Link, Jakarta – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan berhasil memborong 3 (tiga) penghargaan sekaligus pada APBD Award 2024 yang diselenggarakan Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Republik Indonesia.

Pemberian penghargaan tersebut diterima langsung oleh Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Roy Rizali Anwar, di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta Pusat, Rabu (18/12) pagi.

Tiga penghargaan yang diraih Kalimantan Selatan terdiri dari beberapa kategori, yaitu:

1. Kategori Realisasi Rasio Belanja Terhadap Pendapatan Tertinggi Peringkat Pertama,
2. Kategori Realisasi Belanja Daerah Tertinggi Peringkat Pertama, dan
3. Kategori Realisasi Pendapatan Daerah Tertinggi Peringkat Keempat.

Gubernur Kalsel H. Muhidin melalui Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, Roy Rizali Anwar didampingi Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kalsel Subhan Nor Yaumil, menyampaikan rasa syukur dan apresiasi atas penghargaan yang telah diraih.

Penghargaan ini menjadi bukti bahwa Kalimantan Selatan berhasil menunjukkan performa luar biasa di bidang pengelolaan keuangan.

Sekdaprov Roy Rizali Anwar menegaskan bahwa capaian ini merupakan hasil kerja keras seluruh jajaran pemerintah daerah yang terus berkomitmen untuk mengelola keuangan daerah secara transparan, akuntabel, dan efektif.

“Capaian ini merupakan hasil kerja keras seluruh jajaran pemerintah daerah yang terus berkomitmen untuk mengelola keuangan daerah secara transparan, akuntabel, dan efektif,” ujarnya.

Dirinya menegaskan bahwa 3 penghargaan tersebut dedikasikan untuk masyarakat Kalimantan Selatan, yang selalu mendukung pemerintah daerah dalam mewujudkan pengelolaan keuangan yang lebih baik.

“Mudah-mudahan, kinerja APBD ke depan semakin baik, dan tentunya penghargaan ini dapat terus kita pertahankan di tahun 2025 mendatang,” tutupnya.

Pelaksana Harian (Plh) Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kemendagri Horas Muarits dalam laporannya menyampaikan, bahwa Rapat ini dihadiri secara luring sebanyak 641 orang peserta dan secara daring sebanyak 385 orang peserta yang terdiri dari kepala daerah, sekretaris daerah, kepala bapedda, kepala bapenda provinsi dan kabupaten/kota se Indonesia.

Ia berharap, penghargaan ini mampu memotivasi seluruh pemerintah daerah untuk terus meningkatkan kinerja pengelolaan keuangan. Ia juga menekankan pentingnya pemanfaatan teknologi dalam mendukung efisiensi dan akurasi pengelolaan anggaran.

Pada acara penganugerahan APBD Award 2024, juga dilaksanakan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Keuangan Daerah dengan tema “Kebijakan Peningkatan Kapasitas Fiskal Daerah Melalui Pengelolaan Keuangan Daerah Berbasis Teknologi Informasi”.

Dalam Rakornas ini, berbagai narasumber dihadirkan, diantaranya adalah Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (Bapennas), Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman, Dirjen Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan, Ketua KPK, dan Deputi BPKP Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah membahas strategi meningkatkan kapasitas fiskal daerah melalui inovasi teknologi informasi.

Sementara itu, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian dalam sambutannya turut menyoroti pola pikir kepala daerah dalam pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD). Tito menilai banyak kepala daerah yang hanya fokus pada belanja daerah tanpa memaksimalkan potensi pendapatan asli daerah (PAD).

“Banyak kepala daerah hanya berpikir bagaimana cara membelanjakan anggaran, tidak berinovasi untuk meningkatkan pendapatan. Akhirnya, banyak yang terjebak dan terkena kasus korupsi. Padahal, pengelolaan APBD yang sehat itu bukan hanya soal belanja, tetapi juga bagaimana meningkatkan PAD melalui terobosan kreatif,” ujar Tito.

Tito juga menyoroti kelemahan dari pola pikir birokrat yang cenderung bergantung pada transfer dana dari pusat tanpa mencari cara untuk meningkatkan PAD.

“Biasanya, kepala daerah yang berlatar belakang entrepreneur lebih inovatif dalam mengembangkan potensi wilayahnya. Mereka punya insting untuk menciptakan pendapatan lebih besar yang memudahkan pelaksanaan program-program daerah,” tambahnya.

