Beranda blog Halaman 421

Core Values BerAKHLAK Mewujudkan ASN Yang Profesional 

Penulis
wahyu
-
0

Link, Banjarbaru – Aparatur Sipil Negara (ASN) memiliki peran strategis dalam pembangunan bangsa, khususnya memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, dengan harapan memiliki nilai-nilai dasar yang menjadi panduan sikap, perilaku dan kinerjanya.

Hal tersebut disampaikan Wakil Bupati Banjar Habib Idrus Al Habsyi saat membuka Sosialisasi Core Values ASN BerAKHLAK (Berorientasi,Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif dan Kolaboratif) bagi Pejabat Administrator dan Pengawas lingkup Pemkab Banjar, di Hotel Fave, Banjarbaru Kamis (12/12/2024) pagi.

Habib Idrus mengatakan, pemerintah telah menetapkan Core Values yaitu BerAKHLAK untuk mewujudkan ASN yang profesional, berintegritas dan mampu menghadapi tantangan di era modern.

“Core Values BerAKHLAK tidak hanya menjadi slogan semata tetapi harus diterapkan dalam setiap pekerjaan kita sehari-hari di seluruh lapisan birokrasi di Kabupaten Banjar,” katanya.

Habib Idrus berharap seluruh peserta dapat mengikuti kegiatan ini dengan baik, semangat dan kesungguhan. Apa yang dipelajari membawa manfaat yang besar dan terpenting dapat diimplementasikan dalam setiap tugas dan tanggungjawab.

“Sebagai bagian dari Pemkab Banjar memiliki tanggung jawab untuk memastikan nilai-nilai BerAKHLAK dapat tercermin dalam kinerja dan memberikan pelayanan yang lebih baik lagi kepada masyarakat,” harapnya.

Kepala BKPSDM Kabupaten Banjar Erny Wahdini menambahkan, sesuai dengan amanat UU ASN Nomor 20 tahun 2023 bahwa ASN harus berorientasi pada pelayanan dan cepat beradaptasi dengan perubahan di masyarakat

“Fungsi ASN sebagai pelayan dan pelaksana kebijakan publik serta perekat dan pemersatu bangsa dengan tujuan lebih menginternalisasikan sikap dan perilaku sehari-hari ASN,” jelasnya.

Erny berharap Core Values ASN BerAKHLAK di Kabupaten Banjar menjadi karakter, tidak hanya berkinerja baik tapi juga berperilaku baik sehingga target-target pembangunan dalam berbagai program yang dilaksanakan oleh SKPD bisa mencapai target yang ditetapkan atau melampauinya.

Peserta sosialisasi ini terdiri dari pejabat administrator (Eselon III) dan pengawas (Eselon IV) dari SKPD dan kecamatan, menghadirkan narasumber dari ESQ Wilayah Provinsi Kalselteng. (wahyu)

Satpol-PP Jaring Penjual Anakan Ikan Ilegal

Penulis
wahyu
-
0
rajia anakan ikan
Satpol-PP bersama Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Banjar saat menindak para pelaku penjual anakan ikan alam di kawasan Pasar Martapura.

Link, Martapura – Ini peringatan bagi para penjual anakan ikan, agar tidak menjualbelikan anakan ikan berbagai jenis ikan alam. Karena Satpol-PP bersama  Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Banjar akan menindak para pelakunya.

“Untuk saat ini sesuai permintaan Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Banjar, tindakan yang kami laksanakan masih berupa pendampingan pelaksanaan pengawasan / pembinaan terhadap penjualan ikan pepuyu, gabus dan toman yang masih kecil-kecil,” jelas Plt Kasatpol-PP melalui Kepala Bidang Penegakan Produk Hukum Daerah Agus Hariyanto,SH,MH, melalui pers rilis yang diterima Linkalimantan.com, Rabu, 12/11-2024.

Dijelaskannya, kegiatan tersebut sesuai dengan Perda Kabupaten Banjar Nomor 7 Tahun 2005 tentang Pengawasan dan Perlindungan Sumber Daya Ikan

“Satpol PP  bersama Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan dan PD. Pasar Bauntung Batuah telah melaksanakan pengawasan dan pembinaan di kawasan Pusat Perbelanjaan Sekumpul, Pasar Induk Martapura. Dari giat itu ditemukan 4 pelanggar yang menjual ikan-ikan berukuran sangat kecil,” jelasnya.

