Beranda blog Halaman 184

Pemkab/Kota Didorong Terapkan Sistem Pelayanan Publik Berbasis Digital

Penulis
tri
-
0
berbasis digital
Sekdaprov Kalsel Dorong Pemerintah Kabupaten/Kota Terapkan Sistem Pelayanan Publik Berbasis Digital

Link, Banjarbaru –  Kabupaten/kota didorong untuk menerapkan sistem pelayanan berbasis digital dalam segala layanan publik, sehingga lebih transparan dan mudah diakses secara real time oleh masyarakat.

“Semua menggunakan digital, tidak ada lagi yang konvensional,” ujar Sekdaprop Kalsel, Muhammad Syarifuddin usai membuka Workshop, Literasi dan Sosialisasi Persiapan Pemantauan Indeks SPBE Provinsi setempat tahun 2025 dan Penyelanggaran Indeks Pemerintahan Digital 2026, Kamis (17/07/2025) di ruang H Aberani Sulaiman Kantor Gubernur di Banjarbaru.

Dihadapan peserta, Sekdaprov Syarifuddin juga menyampaikan, kegiatan ini merupakan bagian dari komitmen kuat Pemprov Kalsel untuk terus membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.

Mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya, serta mewujudkan sistem pemerintahan berbasis digital yang terpadu.

Dikatakan Sekdaprov, transformasi teknologi informasi tidak lagi menjadi pilihan, tetapi sebuah keniscayaan. Pemerintahan dituntut untuk adaptif, responsif, dan mampu memberikan pelayanan publik yang cepat, tepat, dan terintegrasi.

“Implementasi SPBE bukan hanya soal digitalisasi proses pemerintahan, tetapi juga transformasi mindset aparatur, dari budaya birokrasi konvensional menjadi budaya kerja yang kolaboratif, inovatif, dan berbasis data,” terangnya.

Melalui SPBE, jelas Sekdaprov ingin dipastikan bahwa setiap program dan kebijakan daerah disusun dan dijalankan secara terukur, berbasis sistem yang terintegrasi, dan dapat diakses secara real time oleh masyarakat.

Hasil kegiatan akan menjadi tolak ukur capaian bersama dalam menerapkan SPBE serta menjadi dasar untuk perbaikan berkelanjutan ke pemerintahan beerbasis digital.

“Aspek literasi digital juga dipandang krusial. Tidak sekadar menggunakan teknologi, tapi bagaimana memahami, memanfaatkan, dan mengamankan teknologi informasi secara bijak dan bertanggung jawab. Literasi digital akan mendorong semua menjadi agen perubahan dalam ekosistem pemerintahan digital,” terang Sekdaprov.

Sementara itu, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalsel, Muhammad Muslim menyebut, kegiatan ini dilatarbelakangi oleh komitmen Pemprov Kalsel dalam upaya meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan melalui percepatan implementasi SPBE dan transformasi digital.

Kementerian PANRB RI menentukan Provinsi Kalsel sebagai lokus pemantauan SPBE dan pembinaan Pemdi 2025. Untuk itu, Pemprov Kalsel memfasilitasinya melalui kegiatan ini dengan tujuan menyamakan persepsi, meningkatkan kapasitas, dan menyosialisasikan langkah-langkah yang perlu diambil oleh seluruh Pemerintah Daerah di Provinsi Kalsel.

Hadiri sebagai pemateri kegiatan yang melibatkan dinas komunikasi dan informatika se Kalsel ini, Asisten Deputi Koordinasi Penerapan Transformasi Digital Pemerintah, Kementerian Kominfodigi, Mohammad Averrouce dan Analis Kebijakan Madya pada Asisten Deputi Koordinasi Penerapan Transformasi Digital Pemerintah, Hamzah Fansuri.

Materi yang disampaikan yakni Pemantauan Indeks SPBE Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2025, Metodologi dan Indikator Penilaian Indeks SPBE, dan Strategi Pengumpulan Data dan Bukti Dukung SPBE.

