Beranda blog Halaman 18

Efisiensi, DPRD Kurangi Kegiatan Perjadin ke Luar Daerah

Penulis
zai
-
0
Efisiensi

Link, Martapura – Efisiensi anggaran, DPRD Kabupaten Banjar sepakat kurangi jumlah kegiatan perjalanan dinas (Perjadin) atau kunjungan kerja ke luar daerah.

Pernyataan tersebut diungkapkan Wakil Ketua II DPRD Kabupaten Banjar, Akhmad Rizanie Anshari usai memimpin gelaran rapat Badan Musyawarah (Bamus) pada Rabu (8/4/2026).

“Berdasarkan hasil rapat, kegiatan perjalanan dinas disepakati minimal lima kali kegiatan. Jadi, yang sebelumnya ada enam kegiatan dikurangi menjadi lima kali kegiatan,” ujarnya.

Pola kedua, papar Politisi NasDem Kabupaten Banjar ini lebih jauh, ketika tidak ada agenda rapat di daerah, maka satu kali perjalanan dinas ada beberapa kegiatan yang dilaksanakan di luar daerah sebagai langkah efisiensi anggaran.

“Terkecuali ada agenda rapat di daerah, seperti rapat paripurna dan rapat penting lainnya yang wajib hadir, terlebih harga tiket pesawat saat ini mengalami kenaikan harga. Kalau harga tiketnya makin mahal tidak menutup kemungkinan kegiatan perjalan dinas menggunakan kapal atau transportasi laut,” katanya.

Meski DPRD masih belum menetapkan berapa persen untuk pemangkasan kegiatan Perjadin. Namun, Rizanie Anshari memastikan anggota dewan telah difokuskan lebih banyak berkegiatan di daerah sesuai kesepakatan dalam rapat Bamus DPRD.

“Eksekutif juga sudah kami arahkan agar kegiatan yang tidak terlalu urgen dipindah ke dalam daerah. Karena masih banyak permalasahan yang perlu segera diselesaikan, seperti pembahasan Pansus Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ),” ucapnya.

Sebab, lanjut Rizanie Anshari, ada beberapa hal yang perlu dilakukan evaluasi terkait LKPJ.

“Tidak menutup kemungkinan Badan Anggaran (Banggar) akan memanggil Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) sesuai hasil koordinasi unsur pimpinan DPRD untuk menyesuaikan postur anggaran,” tutupnya.(znd/link)

Tingkatkan Pemahaman TP Posyandu PUPR Kalsel Gelar SPM Bidang Pekerjaan Umum

Penulis
tri
-
0

Link, Banjarbaru – Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) menggelar Sosialisasi Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pekerjaan Umum dengan tema “Meningkatkan Pemahaman TP Posyandu Kabupaten/Kota Bidang Pekerjaan Umum untuk Meningkatkan 6 SPM pada Posyandu di Kalimantan Selatan”, di Banjarbaru, Rabu (8/4/2026).

Kegiatan ini dibuka secara resmi oleh Ketua TP Posyandu Kalsel, Hj Fathul Jannah Muhidin yang diwakili oleh Anggota Sekretariat TP Posyandu Kalsel, Sugiarto Sumas, didampingi Kepala Seksi Penyehatan Lingkungan dan Air Minum, Angga Rinaldi Riza.

Dalam sambutannya, Sugiarto Sumas menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya kegiatan sosialisasi dan pembinaan tersebut sebagai upaya memperkuat peran Tim Pembina Posyandu kabupaten/kota dalam penerapan SPM bidang pekerjaan umum.

“Kegiatan ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan mendukung kinerja Tim Pembina Posyandu, khususnya dalam meningkatkan kualitas pelayanan posyandu di daerah,” katanya.

Ia juga menegaskan pentingnya kolaborasi antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota dalam mempertahankan capaian kinerja Posyandu Kalsel yang telah meraih peringkat terbaik nasional pada tahun 2025.

“Prestasi tersebut merupakan hasil kerja bersama dan inovasi yang terus dikembangkan. Oleh karena itu, kita berharap inovasi-inovasi ini dapat terus berlanjut agar pelayanan kepada masyarakat semakin baik dari waktu ke waktu,” ungkapnya.