Pada saat kegiatan berlangsung di Pasar Martapura, Kepala Seksi Pengawasan Sumber Daya Perikanan mendapat laporan via telepon bahwa ada warga yang menangkap dan menjual anakan ikan di wilayah Kecamatan Martapura Timur. Berdasarkan informasi tersebut petugas bergeser ke lokasi yang dimaksud.

Selain giat di pasar, bersama Binmas Polsek Martapura Timur petugas juga mendapati 3 orang pelanggar di Desa Mekar Kecamatan Martapura Timur. Dalam pengawasan dan pembinaan yang dilaksanakan ini adalah anakan ikan papuyu, haruan/gabus dan toman.

“Pada kesempatan ini, kami menghimbau kepada masyarakat agar tidak lagi menangkap dan menjual anakan ikan. Hal ini sangat penting, agar bibit ikan dan populasi nya tidak punah,” ungkapnya. (wahyu/BBAM)

Raih Opini Tertinggi, Pemkab Banjar Terima Penghargaan Dari Ombudsman RI 

Penulis
wahyu
-
0

Link, Banjarmasin – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Banjar raih penghargaan dari Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Kalimantan Selatan, terkait Penilaian Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik tahun 2024, dengan perolehan nilai 94,18 (zona hijau) dan meraih opini tertinggi.

Penghargaan tersebut diterima langsung Wakil Bupati Banjar Habib Idrus Al Habsyi dari Plt Gubernur Kalsel Muhidin pada acara penganugerahan hasil penilaian kepatuhan penyelenggara pelayanan publik kepada Pemerintah Daerah, Kepolisian Resort dan Kantor Pertanahan di Provinsi Kalimantan Selatan, di Hotel Swiss Bell, Banjarmasin, Rabu (11/12/2024) pagi.

Capaian yang diraih Pemkab Banjar tersebut merupakan raihan yang membanggakan karena terjadi peningkatan dari 2023 dengan nilai 90,96.

Kepala Perwakilan Ombudsman RI Kalsel Hadi Rahman menerangkan, tujuan dari penganugerahan ini adalah untuk memberikan informasi mengenai hasil penilaian kepatuhan penyelenggaraan publik, memberikan apresiasi kepada penyelenggara yang mencapai tingkat kepatuhan tertinggi serta mendorong peningkatan kualitas pelayanan dan pengawasan untuk mencegah maladministrasi.

“Penganugerahan ini sebagai bentuk apresiasi Ombudsman RI kepada instansi yang berhasil memenuhi penilaian kepatuhan penyelenggaraan pelayanan publik terhadap pelaksanaan UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik,” jelasnya.

Sementara itu Kabag Organisasi Setda Santi Nurlaela mengatakan, dari 83 lokus di Kalsel yang dinilai Ombudsman, Kabupaten Banjar melalui Disdukcapil berada di peringkat 2 dan DPMPTSP berada di peringkat 10.

“Alhamdulillah dari 5 yang menjadi lokus di Kabupaten Banjar, dua instansi yang masuk top ten. Dalam peningkatan kualitas pelayanan, kedepannya kita juga akan terus melakukan penguatan di masing-masing penyelenggara pelayanan publik baik di perangkat daerah maupun unit pelayanan teknis,” tutupnya. (wahyu)

Masuk 10 Nasional, Muhidin Komitmen Tingkatkan Pelayanan Publik

Penulis
tri
-
0

Link, Banjarmasin – Plt Gubernur Kalsel H Muhidin menghadiri penganugerahan predikat kepatuhan penyelenggaraan pelayanan publik pada pemerintah daerah, kepolisian resor, dan kantor pelayanan di Provinsi Kalsel Tahun 2024 yang diselenggarakan Kantor Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Kalsel, Rabu (11/12/2024) di Banjarmasin.

Pada kesempatan itu, diumumkan hasil penilaian terhadap Pemprov Kalsel untuk tingkat kepatuhan pelayanan publik yang berada di zona hijau dengan nilai 94,48. Nilai ini pula menjadikan Provinsi Kalsel masuk 10 nasional (the best ten) di tahun 2024.

