Beranda blog Halaman 360

Sebanyak 29 Ribu Nasi Bungkus Telah Dibagikan Dapur Umum Pemkab Banjar 

0
29 Ribu Nasi Bungkus Telah Dibagikan Dapur Umum Pemkab Banjar 
Dapur umum milik Pemerintah Kabupaten Banjar untuk menyiapkan kebutuhan makan para korban terdampak banjir

Link, Martapura – Dapur umum milik Pemerintah Kabupaten Banjar untuk menyiapkan kebutuhan makan para korban terdampak banjir yang berlokasi di halaman rumah dinas Bupati, hingga hari ini Sabtu (1/2/2025) terus beroperasi.

Sejumlah relawan masih terlihat bahu membahu menyelesaikan tugas masakannya hingga proses akhir menjadi nasi bungkus, yang kemudian diserahkan kepada aparat desa dan kelurahan yang antre untuk dibagikan di lingkungannya masing-masing.

Di dapur umum tersebut tidak hanya ASN Pemkab Banjar, warga dan sejumlah jurnalis yang bekerja, akan tetapi pengusaha ternama H Mansyur juga terlihat menyelesaikan nasi bungkus yang disajikan.

Hari kedua kemarin, dapur umum tersebut mampu menyelesaikan 10 ribu, sementara pada hari pertama lebih banyak mencapai 19 ribu nasi bungkus. Dimana nasi bungkus tersebut diserahkan kepada 35 aparat desa dan kelurahan yang terdampak banjir.

“Hari ini lebih sedikit karena kita sudah mobilisasi pambakal untuk buka dapur umum juga, mereka siap dan kita kasih bahannya. Yang mengambil kesini cuma desa dan kelurahan terdekat,” ujar Mukhlas Budi Utomo, Koordinator Dapur Umum.

Pambakal Desa Tambak Baru Saiful Hamdi yang juga antre mengambil bantuan mengatakan, bantuan yang diambil 800 bungkus pada hari pertama dan 200 bungkus pada hari kedua.

“Hari ini kita ambil 200, kita juga dikasih bahan mentahnya, kita akan buka dapur umum di desa, jadi tidak antre lagi di sini. Kecuali bahan mentah habis kita ke sini lagi minta tambahan bahan,” katanya.

Di Desa Tambak Baru sendiri banjir menggenangi semua rumah warga yang berjumlah 325 KK. Kondisi ketinggian air terkini cukup bervariasi, dan terparah selutut orang dewasa di dalam rumah.

“Atas nama semua warga saya ucapkan terima kasih atas bantuan yang diberikan Pemkab Banjar,” tutup Saiful. (wahyu)

DPD PAN Salurkan Makan Siap Saji Kepada Korban Banjir

0

Link, Martapura – Disela kegiatan menyerap aspirasi masyarakat, Hasan Hamdan, Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PAN Kabupaten Banjar menyalurkan bantuan makanan siap saji untuk warga terdampak banjir di Desa Pasayangan Utara.

“Jadi hari ini jajaran pengurus DPD PAN Kabupaten Banjar sudah mendirikan dapur umum untuk warga terdampak banjir di Desa Pasayangan Utara. Total ada sekitar 30 unit rumah yang dihuni 55 Kepala Keluarga (KK) dengan total 178 jiwa yang terdampak,” ujarnya.

Didampingi Anggota DPRD dari Fraksi PAN Kabupaten Banjar Akhmad Riduan. Hasan Hamdan memastikan kegiatan dapur umum akan dilaksanakan selama empat hari.

“Jadi per harinya ada sekitar 900 porsi yang sediakan dan dibagikan kepada warga yang terdampak banjir. Untuk penyaluran makanan siap saji kepada mungkin dilaksanakan dua hingga tiga kali dalam satu hari,” jelasnya.

Hasan juga mengungkapkan, untuk kebutuhan logistik untuk dapur umum akan terus disuplai jajaran pengurus DPD PAN Kabupaten Banjar, seperti beras, telur, mie instan, ikan telang asin, dan air mineral.

