Beranda blog Halaman 186

Presiden Prabowo Jadi Tamu Kehormatan di Parade Bastille Day 2025

0
Presiden Prabowo Subianto menjadi tamu kehormatan dalam upacara peringatan Hari Nasional Prancis atau Bastille Day, selain itu Indonesia juga mengirimkan 500 kontingen

Link, Jakarta – Langkah strategis Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, dalam memperkuat diplomasi global kembali terukir melalui kehadirannya sebagai tamu kehormatan dalam Parade Militer Bastille Day 2025 di Place de la Concorde, Paris, Prancis, Senin (14/7/2025).

Dikutip dari keterangan BPMI Setpres, kedatangan Presiden Prabowo disambut langsung oleh Perdana Menteri Prancis, François Bayrou, sebelum bersama-sama menuju podium utama tempat Presiden Emmanuel Macron memimpin prosesi parade.

Momen itu menjadi bersejarah sekaligus simbolis, mengingat Presiden Prabowo adalah pemimpin Indonesia pertama yang mendapat kehormatan duduk berdampingan dengan Presiden Macron dalam perayaan nasional Prancis tersebut.

Undangan itu bukan sekadar formalitas, melainkan penegasan posisi Indonesia sebagai mitra strategis Prancis, sekaligus puncak peringatan 75 tahun hubungan diplomatik kedua negara.

Sebelum parade dimulai, Presiden Macron melakukan inspeksi pasukan yang diiringi penghormatan dari Resimen Infanteri Garda Republik Prancis. Saat tiba di podium utama, ia menyambut hangat Presiden Prabowo dengan jabat tangan dan percakapan singkat, menunjukkan kedekatan personal dan komitmen politik kedua pemimpin.

Selama parade berlangsung, keduanya kerap terlihat berdiskusi, menandai intensnya kerja sama bilateral di berbagai bidang.

Kontingen Satgas Patriot II TNI menjadi pusat perhatian saat membuka defile pasukan dengan 451 personel gabungan, termasuk 262 pasukan defile dan 189 drumben Taruna. Derap langkah mereka diiringi lagu “Maju Tak Gentar” yang dimainkan secara gemuruh, memukau penonton sepanjang Champs-Élysées. Presiden Prabowo dan Macron bahkan berdiri memberikan penghormatan saat kontingen Indonesia melintas, disambut tepuk tangan meriah dari hadirin.

Partisipasi TNI dalam parade itu bukan sekadar seremonial. Ia mencerminkan pengakuan internasional atas profesionalisme militer Indonesia dan menjadi alat diplomasi budaya yang efektif. Tradisi Bastille Day sebagai ajang diplomasi global semakin diperkuat dengan kehadiran pemimpin dunia, seperti Nelson Mandela (1996) hingga Narendra Modi (2023). Kini, nama Prabowo Subianto tercatat dalam deretan tokoh tersebut.

Puncak acara diwarnai atraksi helikopter, pasukan berkuda, dan penutupan dengan penghormatan Bleuet de France sebagai simbol solidaritas Prancis terhadap veteran perang. Kehadiran Presiden Prabowo dan kontingen TNI tidak hanya memperkuat hubungan pertahanan, tetapi juga membuka peluang kerja sama ekonomi, teknologi, dan pendidikan antara kedua negara.

Momen Bastille Day 2025 menjadi bukti bahwa Indonesia, di bawah kepemimpinan Prabowo, semakin percaya diri di panggung global. Dari Paris, pesan diplomasi militer dan soft power Indonesia bergema: siap menjadi aktor utama dalam percaturan internasional.