H. Muhidin pun meminta para kepala SKPD dan jajaran lingkup Pemprov Kalsel diminta untuk bekerja lebih optimal.

“Jangan ada lagi orang yang minta permohonan izin itu dipersulit. Di Masa kepemimpinan saya, izin-izin harus dipermudah,” tegas H Muhidin.

Pada kesempatan itu, H. Muhidin juga menyampaikan terima kasih kepada Kanwil Perwakilan Ombudsman RI atas penilaian ini terhadap Pemprov dan pihak lainnya di Kalsel.

Namun, Gubernur Kalsel terpilih Pilkada 2024 ini tetap dengan lapang dada, menerima segala arahan dan masukan untuk perbaikan pelayanan kedepannya sehingga bisa lebih meningkatkan mutu pelayanan di berbagai sektor.

Pemprov Kalsel lanjut H Muhidin, berkomitmen untuk terus meningkatkan pelayanan publik dan mendukung setiap upaya menciptakan pelayanan publik yang lebih baik.

“Saya menyampaikan apresiasi kepada jajaran Pemda, polri, dan seluruh ASN yang telah berdedikasi dalam masalah ini,” ujarnya.

Tak lupa, H. Muhidin menyampaikan harapan, anugerah yang diterima ini memberikan motivasi semua penerima untuk terus meningkatkan pelayan publik.

“Mari kita Bekerja Bersama, Merangkul Bersama untuk Kalsel yang lebih baik,” ajak H Muhidin.

Pada kesempatan itu, Kepala Perwakilan Ombudsman Provinsi Kalsel, Hadi Rahman mengatakan, penganugerahan ini selain penilaian, diharapkan juga berdampak secara kualitatif dan dirasakan masyarakat.

Beberapa catatan penting yang disampaikan Rahman, selain Pemprov Kalsel yang masuk 10 nasional di tahun ini, Kabupaten Hulu Sungai Selatan (HSS) menjadi Pemda pertama lokus Pemda dalam dua tahun berturut-turut, dan terjadi kenaikan nilai tertinggi di Pemkab Kotabaru.

Resume yang didapat juga, Kantor Pertanahan Kabupaten Tanah Laut mendapat nilai tertinggi yakni 9,57 dari 135 lokus yang dinilai. Sementara, seluruh jajaran Polres di Kalsel mendatang nilai di atas poin 90.

Hasil baik ini ujar Rahman, bukan hasil cepat yang bisa didapat, tapi melalui proses panjang dan banyak tenaga, ditambah peran kepala daerah dan unsur terkait lainnya.

“Penilaian ini juga tantangan bagi kita karena ekspektasi masyarakat begitu tinggi atas pelayanan publik yang disediakan,” ujarnya.

Penyerahan piagam penghargaan untuk 10 Pemerintah Kabupaten/Kota nilai tertinggi dilakukan Plt Gubernur H Muhidin didampingi Kepala Biro Perekonomian Setdaprov Kalsel Galuh Tantri Narindra dan Kepala Kanwil Ombudsman Provinsi Kalsel.

Sedangkan piagam untuk 10 Polres dan 10 Kantor Pertanahan dengan nilai tertinggi, dilakukan Kepala Ombudsman didampingi H Muhidin. (tri)

Prabowo: Polri Garda Terdepan Menjaga Keamanan Masyarakat

Penulis
safar
-
0
peran penting Polri sebagai garda terdepan dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat,
Presiden Prabowo Subianto menghadiri pembukaan Apel Kepala Satuan Wilayah (Kasatwil) Polri Tahun 2024 di Akpol Semarang, pada Rabu, 11 Desember 2024. Foto: BPMI Setpres/Muchlis Jr

Link, Semarang – Presiden Prabowo Subiyanto, menyoroti peran penting Polri sebagai garda terdepan dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, terutama di tengah tantangan global dan domestik yang semakin kompleks.

Hal itu dikatakannya saat memberikan arahan strategis kepada jajaran Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri). Presiden Prabowo menekankan pentingnya semangat, profesionalisme, dan pengabdian Polri kepada masyarakat.

“Kita berharap polisi semakin semangat, semakin profesional, semakin disiplin, semakin berbakti kepada bangsa dan rakyat. ,” ujar Presiden Prabowo kepada awak media usai menghadiri pembukaan Apel Kepala Satuan Wilayah (Kasatwil) Polri Tahun 2024 di Akademi Kepolisian (Akpol), Kota Semarang, pada Rabu, 11 Desember 2024.

