Link, Banjarbaru—Rapat Kerja Daerah (Rakerda) dan Komdiphoria 2025 Diskominfo se-Kalsel resmi dibuka oleh Gubernur Kalsel H. Muhidin melalui Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, M. Syarifuddin yang digelar oleh Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kalsel di Hotel Grand Qin Banjarbaru, pada Kamis (25/9/2025).
Kegiatan strategis ini turut dihadiri langsung oleh Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) RI, Letjen TNI (Purn) Nugroho Sulistiyadi Budi. Dan seminar tersebut juga menghadirkan sejumlah narasumber lainnya, yaitu Plt. Deputi Bidang Transformasi Digital Pemerintah Kementerian PANRB, Cahyono Tri Wibowo, Kepala BPS Provinsi Kalimantan Selatan, Mukhamad Mukhanif, serta Direktur Eksekutif ASKOMPSI, Eddy Santoso. Kehadiran para narasumber ini diharapkan dapat memperkaya perspektif dan strategi dalam mengawal transformasi digital.
Dalam kesempatan tersebut, Gubernur Kalsel dalam sambutan tertulis yang dibacakan Sekdaprov Kalsel M. Syarifuddin, menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam mewujudkan transformasi digital yang bermanfaat nyata bagi masyarakat.
”Perkembangan teknologi harus diikuti dengan penguatan kapasitas pemerintah daerah agar layanan publik lebih cepat, efisien, dan merata,” sampai Gubernur Kalsel.
Menurut Gubernur, transformasi digital tidak boleh berhenti pada aspek teknis, tetapi juga harus sampai kepada masyarakat sebagai penerima layanan.
Dalam kesempatan tersebut, BSSN bersama Pemprov Kalsel menyerahkan penghargaan kepada daerah yang dinilai terbaik dalam pembentukan tim Computer Security Incident Response Team (CSIRT) dan penerapan Indeks Keamanan Informasi (KAMI).
Untuk kategori Indeks KAMI, tiga daerah terbaik diraih Kabupaten Hulu Sungai Selatan (HSS), Kabupaten Tanah Bumbu, dan Kota Banjarmasin. Sedangkan kategori pembentukan tim CSIRT tercepat diberikan kepada Kota Banjarbaru, Kabupaten Hulu Sungai Selatan (HSS), dan Kota Banjarmasin.
Sementara itu, Tenaga Ahli Gubernur Kalimantan Selatan Bidang Administrasi Umum, Ibnu Sina turut memberikan pandangan dalam kegiatan seminar. Ia menyebutkan bahwa tantangan terbesar transformasi digital adalah menjembatani gap antara kecanggihan teknologi dengan kebutuhan dan kepedulian masyarakat dalam mengakses layanan publik.
“Pemerintahan yang cerdas harus melayani dengan baik, tapi masyarakat juga harus bisa mengakses. PR kita adalah memastikan teknologi yang canggih benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” kata Ibnu Sina, Banjarbaru.
Ia mencontohkan bahwa pemerintah telah menyediakan layanan publik melalui aplikasi hingga mal pelayanan publik. Namun, sebagian masyarakat masih memilih datang langsung ke kantor karena keterbatasan literasi digital. Oleh sebab itu, sosialisasi dan edukasi harus diperkuat agar layanan digital bisa digunakan secara optimal.
“Pemerintah ingin menunaikan kewajibannya dengan melayani kapan saja dan di mana saja, bahkan 24 jam penuh. Tetapi masyarakat juga perlu diberikan akses informasi yang jelas agar layanan ini bermanfaat dan benar-benar dirasakan,” tandasnya.
Melalui kegiatan Rakerda dan Komdiphoria 2025, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan berharap seluruh perangkat daerah dan pemangku kepentingan dapat menyamakan persepsi, meningkatkan koordinasi, serta memperkuat komitmen bersama dalam mewujudkan pelayanan publik digital yang inklusif, mudah diakses, dan bermanfaat bagi masyarakat luas. (tri)