Lebih lanjut, Sugiarto menjelaskan bahwa Posyandu kini tidak hanya berfokus pada layanan kesehatan ibu dan anak, tetapi telah terintegrasi dengan pemenuhan enam Standar Pelayanan Minimal (SPM), termasuk di dalamnya SPM bidang pekerjaan umum.

Ia menyebutkan bahwa terdapat dua aspek utama dalam SPM bidang pekerjaan umum yang menjadi perhatian, yaitu penyediaan air minum layak serta sanitasi lingkungan.

“Kedua aspek ini sangat penting karena berkaitan langsung dengan kualitas kesehatan masyarakat. Selain itu, capaian SPM juga menjadi indikator dalam penilaian kinerja kepala daerah,” jelasnya.

Sugiarto juga mengingatkan peran strategis Posyandu yang kini telah diakui sebagai bagian dari lembaga kemasyarakatan desa sesuai regulasi terbaru, sehingga memiliki posisi penting sebagai perpanjangan tangan pemerintah dalam memberikan pelayanan dasar kepada masyarakat.

Melalui kegiatan sosialisasi ini, diharapkan pemahaman seluruh pemangku kepentingan terhadap penerapan SPM, khususnya di bidang pekerjaan umum, dapat semakin meningkat sehingga capaian layanan menjadi lebih terukur dan signifikan.

“Pada akhirnya, peningkatan layanan ini akan berdampak pada derajat kesehatan masyarakat serta mendukung kinerja pemerintah daerah secara keseluruhan,” tutupnya.

Kegiatan sosialisasi ini diikuti oleh unsur Dinas Pekerjaan Umum kabupaten/kota, Bappeda, serta Tim Pembina Posyandu se-Kalimantan Selatan. (tri)

DPRD Rampungkan Tiga Raperda Menjadi Perda, Bupati Berikan Apresiasi

Penulis
zai
-
0
DPRD

Link, Martapura – DPRD Kabupaten Banjar merampungkan tiga Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) menjadi Peraturan Daerah (Perda) dalam rapat paripurna dengan agenda pengambilan keputusan dan pendapat akhir bupati pada Rabu (8/4/2026).

Tiga Raperda yang disahkan menjadi Perda dalam rapat paripurna yang dipimpin Ketua DPRD Kabupaten Banjar, H. Agus Maulana tersebut, yakni Perda tentang Penyelenggaraan Perhubungan serta dua Perda tentang penambahan penyertaan modal berupa barang milik daerah untuk Perusahaan Perseroan Daerah Air Minum (PTAM) Intan Banjar dan Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Pasar Bauntung Batuah (PBB).

Dengan telah disahkannya tiga Raperda menjadi Perda, Bupati Banjar, H. Saidi Mansyur, mengatakan Raperda tentang Penyelenggaraan Perhubungan menjadi instrumen penting dalam mendorong sistem transportasi daerah yang terintegrasi, aman, dan berkelanjutan. Begitu juga dua Raperda tentang penyertaan modal berupa barang milik daerah kepada PTAM Intan Banjar dan Perumda PBB dinilai sebagai langkah strategis dalam memperkuat fundamental Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

“Penyertaan modal ini merupakan bagian dari upaya peningkatan kapasitas layanan, perluasan jaringan, serta optimalisasi kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah,” ujarnya.

Kebijakan tersebut, menurut Saidi Mansyur, diharapkan mampu mendorong peningkatan kualitas layanan air minum dan pengelolaan pasar daerah yang profesional, efisien, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.

“Atas nama Pemerintah Kabupaten Banjar, kami mengucapkan terima kasih kepada DPRD atas kerja sama dan apresiasi sehingga tiga Raperda dapat diselesaikan,” katanya.

Dengan disepakatinya tiga Raperda menjadi Perda, Pemkab Banjar menegaskan arah kebijakan pembangunan yang berfokus pada penguatan pelayanan publik, peningkatan kinerja BUMD, serta akselerasi kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan. (znd/link)

Bersama Bupati/Walikota, Gubernur Kalsel Bahas Berbagai Permasalahan Daerah

Penulis
tri
-
0
Permasalahan Daerah

Link, Banjarbaru – Gubernur Kalimantan Selatan H Muhidin melakukan diskusi dengan Bupati/Walikota untuk membahas berbagai permasalahan di daerah. Gubernur pun berusaha mengakomodir segala usulan dan aspirasi yang disampaikan untuk dilakukan tindakan penyelesaian bersama.

