‘Efisiensi tidak boleh menurunkan kualitas pelayanan publik.’
Linkalimantan.com, Banjarbaru
Pernyataan tegas tersebut diungkapkan Wali Kota Banjarbaru, Hj. Erna Lisa Halaby, untuk menindaklanjuti penerapan efisiensi berbasis prioritas. “Kita harus memastikan bahwa masyarakat tetap mendapatkan pelayanan terbaik, meskipun anggaran terbatas,” ujarnya.
Selain itu, Lisa juga menekankan pentingnya disiplin dalam pengelolaan keuangan daerah agar tepat sasaran dan memberikan manfaat kepada masyarakat, serta menjadikan kebijakan efisiensi sebagai momentum pembenahan tata kelola keuangan daerah melalui penghapusan kegiatan yang tidak berdampak, penguatan program prioritas, serta peningkatan akuntabilitas.
Memegang peran strategis dalam pengelolaan keuangan daerah, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Banjarbaru berkomitmen untuk terus menjaga arah pembangunan Banjarbaru EMAS (Elok, Maju, Adil, dan Sejahtera) dengan menerapkan efisiensi berbasis prioritas pada APBD 2026 yang turun dari Rp1,7 triliun pada 2025 menjadi Rp1,4 triliun, tanpa mengganggu pelayanan publik dan program strategis lintas Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Penurunan anggaran tersebut menjadi titik krusial dalam dinamika pembangunan daerah, terutama dalam menjaga target RPJMD 2025–2029 tetap berjalan. Dalam kondisi fiskal yang terbatas, BPKAD tidak hanya berperan sebagai pengelola keuangan, tetapi juga sebagai penentu arah prioritas pembangunan.
Kepala BPKAD Banjarbaru, Drs. Rahmat Taufik, mengatakan kebijakan efisiensi dilakukan secara selektif dan terukur dengan memangkas program yang tidak prioritas. “Kita tetap fokus pada pencapaian visi dan misi. Karena anggaran terbatas, program yang tidak prioritas atau bisa ditunda dikurangi,” ujarnya belum lama tadi.
Pendekatan tersebut menempatkan efisiensi sebagai proses penyaringan program, bukan pemangkasan menyeluruh. “Kegiatan seremonial dan program yang tidak berdampak langsung menjadi sasaran utama pengurangan, sementara pelayanan dasar tetap dipertahankan bahkan diperkuat,” katanya.
Di sektor kesehatan, program penanganan stunting, peningkatan layanan, serta dukungan terhadap capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang mencapai 82,20 tetap berjalan. Di sektor pendidikan, peningkatan kualitas layanan juga dipertahankan dengan capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) sebesar 88,94 serta penguatan indikator Rata-rata Lama Sekolah (RLS) dan Harapan Lama Sekolah (HLS).
Kendati demikian, dampak efisiensi tetap terasa di sektor infrastruktur. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Banjarbaru harus menyesuaikan program pembangunan fisik dengan menunda proyek yang tidak mendesak, sementara proyek strategis seperti pengendalian banjir dan konektivitas tetap dilanjutkan.
Pembangunan drainase sepanjang 12,5 kilometer dan penurunan titik banjir dari 52 menjadi 9 titik menjadi indikator bahwa efisiensi tidak menghentikan pembangunan, melainkan mengubah pola pelaksanaannya.
Tak terkecuali di sektor transportasi. Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Banjarbaru tetap mengembangkan layanan Feeder Trans Banjarbaru dengan jumlah penumpang mencapai 162.001 orang pada 2025. Sementara itu, sektor sosial tetap berjalan melalui program bantuan bagi kelompok rentan, dengan angka kemiskinan terjaga di 3,44 persen.
Efisiensi juga mendorong perubahan cara kerja OPD. Setiap dinas dituntut lebih inovatif dalam mengelola anggaran untuk menghasilkan output maksimal dengan sumber daya terbatas.
Terlebih, status Kota Banjarbaru sebagai ibu kota provinsi membawa tekanan kebutuhan pembangunan yang tinggi di tengah keterbatasan fiskal dan meningkatnya tuntutan pelayanan publik.
Kondisi tersebut menuntut pemerintah daerah untuk lebih cermat dalam menentukan prioritas, dengan setiap keputusan anggaran harus berbasis data, terukur, dan berdampak langsung bagi masyarakat.
Peran BPKAD pun menjadi semakin strategis, tidak hanya sebagai pengelola keuangan, tetapi juga sebagai penjaga arah pembangunan daerah. Dengan pendekatan berbasis prioritas, pembangunan Banjarbaru tetap berjalan di tengah keterbatasan. Visi Banjarbaru EMAS tidak berhenti, melainkan diuji melalui kemampuan menjaga keseimbangan antara efisiensi dan keberlanjutan pembangunan.
Konsistensi disiplin anggaran, inovasi pelaksanaan program, serta penguatan kolaborasi lintas OPD menjadi kunci agar Banjarbaru tidak hanya bertahan, tetapi terus melaju menuju target pembangunan yang telah ditetapkan. (zainuddin/link)
