Beranda blog Halaman 191

Wacana Haji Jalur Laut Masih Dikaji

Penulis
safar
-
0
jalur laut
Menteri Agama Nasaruddin Umar

Link, Jakarta – Wacana penyelenggaraan ibadah haji melalui jalur laut kini tengah dalam tahap kajian awal dan belum menjadi pembahasan resmi.

Hal ini disampaikan Menteri Agama Nasaruddin Umar  usai menghadiri Rapat Terbatas Menteri di Gedung Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.

“Belum ada pembahasan resmi di internal Kementerian Agama. Namun sudah banyak perusahaan yang pernah datang dan mempersentasikan itu,” ujar Menteri Agama Nasaruddin Umar, Kamis (10/7/2025).

Menurut Menag, secara historis, Indonesia memang pernah memberangkatkan jemaah haji melalui jalur laut, seperti dari kapal Belle Abeto dan kapal Gunung Jati.

“Dulu jalur laut ada kapal Bele Abeto, ada kapal Gunung Jati, tapi saat itu membutuhkan waktu tiga bulan empat bulan. Nah sekarang ini mungkin kapalnya lebih cepat ya. Saudi Arabia kan juga ada jalur lautnya, tapi terutama untuk pelabuhan dekat-dekat situ, misalnya di Mesir,” jelasnya.

Menag mengungkapkan, beberapa perusahaan swasta telah datang dan menawarkan skema jalur laut, namun belum memiliki armada sendiri dan masih menggantungkan kerja sama dengan pihak luar. Situasi ini berpotensi menyebabkan biaya perjalanan menjadi mahal.

“Perusahaan-perusahaan yang pernah datang ke kantor dan mempersentasikan itu juga belum punya kapal, hanya mungkin kerjasama dengan pihak luar, jadi mungkin jatuhnya mahal,” ungkapnya.

Menag menambahkan, jalur laut saat ini lebih banyak digunakan untuk perjalanan umrah dengan kapal pesiar dari negara-negara sekitar Timur Tengah, bukan langsung dari Indonesia. “Kalau jalur umrah, sudah ada sebetulnya, tapi tidak langsung dari Indonesia. Misalnya calon jemaah terbang dari titik tertentu dulu baru naik kapal pesiar ke titik yang cukup dekat dengan tujuan,” tuturnya.  (spy)

Produk Unggulan Dekranasda Kalsel Tampil di HUT ke 45 Dekranas

Penulis
tri
-
0

Link, Balikpapan – Ketua Dekranasda Kalsel, Hj. Fathul Jannah dan Wakilnya, drg. Ellyana Trisya menghadiri Hari Ulang Tahun (HUT) ke-45 Dewan Kerajinan Nasional (Dekranas) di Balikpapan Sport and Convention Center atau Dome Balikpapan, Rabu, 9 Juli 2025.

Pada puncak HUT Dekranas itu dibuka langsung oleh Ny. Selvi Gibran Rakabuming, istri Wakil Presiden RI yang juga Penasihat Utama Dekranas.

Rombongan Ketua Dekranasda Kalsel, Hj. Fathul Jannah dan Wakil Dekranasda Kalsel, drg. Ellyana Trisya beserta Ketua DWP Provinsi Kalsel, Ny. Masrupah tiba di lokasi acara pada Pukul 08.20 WITA.

Mengusung tema “Perajin Berdaya, Mendunia”, yang akan melibatkan berbagai unsur masyarakat dan budaya. Sehingga, kegiatan ini menampilkan banyak rangkaian yaitu Pameran Kerajinan Nusantara, Gelar Budaya, Pagelaran Seni, Talkshow bersama perajin inspiratif dan pelaku industri kreatif, demo kerajinan serta Fashion Show Wastra Nusantara yang menggambarkan kekayaan busana tradisional dan daerah.

Produk-produk unggulan Dekranasda seperti manik-manik, tas, batik khas daerah, tenun, kalung, hingga pernak-pernik lainnya dipamerkan dan tampil dalam sesi fashion show bertema kearifan lokal. Para peserta menerimanya sebuah cendera mata khas seperti amplang, batik, souvenir dari kentang, hingga tas manik-manik akan dibagikan kepada tamu kehormatan.

“Alhamdulillah, hari ini di tanggal 9 Juli memperingati Hari Dekranas ke-45 di Balikpapan. Harapan kita di Kalimantan Selatan bisa berdaya saing dengan kabupaten/kota lain dan mendunia,” sampai Ketua TP PKK Provinsi Kalsel, Hj. Fathul Jannah seusai kunjungan di Expo Dekranas.