Diskusi ini dilakukan dalam rangkaian Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Provinsi Kalsel tahun 2026 penyusunan RKPD tahun 2027, Selasa (07/04/2026) di aula DR KH Idham Chalid Kantor Gubernur di Banjarbaru.

Bupati Hulu Sungai Utara (HSU) Syahrujani mengawali topik diskusi dengan penyampaian keluhan soal banjir kiriman dari Kabupaten Balangan. Disusul permintaan Walikota Banjarmasin Muhammad Yamin terkait keterbatasan lahan tempat pembuangan dan pemrosesan akhir (TPA) sampah di Kota Banjarmasin.

Sedangkan Bupati Batola H Bahrul Ilmi, meminta solusi kepada Gubernur Kalsel atas masalah yang dihadapi yakni perlunya peningkatan kualitas dan pelebaran jalan yang menghubungkan daerah setempat ke Margasari Kabupaten Tapin.

Menanggapi hal itu, Gubernur H Muhidin mengatakan, Pemerintah Provinsi memang memprioritaskan pembangunan sodetan di kawasan Banua Anam, termasuk Kabupaten Balangan, sebagai solusi penanganan banjir.

Sodetan ini direncanakan untuk mengatasi luapan air dengan mengalirkan debit banjir, salah satunya direncanakan menuju Sungai Barito dan proyek ini melibatkan koordinasi intensif dengan Balai Wilayah Sungai (BWS) Kalimantan III.

Adapun masalah penanganan sampah di Kota Banjarmasin, disarankan untuk meningkatkan sinergi dan kerjasama dengan Pemerintah Kabupaten Batola dan Banjar.

Pemko Banjarmasin bisa meminta lahan ke Pemkab Batola dan Banjar dengan sistem kerja sama yang sama-sama menguntungkan.

Berikutnya, berkenaan permintaan pelebaran jalan di Batola, disarankan untuk membuat proposal dan menyampaikan ke Kementerian Pekerjaan Umum. “Kita akan bantu,” ujar Gubernur.

Permintaan serupa disampaikan Bupati Hulu Sungai Tengah (HST) Samsul Rizal, untuk beberapa ruas jalan di wilayahnya, disusul keluhan Bupati Tabalong Muhammad Noor Rifani terkait kelangsungan proyek Bendung Kinarum di Kecamatan Muara Uya, Kabupaten Tabalong dan kondisi jalan menuju kawasan IKN- Kalimantan Timur.

Melihat usulan dan keluhan bupati walikota relatif sama, Gubernur H Muhidin meminta mereka terlebih dulu menyampaikan proposal, karena sudah dilakukan musrenbang di kabupaten masing-masing.

Soal anggaran terbatas, tetap akan dipertimbangkan. Namun Pemerintah kabupaten/kota ujarnya harus bergerak lebih dulu, tidak semata-mata mengandalkan bantuan Pemerintah Provinsi atau pusat.

Turut hadir dalam pertemuan, Ketua DPRD Kalsel H Supian HK, Kapolda Kalsel Irjenpol Rosyanto Yudha Hermawan dan forkopimda, Sekretaris Daerah Provinsi Muhammad Syarifuddin, bupati/walikota se Kalsel, kepala SKPD lingkup Pemprov Kalsel dan pejabat terkait lainnya. (tri)

Pemerintah Jamin Harga BBM Bersubsidi Dipastikan Tidak Naik hingga Akhir 2026

Penulis
nana
-
0
Pemerintah
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Menko Perekonomian), Airlangga Hartarto didampingi Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa, dan Menhub Dudy Purwagandhi dalam konferensi pers terkait kebijakan ekonomi dan APBN 2026 di Jakarta, Senin (6/4/2026). (Foto: Ismadi Amrin/InfoPublik)

Link, Jakarta – Pemerintah memastikan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi tidak akan mengalami kenaikan harga hingga akhir tahun 2026. Kabar baik ini disampaikan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Menko Perekonomian), Airlangga Hartarto dalam konferensi pers di Jakarta, Senin (6/4/2026).