“Alhamdulillah ketinggian air banjir di Desa Pasayangan Utara mulai turun. Selama dua hari ini kita juga menyalurkan sebanyak 2.000 paket sembako ke beberapa wilayah yang terdampak banjir, sperti di Kecamatan Martapura Barat, Kecamatan Martapura Timur, dan di Desa Mali Mali Kecamatan Karang Intan,” tuturnya.

Dan kemarin, tambah Hasan lebih jauh, pihaknya juga sudah menyalurkan sebanyak 200 paket sembako di Desa Tunggul Irang yang terdampak banjir, serta membagikan bantuan obat-obatan, dan salap kutu air untuk warga yang terdampak bencana banjir. Khususnya di wilayah Kecamatan Martapura.

Salah satu warga terdampak banjir di Gg Al Karomah 1, Desa Pasayangan Utara, yakni Latifah mengucapkan terima kasih, dan merasa terbantu dengan telah didirikannya dapur umum untuk menyediakan makanan siap saji bagi warga yang sudah sepekan ini terdampak banjir.

“Rumah kami terendam banjir terhitung sejak 24 Desember, ketinggian air di dalam rumah sekitar 5 Cm. Karena air banjir masuk ke dalam rumah terpaksa spring bed saya harus diganjal tabung LPG agar tambah tinggi. Karena anak, menantu dan cucu saya tidur di lantai dua,” ungkapnya.(zainuddin/BBAM)

Pemkab Banjar Laksanakan Uji Coba Program MBG

0
uji coba program MBG
Anggota Komisi IV DPRD Kabupaten Banjar M Norhusain

Link, Martapura – Uji coba Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di beberapa daerah sudah dilaksanakan sejak awal tahun lalu. Nah, di Kabupaten Banjar program yang sama akan dilaksanakan pada Februari 2025 ini.

“Berdasarkan informasi dari Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Banjar uji coba program MBG akan dilaksanakan pada Februari. Namun terkait tanggal realisasinya masih belum dipastikan, begitu juga untuk satuan pendidikan yang akan menjadi target pelaksanaan kegiatan, Disdik yang lebih mengetahui,” ujar anggota Komisi IV DPRD Kabupaten Banjar M Norhusain usai gelaran rapat paripurna pada Jumat (31/1/2025).

Sebab, lanjut Politisi NasDem Kabupaten Banjar ini lebih jauh, Komisi IV DPRD masih belum melakukan konfirmasi terbaru kepada Disdik Kabupaten Banjar terkait uji coba program MBG tersebut.

“Program MBG akan dilaksanakan menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)  melalui Badan Gizi Nasional (BGN). Dan sistem pelaksanaannya nanti ada kepanitiaan khusus, yakni dari TNI, serta  Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Banjar akan membangun dapur umum, dimana satu dapur akan menangani sekitar 3.000 hingga 3.500 siswa yang akan mendapatkan program makan gratis,” katanya.

Karena masih tahap uji coba, papar anggota DPRD  yang akrab disapa Sain, sehingga sasaran program MBG kemungkinan hanya pada satuan pendidikan di bawah naungan Disdik Kabupaten Banjar saja.

“Mestinya, selain satuan pendidikan di bawah naungan Disdik, program makan gratis juga bisa diberikan untuk pesantren dan satuan pendidikan di luar naungan Disdik, tak terkecuali untuk ibu hamil dan menyusui. Kedepannya harapan kami seperti itu,” ungkapnya.

Tak hanya saat uji coba Program MBG, Sain juga berharap kedepannya sumber anggaran pelaksanaan program MBG tetap menggunakan APBN dari Pemerintah pusat melalui BGN. Sebab total APBD Kabupaten Banjar tahun ini hanya sekitar Rp2,6 Triliun, sedangkan anggaran yang disiapkan untuk program makan gratis hanya Rp10 Miliar.

“Kalau dibebankan melalui APBD bisa jebol anggaran daerah. Contoh, untuk jumlah total siswa pada sekolah di bawah naungan Disdik Kabupaten Banjar sekitar 83.000 orang. Kalau dihitung satu kursi Rp10.000, maka dana yang diperlukan sebesar Rp830 Juta per harinya, kali lima hari,” ucapnya.

Jika pelaksanaan program makan gratis tetap menggunakan APBN melalui BGN, tambah Sain. Anggaran sebesar Rp10 Miliar dapat dipergunakan untuk membangun dapur umum program MBG.