Seusai pembukaan Dekranas ke-45, Ketua TP PKK Provinsi Kalsel Hj. Fathul Jannah bersama wakilnya drg. Ellyana Trisya mengunjungi sejumlah stand Kabupaten/Kota di antaranya, yaitu Banjarbaru, Barito Kuala, Kabupaten Banjar, Tapin, Hulu Sungai Selatan, Hulu Sungai Tengah, Hulu Sungai Utara, Balangan dan Tabalong.

Dalam momentum itu, Hj. Fathul Jannah bersyukur bahwa kain sasirangan di Expo Dekranas ke-45 kali ini diborong oleh pengurus Dekranas Pusat. Dan berbagai pengunjung juga sempat bertanya-tanya soal jualan kerajinan khas Banjar tersebut.

“Buhan kita (Dekranasda Kalsel) terkait kain sasirangan khas Banjar di borong oleh pengurus Dekranas Pusat. Laris manis untuk semuanya, UMKM berkembang maju mendunia,” harap Hj. Fathul Jannah.

Sementara itu, Penasihat Utama Dekranas Pusat Ny. Selvi menyampaikan bahwa pihaknya ingin mempromosikan kerajinan Dekranasda seluruh Indonesia yang belum tersentuh di Nasional. Sehingga, isteri Wakil Presiden RI berjanji satu per satu UMKM lokal yang belum terkenal akan dikembangkan oleh Dekranasda di masing-masing daerah.

“Saya juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh jajaran Dekranasda Provinsi Kalimantan Timur yang telah menjadi tuan rumah tahun ini. Dan seluruh pihak yang terlibat dalam membantu dan menyukseskan kegiatan ini,” ungkap Ny. Selvi

Selama 45 tahun ini, Ny. Selvie melihat banyak tantangan yang telah dilewati dalam mendorong pengembangan kerajinan daerahnya. Dia meyakini ke depan, Dekranasda di daerah semakin maju selama berkomitmen untuk menguatkan pelaku ekonomi kreatifnya.

“Semakin hari Dekranas mampu terus menguatkan perannya sebagai mitra pemerintah. Tentunya dalam mengembangkan industri kerajinan Indonesia serta mendorong UMKM lokal, sehingga ini telah berkontribusi untuk kemajuan perekonomian Nasional,” harap Ny. Selvie

Dalam kesempatan itu, Ny. Selvie berharap Dekranasda di seluruh Indonesia dapat menjadi motor penggerak dan penyemangat bagi UMKM lokal di daerah, serta bekerja keras yang penuh dedikasi.

Berdasarkan laporan data Dekranas Pusat bahwa terdapat 60.000.000 UMKM di Indonesia, terdiri 18.000.000 Juta bidang fashion dan craft binaan pemerintah daerah.

Sebagai informasi bahwa Perayaan HUT ke-45 Dekranas ini menampilkan kegiatan pameran kriya dan fashion yang menghadirkan 170 stan berasal dari 38 provinsi. Ditambah 118 dari kabupaten/kota, kemudian juga ada dari tiga kementerian yang bergabung.

Sejak didirikan pada 3 Maret Tahun 1980, Dekranas memiliki semangat untuk terus melestarikan budaya bangsa, mendorong inovasi kerajinan, serta memperkuat peran perajin lokal dalam membangun ekonomi nasional. Dan rangkaian akhir dihibur oleh penyanyi Indonesia, Charly Van Houten yang membius para peserta ibu-ibu PKK daerah. (tri)

Ikuti Rakor Gubernur, Hasnuryadi Sampaikan Dukungan Penuh Hasil Putusan Rapat

Penulis
tri
-
0

Link, Balikpapan – Wakil Gubernur Kalimantan Selatan Hasnuryadi Sulaiman mengikuti Rapat Koordinasi Gubernur Daerah Penghasil Sumber Daya Alam di sektor Pertambangan, Kehutanan dan Perkebunan, di Borneo Ballroom Hotel Novotel, Balikpapan, Kalimantan Timur, Rabu (9/7//2025).

Dalam rakor yang mengangkat tema “Sinergi Daerah Penghasil Sumber Daya Alam untuk Menggali Potensi Dana bagi Hasil Sektor Pertambangan dan Kehutanan Guna Penguatan Fiskal Daerah” ini, Wagub Hasnuryadi Sulaiman didampingi Kadis Energi dan Sumber Daya Mineral, Isharwanto, Kadis Kehutanan Kalsel, Fathimatuzzahra, dan Kadis Perkebunan dan Peternakan Kalsel, drh. Suparmi serta Kepala Bapenda Kalsel Subhan Nor Yaumil yang diwakili Plt. Kabid Pengelolaan Pendapatan Daerah, Jaya Abadi.