Pada sesi kedua dipaparkan seputar Penyelenggaraan Indeks Transformasi Pemerintahan Digital 2026,Konsep dan Urgensi Transformasi Pemerintahan Digital, dan Instrumen dan Indikator Indeks Transformasi Pemerintahan Digital. (tri/BBAM)

Jaksa Agung Rotasi 34 Pejabat, Tekankan Integritas

Penulis
nana
-
0
Jaksa Agung Rotasi 34 Pejabat, Tekankan Integritas
Jaksa Agung ST Burhanuddin melantik 34 pejabat Eselon II di Gedung Kejaksaan Agung, Rabu (16/7/2025) (Foto: rri.co.id/Ismen Suhanda)

Link, Jakarta – Jaksa Agung ST Burhanuddin merotasi sebanyak 34 pejabat eselon II di Kejaksaan Agung, Rabu (16/7/2025). Ia menegaskan pentingnya integritas dalam menjalankan amanah jabatan.

Rotasi dilakukan sebagai langkah strategis untuk penyegaran organisasi. Langkah ini juga bertujuan memperkuat kinerja kelembagaan Adhyaksa.

“Rotasi, mutasi, promosi merupakan bagian pembinaan organisasi,” ujar Burhanuddin. Ia menyebut seleksi dilakukan melalui kajian objektif dan mendalam.

Ia meminta, seluruh pejabat menjaga integritas pribadi dan keluarga. Jabatan tinggi, menurutnya, menuntut keteladanan setiap hari.

“Menjaga profesionalitas dan proporsionalitas dalam tugas adalah keharusan,” katanya. Ia juga menekankan; pentingnya menjunjung marwah institusi.

Burhanuddin berharap pejabat baru memperkuat pelaksanaan visi dan misi kejaksaan. Ia meminta, mereka bekerja dengan penuh komitmen.

“Semakin tinggi jabatan, semakin besar tanggung jawab yang diemban,” ujarnya. Ia juga menekankan pentingnya kepercayaan publik.

Pelantikan dihadiri pimpinan Kejaksaan Agung, Komisi Kejaksaan, dan pengurus Ikatan Adhyaksa Dharmakarini. Mereka turut menyaksikan pengucapan sumpah jabatan.

Berikut daftar pejabat yang baru dilantik Jaksa Agung:

Kajati
Agus Sahat Sampe Tua Lumban Gaol selaku Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah.
Harli Siregar selaku Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara.
Supardi selaku Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur.
Jehezkiel Devy Sudarso, S.H., C.N. selaku Kepala Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau.
Sukarman Sumarinton selaku Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Barat.
Wahyudi selaku Kepala Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat.
Riyono selaku Kepala Kejaksaan Tinggi Gorontalo.
Basuki Sukardjono selaku Kepala Kejaksaan Tinggi Papua Barat.
Sila Haholongan selaku Kepala Kejaksaan Tinggi Bangka Belitung.
N Rahmat R Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah.
Abd Qohar AF selaku Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara.

Lingkungan Kantor Kejagung
Anang Supriatna selaku Kepala Pusat Penerangan Hukum.
Nurcahyo Jungkung Madyo selaku Direktur Penyidikan pada Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus.
Undang Mugopal selaku Sekretaris Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum.
Sugeng Riyanta selaku Direktur D pada Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum.
Idianto selaku Sekretaris Badan Pemulihan Aset.
Iman Wijaya selaku Sekretaris Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan.
Teguh Subroto selaku Inspektur Keuangan III pada Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan.
Andi Darmawangsa selaku Direktur Upaya Hukum Luar Biasa, Eksekusi dan Eksaminasi pada Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus.
Enen Saribanon selaku Inspektur I pada Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan.
I Gde Ngurah Sriada selaku Direktur B pada Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum.
I Dewa Gede Wirajana selaku Inspektur III pada Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan.
Setiawan Budi Cahyono selaku Direktur IV pada Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen.
Muhammad Syarifuddin selaku Direktur Pengendalian Operasi pada Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus.
Subeno selaku Direktur II pada Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum.
Pipuk Firman Priyadi selaku Kepala Pusat Manajemen Penelusuran dan Perampasan Aset pada Badan Pemulihan Aset.
Sufari selaku Direktur E pada Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum.
Rini Hartatie selaku Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Teknis Fungsional pada Badan Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan RI.
Teuku Rahman selaku Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Manajemen Kepemimpinan pada Badan Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan RI.
Sugeng Hariadi selaku Direktur Perdata pada Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara.
Yudi Indra Gunawan selaku Direktur C pada Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum.
RD Muhammad Teguh Darmawan selaku Kepala Biro Umum pada Jaksa Agung Muda Pembinaan.
Rudy Irmawan selaku Direktur Pertimbangan Hukum pada Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara.
Muhibuddin selaku Direktur Pelanggaran Hak Asasi Manusia Berat pada Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus.

sumber : rri.co.id

DPRD Kalsel Sahkan Perda APBD-P 2025

Penulis
tri
-
0
APBD-P 2025

Link, Banjarmasin – Setelah berproses akhirnya melalui rapat paripurna, DPRD Kalsel mensahkan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Perubahan APBD Kalsel Tahun Anggaran 2025 menjadi Peraturan Daerah (Perda APBD-P 2025).

