Link, Banjarbaru – Bupati/Walikota dan pimpinan SKPD lingkup Pemprov Kalsel diminta agar mengurangi kegiatan-kegiatan yang tidak penting seperti perjalanan dinas, hibah dan lain-lain. Menyusul adanya pengurangan terhadap alokasi dana transfer pusat ke daerah.
Permintaan tersebut disampaikan Gubernur Kalsel H Muhidin pada kegiatan Focus Group Discussion (FGD) Strategi Fiskal Daerah dalam Menyikapi Dana Transfer 2026, Kamis (2/10/2025) di Gedung DR KH Idham Chalid, Kantor Gubernur di Banjarbaru.
“Supaya bisa mengatur dana yang sampai sekarang dikurangi cukup banyak,” ujar Muhidin.
Dalam FGD, turut mendampingi Gubernur H Muhidin, Sekretaris Daerah Provinsi Muhammad Syarifuddin dan Kepala Badan Pendapatan Daerah Subhan Nur Yaumil serta Kepala Ditjen Pajak Wilayah Kalimantan Selatan dan Tengah Syamsinar dan Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Kalsel, Catur Ariyanto Widodo selaku narasumber,
Muhidin mengatakan, pihaknya di Pemprov Kalsel berusaha mengatur anggaran yang ada dengan melakukan program prioritas dan tetap memberikan pelayanan kepada masyarakat.
“Supaya masyarakat senang, kita bekerja nyaman,” ujarnya.
FGD yang juga dihadiri bupati/walikota se- Kalsel, pejabat terkait dari 13 kabupaten/kota se Kalsel, serta pemangku kepentingan lainnya.
Lebih lanjut Muhidin mengingatkan, menyikapi penurunan alokasi ini, agar mepriotaskan kegiatan yang strategis, dan kegiatan yang memerlukan alokasi belanja besar maka disarankan pelaksanaannya secara multi years atau tahun jamak.
Dalam melaksanakan kegiatan tahun jamak ini diharapkan administrasi yang baik dalam pelaksanaan dengan melihat kembali regulasi, apakah cukup dengan persetujuan DPRD atau ada peraturan yang harus meminta izin kepada kementerian/lembaga tertentu.
Disebutkan Gubernur H Muhidin, telah diterbitkan surat Kementerian Keuangan nomor s-62/pk/2025 tanggal 23 September 2025 berisi penyampaian informasi adanya perubahan signifikan terhadap alokasi dana transfer ke daerah.
Perubahan itu tentu membawa konsekuensi yang tidak ringan, karena berpengaruh langsung terhadap kapasitas fiskal daerah, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.
Disebutkannya, jika rancangan sebelumnya pendapatan daerah tahun anggaran 2026 diproyeksikan sebesar Rp9,42 triliun, setelah penyesuaian, total pendapatan daerah turun menjadi Rp7,24 triliun.
Secara khusus, dana transfer pusat ke daerah juga mengalami penurunan yang cukup drastis. Provinsi Kalsel dari Rp4,5 triliun menjadi Rp2,3 triliun (-48,36%), Kota Banjarmasin dari Rp1,4 triliun menjadi Rp 1 triliun lebih atau (-26,88%).
Begitu juga untuk Kota Banjarbaru, dari Rp966 miliar menjadi Rp616 miliar atau (-36,22%), Kabupaten Balangan dari 2,1 triliun kurang 984 milyar menjadi 1,2 triliun (-45,04%), Kabupaten Tanah Bumbu dari Rp2,8 triliun berkurang Rp1,4 triliun menjadi 1,4 triliun (-49,72%).
Adapun Kabupaten Tabalong dari Rp2,3 triliun menjadi Rp1,3 triliun (-42,76%), Kabupaten Banjar dari Rp2,1 triliun menjadi Rp1,6 triliun (-23,91%), Kabupaten Barito Kuala dari Rp1,4 triliun menjadi Rp1,1 triliun (-18,15%).
Penurunan juga dialami Kabupaten Hulu Sungai Selatan dari Rp1,3 triliun menjadi Rp1,1 triliun (-20,59%), Kabupaten Hulu Sungai Tengah dari Rp1,2 triliun menjadi Rp1 triliun (-11,48%), Kabupaten Hulu Sungai Utara Rp 1,3 menjadi Rp1,3 triliun (-12,90%), Kabupaten Kotabaru dari Rp2,4 triliun menjadi 1,7 triliun (-28,41%), Kabupaten Tanah Laut dari Rp1,8 triliun menjadi 1,3 triliun (-25,40%), dan Kabupaten Tapin dari Rp1,6 triliun menjadi Rp1,1 triliun (-27,17%).
Keterbatasan anggaran ini ujar Gubernur H Muhidin, menjadi momentum bagi semua untuk memperkuat tata kelola fiskal yang lebih transparan, akuntabel, dan berorientasi pada hasil.
Dengan demikian, bisa memastikan bahwa setiap rupiah yang dikelola akan benar-benar memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kesejahteraan rakyat Kalimantan Selatan. (tri)