Tarian Amaranggana dari Yayasan Gubang Kutai Kartanegara, menyambut peserta rapat yang merupakan Kepala Daerah dan perwakilan dari daerah-daerah penghasil SDA di sektor Pertambangan, Kehutanan dan Perkebunan.

Pada rakor yang dipimpin Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud dan diikuti 12 gubernur atau wakil gubernur daerah penghasil SDA itu, Wagub Kalsel Hasnuryadi Sulaiman menyampaikan bahwa Pemerintah Provinsi Kalsel mendukung penuh hasil yang diputuskan dalam rapat kali ini.

“Mudah-mudahan ada kecocokan data, dan ada waktu menghadap Presiden Prabowo Subianto untuk menyampaikan hasil dari rapat ini,” ucap Wagub Kalsel Hasnuryadi Sulaiman.

Wagub Kalsel juga menyampaikan harapannya agar daerah-daerah penghasil ini mencari lagi sumber daya terbarukan.

“Energi baru terbarukan juga diharapkan lebih kita utamakan. Serta tak kalah pentingnya kita menyiapkan Sumber Daya Manusia (SDM) sebaik-baiknya,” tutup Wagub Kalsel Hasnuryadi, mengakhiri paparannya di hadapan peserta dan undangan yang hadir

Sementara pada rakor yang diawali dengan paparan Gubernur Kalimantan Timur, Rudy Mas’ud menyampaikan bahwa rapat ini merupakan momen membangun sinergitas antar daerah penghasil.

“Pertemuan ini bukan hanya forum koordinasi, tapi juga wadah silaturrahmi, berbagi pengalaman dan mempersiapkan langkah demi kesejahteraan masyarakat di daerah masing-masing,” ujar Gubernur Kaltim, Rudy Mas’ud.

Ditambahkan Rudy, pertemuan ini dalam rangka membangun sinergitas antara sesama provinsi, baik provinsi penghasil Sumber Daya Alam dan penghasilan lainnya untuk mencari peluang-peluang terhadap potensi, baik itu dari Dana Bagi Hasil (DBH) maupun potensi lainnya yang dimungkinkan diperluas terkait dengan optimalisasi pendapatan asli daerah.

Untuk diketahui, hadir dalam rapat koordinasi ini 12 Kepala Daerah Provinsi di Indonesia serta perwakilannya, diantaranya Provinsi Jambi, Kalimantan Barat, Kalimantan Utara, Sulawesi Utara, Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Jawa Timur, Sumatera Selatan, Sulawesi Tengah, Riau dan Maluku Utara.

Rapat diakhiri dengan penandatanganan berita acara hasil Rakor Gubernur Daerah Penghasil Sumber Daya Alam di sektor Pertambangan, Kehutanan dan Perkebunan oleh semua Kepala Daerah atau perwakilan yang hadir, bersama Ketua DPRD Provinsi Kaltim, Hasanuddin Mas’ud, yang ditutup dengan foto bersama. (tri)

Tanggapi Pandangan Fraksi-Fraksi, Gubernur: Mencerminkan Semangat Kolaborasi 

Penulis
tri
-
0

Link, Banjarmasin – Gubernur Kalimantan Selatan, H Muhidin melalui Pj Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, M Syarifuddin sampaikan tanggapan atas Pandangan Fraksi-fraksi DPRD atas Raperda Perubahan APBD tahun Anggaran 2025.

Hal ini disampaikan pada Rapat Paripurna DPRD yang dilaksanakan pada Rabu (9/7) pagi, di Ruang Rapat Paripurna H Mansyah, Kantor DPRD Provinsi Kalsel di Banjarmasin, dan dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kalsel, Supian HK.

Secara garis besar, ketujuh fraksi menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Pemprov Kalsel atas tersusun dan disampaikannya Raperda Perubahan APBD tahun anggaran 2025.

Ketujuh fraksi juga menyampaikan pesan dan harapan agar penyelenggaraan APBD-P Pemprov Kalsel tahun 2025 ini dapat bersesuaian dengan visi, misi dan tema pembangunan Kalsel.

Juga disampaikan pesan oleh ketujuh fraksi, agar penyelenggaraan APBD-P dapat bersifat transparan dalam pertanggung jawabannya, serta berorientasi dan memberikan manfaat sebesar-besarnya untuk pembangunan, kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat Kalsel.

