Jumat, Juni 14, 2024
BerandaHeadlineKPK Tahan Dua Tersangka Bansos Beras di Kemensos

KPK Tahan Dua Tersangka Bansos Beras di Kemensos

Linkalimantan.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan penahanan terhadap dua tersangka kasus korupsi penyaluran bantuan sosial (bansos) beras di Kementerian Sosial tahun anggaran 2020.

Dua tersangka kasus korupsi penyaluran bansos beras itu adalah Direktur Komersial PT Bhanda Ghara Reksa (BGR) Persero periode 2018-2021 Budi Susanto  (BS) dan Vice President Operasional PT BGR Persero periode 2018-2021 April Churniawan (AC).

“Untuk kebutuhan proses penyidikan, tim penyidik menahan tersangka BS dan tersangka AC di Rutan KPK untuk masing-masing selama 20 hari pertama, terhitung 15 September 2023 sampai 4 Oktober 2023,” ungkap Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron di Kanal Youtube KPK, Sabtu (16/9/2023).

BACA JUGA  Tanda Tangan Palsu, Polres Panggil Dua ASN Sekretariat DPRD Banjar

Lanjut Ghufron, dua tersangka sudah dilakukan penahanan, berarti tinggal Dirut PT BGR Persero 2018-2021 Muhammad Kuncoro Wibowo (MKW) yang belum ditahan dalam perkara ini. KPK mengingatkan Kuncoro untuk kooperatif ketika dipanggil KPK. “Kami ingatkan tersangka MKW untuk hadir dalam pemeriksaan KPK,” imbuhnya.

KPK telah menetapkan enam orang menjadi tersangka. Selain tiga tersangka di atas, KPK juga menyematkan status tersangka kepada Dirut PT Mitra Energi Persada Ivo Wongkaren (IW); Tim Penasihat PT Primalayan Teknologi Persada, Roni Ramdani (RR); dan General Manager PT PTP, sekaligus Direktur PT Envio Global Persada Richard Cahyanto (RC).

BACA JUGA  Pemalsuan Tanda Tangan, Pelapor dan saksi Tanda Tangan BAP

Ditambahkan Ghufron, akibat perbuatan para Tersangka kasus korupsi penyaluran bansos beras mengakibatkan kerugian keuangan negara sejumlah sekitar Rp127, 5 Miliar.

Para Tersangka disangkakan melanggar Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP. (tri)

BERITA LAINNYA

POPULER