Lebih lanjut, Tito berharap kepala daerah dapat mengembangkan badan usaha milik daerah (BUMD) secara maksimal untuk menjadi sumber pendapatan baru. Ia juga mencontohkan Menteri Pekerjaan Umum Maruarar Sirait yang memiliki latar belakang pengusaha sebagai sosok yang dianggap mampu berpikir kreatif untuk meningkatkan PAD jika menjabat sebagai kepala daerah.

“Kalau pemimpin dengan insting entrepreneur, pasti berpikir bagaimana caranya menambah pendapatan, sehingga belanja program jadi lebih ringan. Sementara, banyak birokrat hanya fokus pada belanja, tanpa memikirkan sumber baru untuk pendapatan,” tutup. (tri)

Link, Jakarta- Pemerintah Provinsi Kalsel meraih penghargaan terbaik dalam upaya pembinaan dan pengawasan penetapan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota RPJPD Tahun 2025-2045.

Penghargaan ini diberikan Direktorat Jenderal Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) se-Indonesia pada Tahun 2024 pada 11 Desember 2024 di Jakarta.

Pemprov Kalsel diwakili Kepala Bappeda Kalsel Dr. Ir. H. Ariadi Noor mengikuti Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pembangunan Daerah Tahun 2024 yang digelar oleh Kemendagri dan Bappeda Sumatera Utara di Hotel Santika Premiere Dyandra, Medan dan Hotel Niagara Parapat, selama 3 (tiga) hari sejak mulai Selasa (10/12/2024) hingga Kamis (12/12/2024).

Dengan mengusung tema “Dengan Asta Cita, Kita Wujudkan Daerah Maju untuk Indonesia Maju.” Dalam rakornas dibahas tiga poin pokok agenda pembangunan tahun 2025, yaitu penyusunan RPJMD 2025-2029, transformasi pembangunan berjenjang, dan optimalisasi forum dan kolaborasi.

“Alhamdulilah, dukungan dari Bapak Gubernur H. Muhidin, Pemprov Kalsel meraih terbaik ke-2 tingkat Nasional dalam penyusunan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2025-2045. Dan termasuk dalam kategori pembinaan, pengawasan dan penetapan Perda RPJPD oleh Kemendagri,” sampai Ariadi Noor.

Lebih lanjut Ariadi Noor menjelaskan, posisi Provinsi Kalsel paling tinggi dan terbaik nasional untuk peringkat 1 dalam keselarasan dengan RPJPN 2025-2045 Nasional.

“Posisi ini menjadi modal dasar dalam menjaga keselarasan dalam penyusunan RPJMD Provinsi Kalsel 2025-2029 yang akan kick off awal Januari 2025,” jelasnya.

Sehingga, Ariadi Noor melihat aspek RPJPD dan RPJMD Kalsel sudah seleras dengan Nasional maka akan berdampak positif dengan upaya pencapaian target atau sasaran pembangunan baik di pusat, provinsi maupun kab/kota yang bermuara akan menjadikan Kalsel sebagai Gerbang Logistik Kalimantan.

Pada saat ini, Ariadi Noor menyebut ada 6 indikator makro dalam penilaian pada aspek Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE), angka kemiskinan, tingkat pengangguran (TPT), gini ratio dan IKLHK.

“Enam indikator makro itu dalam posisi on the track dan trend terus positif dan progresif,” pungkasnya.

Dalam Forum Bappeda Indonesia (FBI) menetapkan Ketua Umum adalah Alfi Syahriza (Kepala Bappelibang Sumut) dan Iendra Sofyan (Kepala Bappeda Jabar) sebagai Wakil Ketum. Kemudian menunjuk Dr. Ir. H. Ariadi Noor, M.Si. (Kepala Bappeda Kalsel) sebagai Sekretaris dan Yohanes Walilo (Kepala Bappeda Papua) sebagai Bendahara.