Atas pandangan ketujuh fraksi, Gubernur H Muhidin melalui sambutan tertulis yang disampaikan Pj Sekdaprov M Syarifuddin menyampaikan bahwa pandangan fraksi-fraksi mencerminkan semangat kolaborasi dalam membangun Kalsel yang lebih baik.

“Seluruh pandangan dan masukan dari Fraksi-fraksi DPRD, mencerminkan semangat kolaborasi dalam membangun Kalsel yang lebih baik. Dan secara umum, harapan-harapan tersebut telah terakomodasi dalam visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur, serta tertuang dalam RPJMD,” sampai H Muhidin.

“Mudah-mudahan setiap program dan kebijakan yang disusun dapat dilaksanakan tepat sasaran, efisien, serta memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat Kalsel sabarataan,” tutur H Muhidin, senada dengan harapan yang disampaikan ketujuh fraksi.

Selain tanggapan atas pandangan fraksi, juga disampaikan Rancangan Kebijakan Umum APBD dan Prioritas Plafon Sementara (KUA-PPAS) Tahun Anggaran 2026.

Rancangan KUA-PPAS ini memuat arah kebijakan, pendapatan belanja dan pembiayaan daerah serta asumsi dasar yang digunakan dalam penyusunan rancangan APBD.

“Dokumen ini menjadi dasar awal untuk memastikan proses penganggaran berjalan terarah, efisien dan sesuai dengan sasaran pembangunan yang telah direncanakan dalam RKPD tahun 2026,” sampai H Muhidin.

Melalui penyampaian rancangan KUA-PPAS ini, Gubernur menyampaikan harapan terbangunnya kesepahaman antara pemda dengan DPRD terkait arah kebijakan fiskal daerah, kebutuhan anggaran prioritas serta upaya memastikan sinergi dengan RPJMD Provinsi Kalsel dan kebijakan fiskal nasional.

“Dengan mempertimbangkan dinamika lokal, nasional dan global yang mempengaruhi capaian pembangunan, kami berharap dokumen KUA-PPAS tahun 2026 ini dapat dibahas secara bersama dan mendalam, serta memperoleh persetujuan yang konstruktif dari DPRD sebagai mitra strategis dalam perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah,” harap H Muhidin.

Usai penyampaian pengantar, kemudian dilaksanakan penyerahan Dokumen KUA-PPAS tahun anggaran 2026 dari Gubernur H Muhidin yang diwakili oleh Pj Sekdaprov Kalsel, kepada Ketua DPRD Kalsel.

Pada rapat paripurna yang dihadiri sebanyak 35 orang, turut berhadir Tenaga Ahli Gubernur, Direktur Bank Kalsel, sejumlah Pimpinan BUMD Kalsel atau yang mewakili dan juga para Kepala SKPD lingkup Pemprov Kalsel. (tri)

Perumda PBB: Pedagang PPS Tidak Akan Digusur

Penulis
zai
-
0

Link, Martapura –  Akhirnya pengelolaan aset bangunan Pusat Perbelanjaan Sekumpul (PPS) Martapura senilai Rp300 Miliar lebih dari PT Sinar Harapan Jaya (SHJ) diserahkan ke Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Banjar.

Seremonial serahterima aset bangunan PPS Martapura yang berdiri di atas lahan seluas 80.000 Meter persegi dilaksanakan di teras kantor Sekretariat Daerah (Setda) ditandai dengan penandatanganan berita acara serah terima dari Bupati Kabupaten Banjar, PT SHJ, dan Kejari Kabupaten Banjar pada 7 Juli 2025 kemarin.

Dikonfirmasi terkait perihal tersebut, Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam (Kabag SDA) Setda Kabupaten Banjar, Rachmad Ferdiansyah mengatakan, pengelolaan 187 unit aset bangunan PPS Martapura sudah diserahkan ke Pemkab Banjar. Namun untuk Sertipikat Hak Guna Bangunan (HGB) yang diserahkan baru sebanyak 75 bidang.

“Sedangkan untuk dua unit aset bangunan PPS Martapura yang memiliki Sertifikat Hak Milik (SHM) belum berproses. Kemungkinan akan diselesaikan melalui fasilitasi Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun) Kejari Kabupaten Banjar,” ujarnya pada Rabu (9/7/2025).

Ferdiansyah juga memastikan, terkait aset bangunan PPS Martapura yang rata-rata berpolemik karena dipindahtangankan terus berproses penyelesaian melalui Tim Terpadu Kejari Kabupaten Banjar yang terdiri dari Bidang Tindak Pidana Khusus (Pidsus), Intelijen, dan Datun secara kekeluargaan.

