Link, Banjarbaru – Sejak berdiri pada tahun 2010 yang lalu Yayasan Keluarga Cahaya Keluarga Al, Madani tak pernah hentinya memberikan kontribusi untuk memajukan dunia pendidikan.

Salah satu yang mereka lakukan yakni dengan melakukan kegiatan Seminar Nasional tentang Implementasi Kurikulum Merdeka dalam Setting Pendidikan Inklusif.

Hj. Husnul Khatimah, sebagai penggerak dan praktisi penanganan anak berkebutuhan khusus mengatakan, adapun tujuan kegiatan yang dilakukannya itu untuk memberi pengetahuan kepada para guru dan orang tua, tentang bagaimana cara memberikan pendidikan anak yang berkebutuhan khusus.

Karena lanjutnya saat ini literasi atau semangat belajar kita tersebut sangat rendah, makanya harus dikondisikan terlebih dahulu.

“Nah dengan adanya kegiatan ini diharapkan para peserta yang hadir dapat menambah ilmu pengetahuannya dan yang lebih penting ada interaksi positif yang dilakukan,” ungkapnya Kamis 29 September 2022.

Husnul khatimah yang juga menjabat sebagai direktur Madani Edupartner Institut dan Ketua Forkesi Kota Banjar Baru, membeberkan bahwa kegiatan serupa itu memang sudah sering dilakukan pihaknya.

“Pada umur yang ke 12 tahun ini kami sudah 7 Kali melakukan kegiatan serupa dan kami tidak pernah tanggung seperti pada tahun 2013 lalu. Dimana pada saat itu pembicaranya kami datangkan langsung dari luar Negeri yakni Dr Maresl Samaun dari singapur, dan Dra. Viera Adella, M.Psi., Psikolog,” lanjutnya.

Saat ini juga para narasumber yang didatangkanya bukanlah orang yang lain, tetapi juga rekan kerja mereka.

“Guru Pembimbing Khusus (GPK) mereka juga kolega kami,” bebernya.

Dengan adanya kegiatan yang dilakukan mereka sebutnya, membuktikan bahwa kontribusi yang diberikan oleh pihaknya tidak pernah surut.

“Ini pembuktian saya dan rekan saya bahwa langkah yang kami tunjukan, sebagia bentuk cinta Banua,” sebutnya.

Kegiatan yang dilakukan lembaga mereka ini juga kata Husnul membuktikan bahwa pendidikan yang saat ini di pegangnya, terus selalu konsen dan itu tidak hanya pada internal mereka saja tetapi juga external.

“Kami juga hari ini mendorang mdrsah untuk membentuk MI Inklusif, karena kebutuhan Kementerian Agama sudah bekerja sama dengan Wort Bank kalau dipusat dan satyaratnya sangat sejalan dengan kita, dimana pada syarat itu Wort Bank mengingkan agar membantu meningkatkan pendidikan Inklusif,” tambahnya.

Nah karena pihaknya sudah duluan 12 tahun, maka kami mendorong teman-teman untuk itu, selain membentuk MI Instusinya Kelompok Kerja Guru (KKG) nya juga.

“Kami juga mendorong teman-teman untuk mendapatkan dana dari Wort Bank sebesar Rp, 15 juta itu,” jelasnya.

Sementara pembicara pada seminar nasional Cipto Waskito Budi Aribawa yang saat ini menjabat sebagai Konsultan untuk anak berkebutuhan khusus mengatakan, bahwa dirinya sangat mengapresiasi kegiatan yang dilakukan pihak penyelenggara.

Mengapa demikian karena dengan adanya kegiatan ini para guru dan orang tua yang ikut serta tadi bisa dapat pehaman tentang bagaimana caranya merawat serta memperlakukan anak berkebutuhan khusus.

“Kita ketahui bersama Sumber Daya manusia yang ada di Indonesi ini masih tidak maksimal dalam pemberian pelayanan terhadap anak-anak berkebutuhan khusus karena SDM juga kurang, maka dari itu banyak sekolah yang tidak menerima anak tersebut, nah dengan kegiatan ini artinya sangat perlu kiranya untuk terus dilakuakan” ungkapnya se usai kegiatan.

Dirinya menambahkan alam aturan UUD No 8 tahun 2016 sudah mengamanahkan dan disitu juga tertuang aturan yang sangat jelas tentang kesetaraan pendidikan dan lainnya.

“Artinya mereka berhak mendapatkan perhatian yang dengan anak normal lainnya,”tambhnya.

Maka dari itu agar semuanya berjalan dengan baik dan sesuai keinginan pemerintah tidak hanya diam, karena selain kegiatan seperti sekarang ini, mereka juga harus memikirkannya.

“Pertama kalau bisa pemerintah memperbanyak sekolah khusus anak yang berkebutuhan khusus, lalu untuk perguruan tinggi diperbanyak jurusan yang berhubungan dengan anak berkebutuhan khusus,” inginnya

Tidak hanya itu kata dia, pemerintah juga jangan hanya membuat UUD, Perda atau Perwali saja tetapi juga harus benar-benar didorong dan paling tidak ada fenal pjokeknya satu Desa Kabupaten atau provinsi dalam menindak hal itu.

“Agar ada percontohan dan monitoring evaluasi wajib dilakukan karena kelemahan kita ada dibagian situnya juga,” katanya.

Sebenarnya dalam hal ini lebih jauh ia mengatakan, bahwa permasalahan ini bukan hanya ada pada di bagian pendidikan saja, tetapi juga Dinas Kesehatan, Sosial, Perlindungan Anak.

“Mereka itulah yang harusnya bersinergi, jangan sampai lepas tangan sehingga anak-anak berkebutuhan khusus itu tidak tertangani,” tandasnya. (oetaya/BBAM)