Diketahui bahwa Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun. (tri)

Link, Banjarmasin – Gubernur Kalimantan Selatan, H Muhidin melalui Staf Ahli Gubernur bidang Kemasyarakatan dan SDM, Husnul Khatimah mengapresiasi atas kegiatan Bulan Kesehatan Gigi Nasional (BKGN) 2024 di Banua. Yang mana Rumah Sakit Gigi dan Mulut (RSGM) Gusti Hasan Aman bekerjasama dengan Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Lambung Mangkurat (ULM), menggelar kegiatan Free Dental Treatment dengan tema “Gigi Sehat, Hidup Lebih Hemat” di Aula RSGM Hasan Aman, Banjarmasin (17/12/2024)

“Semoga dengan peringatan BKGN 2024 ini dapat menjadi momentum bagi kita semua untuk meningkatkan pemahaman dan juga kepedulian masyarakat kita akan pentingnya kesehatan gigi dan mulut secara teratur,” ungkap H Muhidin dalam sambutan tertulisnya pada acara Bulan Kesehatan Gigi Nasional 2024.

1. Muhidin mengatakan, kesehatan gigi dan mulut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kesehatan secara menyeluruh. Banyak masalah kesehatan gigi dan mulut yang menjadi perhatian dan tantangan kita bersama seperti gigi berlubang dan penyakit gusi.

“Tema yang diusung dalam BKGN 2024 ini menunjukkan bahwa kesehatan gigi yang baik tidak hanya mendukung penampilan, tetapi juga berdampak besar pada kesehatan secara keseluruhan,” jelasnya.

Lanjut H Muhidin, Pemprov Kalsel berkomitmen mendukung upaya peningkatan kesehatan masyarakat termasuk kesehatan gigi dan mulut. Serta menyadari pentingnya kerjasama antara pemerintah dan tenaga kesehatan untuk mewujudkan Kalsel yang lebih sehat dan berkualitas.

“Saya juga berharap, agar masyarakat Banua juga bisa memanfaatkan kesempatan ini atau layanan kesehatan yang tersedia, baik puskesmas, klinik maupun rumah sakit dengan sebaik-baiknya. Serta aktif mengikuti program-program penyuluhan dan pemeriksaan gigi yang diselenggarakan selama bulan ini,” harapnya.

Sementara itu, Direktur RSGM Gusti Hasan Aman, drg Teguh Hadianto mengatakan, kegiatan ini dimulai hari ini yakni Selasa, Rabu, dan Kamis, 17-19 Desember 2024, pukul 08.00-15.00 WITA di RSGMP Gusti Hasan Aman, Jl. Simpang Ulin No. 28, Banjarmasin.

Program ini menyediakan enam jenis layanan perawatan gigi dan mulut secara gratis, yaitu:

1. Pembersihan Karang Gigi
2. Penambalan Sederhana
3. Pencabutan Sederhana Gigi Permanen (tidak termasuk pencabutan gigi bungsu
4. Fissure Sealant (perawatan pada ceruk gigi geraham)
5. Topical Aplikasi Flouride
6. Pencabutan Gigi Susu

Kemudian, pendaftaran akan dibuka mulai pukul 08.00 hingga 16.00 WITA setiap hari pelaksanaan. Calon pasien hanya diperkenankan memilih satu jenis layanan perawatan. Kegiatan ini memiliki kuota terbatas sebanyak 250 pasien per hari dengan rincian:

• Pembersihan Karang Gigi: 100 pasien/hari
• Penambalan Sederhana: 40 pasien/hari
• Pencabutan Sederhana Gigi Permanen: 40 pasien/hari
• Fissure Sealant: 20 pasien/hari
• Topical Aplikasi Flouride: 30 pasien/hari
• Pencabutan Gigi Susu: 20 pasien/hari

“Jadi target kita 750 layanan dalam 3 hari kedepan,” jelasnya. (tri)

Link, Banjarmasin – Peringatan Hari Ibu (PHI) ke 96 2024 Provinsi Kalimantan Selatan, turun dihadiri Gubernur Kalsel H.Muhidin diwakili Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan SDM Hj Husnul Hatimah, Senin (16/12/2024) di Aula Mahligai Pancasila Banjarmasin.

Turut hadir, Ketua Gatriwara Kalsel, Farida Supian HK, Kepala Dinas Kominfo Kalsel Muhammad Muslim, dan sejumlah ketua organisasi kewanitaan, pengurus TP PKK tingkat provinsi dan kabupaten/kota, serta tokoh wanita lainnya.

H Muhidin dalam sambutannya yang disampaikan Husnul Hatimah, menyampaikan ucapan selamat hari ibu kepada seluruh perempuan di Kalsel dan apresiasi setinggi-tingginya atas berkontribusi aktif merek dalam menggerakkan pembangunan sejak dulu hingga kini.