Rapat paripurna pengesahan Raperda APBD-P 2025 ini dihadiri Wakil Gubernur Kalsel Hasnuryadi Sulaiman didampingi Sekretaris Daerah Provinsi Muhammad Syarifuddin dan sejumlah kepala SKPD lingkup Pemprov di ruang H Mansyah Addrian Kantor DPRD Kalsel pada Rabu (16/7/2025)

Usai penandatanganan kesepakatan antara Pemprov dan DPRD Kalsel, Wagub Hasnuryadi lalu menyampaikan pandapat akhir Gubernur Kalsel H Muhidin atas disahkannya Raperda ini menjadin Perda.

Disebutkan, saran dan masukkan yang telah disampaikan, akan menjadi dasar penyusunan dokumen perencanaan penganggaran daerah yang selanjutnya akan dievaluasi Kementerian Dalam Negeri.

Beberapa poin penting yang akan diperhatikan terkait masalah alokasi belanja pegawai maksimal 30% dari total belanja APBD, belanja infrastruktur pelayanan publik 40% dari total belanja dan dana transfer dari pemerintah pusat akan dialokasikan sesuai petunjuk penggunaannya.

Wagub Hasnuryadi menjelaskan, melalui penyusunan ini ingin dicapai kesepakatan antara pemerintah provinsi dan DPRD mengenai kebijakan pendapatan, belanja pembiayaan, dan asumsi perencanaan pembangunan yang tentunya berdasar pada tema pembangunan Kalimantan Selatan tahun 2025 yaitu pemantapan desain daerah dengan peningkatan kualitas sarana prasarana untuk mendukung Kalimantan Selatan sebagai Gerbang Logistik Kalimantan.

Struktur APBD yang tertuang dalam rancangan Perda perubahan APBD TA 2025 secara garis besar disebutkan, pendapatan daerah dianggarkan Rp 9,7 triliun dan belanja daerah dianggarkan Rp 12,6 triliun. Antara pendapatan dan belanja daerah ini terjadi defisit anggaran sebesar Rp2,8 triliun. Pada posisi penerimaan pembiayaan sebesar Rp2,9 triliun dan pengeluaran pembiayaan dianggarkan Rp 98 miliar.

Diharapkan perubahan anggaran ini dapat mewujudkan apa yang menjadi target-target pembangunan demi mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan seluruh masyarakat Kalsel.

Rapat dipimpin Wakil Ketua I DPRD Kalsel, Kartoyo didampingi Muhammad Alpiya Rakhman (Wakil Ketua II) dan Desy Oktavia Sari (Wakil Ketua III), turut dihadiri unsur OJK Regional Kalimantan, Direksi Bank Kalsel, PT Jamkrida, PT Ambapers, PD Bangun Banua, perguruan tinggi, forkopimda dan mitra terkait lainnya.

Laporan hasil penyusunan dan pembahasan Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kalsel terhadap Raperda APBD –P TA 2025 disampaikan Alpiya Rakhman diawal rapat sebelum proses pengambilan keputusan.

Perubahan dilakukan dengan beberapa pertimbangan, antara lain, penyesuaian terhadap target pendapatan daerah, pemanfaatan Silva Tahun Anggaran sebelumnya, tindak lanjut hasil evaluasi BPK RI, termasuk rekomendasi penguatan akuntabilitas dan pengelolaan keuangan daerah

Perubahan APBD ujarnya, dilakukan sebagai upaya untuk kecapaian target yang telah ditetapkan, mengoptimalkan belanja yang dilaksanakan, penyesuaian dengan perubahan kebijakan yang berkembang baik pemerintah pusat maupun Pemerintah Daerah itu sendiri serta penyelesaian terhadap kemampuan fiskal daerah.

