Link, Jakarta – Kementerian PPN/Bappenas bersama Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah, Kementerian Dalam Negeri, dan Kementerian Pekerjaan Umum meluncurkan Kebijakan Perkotaan Nasional (KPN) 2045 di Jakarta pada Selasa (15/9/2025).
Dilansir dari infopublik.id, KPN 2045 merupakan sebuah strategi transformatif untuk mewujudkan perkotaan yang seimbang, inklusif, maju, hijau, dan tangguh dengan tata kelola transparan, akuntabel, cerdas, dan terpadu, sebagai dokumen peta jalan kolektif bangsa dalam menjawab tantangan urbanisasi menuju Indonesia Emas 2045.
Dalam keterangan tertulis yang diterima pada Selasa (16/9/2025), Menteri PPN/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy menegaskan urgensi dokumen KPN untuk pembangunan perkotaan. “Kebijakan Perkotaan Nasional 2045 adalah peta jalan kolektif untuk mengubah urbanisasi menjadi kesejahteraan yang adil dan berkelanjutan dan menjadikan kota sebagai centre of gravity pembangunan nasional,” papar Menteri Rachmat Pambudy.
Saat ini, lebih dari 56 persen penduduk Indonesia tinggal di perkotaan dan diproyeksikan meningkat menjadi 72,9 persen pada 2045. Namun, kontribusi urbanisasi terhadap ekonomi masih rendah.
Setiap 1 persen pertumbuhan penduduk perkotaan hanya menaikkan PDB per kapita sebesar 1,6 persen, lebih rendah dibanding rata-rata Asia Timur dan Pasifik sebesar 2,8 persen. Untuk itu, daya ungkit perkotaan perlu diperkuat.
Senada dengan Menteri Rachmat Pambudy, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono menekankan pentingnya menjadikan kota masa depan yang produktif dan manusiawi.
Wakil Menteri PUPR Diana Kusumastuti juga menyoroti pembangunan kota sebagai fondasi Indonesia yang tangguh di masa depan. Sementara itu, Direktur Jenderal Bina Administrasi Wilayah Kementerian Dalam Negeri Safrizal menegaskan perlunya sinergi pemerintah pusat dan daerah untuk memastikan KPN dapat dirasakan masyarakat.
KPN 2045 dirancang sebagai living document yang dinamis, kolaboratif, dan terbuka untuk pembaruan. Dokumen ini memperkuat komitmen pemerintah menjadikan kota bukan hanya sebagai pusat pertumbuhan ekonomi, tetapi juga sebagai ruang hidup yang inklusif, tangguh, dan berdaya saing global, sebagai warisan berharga bagi generasi mendatang.
”Daya ungkit perkotaan kita harus diperkuat, agar kota tidak hanya menjadi tempat tumbuhnya ekonomi, tetapi juga ruang hidup yang layak, adil, dan berkelanjutan sesuai dengan Visi Indonesia Emas 2045, tujuan ini hanya bisa kita wujudkan dengan kolaborasi dan sinergi yang kuat,” pungkas Menteri Rachmat Pambudy.