“Kejaksaan sudah melayangkan surat pemanggilan kepada pedagang, tapi kebanyakan tidak dapat ditemui. Terkait perihal tersebut Kejaksaan yang lebih mengetahui, intinya saat ini masih proses pengumpulan data yang difasilitasi Kejari Kabupaten Banjar,” katanya.

Meski sertifikat HGB belum diserahkan semuanya. Namun Ferdiansyah mengungkapkan, untuk pengelolaan 187 unit bangunan PPS Martapura akan segera diserahkan ke Perumda Pasar Bauntung Batuah (PBB) Kabupaten Banjar dalam waktu dekat ini sebelum dijadikan sebagai penyertaan modal.

“Karena asetnya sudah diserahterimakan ke Pemkab Banjar, dalam bulan ini juga pengelolaannya akan diserahkan ke Perumda PBB Kabupaten Banjar. Secara pengelolaan sudah bisa dilakukan Perumda meski sertifikatnya belum diserahkan semuanya,” beber Ferdiansyah.

Ia juga memaparkan, hal tersebut dilakukan untuk menindaklanjuti hasil Monitoring Center for Prevention (MCP) dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang menginstruksikan agar segera melakukan serah terima bangunan PPS Martapura, dan melaksanakan rapat internal.

“Artinya kita harus mengoptimalkan pendapatan, karena itu pengelolaanya langsung kita serahkan ke Perumda Pasar sebelum dijadikan sebagai penyertaan modal untuk selanjutnya,” ucapnya.

Meski pengelolaan aset PPS Martapura beralih ke Perumda PBB Kabupaten Banjar. Ferdiansyah memastikan tidak akan ada penggusuran terhadap pedagang yang sebelumnya memanfaatkan bangunan tersebut.

“Pedagang sebelumnya tetap dapat berjualan disana. Artinya kontraknya diserahkan dengan Perumda Pasar tidak lagi dengan PT SHJ. Hal itu juga sudah kami sampaikan ke para pedagang saat melakukan sosialisasi beberapa waktu lalu. Intinya tidak ada penggusuran, dan selanjutnya pedagang akan mengantongi surat izin untuk berdagang dari Perumda Pasar,” ungkap Ferdiansyah yang berharap tidak ada lagi permasalahan lainnya.(zainuddin/BBAM)

Imbas Overtourism, Bali Jadi Pulau Terpadat Kedua di Dunia

Penulis
nana
-
0
Imbas Overtourism, Bali Jadi Pulau Terpadat Kedua di Dunia
Foto: Bloomberg via Getty Images/Bloomberg

Link, Banjarbaru – Pulau Bali terkenal dengan magnet pariwisatanya. Sayangnya, keindahan pulau itu menghadapi kenyataan pahit yang disebabkan oleh sektor pawrisiata.

Berdasarkan data yang dirilis oleh Visual Capitalist, yang dilansir South China Morning Post, Bali kini menyandang predikat sebagai pulau terpadat kedua di dunia, setelah Pulau Jawa. Lantaran fenomena ini penduduk asli di Bali merasa terhimpit oleh arus wisatawan yang berlebihan atau overtourism.

Ada lebih dari 60.000 pengunjung setiap hari datang ke pulau Dewata tersebut. Dengan luas wilayah sekitar 5.780 kilometer persegi, Bali dihuni oleh sekitar 4,2 juta penduduk. Angka ini menghasilkan kepadatan luar biasa, mencapai 731 jiwa per kilometer persegi.

Kepadatan penduduk Bali yang tinggi ini menciptakan tekanan signifikan terhadap berbagai aspek kehidupan, mulai dari ketersediaan ruang hidup, kapasitas infrastruktur yang ada, hingga kualitas lingkungan yang kian tergerus. Berbagai faktor sosial, ekonomi, dan geografis turut berperan dalam membentuk kondisi kepadatan yang semakin kompleks.

Tahun lalu, pulau yang paling populer di kalangan turis ini dikunjungi lebih dari 6,3 juta orang asing. Bali juga dinobatkan sebagai pulau terindah di dunia pada tahun 2025 dalam sebuah studi oleh agen perjalanan Travelbag.

Kendati popularitas ini merupakan anugerah bagi separuh perekonomian di Bali, kondisi ini juga menjadi musibah bagi penduduk setempat, yang merasa kualitas hidup mereka terdampak buruk oleh pariwisata yang berlebihan.