Dari krisis moneter tahun 1998 hingga masa pandemi covid-19 yang dimulai 2020, para perempuan menunjukkan kekuatannya.

Perempuan tampil di garda terdepan perlawanan, dengan menjalankan perannya sebagai tenaga kesehatan, pelaku usaha, pekerja, seniman, pelajar, hingga ibu rumah tangga yang memastikan anggota keluarganya tetap sehat.

Dari ratusan ribu pelaku UMKM yang tersebar di Kalsel juga, sebagian dikelola kaum perempuan. Mereka hadir sebagai kelompok pengrajin hingga tingkatan manajerial.

Tak bisa dipungkiri, perempuan merupakan agen penggerak pembangunan dan roda perekonomian, bukan hanya penerima manfaat itu sendiri.

Pemberdayaan perempuan tidak hanya terlihat di bidang ekonomi, juga secara sosial dan budaya. Banyak perempuan banua aktif di tatanan pemerintahan, dan mengambil peran dalam pengambilan keputusan penting. Hal ini harus didukung dan apresiasi, agar semakin banyak perempuan yang berani menyampaikan aspirasi, gagasan, dan ide-idenya.

Disebutkan juga, momentum hari ibu merupakan kesempatan ideal untuk menggaungkan kesetaraan gender dan peningkatan perlindungan terhadap hak perempuan.

Kaum perempuan ujar H Muhidin, masih belum sepenuhnya lepas dari isu-isu kekerasan. Selain kekerasan yang bersifat fisik, perempuan juga rentan terhadap kekerasan verbal dan diskriminasi.

Permasalahan itu bukan hanya menjadi tanggung jawab kelompok tertentu, tapi seluruh aspek bangsa yaitu pemerintah, aparat hukum, lembaga/komunitas pemberdayaan perempuan, pemuka agama, akademisi, media, dan masyarakat.

Oleh karena itu, H Muhidin mengimbau peningkatan kesadaran dari seluruh pihak, termasuk dukungan solidaritas antar wanita untuk mewujudkan ekosistem lingkungan yang ramah bagi wanita untuk berkiprah dan berkarya demi kemajuan bangsa.

Sementara itu, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Provinsi Kalsel, Sri Mawarni dalam laporannya menyebutkan, puncak PHI ini dirangkai dengan penyerahan penghargaan Desa/Kelurahan Peningkatan Kualitas Keluarga tahun 2024 dari Gubernur H Muhidin dan Ketua TP PKK Kalsel Hj Fathul Jannah Muhidin dan penghargaan untuk sekolah dan Puskesmas.

Penghargaan Desa/Kelurahan Peningkatan Kualitas Keluarga tahun 2024 kategori utama 1-8 adalah Desa Sukaramai (Tapin), selanjutnya Desa Hilir Banua (HST), Desa Pondok Labu (Kotabaru), Kelurahan Tanjung Pagar (Banjarmasin), Desa Sungai Raya Selatan (HSS), dan Kelurahan Kunyit (Tanah Laut), Kelurahan Pemurus (Banjar), Desa Papuyuan (Balangan).

Pada kategori madya diberikan kepada Kelurahan Cempaka (Banjarbaru) Kelurahan Kamayahan (HSU), Kelurahan Baringin (Batola), dan Kelurahan Danau Indah (Tanah Bumbu).

Diserahkan juga penghargaan dari Kementerian PPPA RI kepada SMA 1 Banjarbaru yang telah terstandarisasi satuan pendidikan ramah anak, kemudian untuk Puskesmas Kambat Utara (JST) yang telah terstandarisasi pelayanan ramah anak.

Kemudian, peserta juga diberikan pencerahan rohani atau tausiah oleh Ustadzah Syarifah Firdaus BSA, Pimpinan Majelis Taklim Muslimah Albatul Banjarmasin. (tri)

Link, Banjarmasin – Pemerintah Provinsi Kalsel melalui Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) melaksanakan Rapat Koordinasi Peningkatan Kualitas Administrasi Kependudukan se-Kalsel sekaligus Penganugerahan Dukcapil Kalsel Award 2024 kepada Disdukcapil Kabupaten/Kota se Kalsel, Selasa (17/12/2024) di Banjarmasin.

Rakor dihadiri dan dibuka oleh Gubernur Kalsel H Muhidin melalui Staf Ahli Bidang Pemerintahan Politik dan Hukum Adi Santoso sekaligus menyampaikan sambutannya di hadapan peserta rakor.