“Kita masih belum mengetahui bagaimana mekanismenya. Karena itu, selain akan melakukan koordinasi dengan Disdik dalam waktu dekat ini, kita juga melakukan koordinasi dengan kementerian terkait mekanismenya nanti,” tutupnya. (zainuddin/BBAM)

Mentan Sepakati Harga Minimal Singkong Rp1.350 per Kg

0
harga singkong
Mentan: Harga Singkong Rp1.350 per Kg, Keputusan Final. (ft:ist)

Link, Jakarta –  Selain menyepakati harga singkong minimal, Menteri Pertanian (Mentan) RI Amran Sulaiman juga menegaskan impor singkong juga harus mendapatkan rekomendasi dari Kementan. Tanpa itu singkong luar negeri tidak bisa masuk Indonesia.

Harga singkong ditetapkan Rp1.350 per kilogram (kg) sebagai harga minimal. Menteri Pertanian RI Andi Amran Sulaiman menyepakati hal ini dalam pertemuan dengan petani singkong Lampung dan industri.

Amran Sulaiman mengatakan, keputusan harga singkong terendah ini bersifat final dan tidak bisa diubah. Ia menegaskan, kebijakan ini untuk melindungi petani.

“Bersepakat, harga sudah ditetapkan, tidak boleh diganggu-gugat, kami mengeluarkan kesepakatan dan keputusan. Satu, harga Rp1.350 per kilogram untuk jenis potong,” ucap Mentan di Kantor Kementerian Pertanian (Kementan) di Jakarta, Jumat (31/1/2025).

Selain harga, pemerintah, kata Mentan, juga telah memperketat impor singkong dan turunannya. Mentan melapor ke Menteri Koordinator dan Menteri Perdagangan untuk memasukkan singkong dalam daftar larangan terbatas (lartas).

Lebih jauh disebutkannya impor singkong harus mendapat rekomendasi dari Kementan RI. Tanpa izin tersebut, singkong dari luar negeri tidak bisa masuk ke Indonesia.

Keputusan lainnya, impor tidak boleh dilakukan sebelum hasil panen petani terserap penuh. Amran memastikan industri harus mendahulukan produk dalam negeri.

Kementan kata dia akan segera mengirim surat resmi kepada industri terkait. Surat ini menegaskan keputusan yang telah disepakati bersama. (spy)

Penyelidikan Kasus Dugaan Pelecehan Seksual Terhadap Anak di Bawah Umur Dihentikan

0
pelecehan seksual
Sejumlah media dan LSM saat mempertanyakan kasus dugaan pelecehan terhadap anak di bawah umur. (ft: ist)

Link, Banjarbaru – Peristiwa dugaan pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur di wilayah hukum Kota Banjarbaru kembali mencuat. Kali ini melibatkan seorang anak di bawah umur dengan terduga S yang disebut-sebut seorang pengusaha batu bara.

Dalam prosesnya, dilansir KBK Kamis (30/1/2025).News adanya kasus dugaan pelecehan seksual terhadap anak diakui Kasat Reskrim Polres Banjarbaru, AKP Haris Wicaksono di ruang kerjanya kepada beberapa anggota LSM dan awak media.

“Peristiwa itu ada dan dikuatkan dengan hasil visum yang dipegang oleh pihak keluarga korban. Kami 2 kali mengirimkan undangan kepada S, namun yang bersangkutan tidak memenuhi undangan. Alasan terduga pelaku ia sedang di luar daerah,” jelasnya.

Untuk proses hukum, beber Haris, pihaknya telah jalankan sesuai prosedur, tetapi pihaknya terkendala, karena korban dan keluarganya telah mencabut atau menarik laporan mereka. Selain itu korban dan pihak keluarga tidak bersedia untuk melanjutkan proses hukum dengan berbagai alasan.

Haris juga mengakui setelah melakukan proses penyelidikan, akhirnya prosesnya dihentikan, karena korban dan pihak keluarga tidak bersedia bersaksi dan meminta proses hukum dihentikan.