Presiden Prabowo menyampaikan ucapan terima kasih atas undangan yang diberikan oleh Kapolri dan seluruh jajarannya. Presiden Prabowo juga mengapresiasi kinerja jajaran Polri di seluruh Indonesia, utamanya soal peran penting Polri sebagai garda terdepan dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat.

“Tentunya merupakan kehormatan, kesempatan bagi saya untuk bertatap muka dengan seluruh unsur pimpinan republik ini. Saya mengucapkan terima kasih kepada saudara-saudara sekalian, Kapolri dan seluruh jajaran yang telah bertugas dengan sangat baik,” ujar Presiden Prabowo.

Acara apel ini merupakan momen tahunan yang mempertemukan para pimpinan wilayah Polri untuk menyusun strategi keamanan, mengevaluasi kinerja, dan memastikan sinergi yang lebih kuat dalam pelayanan publik. Kehadiran Presiden Prabowo dalam kegiatan tersebut menegaskan dukungannya terhadap transformasi Polri menuju institusi yang semakin modern, tangguh, dan terpercaya.

Diharapkan, arahan Presiden Prabowo ini dapat menjadi motivasi bagi seluruh anggota Polri untuk terus meningkatkan dedikasi dan kinerjanya dalam melayani masyarakat dan menjaga stabilitas nasional. (spy)

Dugaan Perjadin Fiktif DPRD Banjar Hoax?

Penulis
zai
-
0
perjadin fiktif
Irwan Bora Pastikan Pemberitaan Kasus Dugaan Perjadin Fiktif DPRD Kabupaten Banjar Hoax

Link, Martapura – Pimpinan DPRD Banjar tegaskan khabar adanya dugaan Perjalanan Dinas (Perjadin fiktif) yang dilakukan oknum anggota DPRD Kabupaten Banjar merupakan kabar bohong (hoax).

Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Banjar Irwan Bora juga mengungkapkan, bahwa anggota DPRD Kabupaten Banjar menyikapi biasa-biasa saja terkait adanya pemberitaan dugaan perjalanan dinas fiktif melalui jalur darat tersebut.

“Karena kegiatan Perjadin kita semua sudah sesuai dengan prosedur. Tidak ada yang fiktif seperti diberitakan sejumlah media, bahwa Perjadin selama tiga hari hanya dilaksanakan dalam satu hari saja,” katanya.

Irwan Bora juga memastikan bahwa tidak ada anggota dewan yang tidak mengikuti perjalanan dinas jalur darat menitipkan Surat Perintah Perjalanan Dinas.

“Itu semua hoax… Dan itu tidak benar. Saya sebagai Koordinator Komisi II dan Komisi III DPRD Kabupaten Banjar tidak pernah menemukan kawan-kawan yang melakukan perjalanan dinas fiktif yang merugikan uang negara. Karena itu merupakan tindak yang tidak benar,” tegas Irwan Bora.

Tak itu, ia juga memastikan, jika ditemukan ada anggota dewan yang melakukan Perjadin fiktif, dirinya tidak akan ragu-ragu melaporkan kasus tersebut ke Aparat Penegak Hukum (APH).

Ditanya apakah kasus dugaan Perjadin fiktif jalur darat yang ramai diberitakan sejumlah media tejadi pada November 2024, mengingat pada 21 – 23 November empat komisi DPRD, baik Komisi I, II, III, dan Komisi IV melakukan Perjadin ke Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng)?

Irwan Bora dengan tegas membantahnya. “Pokoknya dipemberitaan tidak menyebutkan pada November, hanya menyebutkan dugaan Perjadin darat itu fiktif,” pungkasnya. (zainuddin/BBAM)

Hadir Secara Daring, Muhidin Simak Arahan Presiden Dalam Penyerahan DIPA dan TKD

Penulis
tri
-
0

Link, Tapin – Plt Gubernur Kalimantan Selatan, H Muhidin menyimak arahan Presiden Prabowo saat mengikuti penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan buku alokasi Transfer ke Daerah (TKD) Tahun 2025 secara daring.

DIPA dan TKD Tahun Anggaran 2025 ini diserahkan langsung oleh Presiden RI Prabowo Subianto, di Istana Negara, Jakarta, Selasa (10/12).