Gubernur H. Muhidin melalui Adi Santoso juga menyerahkan piagam penghargaan Peningkatan Kualitas Pelayanan Administrasi Kependudukan melalui Inovasi kepada Disdukcapil di 13 kabupaten /kota.

Kemudian, piagam penghargaan atas pencapaian kinerja pelaksanaan administrasi kependudukan terbaik tahun 2024 kepada 5 (lima) kepala daerah di Kalsel yakni Bupati Tabalong, Walikota Banjarbaru, Bupati Tanah Laut, Bupati Tanah Bumbu, dan Bupati Banjar.

Dalam sambutan tertulisnya, Gubernur H Muhidin menyampaikan terima kasih kepada disdukcapil dan seluruh jajaran, tingkat provinsi dan kabupaten/kota, yang terus meningkatkan kinerja pendataan penduduk. Diharapkan data kependudukan dan pencatatan sipil ini semakin baik dan semakin tertib, yang disertai dengan peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Diingatkan Gubernur, saat ini dihadapkan dengan bonus demografi yang cukup potensial bagi modal pembangunan. Untuk itu, peran Disdukcapil dalam melakukan pemetaan penduduk, akan berpengaruh pada upaya intervensi pembangunan di berbagai sektor pemerintahan.

Pencatatan administrasi kependudukan yang tepat dan baik, memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap status pribadi dan hukum atas berbagai peristiwa yang terjadi pada penduduk, dimulai saat kelahiran sampai pada kematian.

Muhidin juga menyampaikan, Dukcapil memang bukan pelayanan dasar, tetapi menjadi dasar bagi semua pelayanan, karena setiap pelayanan harus didukung dengan data kependudukan yang akurat. Peran fundamental Dukcapil, diperkuat dengan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 39 tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia dan Perpres Nomor 62 tahun 2019 tentang Stranas percepatan adminduk untuk pengembangan statistik hayati.

Kedua aturan perundang-undangan tersebut, telah mengamanatkan fungsi Nomor Induk Kependudukan (NIK), sebagai dasar dari seluruh pelayanan publik. Informasi perkembangan kependudukan merupakan informasi strategis dan sangat diperlukan dalam perencanaan, kebijakan serta evaluasi pembangunan.

Pembangunan yang berwawasan kependudukan adalah pembangunan yang diselaraskan dengan potensi dan kondisi penduduk yang ada di suatu wilayah.

Oleh sebab itu ketersediaan data kependudukan di semua tingkat administrasi pemerintahan menjadi faktor kunci keberhasilan program- program pembangunan.

“Penguatan database kependudukan sangatlah penting. Semua penduduk harus terdata dalam data base. Anak- anak harus diberikan akta kelahiran dan KIA, setelah dewasa diberikan KTP-elektronik, apabila menikah diberikan akta pernikahan, dan apabila meninggal diterbitkan akta kematiannya,” sampai Gubernur.

Lebih lanjut, jelas Gubernur dengan tertib administrasi, tentunya akan mendukung proses pembangunan Indonesia secara keseluruhan. Karena itu, diharapkan seluruh jajaran Disdukcapil se Kalsel benar-benar serius dalam menjalankan peran dan fungsinya.

Sementara itu, Plt Disdukcapil Provinsi Kalsel Dr Ir Galuh Tantri Narindra ST MT menyebutkan, tahun ini Provinsi Kalsel dianugerahi Dukcapil Award Prima 2024 yang diserahkan di Lombok NTB oleh Kemendagri beberapa waktu lalu.

Prestasi ini ujarnya bukan hasil dari Provinsi Kalsel sendiri, namun ini bentuk sinergi dan kerja keras kerjasama antara dukcapil kabupaten kota se Kalsel.

“Segala capaian kinerja dari provinsi itu adalah akumulasi dari capaian kinerja dari kabupaten kota ke Provinsi Kalimantan Selatan,” ujarnya.

Diakuinya masih banyak permasalahan terkait layanan admin adminduk di Kalsel, sehingga Pemprov Kalsel ingin memberikan apresiasi kepada jajaran disdukcapil kabupaten/kota se Kalsel, sehingga lebih termotivasi lagi untuk melaksanakan pekerjaan dan memberikan layanan terbaik kepada masyarakat. (tri)