“Proses penyidikannya kami kami hentikan, karena korban tidak bersedia kasusnya dilanjutkan dan mereka juga tidak bersedia bersaksi. Kami undang korban dan keluarganya juga tidak bersedia hadir,” tegasnya.

Hal senada juga disampaikan Robert Hendra Sulu selaku kuasa hukum dari keluarga korban pelecehan seksual anak di bawah umur. Ia mengakui, bahwa proses hukum di Polres Banjarbaru memang sudah berjalan sesuai prosedur.

Robert juga membenarkan, bahwa keluarga korban telah mencabut laporan atau pengaduannya dari Polres Banjarbaru. Sedangkan adanya perdamaian itu di luar dari Polres Banjarbaru.

“Memang betul laporan ke Polres Banjarbaru telah dicabut oleh keluarga korban,” ungkap Robert Hendra Sulu.

Berdasarkan keterangan Kasat Reskrim Polres Banjarbaru maupun kuasa hukum keluarga korban menyebutkan, bahwa korban bersama anggota keluarganya telah pindah ke daerah lain dan si anak sudah tenang serta bisa kembali bersekolah. (spy)

Kuota Haji Khusus, 32,88% Sudah Terisi

0
kuota haji khusus mulai terisi
Tiga Hari Pelunasan Bipih, 32,88% Kuota Jemaah Haji Khusus Sudah Terisi

Link, Jakarta – Antusias Jemaah haji khusus untuk bisa melaksanakan ibadah haji 2025 terbilang tinggi. Paling dalam kurun waktu tiga hari kuota haji khusus telah terisi 5.361 atau 32,88 persen dari total kuota 17.680 jemaah.

Kuota haji khusus 2025 sebanyak 17.680 jemaah. Jumlah ini terdiri atas 3.404 jemaah haji khusus lunas tunda, 12.724 jemaah haji khusus berdasarkan nomor urut porsi berikutnya,177 jemaah haji khusus prioritas lansia (1%), serta 1.375 petugas haji (penanggung jawab PIHK, pembimbing, petugas kesehatan).

“Tiga hari dibuka pelunasan Bipih, ada 5.361 jemaah melakukan pengisian. Artinya sudah 32,88% dari kuota yang tersedia,” ujar Direktur Bina Umrah dan Haji Khusus Kemenag Nugraha Stiawan di Jakarta, Jumat (31/1/2025).

Hingga penutupan sore ini, ada 1.581 jemaah lunas tunda yang melakukan pelunasan. Selain itu, sudah melunasi juga, 3.750 jemaah yang masuk kuota berdasarkan no urut porsi. Sementara jemaah prioritas lansia ada 30 yang sudah melunasi.

“Ada juga 860 jemaah yang melakukan pengisian kuota, namun dengan status cadangan. Sehingga jika dijumlahkan dengan cadangan, total 6.221 jemaah sudah melakukan pelunasan Bipih haji khusus,” sambung Nugraha, panggilan akrabnya.

Daftar nama jemaah haji khusus yang berhak melunasi biaya haji telah diumumkan oleh Kementerian Agama pada 23 Januari 2025. Daftar nama tersebut bisa diakses melalui laman dan media sosial Kementerian Agama.

Untuk pengisian kuota, kata Nugraha, dilakukan setiap hari kerja mulai 24 Januari – 7 Februari 2025. Jika masih ada sisa, maka dibuka kembali pengisian sisa kuota mulai 17 – 21 Februari 2025.

“Untuk pengisian sisa kuota akhir, jika masih ada, maka itu akan dilakukan 27 – 28 Februari 2025,” jelasnya.

“Saya minta kepada para Kepala Bidang Haji, agar proses pengisian kuota haji khusus ini harus benar-benar dilakukan sesuai ketentuan,” tandasnya. (spy)

Gubernur Sampaikan Berbagai Arahan Dalam Rakoor Bersama SKPD Pemprov 

0

Link, Banjarmasin – Gubernur Kalsel H Muhidin didampingi Plh Sekretaris Daerah Provinsi H Muhammad Syarifuddin, melakukan rapat koordinasi lingkup Pemprov di Kantor Eks Gubernur Kalsel Jalan Sudirman Nol Kilometer Kota Banjarmasin pada Jumat (31/01/2025) siang.