Menko Airlangga menegaskan, kebijakan tersebut merupakan tindak lanjut arahan Presiden untuk menjaga stabilitas ekonomi dan daya beli masyarakat. “Pemerintah dan Pertamina memutuskan tidak menaikkan harga BBM bersubsidi. Yang dimaksud adalah Pertalite dan Solar,” kata Airlangga.

Airlangga Hartarto menjelaskan, harga BBM tidak akan mengalami kenaikan selama tidak melampaui 97 dolar AS per barel secara rata-rata hingga akhir tahun. “Mudah-mudahan kedepan akan ada hal positif dengan kondisi Timur Tengah,” ucapnya Menko Perekonomian.

Hal yang sama juga disampaikan Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa. Menkeu pun memastikan Harga BBM bersubsidi tidak akan mengalami kenaikan hingga akhir 2026, dengan asumsi harga minyak dunia berada di kisaran 100 dolar AS per barel.

Kepastian tersebut disampaikan di tengah meningkatnya tensi geopolitik akibat konflik yang melibatkan Amerika Serikat, Israel, dan Iran yang berdampak pada penutupan Selat Hormuz. “Kami siap tidak menaikkan (harga) sampai akhir tahun untuk BBM bersubsidi, dengan asumsi harga minyak 100 dolar AS per barel sampai akhir tahun, sudah dihitung rata-rata,” tegas Purbaya dalam rapat kerja bersama Komisi XI DPR RI di Jakarta, Senin (6/4/2026).

Namun, ia mengatakan tidak dapat memprediksi maupun memberikan jaminan terkait dinamika harga BBM non-subsidi, karena komoditas tersebut tidak termasuk yang mendapatkan subsidi dari pemerintah.

Ia menjelaskan, pemerintah telah menyiapkan berbagai langkah mitigasi serta menghitung ketahanan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026 dalam menghadapi lonjakan harga minyak, baik pada level 80 dolar AS maupun 100 dolar AS per barel.

Menurutnya, anggaran subsidi energi masih mencukupi sehingga masyarakat tidak perlu khawatir terhadap potensi kenaikan harga BBM bersubsidi. Selain mengandalkan APBN, pemerintah juga memiliki bantalan fiskal berupa dana Sisa Anggaran Lebih (SAL) yang mencapai Rp420 triliun, termasuk Rp200 triliun yang ditempatkan di perbankan.

Di sisi lain, pemerintah juga mengandalkan potensi tambahan penerimaan dari sektor energi dan sumber daya mineral (ESDM), seiring kenaikan harga komoditas global.

Purbaya menambahkan, pemerintah akan terus melakukan efisiensi belanja kementerian dan lembaga guna menjaga stabilitas fiskal. Pasalnya, setiap kenaikan harga minyak sebesar 1 dolar AS per barel berpotensi menambah beban subsidi hingga Rp6,8 triliun. Upaya tersebut dilakukan agar defisit APBN tetap terjaga di kisaran 2,92 persen tanpa harus mengandalkan dana SAL.

Antisipasi kenaikan harga tiket pesawat

Terkait upaya antisipasi kenaikan harga tiket pessawat, Menko Perekonomian, Airlangga Hartarto mengakui, pemerintah menghadapi tekanan dari kenaikan harga avtur global. Saat ini, harga avtur di Bandara Soekarno-Hatta per 1 April sudah mencapai sekitar Rp23.551 per liter.

Kondisi ini berdampak langsung pada biaya operasional maskapai. Avtur menyumbang sekitar 40 persen dari total biaya penerbangan. Untuk mengantisipasi dampak tersebut, pemerintah menyiapkan sejumlah langkah agar harga tiket pesawat tetap terjangkau. “Salah satunya melalui penyesuaian fuel surcharge oleh Kementerian Perhubungan menjadi 38 persen, baik untuk pesawat jet maupun propeller,” kata Menko Airlangga.

Sebelumnya, fuel surcharge hanya 10 persen untuk jet dan 25 persen untuk propeller. Meski demikian, pemerintah menahan kenaikan harga tiket agar tidak melonjak tinggi.Pemerintah memberikan keringanan perpajakan dunia usaha sektor penerbangan berupa bea masuk nol persen atas impor sparepart atau suku cadang pesawat terbang.

