spot_img

Mantan Pejabat HSS Jadi Kadinsos P3AP2KB Kabupaten Banjar

LINK, MARTAPURA – Mantan Kadis Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPKBPPPA)  Hulu Sungai Selatan (HSS) Dian Marliana, akhirnya dipercaya untuk menduduki jabatan Kepala Dinas Sosial (Kadinsos) Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Dinsos P3AP2KB) Kabupaten Banjar.

Akhirnya Bupati Kabupaten Banjar, H Saidi Mansyur memberikan kepercayaan kepada Dian Marliana untuk menduduki jabatan Kadinsos P3AP2KB Kabupaten Banjar. Dian sendiri sebelumnya merupakan Kadis PPKBPPPA Kabupaten HSS.

Hal tersebut ditandai dengan telah dilantiknya Kadinsos P3AP2KB oleh Bupati Kabupaten Banjar, H Saidi Mansyur didampingi Habib Idrus Al Habsyie selaku wakilnya pada, Rabu (11/10/2023) di Aula Sultan Sulaiman Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM).

Usai diambil sumpah janji jabatannya Dian Marliana mengungkapkan rasa syukur, karena telah dipercaya Bupati Kabupaten Banjar sebagai Kepala Dinas yang baru, dan memastikan dirinya akan segera melakukan konsolidasi internal terlebih dahulu guna menyusun program 100 hari kerjanya.

Baca juga  Berbagai Pelayanan Yang Disiapkan Gubernur Untuk Haul Datu Kalampayan

“Konsolidasi di internal sangat perlu dan penting dilakukan untuk membentuk tim pekerja kami. Sebagai orang yang baru masuk ke wilayah Pemkab Banjar, otomatis kami harus merangkul semua yang ada di dinas. Karena dalam program 100 kerja tentu banyak PR yang harus dikerjakan,” ujarnya.

Terlebih, ujarnya lebih lanjut Dinsos P3AP2KB Kabupaten Banjar memiliki satu urusan wajib pelayanan dasar, yakni sosial, dan dua urusan wajib non pelayanan dasar pemberdayaan perempuan perlindungan anak dan pengendalian penduduk.

“Seperti penangan stunting. Sesuai Perpres Nomor 72/2021, bahwa kabupaten/kota prevalensi stunting harus diangka 14 persen pada 2024 mendatang. Sedangkan untuk di Kabupaten Banjar saat ini masih berada di angka 24 persen. Begitu juga persoalan pernikahan dini masih banyak terjadi di Kabupaten Banjar, dan harus kita benahi bersama sebagai program 100 hari kerja kami nantinya,” ucapnya. (zainuddin/BBAM)

BERITA LAINNYA

spot_img
spot_img

BERITA TERBARU