Secara rinci disebutkan, struktur APBD-P TA 2025 yakni, Pendapatan Daerah sebesar Rp9.784.670.519.604, turun 2,46 persen dibanding APBD Murni TA 2025. Selanjutnya, belanja daerah dipatok Rp12.669.457.130. 178, dan defisit anggaran mencapai angka Rp2.884.786.493.570.

Laporan disertai rekomendasi Banggar DPRD Kalsel, antara lain, agar Pemerintah Provinsi memastikan efektifitas belanja daerah, pengawasan terhadap program-program strategis seperti penanggulangan stunting, dan akuntabilitas keuangan dan kinerja.
Laporan ditutup dengan pandangan fraksi-fraksi di DPRD Kalsel terhadap APBD Perubahan TA 2025 disertai dukungan dan saran untuk Pemprov Kalsel. (tri/BBAM)

Muhidin Hadiri Rakernis Tata Ruang Laut Untuk Ekologi Biru

Penulis
tri
-
0
Rakernis Tata Ruang Laut Untuk Ekonomi Biru Menuju Indonesia Emas
Gubernur Kalsel hadiri Rakernis Tata Ruang Laut Untuk Ekonomi Biru Menuju Indonesia Emas

Link, Jakarta – Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut, Kementerian Kelautan dan Perikanan menggelar Rapat Kerja Teknis (Rakernis ) Tata Ruang Laut Untuk Ekonomi Biru Menuju Indonesia Emas yang dihadiri seluruh gubernur se Indonesia.  Gubernur Kalimantan Selatan (Kalsel) H Muhidin hadir didampingi Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Kalsel Rusdi Hartono.

Rakernis yang diselenggaran pada Selasa (15/7/2025) di Hotel Borobudur Jalan Lapangan Banteng Selatan, Jakarta Pusat digelar dalam rangka harmonisasi dan sinergitas implementasi penataan ruang laut dengan tema “Tata Ruang Laut Untuk Ekonomi Biru Menuju Indonesia Emas”.

Kepala DKP Kalsel Rusdi Hartono menyebut, rakernis tersebut terkait penataan ruang laut ini sangat relevan dengan visi misi Gubernur Kalsel H Muhidin dan Wakil Gubernur Hasnuryadi Sulaiman yang berkenaan dengan masalah perubahan iklim, kawasan konservasi, dan perdagangan karbon.

“Sesuai arahan Pak Gubernur, kita sudah melakukan penanaman mangrove di Kotabaru dan Tanah Bumbu, juga terumbu karang. Sedangkan soal trading carbon, masih dalam kajian, tahun depan akan direalisasikan,” ujar Rusdi usai Rakernis.

Pada rekernis itu juga dipaparkan materi tentang Kebijakan Pemerataan Pembangunan, Agraria dan Tata Ruang di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil oleh Deputi Bidang Koordinasi dan Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria, dan Tata Ruang, Kementerian Koordinator bidang Insfrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan.

Dilanjutkan paparan Dukungan Kebijakan Penataan Ruang Laut terhadap tercapainya Swasembada Pangan oleh Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim, Kementerian Koordinator Bidang Pangan.

Dilanjutkan materi soal Keterpaduan Perencanaan Pembangunan dan Penataan Ruang dalam RPJPN dan RTRWN 2025–2045 yang disampaikan oleh Deputi Kemaritiman dan Sumber Daya Alam, Kementerian PPN/Kepala Bappenas.

Materi lain, Arah Kebijakan dan Sinergitas Tata Ruang Laut dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN) 2025–2045 disampaikan Dirjen Penataan Ruang Laut, Kementerian Kelautan dan Perikanan, materi tentang Kebijakan Penataan Ruang Wilayah Nnasional (RTRWN) 2025–2045 oleh Dirjen Penataan Ruang Laut, Kementerian Kelautan dan Perikanan. (tri/BBAM)

Bukan Mangkir, Kepala DPRKPLH Banjar Ikuti Diklatpim 2

Penulis
zai
-
0
kepala DPRKPLH Banjar
Kepala DPRKPLH Kabupaten Banjar, Akhmad Bayhaqie

Link, Martapura – Ketidakhadiran Kepala DPRKPLH Banjar, Akhmad Bayhaqie pada Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi III DPRD Kabupaten Banjar, ternyata karena tengah mengikuti Diklat Kepemimpinan Tingkat II (Diklatpim II).

Demikian ditegaskan, Bayhaqie menanggapi kekecewaan Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Banjar, H Irwan Bora atas ketidakhadirannya pada rapat koordinasi dengan DPRD Banjar pada 15 Juli kemarin.