Airlangga Hartarto mengatakan kebijakan tersebut menyasar industri maintenance, repair and overhaul (MRO) agar lebih kompetitif di tengah tekanan biaya, terutama akibat lonjakan harga avtur. “Jadi suku cadang pesawat diberikan bea masuk nol persen, sehingga diharapkan bisa menurunkan biaya operasional maskapai penerbangan,” kata Airlangga.

Menko Airlangga mengungkapkan, penerimaan negara dari bea masuk impor suku cadang pesawat pada tahun lalu mencapai sekitar Rp500 miliar. Dengan diberlakukannya insentif ini, potensi penerimaan tersebut diperkirakan akan hilang. Pemerintah meyakini stimulus ini akan memberikan efek berganda terhadap perekonomian.

Menurut Airlangga, aktivitas industri penerbangan justru diproyeksikan meningkat, termasuk kontribusinya terhadap produk domestik bruto (PDB) serta penyerapan tenaga kerja. “Kebijakan ini diperkirakan bisa memperkuat daya saing industri MRO, dengan potensi aktivitas ekonomi bisa meningkat sekitar Rp700 juta per tahun,” ucapnya.

Selain itu, ia juga memperkirakan sektor ini dapat menyumbang hingga Rp1,49 miliar terhadap PDB dan membuka sedikitnya 1.000 lapangan kerja. Tak hanya itu, pemerintah turut menggelontorkan insentif Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) sebesar 11 persen untuk tiket pesawat domestik kelas ekonomi selama dua bulan, dengan total anggaran Rp2,6 triliun.

Langkah tersebut ditempuh untuk meredam lonjakan harga tiket di tengah kenaikan harga avtur yang tercatat mencapai Rp23.551 per liter pada awal April 2026, dipicu gejolak harga minyak dunia akibat konflik di Timur Tengah. “Seluruh kebijakan ini adalah bagian dari dukungan pemerintah pada kesinambungan industri penerbangan nasional, serta menjaga aktivitas ekonomi yang efisien, produktif dan berdaya tahan,” kata Menko Airlangga. (infopublik)

PUPR Kalsel Gelar Rakor Jasa Konstruksi 2026

Penulis
tri
-
0

Link, Banjarbaru – Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Jasa Konstruksi Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2026 di Aula Kantor PUPR, Banjarbaru, Selasa (7/4/2026).

Kegiatan ini mengusung tema “Penguatan Kelembagaan dan Peningkatan Kompetensi SDM Konstruksi untuk Mewujudkan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan dan Berdaya Saing di Provinsi Kalimantan Selatan.”

Kepala Dinas PUPR Kalsel, M. Yasin Toyib, dalam sambutannya menegaskan bahwa rakor ini menjadi momentum penting dalam memperkuat peran sub-urusan jasa konstruksi di daerah.

“Rapat koordinasi ini merupakan upaya bersama dalam memperkuat peran jasa konstruksi, yang difasilitasi oleh pemerintah daerah melalui Bidang Bina Konstruksi Dinas PUPR Provinsi Kalimantan Selatan,” ujarnya.

Menurutnya, terdapat dua aspek utama yang menjadi kunci dalam mewujudkan infrastruktur yang berkelanjutan dan berdaya saing, yakni penguatan kelembagaan serta peningkatan kompetensi sumber daya manusia (SDM) konstruksi.

Ia menjelaskan, penguatan kelembagaan diperlukan agar penyelenggaraan jasa konstruksi di daerah dapat berjalan lebih terstruktur, profesional, dan sesuai regulasi. Hal ini mencakup peningkatan kapasitas organisasi, kejelasan peran dan fungsi, serta sinergi antar pemangku kepentingan, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.

Di sisi lain, peningkatan kompetensi SDM konstruksi juga menjadi keharusan, seiring dengan semakin kompleksnya tuntutan pembangunan infrastruktur.

Oleh karena itu, melalui pelatihan, sertifikasi, dan pembinaan berkelanjutan, tenaga kerja konstruksi di Kalsel diharapkan mampu meningkatkan daya saing di tingkat regional maupun nasional.

“Pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan tidak hanya berfokus pada hasil akhir, tetapi juga pada proses yang berkualitas, efisien, dan ramah lingkungan. Ini membutuhkan dukungan kelembagaan yang kuat serta SDM yang kompeten,” katanya.