Rakor dirangkai penandatanganan perjanjian kinerja dan pakta integritas oleh Gubernur H Muhidin dilanjutkan Plt Sekdaprov, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kalsel Ariadi Noor, dan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kalsel Muhammad Muslim M. Kes secara simbolis.

Turut hadir para asisten Setdaprov, staf ahli gubernur dan kepala badan/dinas/biro/badan lingkup Pemprov Kalsel serta juga dihadiri Tim Gubernur Kalsel, H. Muhammad Amin dan Aprizaldi.

Arahan pertama yang disampaikan Gubernur H Muhidin terkait rencana pelantikan gubernur yang dijadwalkan tanggal 6 Februari nanti di Istana Negara, disusul acara syukuran secara sederhana di Anjungan Kalsel Taman Mini Indonesia Indah (TMII) Jakarta.

Soal kabar ada kemungkinan penundaan pelantikan sebagian atau seluruh kepala daerah, nanti akan diatur kembali apa yang harus dilakukan.

Gubernur H Muhidin pun meminta saran para kepala SKPD, apakah perlu syukuran di Kalsel atau tidak.

Terkait hasil pelaksanaan asesmen pejabat lingkup Pemprov Kalsel beberapa waktu lalu di Jakarta, Gubernur H Muhidin menyebut, hasil penilaian terhadap pejabat eselon II yang dapat hasil dengan kategori Optimal sebanyak 3 orang dan penilaian Cukup Optimal 19 orang dan 24 Kurang Optimal dari 46 orang yang ikut asesmen, termasuk peserta dari kabupaten kota.

Sedangkan penilaian terhadap pejabat eselon III, mendapat nilai Optimal sebanyak 19 orang, Cukup Optimal 9 orang dan kurang optimal 6 orang.

Selanjutnya, akan ada 10 pejabat yang akan diuji lagi oleh Gubernur H Muhidin, namun tidak disebutkan nama-nama yang bersangkutan.

H Muhidin ingin kepala SKPD memiliki kebisaan atau kemampuan yang cukup dalam mengemban tugasnya.

Tak lupa H Muhidin mengingatkan bawahannya, agar tidak menyalahgunakan wewenangnya, karena dirinya tidak akan membantu pejabat seperti ini.

Arahan Gubernur selanjutnya adalah, pejabat terkait dengan penyerahan hibah untuk organisasi atau LSM yakni di Dispora, Badan Kesbangpol dan Biro Kesra, agar lebih hati-hati dan selektif, atau lebih teliti dalam penggunaan anggaran. (tri)

Ingin Memperindah Ruangan, Gubernur Tinjau Rumah Dinas

0

Link, Banjarmasin – Gubernur Kalimantan Selatan, Muhidin meninjau kediaman rumah dinas bersama jajaran Pimpinan SKPD Provinsi Kalsel di Gedung Mahligai Pancasila, Banjarmasin Jumat (31/1/2025).

Disetiap sudut rumah dinas dicek, baik itu ruang tamu, kamar, dapur dan sekretariat PKK, hingga halaman belakang rumah dinas yang terdapat ada mushola berbentuk gazebo (Balai Rakyat).

Muhidin menyampaikan keinginannya untuk memperindah ruangan dalam rumah dinasnya. Layaknya seperti mengubah warna dinding, memperbesar pintu masuk dan jendela agar cahaya masuk, hingga perbaikan lantai serta plafon yang harus diganti.

“Barang-barang dikeluarkan, biar luas. Nanti baru diisi apa saja yang perlu ditata kembali,” kata Gubernur Kalsel.

Lanjut setelah itu, Muhidin juga meninjau ruangan Sekretariat PKK direncanakan untuk diubah menjadi kamar mandi dan bangunan Balai Rakyat menjadi mushola yang minimalis.

Ia berharap Kepada Dinas PUPR Kalsel di tahun ini juga perampungan rumah dinas. Sehingga, sisa anggaran yang ada akan memperbaiki sisi ruangan dan tiap sudut rumah dinas gubernur tersebut.

“Harus dimantapkan di tahun ini. Karena masih ada dana sedikit kan, kalau tidak cukup nanti di anggaran perubahan,” pungkasnya.

