11.8 C
New York
Senin, Oktober 14, 2024

Buy now

spot_img

Otorita IKN Bertemu Komnas HAM Bahas Kawasan Sepaku 

Link, IKN – Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) mengadakan pertemuan untuk mengkonfirmasi dan menjelaskan Surat Teguran I yang terkait dengan penataan kawasan Sepaku, serta membahas langkah-langkah selanjutnya yang diambil oleh kedua belah pihak untuk menanggapi permasalahan tersebut.

Pertemuan yang dilaksanakan di Ruang Rapat Kantor Otorita IKN, Balikpapan pada 1 Januari 2024 tersebut dihadiri oleh perwakilan tingkat tinggi dari kedua lembaga, termasuk Komisioner Pemantauan dan Penyelidikan Komisi Nasional (Komnas) Hak Asasi Manusia (HAM) serta Deputi Bidang Pengendalian Pembangunan Otorita IKN, Thomas Umbu Pati.

Dalam siaran pers yang diterima pada Rabu (3/4/2024), disebutkan bahwa Otorita IKN secara tegas menyatakan komitmennya untuk menata kawasan Sepaku dengan menekankan pentingnya keteraturan tata ruang dan perizinan, sehingga dapat menghindari permukiman yang tidak teratur.

Komnas HAM juga menekankan pentingnya perlindungan hak asasi manusia dalam setiap tahapan pembangunan, dan memberikan masukan mengenai upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk memastikan partisipasi masyarakat dalam proses tersebut.

Baca juga  Jokowi Siap Berkantor di IKN, Perabot Kantor Telah Tersedia

Otorita IKN dan Komnas HAM sepakat untuk menjalin kerja sama yang lebih erat dalam berbagai aspek pembangunan Ibu Kota Nusantara. Kerja sama ini mencakup penguatan kapasitas pegawai Otorita IKN dalam hal hak asasi manusia, kolaborasi dalam kegiatan sosialisasi dan dialog dengan masyarakat, serta kerjasama dalam pemantauan dan penegakan hak asasi manusia di IKN.

Kedua belah pihak juga menyetujui untuk saling berbagi data dan informasi yang relevan guna mendukung langkah-langkah pembangunan yang berkelanjutan dan berlandaskan HAM. Komnas HAM menyatakan kesiapannya untuk memberikan bantuan serta berperan sebagai mediator dalam penyelesaian permasalahan yang mungkin timbul.

Kerjasama yang erat antara Otorita IKN dan Komnas HAM diharapkan dapat menjadi tonggak penting dalam memastikan bahwa pembangunan Ibu Kota Nusantara berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip integritas, keadilan, dan perlindungan terhadap hak asasi manusia. (spy)

BERITA LAINNYA

spot_img
spot_img

BERITA TERBARU