“Terhitung sejak 4 Maret hingga 31 Juli 2025 mendatang saya mengikuti Diklat Kepemimpinan Tingkat II (Diklatpim II), dan sudah mendapatkan surat bebas tugas dari Bupati Kabupaten Banjar,” ujar Akhmad Bayhaqie menjelaskan terjadinya miskomunikasi.

Kehadiran dirinya kali ini pun dikarenakan ada permasalahan sosial mengenai adanya penolakan warga terhadap pembangunan pemakaman komersil di dekat pemukiman warga RT003/RW001, Jalan Pematang Panjang, Kelurahan Gambut.

“Sebenarnya saya masih menyelesaikan tugas-tugas Diklatpim, karena ada permasalahan sosial saya harus berhadir pada rapat ini. Intinya aspirasi anggota DPRD sudah diakomodir dan berproses sesuai mekanisme yang ada. Jadi hanya masalah miskomunikasi saja,” ucapnya.

Pernyataan serupa juga diungkapkan Kepala Bidang (Kabid) Penyediaan Perumahan pada DPRKPLH Banjar, Akhmad Rizqon, dan menjelaskan alasan ketidak hadirannya.

“Kemarin saya sudah izin tidak masuk kantor karena ada urusan keluarga. Dari agenda yang saya terima, akan melakukan pembahasan terkait Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 46 Tahun 2025 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sehingga saya disposisi ke Kepala Seksi (Kasi) yang kebetulan penjabat pengadaan dinas untuk berhadir,” jelasnya.

Sepertinya diberitakan sebelumnya, akibat DPRKPLH Kabupaten Banjar merealisasikan proyek hasil dari reses atau Pokir dewan tanpa koordinasi sebelum melakukan pengadaan barang dan jasa. Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Banjar, H Irwan Bora menduga ada kejanggalan dalam pelaksanaannya.

Sebab tanpa dilakukan koordinasi, Politisi Gerindra ini khawatir akan menimbulkan keributan antar anggota dewan yang berada satu Daerah Pemilihan (Dapil), sehingga tidak dapat didiamkan. (zainuddin/BBAM)

PSSI Resmi Copot Satoru Mochizuki Dari Pos Pelatih Timnas Putri Indonesia

Penulis
nana
-
0
PSSI Resmi Copot Satoru Mochizuki Dari Pos Pelatih Timnas Putri Indonesia
Pelatih Timnas Indonesia Putri, Satoru Mochizuki. (c) Bola.net/M. Iqbal Ichsan
  • Link, Jakarta – PSSI telah resmi mencopot Satoru Mochizuki dari pos pelatih Timnas Putri Indonesia, Rabu (16/07/2025).

Kabar itu dikonfirmasi langsung oleh anggota Exco PSSI, Vivin Cahyani. Menurut Vivin, keputusan mengenai Satoru Mochizuki juga sudah disetujui oleh ketua umum, Erick Thohir dan para anggota Exco yang lain.

Menurut Vivin Cahyani, Satoru Mochizuki nantinya akan menempati posisi baru. Sosok asal Jepang itu lebih fokus dalam pengembangan sepak bola putri di Indonesia.

“Coach Mochi sekarang difokuskan untuk di development, sudah keputusan juga dari Ketum melalui koordinasi dengan Exco bahwa kami lihat jenjang yang lebih tinggi ya untuk Coach Mochi,” kata Vivin Cahyani di Jakarta, Rabu (16/7/2025).

Vivin Cahyani kemudian menjelasakan alasan PSSI mencopot Satoru Mochizuki dari posisi pelatih kepala. Menurut Vivin, sosok berkepala plontos itu memiliki kredibilitas dan networking yang bagus.

Satoru Mochizuki juga diharapkan bisa membantu dalam membangun roadmap yang tepat bagi sepak bola putri di Indonesia.

“Kami lihat dari pengalamannya beliau, kredibilitasnya, networking beliau dengan JFA, dengan liga wanita di Jepang. Jadi kami melihat Coach Mochi lebih strategis ada di belakang layar menyiapkan roadmap-nya,” ujar Vivin.

Vivin Cahyani lalu menyatakan PSSI akan segera mencari sosok pengganti Satoru Mochizuki untuk menjadi pelatih kepala di Timnas Indonesia Putri level senior. Dikatakannya, calon pengganti Mochizuki juga akan berasal dari Jepang.