“Kami tidak mengatakan bahwa Bali mengalami overtourism. Jika kita melihat data jumlah kamar yang tersedia, apalagi jumlah wisatawan di tempat wisata, Bali masih dapat menampung kunjungan wisatawan. Satu-satunya kendala adalah di jalan, sehingga tidak terjadi kemacetan lalu lintas,” kata Tjok Bagus Pemayun, Kepala Dinas Pariwisata Bali.

Namun, ia mengakui bahwa pihak berwenang perlu mengelola lonjakan jumlah pengunjung dengan lebih baik selama periode puncak liburan seperti Natal dan Idul Fitri.

“Bali harus selalu siap, karena sebagai destinasi wisata, dunia tidak akan menunggu. Bali harus siap setiap saat, apa pun acaranya. Namun, ketika ada hari istimewa, Anda harus lebih siap lagi,” paparmya.

sumber : cnbcindonesia.com

Sekolah Rakyat Hadir Untuk Memuliakan Anak-anak Keluarga Miskin

Penulis
nana
-
0
Ketua Tim Formatur Sekolah Rakyat, Prof. Muhammad Nuh Rakyat di Sentra Handayani, Bambu Apus, Jakarta Timur, Rabu (9/7/2025)./Foto Wandi/InfoPublik

Link, Jakarta – Ketua Tim Formatur Sekolah Rakyat, Prof. Muhammad Nuh, menegaskan tiga kata kunci utama yang menjadi landasan filosofis program Sekolah Rakyat, yaitu memuliakan, menjangkau yang tak terjangkau, dan memungkinkan yang tak mungkin dari anak-anak keluarga miskin.

Hal tersebut disampaikannya dalam kunjungannya ke lokasi simulasi Sekolah Rakyat di Sentra Handayani, Bambu Apus, Jakarta Timur, Rabu (9/7/2025).

“Sekolah Rakyat tidak hanya soal akses pendidikan, tetapi juga memuliakan siswa-siswi dari keluarga miskin. Anak-anak ini bukan hanya diberi kesempatan sekolah, tapi juga dimuliakan dalam prosesnya,” ujar Muhammad Nuh di hadapan para awak media.

Menurut mantan Menteri Pendidikan tersebut, banyak anak yang secara geografis dekat dengan sekolah, tetapi tetap tidak mampu mengakses pendidikan karena keterbatasan ekonomi dan sosial. Biaya personal seperti transportasi, seragam, hingga makan, menjadi hambatan besar yang tidak tertangani oleh program sekolah gratis reguler.

“Biaya sekolah memang gratis, tapi biaya personal tidak. Di sinilah Sekolah Rakyat hadir menjangkau mereka yang selama ini tak terjangkau oleh sistem,” jelasnya.

Nuh juga menyoroti pentingnya menciptakan jalur lanjutan bagi siswa Sekolah Rakyat. Ia menyinggung program seperti KIP Kuliah, sebagai kelanjutan dari Bidikmisi, yang memberi peluang bagi lulusan sekolah menengah dari keluarga miskin untuk mengakses pendidikan tinggi.

“Sekolah Rakyat ini bukan akhir, tapi awal dari perubahan. Kita ingin anak-anak yang awalnya dianggap tak punya masa depan, justru melompat lebih tinggi,” katanya.

Dalam kesempatan tersebut, Muhammad Nuh juga menyampaikan usulan penting agar program Sekolah Rakyat memiliki payung hukum yang kuat dalam bentuk pengaturan khusus dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas) yang saat ini sedang dalam proses pembahasan.

“Kita tidak ingin Sekolah Rakyat berhenti hanya sampai masa Presiden Prabowo saja. Ini harus berlanjut, lestari, dan menjadi bagian dari sistem pendidikan nasional kita. Harus ada acuan hukum di UU Sisdiknas,” tegasnya.

Muhammad Nuh mengaku bersyukur karena banyak pihak telah menyatakan dukungan terhadap inisiatif ini. Beberapa sekolah unggulan bahkan turut membantu dalam perancangan model pendidikan Sekolah Rakyat secara cuma-cuma.

“Yang menggembirakan adalah banyak sekali yang tertarik dan membantu secara cuma-cuma. Ada Taruna Nusantara, JT Arsha, dan banyak lainnya. Ini bentuk nyata gotong royong untuk pendidikan,” ungkapnya.

Menutup pernyataannya, Muhammad Nuh menekankan bahwa Sekolah Rakyat masih dalam tahap awal, dan pihaknya sangat terbuka terhadap masukan dari masyarakat, akademisi, dan praktisi pendidikan untuk terus menyempurnakan model ini.

