Link, Banjarbaru – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian, mengapresiasi kinerja Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) dalam mengendalikan laju inflasi. Hal itu disampaikan Tito saat memimpin Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah Dirangkaikan dengan Penanggulangan Kejadian Luar Biasa (KLB) Polio secara daring.
Gubernur Kalsel H. Sahbirin Noor atau Paman Birin melalui Kepala Dinas Perdagangan Kalsel Sulkan menghadiri Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah Dirangkaikan dengan Penanggulangan Kejadian Luar Biasa (KLB) Polio melalui daring di Gedung Sasana Bhakti Praja (SBP) Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, Senin (24/6).
Bahkan kinerja TPID juga mendapat penghargaan dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pengendalian Inflasi Tahun 2024 yang berlangsung di Istana Negara Jakarta pada 14 Juni 2024 lalu.
“Saya ucapkan selamat kepada rekan-rekan yang mendapatkan penghargaan langsung dari Bapak Presiden di Istana, dan juga [ini] menjadi pemicu bagi rekan-rekan yang belum mendapatkan penghargaan,” ujar Mendagri.
Mendagri mengatakan, capaian kinerja tersebut menunjukkan bahwa Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah berdampak terhadap pengendalian inflasi.
“Karena sangat dinamis dan di angka yang sekarang (per Mei 2024) [sebesar] 2,84 persen juga beliau cukup happy,” ujarnya lagi.
Untuk diketahui, beberapa TPID yang menerima penghargaan tersebut untuk tingkat provinsi, yakni Kepulauan Riau, Jawa Tengah, Sulawesi Tenggara, Nusa Tenggara Barat dan Kalimantan Selatan yang diterima langsung oleh Gubernur Kalsel Paman Birin.
Penghargaan itu diberikan berdasarkan hasil penilaian oleh tim penilai yang terdiri dari Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kemendagri, Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Aspek penilaiannya pun bukan hanya capaian angka inflasi, tapi juga kebijakan intervensi yang dilakukan TPID.
“Kami juga sudah mengatakan kepada Menkeu supaya segera untuk memberikan penghargaan dalam bentuk dana insentif fiskal atau dana insentif daerah,” harapnya.
Di lain sisi, Mendagri tetap mewanti-wanti daerah yang inflasinya tinggi agar melakukan langkah pengendalian. Pasalnya, meski angka inflasi secara nasional per Mei 2024 terkendali sebesar 2,84 persen, kondisi di daerah masih beragam. Karena itu, Mendagri meminta daerah yang inflasinya tinggi mengevaluasi dan menemukan penyebab tingginya angka tersebut.
“Kemudian apa upaya untuk menurunkannya, melakukan langkah-langkah rapat koordinasi dan intervensi dengan stakeholder terkait,” jelasnya.
Sementara itu, sebagaimana yang disampaikan Sulkan, sebagaimana arahan langsung dari Paman Birin agar para pemangku kepentingan terus memantau perkembangan di lapangan, sehingga hal tersebut bisa menekan angka inflasi di Kalimantan Selatan. (tri)
