Link, Jakarta – Program makan bergizi gratis (MBG) dapat menjadi pendorong ekonomi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di daerah hingga perdesaan. Karena, program ini memiliki potensi besar untuk meningkatkan pendapatan dan menciptakan lapangan pekerjaan bagi UMKM.
Kementerian Keuangan mencatat, realisasi belanja Badan Gizi Nasional untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) per tanggal 12 Juni 2025 mencapai Rp4,4 triliun.
Dalam periode yang sama, sebanyak 1.716 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) telah beroperasi untuk menyediakan MBG dengan jumlah penerima manfaat program MBG sudah mencapai 4,89 juta orang.
Target penerima manfaat MBG tahun 2025 diarahkan menuju 82,9 juta penerima manfaat yang dilayani oleh 32.000 SPPG. Pemerintah menyiagakan anggaran tambahan untuk Program MBG sampai dengan Rp100 triliun.
Dalam diskusi Double Check bertajuk “Lapangan Kerja, UMKM, dan Kemandirian Ekonomi Indonesia” di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (21/6/2025), Deputi Bidang Usaha Mikro Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Riza Adha Damanik mengatakan, program makan bergizi gratis ini, 80 persen dari anggaran yang tersedia itu adalah untuk membeli kebutuhan dapurnya dan bahan-bahan pokoknya.
Riza menyampaikan, bahan-bahan baku MBG ini sebagian besar berasal dari petani, nelayan, peternak, dan perkebun di perdesaan. Hal ini tentunya dapat meningkatkan pendapatan bagi sekitar 29 juta UMKM yang bergerak di sektor pangan dan tinggal di perdesaan.
Selain itu, program MBG juga dapat meningkatkan pendapatan bagi pedagang-pedagang di pasar yang berpotensi menjadi pemasok bahan baku. Jumlah pedagang-pedagang ini diperkirakan sekitar 12 juta.
Dalam pengelolaan dapur, sambung Riza sekitar 30.000 jasa catering yang masuk dalam skala usaha kecil yang dapat mengelola lebih dari 3.000 porsi makan sehari. Selain itu, ada juga potensi bagi jasa logistik untuk mengantarkan makanan yang sudah dimasak.
Berikutnya, program MBG juga dapat menciptakan lini bisnis baru, seperti pengelolaan limbah makanan yang dapat dimanfaatkan untuk menciptakan ekonomi baru bagi UMKM.
“Bagaimana limbah makanan ini baik itu yang organik maupun non-organik itu sesungguhnya juga bisa dimanfaatkan untuk menciptakan ekonomi baru yang bisa dimanfaatkan oleh UMKM-UMKM kita khususnya usaha mikro,” tuturnya.
Lebih lanjut, Riza menjelaskan bahwa kementeriannya telah meluncurkan inisiatif baru untuk memperluas keterlibatan UMKM dalam ekosistem MBG. Program ini telah diluncurkan di beberapa lokasi, termasuk di pesantren Al-Ashr, Kabupaten Bogor.
Untuk itu, Riza berharap, program MBG dapat menjadi salah satu strategi untuk menciptakan lapangan pekerjaan dan memperkuat ekosistem UMKM di Indonesia. Dengan demikian, program ini dapat memberikan manfaat yang besar bagi perekonomian nasional.
“Kalau kita kalkulasikan sekitar 80 persen dari anggaran yang tersedia untuk makan bergizi gratis adalah untuk membeli bahan baku tadi itu multiply efeknya terhadap penguatan ekonomi kita. Baik untuk di desa maupun di kota itu cukup besar sekali. Ini salah satu strategi kami dalam upaya untuk menciptakan lapangan pekerjaan dan memperkuat ekosistem UMKM,” kata Riza.
Riza menambahkan, Kementerian UMKM menilai klasterisasi ekonomi dapat menjadi solusi untuk meningkatkan produktivitas usaha mikro sehingga pada akhirnya dapat berkontribusi positif terhadap produk domestik bruto (PDB) Indonesia ke depan.
Ia menambahkan, jumlah usaha mikro mendominasi dari total UMKM yakni sekitar 99 persen. Dengan persentase yang besar ini, sayangnya usaha mikro masih menghadapi kendala yaitu produktivitas rendah dan tidak dalam skala ekonomi.
“Karena dia tidak dalam skala ekonomi, maka akses pembiayaannya menjadi sulit, akses untuk mendapatkan kemitraan juga sulit, akses mendapatkan pasar menjadi sulit, sehingga usaha ini menjadi kurang produktif dibanding usaha kecil, usaha menengah, apalagi dibandingkan usaha yang lebih besar,” kata Riza.
Riza menjelaskan, melalui klasterisasi ekonomi, maka usaha mikro dapat berkelompok membentuk klaster usaha dan masuk dalam skala ekonomi sehingga bisnisnya menjadi lebih efisien dan mudah mendapatkan pasar.
Apabila klaster telah terbentuk dan usaha mikro sudah berada dalam skala ekonomi, Riza mengatakan bahwa kemitraan usaha mikro dengan usaha besar lebih dimungkinkan sehingga ekonomi Indonesia tumbuh secara berkualitas.
“UMKM naik kelas, ya begini. Disambung dengan kemitraan rantai pasok antara usaha mikro, kecil, menengah, dan usaha besar,” ujarnya.
Dengan banyaknya jumlah UMKM, lanjut Riza, tidak mungkin para pelaku usaha dibiarkan berjalan sendiri-sendiri mulai dari menghadapi tantangan pasar, mahalnya biaya produksi, dan terbatasnya akses pembiayaan.
Oleh sebab itu, Riza menekankan pentingnya pendekatan klasterisasi dalam mendorong UMKM naik kelas dan menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi nasional.
Klasterisasi dinilai sebagai solusi untuk menekan biaya input, mempermudah akses pembiayaan, serta memperluas pasar bagi pelaku UMKM. Adapun Kementerian UMKM telah memiliki inisiatif klasterisasi UMKM melalui pembentukan holding UMKM yang mengumpulkan seluruh UMKM pada sektor-sektor produktif.
Kementerian UMKM menetapkan sebanyak sembilan klaster holding UMKM antara lain pariwisata (8,74 juta UMKM), kuliner (4,8 juta UMKM), handicraft (672.141 UMKM), Makan Bergizi Gratis (82.259 UMKM), kesehatan dan kecantikan (81.975 UMKM), dan perumahan rakyat (32.295 UMKM).
“Inilah yang menjadi prioritas kita. Insya Allah, tahun depan kita perluas lagi ke sektor-sektor lain, ke klaster-klaster lain. Dan mudah-mudahan ini bisa menjadi kekuatan ekonomi kita, motor penggerak ekonomi kita pada tahun-tahun berikutnya menuju pertumbuhan ekonomi di 8 persen,” pungkas Riza.