Kehadiran Presiden Prabowo mengikuti jejak para pemimpin dunia yang pernah menjadi tamu kehormatan di Bastille Day. Sebelumnya, Bastille Day telah menjadi panggung kehormatan bagi sejumlah tokoh besar dunia, seperti Presiden Nelson Mandela (1996), Presiden Luiz Inacio Lula da Silva (2005), dan Presiden Donald Trump (2017). Selain itu, Perdana Menteri Lee Hsien Loong (2018) hingga Narendra Modi (2023) pernah menjadi tamu kehormatan pada acara besar tersebut.

sumber : infopublik.id

Dukung Peran ISPIKANI, Gubernur Kalsel Harapkan Dukungan Disektor Perikanan

0

Link, Banjarbaru – Pemerintah Provinsi Kalsel menyatakan dukungan penuh terhadap peran Ikatan Sarjana Perikanan Indonesia (ISPIKANI) dalam mendorong pengembangan sektor perikanan di Kalsel.

Pernyataan ini disampaikan Gubernur Kalsel, H. Muhidin melalui Plt. Asisten Perekonomian dan Pembangunan, H. Isharwanto, usai hadiri Pengukuhan dan Diskusi Panel Dewan Pengurus Daerah (DPD) ISPIKANI Kalsel tahun 2025-2029, yang berlangsung di Aula Dinas Kelautan dan Perikanan Kalsel, Banjarbaru pada senin (14/7/2025) pagi.

Dalam sambutan Gubernur yang dibacakan menyampaikan potensi sektor perikanan di Kalsel sangat besar, namun hingga kini belum tergarap secara optimal.

Oleh karena itu, kehadiran ISPIKANI diharapkan dapat menjadi mitra strategis pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan berbasis keilmuan, mendorong inovasi, serta menjembatani komunikasi antara akademisi, pelaku usaha, dan masyarakat perikanan.

“ISPIKANI diharapkan mampu berkontribusi nyata dalam peningkatan kualitas sektor perikanan, baik melalui riset, pendampingan, maupun edukasi terhadap masyarakat nelayan,” sampai Gubernur.

Sementara itu, Ketua Dewan Pengurus Daerah Ikatan Sarjana Perikanan Indonesia (ISPIKANI) Kalsel, Suhalli Asmawi, menegaskan komitmen organisasinya untuk mendukung pengembangan sektor perikanan di Kalsel, baik perikanan kelautan maupun perikanan darat

“Kalsel memiliki dua potensi besar dalam sektor perikanan, yakni perikanan kelautan dan perikanan darat. Kami akan segera berkoordinasi dengan para pengurus serta pemangku kepentingan di kabupaten/kota untuk menyusun rencana kerja yang terarah dan aplikatif,” ujar Suhaili.

Selain itu, Suhaili menegaskan bahwa rencana kerja ISPIKANI Kalsel ke depan akan sejalan dengan harapan Gubernur Kalsel, H. Muhidin, khususnya dalam dua hal utama: meningkatkan produktivitas sektor perikanan, serta mendorong pengelolaan sumber daya perikanan secara baik dan berkelanjutan.

Menurutnya, potensi perikanan Kalsel yang sangat luar biasa harus dikelola secara ilmiah, efisien, dan melibatkan seluruh elemen, baik akademisi, pelaku usaha, maupun komunitas nelayan.

“Kami ingin ISPIKANI menjadi wadah kolaboratif dan kontributif, menghadirkan solusi berdasarkan ilmu dan pengalaman praktis, untuk kemajuan sektor perikanan daerah,” tegas Suhalli.

Dalam kesempatan tersebut, Dewan Pengurus Daerah ISPIKANI Kalsel masa bakti 2025–2029 secara resmi dikukuhkan oleh Ketua Umum ISPIKANI Pusat, Dr. Agus Suherman. Pengukuhan ini didasarkan pada Surat Keputusan DPP ISPIKANI Nomor 026/KPTS/DPP/ISPIKANI/III/2025 tentang Pengesahan Susunan Dewan Pengurus ISPIKANI Kalimantan Selatan.

Pengukuhan tersebut turut disaksikan oleh Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kalsel, Rusdi Hartono, Ketua Dewan Pakar ISPIKANI DPD Kalsel serta tamu undangan lainnya.