Untuk diketahui peninjauan turut dihadiri Plh. Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, M. Syarifuddin dan Plt. Kadis PUPR Kalsel, M. Yasin Toyib, serta jajaran lainnya. (tri)

Padukan Langkah, Pemkab Banjar Gelar Rakoor Rencana Kontijensi Banjir

0
Pemkab Banjar Gelar Rakoor Rencana Kontijensi Banjir
Rapat koordinasi (Rakoor) Penyusunan Rencana Kontijensi Banjir, di Aula Barakat Martapura , Jumat (31/1/2025) pagi.

Link, Martapura – Pemerintah Kabupaten Banjar gelar Rapat koordinasi (Rakoor) Penyusunan Rencana Kontijensi Banjir, di Aula Barakat Martapura , Jumat (31/1/2025) pagi.

Rapat dipimpin Bupati Banjar H Saidi Mansyur didampingi Asisten Perekonomian dan Pembangunan Ikhwansyah dan Plt Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Agus Siswanto.

Bupati Banjar H Saidi Mansyur menginginkan agar dilakukan pembagian kelompok setiap instansi dalam penanganan banjir. Selain itu setiap kecamatan wajib mendirikan dapur umum.

“Rapat ini dalam rangka memadukan gerak langkah agar lebih terorganisir dalam penanggulangan bencana banjir yang melanda Kabupaten Banjar,” ucapnya.

Saidi juga menekankan agar secepatnya menyiapkan tempat evakuasi bagi pengungsi apabila terjadi tanggap darurat bencana banjir dan kontribusi dari perangkat daerah.

Sementara Plt Kalak BPBD Agus Siswanto menerangkan, per 31 Januari ada total 12 Kecamatan dan 122 desa/kelurahan terdampak banjir. Sedangkan rumah terdampak 23.022 unit, 26.144 KK atau 71.178 jiwa.

Adapun tempat evakuasi yang telah disiapkan lanjutnya, di Dinas Pendidikan, Disbudporapar, BKPSDM, BLK Prov Kalsel dan Stadion Demang Lehman.

“Rencana kontijensi sangat penting untuk memastikan tindakan terkoordinasi dan efektif dalam respons darurat serta memobilisasi sumber daya dan menyatukan komitmen semua pihak yang terlibat,” tutupnya. (wahyu)

Satgana PMI Berikan Layanan Kesehatan Untuk Warga Terdampak Banjir

0
Satgana PMI Berikan Layanan Kesehatan Untuk Warga Terdampak Banjir

Link, Martapura – Tim Satuan Penanganan Bencana (Satgana) PMI Kabupaten Banjar bekerja sama dengan Tim Krisis Kesehatan Regional Kalimantan Selatan berikan layanan kesehatan kepada warga terdampak banjir di wilayah kabupaten Banjar, Selasa (28/1/2025).

Koordinator Kegiatan Pelayanan Kesehatan Aminullah mengatakan, kegiatan pelayanan kesehatan ini dilakukan di Desa Tajau Landung dan Keliling Benteng Ulu dengan cara menyisir dari rumah ke rumah penduduk.

Pelayanan kesehatan lanjutnya, berupa pemeriksaan fisik dan tekanan darah, penyuluhan kesehatan serta pemberian salep gatal-gatal dan obat-obatan lainnya sesuai keluhan warga.

“Alhamdulillah untuk kegiatan hari ini kami mendapatkan dukungan dari TIM Krisis Regional Kalsel untuk sama-sama memberikan pelayanan kesehatan kepada warga yang membutuhkan,” ujarnya.

Selain memberikan pelayanan kesehatan Tim Satgana PMI Kabupaten Banjar juga bersiaga selama 1 x 24 jam untuk memberikan pelayanan kesehatan, ambulans, pertolongan pertama dan evakuasi warga yang Sakit.

Sementara dr Aden menyebutkan pasien yang dilayani rata-rata keluhan demam, batuk dan luka-luka akibat tertimpa kayu dan tertusuk paku.

“Ini perlu penanganan oleh tenaga kesehatan. Semua masyarakat kami layani yang rata-rata terdampak banjir,” ujarnya. (tri)