Link, Banjarmasin – Ikatan Mahasiswa Toraja Banjarmasin, Kalimantan Selatan, kecam keras isu dari pemerintah pusat yang ingin menaikan Jabatan Kapala Desa (Kades) yang semula 6 tahun menjadi 9 Tahun.
Menurut Ketua Umum Ikatan Mahasiswa Toraja Banjarmasin, Kalimantan Selatan Septiawan Nelvian, isu itu cenderung menjadikan nilai demokrasi yang selama ini dibangun memudar. Bahkan seolah akan kembali ke masa lalu (Orde Baru).
“Alasan kami menolak karena berdasar dan itu bisa langsung dilihat sejarah yang dulu. Dimana pada masa-masa tersebut, hegemoni yang tumbuh subur menjadikan praktik/perilaku Korupsi sangat besar untuk terjadi. Walaupun sampai hingga saat ini korupsi masih belum tuntas untuk diberantas,” ungkapnya kepada Linkalimantan.com Minggu 22 Januari 2023.
Dibeberkannya bahwa adapun menjadi point untuk memperpanjang jabatan kepala desa tidak mempunyai Dasar.
“Jika alasannya karena SDM saya rasa itu terlalu naif. Kita bisa lihat negara ini, saya kira tidak pernah kekurangan SDM (Sumber Daya Manusia) yang hebat. Jadi, jika hal ini masih untuk disuarakan dan disetujui oleh Presiden selaku Kepala Negara, dengan Penuh Hormat dan Kekecewaan menyuarakan *MOSI TIDAK PERCAYA, terhadap Kepemimpinan yang ada,” bebernya
Terakhir, dirinya menyampaikan lebih jauh, usulan tersebut tiada lain hanya untuk membuat adanya indikasi praktik atau perilaku Korupsi yang dipelihara bahkan di bibit untuk Tumbuh Subur dengan cara Mengamputasi hak-hak Demokrasi.
“Jika ini tetap disetujui maka mahasiswa akan turun kejalan,” tandasnya. (oetaya/BBAM)