Kegiatan pengukuhan dirangkaikan dengan diskusi panel yang menghadirkan berbagai narasumber dari kalangan akademisi, pemerintah, dan praktisi, membahas isu-isu strategis penguatan sektor perikanan di era perubahan iklim dan tantangan ekonomi global. (tri)

PUPR Kalsel Bentuk Tim Pelaksana Penyusunan Dokumen SPPR

0

Link, Banjarbaru – Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Kalimantan Selatan beberapa waktu lalu menggelar kegiatan Pembentukan Tim Pelaksana Penyusunan Dokumen SPPR (Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang) serta pembahasan teknis penyusunan dan pengisian matriks dokumen SPPR di Banjarbaru.

Pelaksana Tugas Kepala Dinas PUPR Kalsel, M. Yasin Toyib melalui Kepala Bidang Tata Ruang, Muhammad Nursjamsi, menyampaikan bahwa penyusunan SPPR merupakan langkah strategis untuk menjamin keterpaduan antara rencana tata ruang dan program pembangunan sektoral maupun kewilayahan.

“SPPR menjadi dasar penting bagi penyusunan RPJMD dan Rencana Strategis Perangkat Daerah. Oleh karena itu, partisipasi aktif dari seluruh instansi terkait sangat diharapkan, terutama dalam penyediaan data,” ujar Nursjamsi, Senin (14/7/2025).

Menurutnya, SPPR terdiri dari dua cakupan waktu, yaitu jangka menengah lima tahunan untuk mewujudkan keterpaduan program pemanfaatan ruang, dan jangka pendek satu tahunan yang berfungsi untuk menentukan prioritas program pemanfaatan ruang.

Dalam kegiatan ini, Dinas PUPR Kalsel menggandeng 19 instansi dan organisasi, termasuk Bappeda Kalsel, BPBD, Dinas Perhubungan, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Kehutanan, serta perwakilan dari Ikatan Ahli Perencana (IAP) dan akademisi perencanaan wilayah dari ASPPI.

Sementara itu, Kepala Seksi Penataan Ruang Dinas PUPR Kalsel, Shirley Adillah Al Kautsar, menjelaskan bahwa penyusunan SPPR dilakukan melalui empat tahapan utama: tahap persiapan, pengumpulan data, penyusunan, dan penyampaian hasil. Pada tahap penyusunan, dilakukan sinkronisasi antara RTRW di tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten/kota dengan rencana pembangunan, seperti RPJMN, RPJMD, dan proyek strategis nasional.

Secara keseluruhan, sebanyak 2.752 aktivitas direncanakan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dalam kurun waktu 2023–2042. Dari jumlah tersebut, 2.733 aktivitas (99,31%) masuk dalam analisis SPPR Jangka Menengah Tahun 2025–2029. Analisis ini juga akan mengkaji backlog dari aktivitas periode 2023–2024 yang belum terealisasi.

“Proses penyusunan SPPR akan memeriksa sinkronisasi fungsi, lokasi, dan waktu seluruh program. Ini penting agar tidak terjadi tumpang tindih atau kekosongan implementasi kebijakan ruang,” jelas Shirley.

Kegiatan ini juga menjadi landasan untuk penyusunan RPJMD Provinsi Kalsel Tahun 2025–2029, serta untuk pelaksanaan peninjauan kembali dalam rangka revisi RTRW provinsi dan kabupaten/kota.

Tim Pelaksana akan melakukan koordinasi lanjutan dengan perangkat daerah terkait guna menganalisis program dan kegiatan masing-masing. Sinkronisasi fungsi, lokasi, dan waktu akan segera dianalisis sesuai format dan ketentuan matriks SPPR. Penyusunan SPPR akan dijadikan bahan masukan strategis untuk perencanaan pembangunan daerah dalam jangka pendek dan menengah.

“Penyusunan SPPR di Kalimantan Selatan merupakan implementasi langsung dari amanat Pasal 97 PP Nomor 21 Tahun 2021 dan Permen ATR/BPN Nomor 13 Tahun 2021, sebagai instrumen penting untuk memastikan pemanfaatan ruang yang selaras, efisien, dan berkelanjutan bagi pembangunan daerah,” tutupnya. (tri)

PTAM Berikan Deposit Setiap Bulannya Untuk Pelanggan Beruntung

0

Link, Banjarbaru – PT Air Minum (PTAM) Intan Banjar (Perseroda) mengumumkan program deposit pelanggan untuk bulan Juli 2025. Program ini membantu pelanggan yang sering bepergian ke luar daerah dalam jangka waktu yang lama, sehingga tidak sempat membayar tagihan air mereka.