“Kami sekarang sedang fokus cari untuk head coach di Timnas Putri, jadi karena kami sudah punya Akira di U-19 sekarang, U-20 nantinya. Kalau senior kami lagi hunting nih, tapi tetap kiblatnya ke Jepang ya,” katanya.

“Kami sudah putuskan kalau sepak bola putri, kami kiblatnya Jepang, dan sudah ada pembicaraan juga dengan JFA terkait itu,” tutup Vivin

Program Trisula Presiden Prabowo untuk Mengentaskan Kemiskinan

Penulis
nana
-
0
Program Trisula Presiden Prabowo untuk Mengentaskan Kemiskinan
Tenaga Ahli Utama Kantor Komunikasi Kepresidenan (Presidential Communication office/PCO) Adita Irawati (kedua dari kiri) dalam Forum Diskusi Publik Berani bicara dengan tema

Link, Jakarta – Kemiskinan merupakan salah satu tantangan terbesar yang dihadapi banyak negara, termasuk Indonesia. Meski telah terjadi penurunan angka kemiskinan dalam beberapa dekade terakhir, ketimpangan ekonomi dan keterbatasan akses terhadap layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan lapangan kerja masih menjadi hambatan serius.

Tenaga Ahli Utama Kantor Komunikasi Kepresidenan (Presidential Communication office/PCO) Adita Irawati mengatakan Presiden Prabowo Subianto telah menggagas tiga program prioritas yang menjadi jurus utama pemerintah untuk mengentaskan kemiskinan dan pemerataan pembangunan.

“Tiga program ini disebut juga Trisula untuk mengentaskan kemiskinan,” kata Adita dalam Forum Diskusi Publik Berani bicara dengan tema “Gaspol! Sukseskan Program Presiden Prabowo” di Jakarta, Rabu (16/7/2025).

Adita menjelaskan, trisula itu yakni, Pertama, mengentaskan kemiskinan dengan meningkatkan pendikan, yakni dengan program Sekolah Rakyat. “Program ini menyasar anak-anak dari keluarga miskin ekstrem,” kata Adita.

Kedua, lanjut Adita, mengentaskan kemiskinan dengan Cek Kesehatan Gratis (CKG) di Sekolah. Program ini melanjutkan layanan Cek Kesehatan Gratis yang sudah berjalan sejak awal tahun, namun kali ini difokuskan untuk siswa SD, SMP, dan SMA.

“Kalau bisa deteksi dini, akan lebih efisien, kesehatan adalah pondasi anak-nak untuk sekolah. Ibarat tanah dan tanaman, tanamannya itu kesehatan. Kalau tanahnya subur, tanaman apa pun akan tumbuh,” ujar Adita.

Ketiga, kata Adita, mengentaskan kemiskinan melalui pendekatan sosial ekonomi. Program ini diyakini dapat menggerakkan perekonomian masyarakat langsung dari desa dan kelurahan di seluruh Indonesia.

“Contohnya koperasi desa merah putih, bagaimana tiap desa punya satu badan usaha untuk memberdayakan anggotanya sehingga mereka bisa manadiri dari segi ekonomi, pangan, kesehatan,” jelas Adita.

“Jadi itulah trisula yang digagas Pak Presiden agar kemiskinan di Indonesia bisa dituntaskan, sehingga nantinya Indonesia bisa mencapai cita-cita zero poverty,” tegas Adita.

Dewan Masuk Sekolah Syamsuri Hadir di SMKN 1 Banjarbaru 

Penulis
wahyu
-
0

Link, Banjarbaru – Kurang lebih 300 siswa SMKN 1 Banjarbaru, antusias ikuti program Dewan Masuk Sekolah (DMS). Yang kali ini hadir, ialah Ir Syamsuri Ketua Komisi II DPRD Kota Banjarbaru, Rabu (16/7/2025).

Dengan gaya penyampaian santai dan mudah dipahami, ia memaparkan pentingnya memahami politik sejak dini. Dalam materinya, ia menyampaikan bahwa politik merupakan fenomena yang berkaitan dengan manusia dan lingkungan sosial.