Lebih lanjut, ia menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota dalam menyelaraskan program, meningkatkan kualitas pembinaan jasa konstruksi, serta mendorong terciptanya iklim usaha konstruksi yang sehat dan kompetitif.

Melalui rakor ini, diharapkan terbangun kesepahaman bersama serta komitmen yang kuat dalam penguatan kelembagaan dan peningkatan kompetensi SDM konstruksi di masing-masing daerah.

“Kepada seluruh peserta untuk mengikuti kegiatan dengan aktif dan memberikan masukan konstruktif agar hasil rakor dapat memberikan manfaat nyata serta dapat diimplementasikan di daerah masing-masing,” tukasnya. (tri)

Tepat Waktu Bayar Tagihan Air, 35 Pelanggan PTAM Intan Banjar Dapat Reward

Penulis
zai
-
0
Tepat Waktu

Link, Banjarbaru – Sardjijo, salah satu dari 35 pelanggan yang beruntung, mendapatkan reward berupa pembebasan pembayaran rekening air selama satu bulan untuk periode April 2026 dari Perseroan Daerah Air Minum (PTAM) Intan Banjar.

Tepat waktu membayar tagihan air, warga Kota Banjarbaru tersebut tak menyangka mendapatkan reward dari program PTAM Intan Banjar, yakni pembebasan tagihan air gratis untuk periode April 2026 sebesar Rp227.500.

“Alhamdulillah, program ini sangat membantu. Setidaknya bisa meringankan pembayaran satu bulan,” ujarnya.

Konsisten membayar tagihan air di awal bulan, ternyata Sardjijo tidak mengetahui adanya program reward yang diberikan PTAM Intan Banjar kepada pelanggan yang disiplin atau tepat waktu membayar tagihan air.

“Semoga program ini terus berlanjut, sehingga pelanggan lain pun bisa mendapatkan keberuntungan seperti yang saya rasakan,” harapnya.

Ucapan terima kasih dan apresiasi pun disampaikan pria lanjut usia (lansia) ini kepada PTAM Intan Banjar yang telah memberikan perhatian khusus kepada pelanggan yang tertib membayar tagihan air.

“Walaupun tidak tahu program ini ada setiap berapa bulan sekali, tapi alhamdulillah masih ada bantuan pembebasan pembayaran,” ungkapnya. (znd/link)

Semakin Optimal, Layanan Ibu dan Anak RSD Idaman Gandeng Ahli Neonatologi 

Penulis
wahyu
-
0

Link, Banjarbaru – Rumah Sakit Daerah (RSD) Idaman Banjarbaru terus menunjukkan komitmennya dalam meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan, khususnya pada layanan Kesehatan Ibu dan Anak (KIA). Fokus penguatan diarahkan pada penanganan bayi baru lahir melalui optimalisasi layanan neonatologi.

Komitmen tersebut diwujudkan melalui kegiatan Audiensi Pengampuan KIA yang dilaksanakan selama dua hari. Kegiatan ini turut menghadirkan tenaga ahli di bidang neonatologi dari RSUPN Dr. Cipto Mangunkusumo, yakni Prof. Dr. dr. Rinawati Rohsiswatmo, Sp.A,Subsp.Neo (K) dan Ns. Meilana Kusuma Dewi S. Kep.

Tidak hanya berfokus pada pemantauan, kegiatan ini juga menjadi sarana peningkatan keterampilan tenaga medis secara langsung di lapangan, guna memastikan pelayanan yang lebih optimal dan sesuai standar rumah sakit.

Direktur RSD Idaman, dr. Danny Indrawardhana, MMRS, menyampaikan bahwa kegiatan ini diharapkan mampu meningkatkan kompetensi tenaga kesehatan dalam memberikan pelayanan terbaik, khususnya bagi bayi baru lahir.

“Melalui pelatihan ini, kami berharap kapasitas SDM semakin meningkat dan mampu menjawab kebutuhan pelayanan masyarakat, khususnya di bidang neonatologi,” ujarnya, Senin (6/4/2026).