Program ini memberikan keuntungan berupa pembebasan pembayaran selama satu bulan, sehingga pelanggan dapat menghemat uang. Saat ini, banyak pelanggan yang telah memanfaatkan program ini dan merasakan manfaatnya.

Cara mengikuti program ini sangat mudah. Pelanggan hanya perlu mendepositkan jumlah uang minimal yang setara dengan rata-rata tagihan satu bulan, lalu jumlahkan selama 12 bulan atau satu tahun. Dengan demikian, mereka akan mendapatkan pembebasan pembayaran selama satu bulan, yang setara dengan akumulasi 12 bulan plus bonus tagihan satu bulan.

Program deposit tentunya ini membantu pelanggan yang suka bepergian untuk tetap merasa aman dan otomatis terhindar dari denda, selain juga memberikan insentif khusus dari PTAM Intan Banjar. Program ini bisa diikuti semua pelanggan, baik itu sosial, rumah tangga bahkan bisnis atau niaga. Seperti berkesempatan mendapatkan reward bulanan maupun tahunan. Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi PTAM Intan Banjar.(*)

Gubernur Resmi Lantik Empat Anggota Komisaris Baru Bank Kalsel 

0

Link, Banjarbaru – Empat anggota komisaris baru Bank Kalsel, resmi dilantik Gubernur Kalimantan Selatan, H Muhidin di Gedung Dr. KH. Idham Chalid, Kota Banjarbaru, pada Senin (14/7/2025) pagi.

Pelantikan ini berdasarkan keputusan anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor KEPR-71/D.03/2025 pada tanggal 11 Juli 2025. Keempat komisaris pun melakukan pengambilan sumpah jabatan dan pelantikan Komisaris Utama Non Independen PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan (Perseroda) Masa Jabatan Tahun 2025-2030.

Berikut adalah nama-nama Dewan Komisaris periode 2025-2030 yang resmi dilantik. Yaitu, Subhan Nor Yaumil sebagai Komisaris Utama Non Independen, Riza Aulia sebagai Komisaris Independen, Hj. Karmila Muhidin sebagai Komisaris Non Independen dan Widya Ais Sahla sebagai Komisaris Independen.

Selanjutnya keempat komisaris melakukan penandatanganan secara resmi menjabat untuk 5 tahun ke depan dalam pengembangan usaha milik Pemprov Kalsel.

Gubernur H. Muhidin menyampaikan bahwa kinerja harus selalu ditingkatkan dan didorong dalam kemajuan untuk pembangunan daerah. Sehingga, amanah yang diberikan agar dapat memberikan pelayanan publik yang maksimal.

Dalam kesempatan itu, Gubernur H. Muhidin mendorong yang telah dilantik agar amanah yang diberikan harus dapat dijalankan dengan penuh tanggung jawab, komitmen, dan integritas tinggi.

“Dewan Komisaris memiliki peran strategis sebagai pengawas dalam memastikan Bank Kalsel tetap berada pada jalur yang sehat dan berkelanjutan. Tugasnya bukan semata mengawasi kinerja keuangan, tetapi juga memastikan bahwa bank ini hadir sebagai penggerak ekonomi daerah,” tegas Gubernur H. Muhidin

Selanjutnya, Direktur Utama Bank Kalsel Fachrudin menyerahkan kepada Gubernur Kalsel H. Muhidin tentang Dividen Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun Buku 2024 dari PT. Bank Pembangunan Daerah Kalsel sebesar Rp. 54.596.346.297. Dan penyerahan Dana CSR Alokasi Pemprov Kalsel Tahun 2025 dari Perseroda sebesar Rp. 3.767.816092.89.