Selain itu ia menjelaskan, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah memiliki peran dan tanggung jawab dalam mewujudkan efisiensi, efektivitas, produktivitas, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah dan daerah melalui pelaksanaan hak, kewajiban, tugas, wewenang, dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

Pada kesempatan yang sama Waka Kesiswaan SMKN 1 Banjarbaru, Hafilludin, menyampaikan apresiasi kepada Program DMS, karena kegiatan ini bukan kali pertama di sekolah mereka. menurutnya kegiatan ini sangat bermanfaat bagi siswanya terlebih lagi pada kegiatan ini, para peserta merupakan siswa baru SMKN 1 Banjarbaru.

“Kami mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya atas kunjungan DPRD Kota Banjarbaru. Hari ini anak-anak kami mendapat banyak pengetahuan baru, salah satunya mengenai pajak di Kota Banjarbaru. Kami berharap melalui program ini, siswa akan semakin cinta pada kotanya, karena mereka tahu bahwa DPRD Kota Banjarbaru sangat peduli dengan masyarakatnya,” katanya. (wahyu)

Rapor Pendidikan Indonesia 2025 Resmi Dirilis, Terbuka untuk Publik

Penulis
nana
-
0
Rapor Pendidikan Indonesia 2025 Resmi Dirilis, Terbuka untuk Publik
Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) meluncurkan Rapor Pendidikan Indonesia 2025, sebagai instrumen transparansi dan pemetaan kualitas pendidikan nasional berbasis data (Foto: Dok Kemendikdasmen)

Link, Jakarta – Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) meluncurkan Rapor Pendidikan Indonesia 2025, sebagai instrumen transparansi dan pemetaan kualitas pendidikan nasional berbasis data. Kali ini, bukan hanya pemerintah daerah dan satuan pendidikan yang bisa mengaksesnya, tetapi juga masyarakat umum: orang tua, peneliti, DPRD, LSM, hingga komunitas lokal.

Inovasi data ini menandai pergeseran penting dalam pendekatan pendidikan nasional: dari eksklusivitas informasi ke keterbukaan, dari sentralisasi ke kolaborasi publik.

“Rapor Pendidikan 2025 bukan sekadar pembaruan data, tetapi wujud konkret pendidikan berbasis gotong royong. Semua pihak kini bisa melihat potret mutu pendidikan secara nyata dan bersama-sama bergerak untuk memperbaikinya,” ujar Toni Toharudin, Kepala Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan, dalam keterangan tertulis yang diterima InfoPublik, Rabu (16/7/2025).

Edisi 2025 membawa dua fitur baru: Pertama, Indikator untuk jenjang PAUD, yang menekankan pentingnya keterlibatan orang tua dalam proses pendidikan anak usia dini. Serta kedua, Indeks Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pendidikan, yang memetakan capaian layanan dasar pendidikan di tiap wilayah — apakah anak-anak sudah mendapatkan akses pendidikan yang layak sesuai standar nasional.

Langkah ini sejalan dengan semangat membangun pendidikan yang lebih inklusif, berkeadilan, dan berbasis data lokal.

Selama ini, data mutu pendidikan sering kali hanya dikonsumsi oleh internal pemerintah. Padahal, orang tua, guru, masyarakat sipil, bahkan mahasiswa pendidikan membutuhkan informasi itu untuk: Mengevaluasi kualitas sekolah, Memahami tantangan lokal (seperti kekurangan guru atau rendahnya kemampuan literasi), dan Merumuskan solusi berbasis komunitas.

Dengan keterbukaan ini, pendidikan tidak lagi dibangun oleh pemerintah saja, tapi oleh semua lapisan masyarakat.

Rapor Pendidikan 2025 memuat data hasil Asesmen Nasional (AN) dan data administratif lainnya, seperti: Tingkat literasi dan numerasi siswa, Kualitas lingkungan belajar, Kesejahteraan guru, Tingkat kehadiran siswa, dan indikator kontekstual wilayah.

Semua data ini terpampang jelas dan mudah dipahami dalam dashboard interaktif, yang dapat digunakan sebagai basis pengambilan kebijakan, program intervensi, hingga advokasi publik.

Kini, siapa pun dapat mengunduh dan mempelajari Rapor Pendidikan melalui laman resmi https://raporpendidikan.kemdikbud.go.id. Orang tua bisa melihat capaian sekolah anak mereka, pemerintah desa bisa merancang kebijakan berbasis kebutuhan riil, dan LSM bisa menyusun program pendampingan berbasis bukti.