“Bismillah, ini awal yang baik. Sekolah Rakyat adalah eksperimen sosial besar yang kita harapkan bisa menjadi wajah baru pendidikan yang adil, setara, dan memuliakan,” pungkasnya.

sumber : infopublik.id

BMKG: Kemarau Basah 2025, Warga Diminta Waspada Cuaca Ekstrem

Penulis
nana
-
0
BMKG: Kemarau Basah 2025, Warga Diminta Waspada Cuaca Ekstrem
Tangkapan layar monitor Ocean Forecast System BMKG untuk memantau pergerakan cuaca di lautan. (BMKG)

Link, Jakarta – Meski secara kalender sudah memasuki pertengahan tahun, hujan masih mengguyur sebagian besar wilayah Indonesia, bahkan dengan intensitas yang tergolong lebat hingga ekstrem. Fenomena ini dikenal sebagai kemarau basah, dan masyarakat diminta untuk tetap waspada terhadap potensi bencana hidrometeorologi yang bisa muncul sewaktu-waktu.

Hal ini disampaikan oleh Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), Dwikorita Karnawati, yang dikutip Rabu (9/7/2025). Ia menjelaskan bahwa anomali curah hujan yang terjadi sejak Mei 2025 diprediksi akan terus berlanjut hingga Oktober.

“Melemahnya Monsun Australia dan suhu muka laut yang tetap hangat di selatan Indonesia menyebabkan curah hujan di atas normal. Ini memperpanjang periode hujan di musim kemarau,” jelas Dwikorita.

Curah Hujan Tinggi

Fenomena ini bukan hanya soal perubahan pola cuaca, tapi juga berdampak langsung pada kehidupan masyarakat. BMKG mencatat hujan ekstrem yang terjadi pada awal Juli, khususnya di wilayah Bogor, Mataram, Sulawesi Selatan, dan Jabodetabek, telah memicu banjir, banjir bandang, longsor, hingga pohon tumbang.

Intensitas hujan tercatat lebih dari 100 mm per hari. Di kawasan Puncak, bahkan mencapai 150 mm per hari. Banjir dan genangan juga mengganggu aktivitas masyarakat di Tangerang dan Jakarta Timur, serta menyebabkan kemacetan dan kerusakan infrastruktur.

Operasi Modifikasi Cuaca Diaktifkan

Sebagai bentuk respons cepat terhadap ancaman cuaca ekstrem, BMKG bersama BNPB, BPBD, dan Pemprov DKI Jakarta kini tengah menggelar Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) di wilayah DKI Jakarta dan Jawa Barat, yang berlangsung hingga 11 Juli 2025. Tujuannya adalah untuk mengurangi intensitas hujan dan meminimalkan potensi bencana.

BMKG juga terus memantau dinamika atmosfer dan menyesuaikan operasi di lapangan sesuai perkembangan cuaca. Langkah ini menjadi salah satu strategi antisipasi terhadap potensi gangguan transportasi, gangguan listrik, dan keselamatan warga akibat cuaca buruk yang tak kunjung mereda.

Kemarau Bergeser, Waspada Tetap Dijaga

BMKG mengonfirmasi bahwa hingga akhir Juni 2025, baru sekitar 30 persen wilayah Indonesia yang benar-benar memasuki musim kemarau. Biasanya, angka ini berada di kisaran 60–65 persen. Sisanya masih mengalami hujan, terutama wilayah Jawa, Bali, NTB, NTT, Kalimantan Timur, Sulawesi Selatan, Maluku, dan Papua.

Disebutkan, cuaca ekstrem masih akan terus mengintai, terutama selama pekan kedua Juli. Potensi hujan lebat dan angin kencang akan bergeser ke Indonesia bagian tengah dan timur, seiring dengan dinamika atmosfer tropis yang masih aktif.

Imbauan BMKG: Pantau Informasi dan Siaga Mandiri

Menghadapi kemarau basah ini, BMKG mengimbau masyarakat untuk tidak lengah. Warga diharapkan:

1. Selalu memantau info cuaca melalui aplikasi InfoBMKG, situs www.bmkg.go.id, media sosial resmi BMKG, dan call center 196.

2. Waspada terhadap kemungkinan banjir, longsor, pohon tumbang, dan gangguan transportasi.

3. Menjaga keselamatan dengan menghindari aktivitas luar ruang saat cuaca buruk, dan mewaspadai potensi petir serta angin kencang.