Meski demikian, pihaknya mengakui masih terdapat sejumlah tantangan, terutama dalam pemenuhan sarana dan prasarana medis. Namun, RSD Idaman berkomitmen untuk melengkapi kebutuhan tersebut secara bertahap.

“Tantangan tentu ada, terutama dari sisi peralatan. Namun secara bertahap akan kami lengkapi agar pelayanan bisa berjalan maksimal,” tambahnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Kota Banjarbaru, dr. Juhai Triyanti Agustina, menuturkan bahwa penguatan layanan KIA di RSD Idaman kini didukung oleh tenaga spesialis, yakni dr. Lenny Syntia Dewi, M.Kes, Sp.A (K).

Menurutnya, kehadiran tenaga ahli tersebut menjadi langkah strategis dalam meningkatkan kemampuan rumah sakit menangani kasus neonatal berisiko tinggi.

“Pengampuan ini menjadi langkah strategis untuk meningkatkan kualitas pelayanan, khususnya dalam menekan angka kematian ibu dan bayi melalui peningkatan kompetensi tenaga medis,” jelasnya.

Dengan bergabungnya dr. Lenny Syntia Dewi, layanan KIA di RSD Idaman kini diperkuat oleh tim medis profesional yang terdiri dari empat dokter anak—termasuk tiga dokter subspesialis—serta empat dokter spesialis kandungan.

Dalam kegiatan audiensi ini, turut diikuti oleh tenaga medis RSD Idaman mulai dari dokter umum, perawat, hingga bidan. Materi pelatihan meliputi Resusitasi Neonatus, Pelatihan Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Komprehensif (PONEK), serta pelatihan Neonatal Intensive Care Unit (NICU). (why)

Persiapkan Penilaian KLA 2026, Pemkab Banjar Gelar E-Monev Intern

Penulis
zai
-
0
KLA 2026

Link, Martapura – Evaluasi pelaksanaan program sekaligus mempersiapkan proses penilaian Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA), Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Banjar menggelar rapat Monitoring dan Evaluasi (E-Monev) Intern KLA Tahun 2026.

Dimotori Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (Dinsos P3AP2KB) Kabupaten Banjar, rapat E-Monev Intern KLA 2026 sebagai langkah koordinasi dan evaluasi terhadap pelaksanaan program KLA di Kabupaten Banjar secara resmi dibuka oleh Wakil Bupati Banjar, Said Idrus Al Habsyi. Kegiatan tersebut berlangsung di Guest House Sultan Sulaiman Martapura pada Senin (6/4/2026) pagi.

Pada kesempatan tersebut, Wakil Bupati Banjar, Said Idrus Al Habsyi, mengatakan penyelenggaraan KLA merupakan amanat penting yang harus dilaksanakan secara terencana, terpadu, dan berkelanjutan.

“Anak merupakan generasi penerus bangsa yang memiliki peran strategis dalam menentukan arah pembangunan di masa akan datang. Karena itu, diperlukan langkah-langkah konkret, sistematis, dan terintegrasi guna menciptakan lingkungan yang kondusif bagi tumbuh kembang anak secara optimal,” ujarnya.

Selaku Pengarah Gugus Tugas KLA Kabupaten Banjar, Said Idrus berharap kegiatan evaluasi tersebut mampu menghasilkan penilaian komprehensif terhadap capaian indikator KLA di seluruh klaster, tersusunnya laporan kinerja yang akuntabel dan berbasis data, serta terpenuhinya kelengkapan dokumen pendukung pada aplikasi KLA sesuai batas waktu yang ditetapkan.

Said Idrus juga menyoroti berbagai tantangan dalam perlindungan anak yang masih memerlukan perhatian serius, seperti kasus kekerasan, eksploitasi, hingga praktik perkawinan usia anak. “Diperlukan penguatan sinergi lintas sektor, peningkatan kapasitas kelembagaan, serta inovasi kebijakan yang responsif terhadap kebutuhan anak,” tegasnya.

Sementara itu, Kepala Dinsos P3AP2KB Kabupaten Banjar, Dr. Erny Wahdini, menyatakan dukungannya terhadap kebijakan pemerintah terkait pembatasan penggunaan gawai bagi anak di bawah usia 16 tahun. Kebijakan tersebut dinilai sebagai langkah positif untuk melindungi anak dari dampak negatif penggunaan teknologi berlebihan.