“Pendidikan yang baik tidak cukup dari semangat, tapi butuh arah. Rapor Pendidikan adalah peta jalan kita bersama,” tambah Toni.

Rapor Pendidikan Indonesia 2025 bukan sekadar dokumen, melainkan alat ukur sekaligus pemantik aksi bersama. Ia adalah cermin untuk melihat kondisi pendidikan hari ini, sekaligus kompas untuk menavigasi masa depan.

“Dengan data yang transparan dan akurat, kita bisa bergerak lebih terarah. Ini soal memastikan semua anak Indonesia, dari pelosok desa hingga tengah kota, mendapat pendidikan bermutu,” ujar Toni.

sumber : infopublik.id

Pesan Kementerian PPPA di Peringatan HAN 2025

Penulis
nana
-
0
Pesan Kementerian PPPA di Peringatan HAN 2025

Link, Jakarta – Ada yang berbeda dalam peringatan Hari Anak Nasional (HAN) ke-41 Tahun 2025. Jika biasanya terpusat di satu kota, tahun ini Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) merancang konsep baru: HAN dirayakan secara serentak di seluruh daerah di Indonesia. Langkah ini merupakan upaya menghadirkan negara lebih dekat dengan anak-anak, di mana pun mereka berada, dari Sabang hingga Merauke.

“Anak-anak harus merasakan kehadiran negara, bukan hanya di pusat, tapi juga di tempat mereka tinggal dan tumbuh,” ungkap Titi Eko Rahayu, Sekretaris Kemen PPPA, dalam Forum Tematik Bakohumas menyambut Hari Anak Nasional 2025 dalam siaran pers yang dikutip di Jakarta, Selasa (15/7/2025).

Mengangkat tema “Anak Hebat, Indonesia Kuat Menuju Indonesia Emas 2045” dengan tagline “Anak Indonesia Bersaudara,” HAN 2025 tidak hanya menjadi perayaan seremonial, tetapi juga gerakan kolektif untuk memperkuat karakter anak-anak Indonesia sebagai generasi penerus bangsa. Tema ini mencerminkan semangat membangun anak-anak yang sehat, cerdas, tangguh, dan berdaya saing, sekaligus menjunjung tinggi nilai persaudaraan dalam keberagaman.

Kemen PPPA bersama jaringan komunikasi pemerintah Bakohumas mendorong narasi-narasi positif yang memperkuat perlindungan anak, seperti: Anak Hebat, Indonesia Kuat, Anak Cerdas Digital, Pendidikan Inklusif untuk Semua, Stop Perkawinan Anak, dan Anak Terlindungi Menuju Indonesia Emas 2045.

“Komunikasi publik harus menjadi penggerak perubahan. Pesan perlindungan anak tidak boleh berhenti di ruang diskusi, tapi harus hadir konsisten di ruang publik dan media sosial,” tegas Titi Eko.

Dunia Digital dan Tantangan Perlindungan Anak

Peringatan HAN 2025 juga menyoroti tantangan digital yang dihadapi anak-anak di era internet. Data UNICEF menunjukkan bahwa setiap setengah detik, satu anak di dunia pertama kali mengakses internet. Di Indonesia, dari total 221 juta pengguna internet, lebih dari 9 persen adalah anak-anak di bawah usia 12 tahun.

“Kondisi ini menempatkan mereka pada risiko tinggi dari konten berbahaya hingga eksploitasi daring,” ujar Molly Prabawati, Staf Ahli Menteri Komunikasi dan Digital.

Menanggapi hal ini, pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik Ramah Anak (PP TUNAS). Aturan ini menjadi tonggak penting dalam menjamin keamanan anak di ruang digital, serta mendorong penyedia layanan daring untuk menciptakan lingkungan digital yang aman, sehat, dan edukatif bagi anak.

Bersama Lindungi Anak, Bersama Menuju Masa Depan

HAN 2025 bukan hanya tentang perayaan, tapi juga seruan aksi nasional. Pemerintah mengajak semua pihak keluarga, sekolah, komunitas, dunia usaha, media, hingga masyarakat luas untuk melindungi, mendampingi, dan memperkuat peran anak sebagai fondasi bangsa.

“Indonesia Emas 2045 hanya bisa terwujud jika hari ini kita bersama-sama menciptakan lingkungan yang aman, inklusif, dan memberdayakan bagi anak-anak,” pungkas Titi.

1...183184185...1,379Halaman 184 dari 1,379