Kemudian kepada Gubernur Kalsel H. Muhidin, Direktur Utama PT Bangun Banua Kalimantan Selatan, Afrizaldi juga menyerahkan dividen sebagai pendapatan asli daerah (PAD) Tahun 2024 s.d 2025 dari Perseroda kepada Pemprov Kalsel sebesar Rp. 8.179.223. 943.

Jalin Nota Kesepakatan Bersama Kejati Kalsel, Gubernur Ingatkan Kepala SKPD

0

Link, Banjarbaru – Terkait penanganan masalah hukum di bidang perdata dan tata usaha, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan menjalin kesepakatan dengan Kejaksaan Tinggi (Kejati) Kalimantan Selatan.

Penandatanganan nota kesepakatan dilakukan langsung Gubernur Kalsel H Muhidin dan Kepala Kejati Rina Virawati, pada Senin (14/7/2025), di aula KH Idham Chalid Kantor Gubernur Kalsel di Banjarbaru.

Turut mendampingi, Wakil Gubernur Kalsel Hasnuryadi Sulaiman dan Sekretaris Daerah Provinsi Muhammad Syarifuddin, staf ahli dan tenaga ahli gubernur, serta sejumlah kepala SKPD lingkup Pemprov Kalsel.

Gubernur H Muhidin berharap kesepakatan ini membantu jalannya roda pemerintahan yang dipimpinnya untuk lebih bagus dan lebih aman. Sehingga, dinas-dinas jika dianggap perlu, melakukan koordinasi terlebih dulu dengan pihak kejaksaan atas apa-apa yang akan dilakukan.

“Semua (SKPD,red) nanti jangan sampai terlena, beranggapan tidak ada masalah. Supaya aman, mintalah petunjuk,” pesan Gubernur H Muhidin.

Kerjasama perihal bantuan hukum ini lanjut Gubernur H Muhidin, juga dilakukan pemerintah daerah lainnya di Indonesia. Pimpinan SKPD pun disarankan dalam penyusunan program, supaya mengkonsultasikannya dengan pihak kejaksaan, termasuk untuk menyelaraskan dengan visi misi Gubernur dan Wakil Gubernur.

“Kalau sudah diberikan pendampingan, tapi masih dilakukan kesalahan, itu berarti ulah oknum,” ujar Gubernur H Muhidin.

Pada kesempatan itu, Kepala Kejaksaan Tinggi Kalsel Rina Virawati membeberkan tugas pokok dan fungsi kejaksaan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021.

Pihaknya ucap Rina, siap membantu Pemprov Kalsel dalam hal pendampingan atau bantuan hukum bidang perdata dan tata usaha.

“Kita siap mendampingi Pemprov Kalsel, apapun itu. Banyak yang bisa kita kawal, kita dampingi Pemprov Kalsel dalam membangun daerah agar lebih mantap tanpa keluar dari jalur hukum,” ujar Rina.

Kejaksaan tinggi bisa melaksanakan penegakan hukum, pembubaran PT, pembatalan perkawinan, gugatan uang pengganti, hingga penagihan kredit macet.

Prosesi penandatanganan nota kesepahaman diakhiri dengan pertukaran cenderamata oleh Gubernur Kalsel H Muhidin dan Kepala Kejaksaan Tinggi Kalsel Rina Virawati. (tri)

Lakukan Rotasi Pejabat Eselon II, Gubernur Akan Pantau Kinerjanya Selama 6 Bulan

0

Link, Banjarbaru – Sebanyak 18 Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (Eselon II) di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, dilantik dan dikukuhkan serta diambil sumpahnya oleh Gubernur Kalimantan Selatan, H. Muhidin, di Gedung Dr. KH. Idham Chalid, Senin (14/7/2025).

Gubernur Kalimantan Selatan, H. Muhidin manyampaikan, rotasi Pejabat Eselon II ini, akan dipantau kinerjanya selama 6 (enam) bulan kedepan.

