklanjuti kasus ini dengan serius. Indikasi adanya masalah di sekolah, harus menjadi perhatian bagi semua pihak agar guru lebih peduli terhadap kondisi siswa mereka.
“Kami ingin sekolah-sekolah lebih responsif dalam menangani masalah siswa. Jika ada indikasi bullying, kita juga harus ingat bahwa itu memiliki konsekuensi hukum,” tegasnya.
Sebagai langkah preventif, DPRD Banjarbaru berharap pihak sekolah lebih aktif dalam mendeteksi permasalahan siswa dan segera mengambil tindakan yang tepat.
DPRD Banjarbaru berencana untuk memanggil Dinas Pendidikan guna membahas langkah-langkah strategis dalam menangani masalah ini. Ia juga mengajak semua pihak untuk lebih terbuka dalam berkomunikasi dan bekerja sama dalam mengatasi masalah ini agar kejadian serupa tidak terulang.
Selain itu, karena SMA merupakan wewenang provinsi, maka DPRD Kota Banjarbaru akan koordinasi dengan DPRD Provinsi Kalimantan Selatan agar upaya pencegahan bisa diterapkan di semua jenjang pendidikan.
“Kami ingin memastikan anak-anak kita terlindungi, baik di tingkat SD, SMP, maupun SMA. Ini adalah tanggung jawab kita bersama. Maka dari itu, kami akan mengagendakan pertemuan dengan Dinas Pendidikan untuk membahas langkah-langkah strategis dalam menangani masalah ini,” tutupnya. (wahyu)