“Kami sangat mendukung aturan ini, dan langkah awal yang sudah dilakukan yakni berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan, tak terkecuali dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait lainnya, serta forum anak untuk melakukan sosialisasi,” katanya.

Dr. Erny juga memastikan dalam waktu dekat akan menggelar rapat koordinasi untuk merumuskan langkah konkret, termasuk pendampingan sekolah ramah anak serta edukasi kepada orang tua.

“Pembatasan penggunaan gawai bukan berarti pelarangan total, melainkan pengaturan agar lebih bijak. Sehingga, pembelajaran daring (dalam jaringan) tentu tidak akan terganggu. Pembatasan difokuskan pada akses terhadap platform yang tidak sesuai dengan usia anak,” jelasnya.

Didampingi Kepala Bidang (Kabid) Pemenuhan Hak Anak dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Provinsi Kalimantan Selatan, Adrian Anwary, Dr. Erny juga menjelaskan bahwa penggunaan media sosial dan akses informasi tetap menjadi bagian dari program KLA, khususnya melalui kegiatan yang dikelola Dinas Pendidikan dengan pendekatan yang aman dan edukatif.

Melalui kolaborasi lintas sektor tersebut, Pemkab Banjar berharap implementasi KLA dapat terus meningkat serta memberikan perlindungan dan pemenuhan hak anak secara optimal. (znd/link)

Intensitas Hujan Tinggi, Bencana Tanah Longsor Terjadi di Desa Sungai Langsat

Penulis
zai
-
0
Bencana Tanah Longsor
Bencana tanah longsor terjadi RT 01 Desa Sungai Langsat, Kecamatan Simpang Empat pada Senin (6/4/2026) dini hari. Akibatnya aktivitas warga setempat terganggu.

Link, Martapura – Aktivitas warga RT 01 Desa Sungai Langsat, Kecamatan Simpang Empat, terganggu akibat bencana tanah longsor yang menutupi ruas jalan kabupaten pada Senin (6/4/2026) dini hari.

Menindaklanjuti permasalahan tersebut, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Banjar langsung mengambil langkah terpadu lintas sektoral agar akses transportasi masyarakat tidak terganggu dampak bencana tanah longsor yang dipicu intensitas hujan tinggi.

Kepala Pelaksana (Kalak) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Banjar, Wasis Nugraha, melalui Kabid Kedaruratan dan Logistik, Muhammad Hasbie, memimpin langsung penanganan di lapangan.

“Sesuai arahan pimpinan, kami langsung melakukan kajian dengan cepat untuk memetakan titik-titik rawan. Kondisi di lapangan memang cukup kritis, terutama di titik kedua yang hanya menyisakan bahu jalan selebar 50 sentimeter di bibir sungai,” ujar Hasbie.

Ia memastikan bahwa pemerintah daerah hadir di tengah masyarakat dengan menggandeng jajaran TNI, Polri, serta aparat desa untuk melakukan penanganan darurat dengan memprioritaskan keselamatan warga serta pemulihan fungsi jalan.

“Kami sudah berkoordinasi dengan Dinas PUPRP yang juga telah mengerahkan alat berat untuk melakukan pengerukan material longsor serta pemadatan kembali badan jalan yang ambles. Hal ini sekaligus krusial dilakukan untuk mencegah longsor susulan yang bisa memutus akses jalan secara total,” ucapnya.

Dengan bergotong royong bersama masyarakat serta stakeholder terkait, material longsor yang menutupi badan jalan pada titik pertama berhasil dibersihkan.

Untuk memastikan kelancaran arus lalu lintas dan keselamatan warga di ruas jalan penghubung antardesa tersebut, sistem buka-tutup di bawah pengawasan petugas dilakukan sembari alat berat terus bekerja melakukan penguatan di sisi jalan yang terdampak.

Meski akses telah terbuka secara terbatas, Pemkab Banjar tetap mengeluarkan imbauan waspada kepada para pengguna jalan, mengingat kedalaman longsor mencapai 10 meter dan kondisi tanah yang masih labil di tengah ancaman cuaca ekstrem yang masih mengintai wilayah Kabupaten Banjar. (znd/link)

1...171819...1,389Halaman 18 dari 1,389