“Kita melakukan perubahan pada jabatan pimpinan SKPD ini, akan dilihat enam bulan kedepan. Apakah di dalam melaksanakan tugas, baik atau tidak. Jika bagus akan kita lanjutkan, jika kurang memuaskan, bisa saja kita lakukan tindakan lebih lanjut,” ujar Gubernur H. Muhidin.

Diharapkan Gubernur H. Muhidin, para pejabat yang dilantik ini dapat melanjutkan pembangunan Kalimantan Selatan menjadi lebih baik.

“Mudah-mudahan, kita dapat bersama, untuk melanjutkan pembangunan Kalimantan Selatan secara bersama-sama,” harap H. Muhidin.

Sementara untuk jabatan yang masih kosong, yang diduduki Pelaksana Tugas, disampaikan H. Muhidin, akan dilakukan lelang jabatan.

“Jabatan yang kosong akan kita lelang, nanti akan ada uji kompetensi, yang akan menentukan siapa yang memang benar-benar berkompetensi di bidangnya,” jelas Gubernur.

Adapun Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang diangkat dan dirotasi adalah Sri Mawarni sebagai Kadis Perpustakaan dan Kearsipan, Husnul Khotimah sebagai Kepala Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga, Sulkan sebagai Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan SDM, Ahmad Bagiawan sebagai Kadis Perdagangan, Rosfana Sofian sebagai Karo Pemerintahan dan Otonomi Daerah, Ariadi Noor sebagai Asisten Perekonomian dan Pembangunan, Galuh Tantri Narindra Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Ruzma Khazairin sebagai Karo Organisasi, Diauddin sebagai Kadis Kesehatan, M. Farhanie sebagai Kadinsos, Miftahul Chair sebagai Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Pembangunan, Dinansyah sebagai Asisten Administrasi Umum, dan Taufik Hidayat sebagai Kepala Badan Riset dan Otonomi Daerah.

Sementara, 5 (Lima) Pejabat lainnya dikukuhkan pada jabatan yang sama, yakni; Heriansyah sebagai Kepala Bakesbangpol, Syamsir Rahman sebagai Kadis Pertanian dan Ketahanan Pangan, Zakly Asswan sebagai Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran, Mursyidah Aminy sebagai Kadis Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, dan Rahmadin sebagai Karo Pengadaan Barang dan Jasa Setdaprov Kalsel.

Acara Pelantikan dan Pengukuhan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan ini, dirangkai dengan pelantikan Muhammad Syarifuddin sebagai Sekretaris Daerah Provinsi Kalsel dan Pelantikan Dewan Komisaris PT Bank Pembangunan Daerah Kalsel (Perseroda) Periode 2025 – 2030 sekaligus penyerahan Dividen dari PT. Bank Pembangunan Daerah Kalsel dan PT. Bangun Banua Kalsel kepada Pemprov Kalsel yang diterima langsung oleh Gubernur H. Muhidin. (tri)

Ranwal RPJMD Tahun 2025-2029 Disampaikan Pemerintah Kota Banjarbaru 

0

Link, Banjarbaru – Pemerintah Kota (Pemko) Banjarbaru sampaikan rancangan awal (ranwal) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Banjarbaru Tahun 2025-2029 di rapat paripurna DPRD Kota Banjarbaru pada Senin (14/7/2025).

Wali Kota Banjarbaru, Hj Erna Lisa Halaby mengatakan, penyusunan RPJMD Tahun 2025-2029 tentunya didasarkan sesuai Undang Undang (UU) Nomor 25 Tahun 2004 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 86 Tahun 2017 yang mengatur tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, serta Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), dan RPJMD, dan Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Daerah.

“Tentunya juga harus sesuai dengan Instruksi Kemendagri Nomor 2 Tahun 2025 yang mengatur tentang pedoman penyusunan RKPD dan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) periode 2025-2029,” katanya.

Bahkan, Erna Lisa mengungkapkan, bahwa penyusunan ranwal RPJMD atau dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 tahun ke depan yang menjabarkan visi misi program Kepala Daerah sudah sampai ke tahap DPRD Kota Banjarbaru setelah dilakukan pembahasan dan penyusunan secara teknokratik yang dimulai pada 21 Juni dan dilakukan konsultasi publik pada 10 Juli 2025.