Musim kemarau tahun ini bukan berarti kering dan aman dari hujan. Justru masyarakat perlu lebih waspada karena curah hujan di atas normal masih bisa berdampak luas.

sumber : infopublik.id

Satgas Kopdes Merah Putih: Akan Ada Klinik dan Apotek Desa di 103 Lokasi Mock-Up Kopdes Merah Putih

Penulis
nana
-
0
Foto: Humas Kementerian Koperasi

Link, Jakarta – Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdes/Kel) Merah Putih mengungkapkan bahwa di 103 lokasi Mock-Up Kopdes/Kel Merah Putih akan ada klinik dan apotek desa.

Oleh karena itu, Kementerian Koperasi (Kemenkop) membutuhkan data by name by address calon klinik yang kemudian bisa diintegrasikan dengan Kopdes/Kel Merah Putih.

“Sesuai tugas dalam Inpres 9/2025, kami telah menyusun konsep model bisnis untuk gerai klinik desa dan apotek desa. Untuk itu, dibutuhkan masukan dari Kementerian Kesehatan,” kata Koordinator Ketua Pelaksana Harian Kopdes/Kel Merah Putih, Ferry Juliantono dalam keterangan tertulis yang diterima pada Rabu (9/7/2025).

Ferry menambahkan, pihaknya menemukan beberapa isu di lapangan, terutama berkaitan dengan integrasi Puskesmas Pembantu (Pustu) dan Pos Kesehatan Desa (Poskesdes) dengan klinik desa. “Kita akan urai bagaimana proses bisnis serta hubungan kerjasamanya,” katanya.

Selain itu, Ferry juga memaparkan beberapa temuan lain di lapangan yang bisa menjadi catatan bagi Kemenkes. Diantaranya, ketersediaan tenaga kesehatan untuk operasionalisasi klinik dan apotek desa, seperti dokter, perawat apoteker, dan bidan.

Hal lainnya, menyangkut tentang surat ijin apotek, apoteker, dan klinik, hingga regulasi untuk penjualan dan penentuan harga obat murah bagi masyarakat. Tak ketinggalan, bagaimana integrasi klinik dan apotek desa dengan layanan BPJS.

“Kiranya Juknis pengelolaan klinik dan apotek desa dapat segera terbit sebagai panduan Kopdes/Kel Merah Putih dalam menjalankan tugasnya,” ujar Ferry.

Menurut Ferry, untuk mendekatkan layanan kesehatan dan obat murah bahi masyarakat desa, diperlukan standar minimal layanan kesehatan yang ada di klinik desa.

“Sehingga, saya mendampingi tim dari Kemenkop ingin mendiskusikan lebih lanjut mengenai gerai apotek dan klinik di level teknis. Sehingga, dapat diimplementasikan di Kopdes Merah Putih dengan pilotinh di 103 Mock-Up yang tersebar di setiap provinsi,” ujar Ferry.

sumber : infopublik.id

Imbas OTT di Sumut, KPK Buka Peluang Telusuri Seluruh Proyek

Penulis
nana
-
0
Imbas OTT di Sumut, KPK Buka Peluang Telusuri Seluruh Proyek
Jubir KPK Budi Prasetyo saat memberi keterangan kepada wartawan di Gedung Merah Putih KPK, Kuningan, Jakarta (Foto: Dokumentasi/RRI/Chairul Umam)

Link, Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membuka peluang untuk menelusuri seluruh proyek di Sumatra Utara (Sumut). Hal tersebut imbas Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan KPK terkait dugaan korupsi proyek pembangunan jalan.

“Semua peluang tentu terbuka untuk kemudian ditelusuri oleh KPK. Namun, kita masih fokus terkait dengan perkara di PUPR, Pemprov Sumut dan PJN Wilayah 1 Sumut,” kata Jubir KPK, Budi Prasetyo dalam keterangannya dikutip, Kamis (3/7/2025).

KPK sedang mengusut kasus dugaan korupsi proyek pembangunan jalan di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR). Pengusutan kasus yang sama juga dilakukan di Satuan Kerja Pembangunan Jalan Nasional (Satker PJN) Wilayah I Sumut.

Komisi antirasuah telah menetapkan lima orang tersangka, salah satunya Kepala Dinas PUPR Sumut, Topan Ginting. Penetapan tersangka dilakukan usai OTT  yang digelar Kamis akhir Juni lalu.

Tersangka lainnya yakni Rasuli Efendi Siregar (Kepala UPTD Gunung Tua/PPK), dan Heliyanto (PPK Satker PJN I Sumut). Dua tersangka dari swasta yaitu Akhirun Efendi Siregar (Dirut PT DNG) dan Rayhan Dulasmi Pilang (Dirut PT RN).

sumber : rri.co.id

1...190191192...1,379Halaman 191 dari 1,379