“Pengajuan ranwal RPJMD minimal memuat visi, misi, tujuan dan sasaran. Sebagai sebuah kota sekaligus Ibu Kota Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel), tentunya Kota Banjarbaru akan menghadapi berbagai tantangan yang semakin kompleks sesuai dengan dinamika perkembangan lokal, regional, hingga internasional,” ujarnya.

Menghadapi tantangan tersebut, papar Erna Lisa lebih jauh, baik terkait masalah penyedia infrastruktur berkualitas, lingkungan hidup, kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) baik dari aspek pendidikan, kesehatan, kemiskinan, pengangguran, hingga pemberdayaan ekonomi dan daya saing daerah, tak terkecuali terkait optimalisasi teta kelola pemerintahan dan pelayanan publik, sudah dituangkan Hj Erna Lisa Halaby bersama Wartono ke dalam visi dan misinya saat mencalonkan diri sebagai pasangan Wali dan Wakil Wali Kota Banjarbaru pada Pilkada lalu.

“Visi misi yang kami usung dalam kampanye lalu merupakan cita-cita dan jawaban atas permasalahan tersebut, yang tentunya akan diwujudkan selama periode lima tahun ke depan, yakni visi misi Banjarbaru Emas (Elok Maju Aman Sejahtera). Tahu ini kita mulai dari program 100 hari kerja atau program Quick Win sebagai langkah awal mencapai visi misi dan tujuan untuk lima tahun ke kedepan,” ucapnya.

Menanggapi perihal tersebut, Ketua DPRD Kota Banjarbaru, Gusti Rizky Sukma Iskandar Putera mengungkapkan, saat ini DPRD Kota Banjarbaru baru memulai proses pengusulan di internal DPRD pada pekan depan.

“Kita berharap seluruh anggota DPRD Kota Banjarbaru bisa berkontribusi dalam menuangkan ide dan gagasan dalam penyusunan RPJMD,” tutupnya. (zainudin/BBAM)

Tiga Buah Raperda Disahkan DPRD Kota Banjarbaru 

0

Link, Banjarbaru – Tiga Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) disahkan menjadi Perda oleh DPRD Kota Banjarbaru, dalam rapat Paripurna, Senin (14/7/2025).

Tiga Raperda tersebut yakni, Raperda tentang Jaminan Produk Halal Daerah, Raperda Perubahan Atas Perda Kota Banjarbaru Nomor 10 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, dan Raperda tentang Pengelolaan Pemakaman.

Usai memimpin rapat paripurna dengan agenda pengambilan keputusan, Ketua DPRD Kota Banjarbaru, Gusti Rizky Sukma Iskandar Putera berharap tiga Raperda tersebut, khususnya Raperda yang mengatur tentang produk halal dapat terselenggarakan dengan baik seperti yang diharapkan Wali dan Wakil Wali Kota Banjarbaru.

“Masyarakat perlu kepastian dalam hal distribusi produk di wilayah Kota Banjarbaru, sehingga harus ada legal produk yang menjamin kehalalan, keselamatan, dan kesehatan masyarakat,” ujarnya.

Tak terkecuali dengan Raperda tentang Pengelolaan Pemakaman, lanjut Politisi Golongan Karya (Golkar) ini lebih jauh. Tentunya perlu dilakukan penataan ulang seiring dengan perkembangan zaman dan pertumbuhan Kota Banjarbaru yang semakin pesat, baik yang dikelola swasta dan lainnya.

“Karena itu perlu diatur kembali agar dapat tertata dengan baik dan sesuai dengan pola tata ruang yang kita miliki. Begitu terkait Raperda pengelolaan barang milik daerah, jadi harus dapat terdata dengan baik dan update saban tahunnya, karena itu dasar awal modal pemerintah untuk perencanaan dan pembangunan ke depannya. Makanya aset sangat penting sekali,” katanya.

Di tempat yang sama, Wali Kota Banjarbaru, Hj Erna Lisa Halaby didampingi Wakil Wali Kota Banjarbaru, Wartono mengucapkan terima kasih kepada Tim Panitia Khusus (Pansus) DPRD dan eksekutif Kota Banjarbaru yang bekerja sama melakukan pembahasan tiga Raperda hingga diagendakan dalam pengambilan keputusan pada rapat paripurna.

“Seperti Raperda tentang jaminan produk halal daerah bertujuan untuk melindungi masyarakat khususnya masyarakat muslim dalam mengkonsumsi produk yang halal, aman, sehat, serta untuk memberikan kepastian hukum, tak terkecuali kepada pelaku usaha dalam memproduksi dan memperdagangkannya,” katanya.

Begitu juga terkait pengelolaan pemakaman, papar Erna Lisa yang menilai sudah tidak sesuai dengan kondisi Kota Banjarbaru saat ini.

“Karena itu Perda ini disusun sebagai pedoman untuk menata dan mengatur penyelenggaraan pemakaman secara komprehensif, serta memastikan ketersediaan lahan yang memadai sesuai pola tata ruang kota, tata cara pengelolaan lahan pemakaman tertib dan efisien dimulai dari proses pengajuan izin, pemakaian lahan, hingga pelayanan, serta pemeliharaan fasilitas pemakaman agar dapat terintegrasi dengan baik,” pungkasnya.(zainudin/BBAM)

Francescco Bagnaia Puas Naik Podium Ketiga di Sachsenring

0
Francescco Bagnaia Puas Naik Podium Ketiga di Sachsenring
Francescco Bagnaia Puas Naik Podium Ketiga di Sachsenring

Link, Jakarta – Francescco Bagnaia mengatakan dia masih perlu “melangkah maju dua atau tiga langkah” setelah finis di posisi ketiga di Grand Prix MotoGP Jerman 2025.

Berjuang sepanjang hari Sabtu dalam kondisi basah, Bagnaia harus bangkit dari posisi ke-10 di grid dalam grand prix 30 lap hari Minggu di Sachsenring.

Start yang cepat menempatkannya di posisi paling belakang dalam perebutan podium di lap-lap awal, sementara banyak kecelakaan di depannya akhirnya mendorongnya ke posisi ketiga yang ia pertahankan hingga bendera finis.

Setelah finis di posisi ke-12 tanpa poin saat sprint basah, hal itu menandai pemulihan yang signifikan untuk akhir pekan Grand Prix Jerman-nya. Namun, ia masih mengejar kemenangan pertamanya sejak Austin pada bulan Maret, sementara rekan setimnya Marc Marquez telah menambah koleksinya menjadi tujuh untuk musim ini, Bagnaia mengakui ia masih “dua atau tiga langkah” di belakang.

“Anda harus melihat sisi positifnya dan saya cukup puas dengan hasilnya karena Anda tidak pernah tahu apa yang bisa terjadi mulai dari sana [posisi ke-10],” ujar Francescco Bagnaia kepada Sky Italy.

“Kecepatan untuk memperebutkan podium sudah ada dan sebelum balapan saya cukup yakin bahwa saya bisa memperebutkan podium. Saya tahu saya punya potensi ini. Setelah itu, beberapa hal terjadi, banyak pebalap membuat kesalahan karena itu tidak mudah.”

“Sulit bagi kami untuk mencapai garis finis, tetapi saya melihat secara umum, selain Marc, Alex [Marquez] dan saya sangat mirip dalam hal kecepatan dan sensasi berkendara. Kami perlu melangkah maju dua atau tiga langkah, tentu saja dengan bekerja sesuai arah yang telah kami ambil, memberikan data kepada tim, melakukan lebih banyak putaran, kami pasti akan menemukan jalannya terlebih dahulu,” tambahnya.

Bagnaia terus berjuang untuk mendapatkan kepercayaan diri dari posisi depan Ducati-nya pada tahun 2025, dan mencatat di Grand Prix Jerman bahwa motornya “tidak terlalu stabil” saat bersaing di grup podium.