H. Muhidin dalam daring itu didampingi Syafriadi, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Selatan dan Subhan Nor Yaumil, Kepala Bapenda Provinsi Kalsel.

Pun H. Muhidin mengikuti secara daring, Sekdaprov Kalsel Roy Rizali Anwar juga turut hadir langsung di Istana Negara bersama kepala daerah se-Indonesia.

Plt. Gubernur Kalsel H. Muhidin tampak seksama menyimak dan mendengarkan arahan Presiden Prabowo Subianto.

Dalam arahannya, Presiden Prabowo mengatakan penyerahan ini merupakan momen penting dalam pemerintahan, karena DIPA dan TKD ini merupakan simbol pelaksanaan APBN 2025.

“Setelah hampir dua bulan Kabinet Merah Putih menjabat, hari ini kita memasuki tahap penting dalam pemerintahan kita, yaitu acara penyerahan DIPA dan TKD tahun anggaran 2025. Hal ini merupakan simbol dimulainya pelaksanaan APBN 2025,”.

Prabowo juga meminta agar penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2025 dilaksanakan secara fokus dan efisien dengan mengurangi pemborosan terhadap kegiatan yang tidak perlu.

“Kita harus jamin setiap rupiah sampai ke rakyat yang memerlukan. Kita tidak boleh lagi toleransi terhadap kebocoran pengeluaran yang boros, hal-hal yang tidak langsung mengatasi kesulitan rakyat,” kata Prabowo.

“Kurangi yang bersifat terlalu banyak kajian, seminar, dan sebagainya. Dan sekarang saatnya adalah mengatasi masalah secara langsung,” tutur Prabowo.

Lebih lanjut Prabowo menjelaskan, pemerintahannya bertekad untuk melaksanakan pembangunan nasional dalam rangka melanjutkan transformasi bangsa menuju Indonesia Maju dan makmur.

APBN tahun depan, kata Prabowo, dirancang untuk menjaga stabilitas, inklusivitas, keberlanjutan, dengan kehati-hatian.

Sementara itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani sebelumnya menyebutkan anggaran belanja negara tahun 2025 mencapai 3.621,3 triliun rupiah, di mana angka ini meningkat 8,9 persen dibanding APBN 2024.

Sri Mulyani menyatakan belanja pemerintah pusat mencapai 2.701,4 triliun rupiah dan ditujukan untuk mendorong program prioritas pemerintah di bidang pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial, ketahanan pangan dan energi, serta perumahan.

Pada kegiatan ini, Presiden RI Prabowo Subianto hadir didampingi Wapres Gibran Rakabuming Raka, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani, serta Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Pandjaitan, juga menteri Kabinet Merah Putih dan sejumlah perwakilan kepala daerah.

Usai daring, Kepala Kanwil DJPB Kalsel Sjafriadi menyebutkan, untuk Kalsel tahun 2025 mendapatkan pagu Transfer ke Daerah (TKD) sebesar sebanyak 27,89 triliun. (tri)

Lagi, DPRD Banjar Digoyang Dugaan Perjadin Fiktif

Penulis
safar
-
0
Ketua DPC Gerindai sayangkan DPRD Banjar kembali digoyang perjadin fiktif
Ketua DPC Gerindai sayangkan DPRD Banjar, HM Rofiqi, menyangkan DPRD Banjar kembali digoyang perjadin fiktif

Link, Martapura –  DPRD Kabupaten Banjar kembali digoyang dugaan perjalanan dinas (perjadin) fiktif. Kali ini dikhabarkan ada oknum anggota DPRD Banjar yang diduga melakukan perjadin fiktif ke Kalteng dengan pola perjalanan sehari ke Kalimantan Tengah.

“Ya sudah menjadi atensi kami agar dugaan Perjadin fiktif dan pola Perjadin sehari ke Kalteng tersebut. Kami masih mengumpulkan data dan juga siap menggelar aksi agar kasusnya dibongkar oleh aparat penegak hukum,” tegas H Akhmad Husaini, aktivis anti korupsi dari KAKI Kalsel, Rabu (11/11/2024).

Usai—demikian aktivis ini akrab disapa—sangat menyayangkan permasalah dugaan perjadin fiktif kembali terulang di lingkungan DPRD Banjar.

“Belum lepas dari ingatan, kasus-kasuh perjadin di DPRD Banjar itu selalu berulang. Ada Perjadin I, II dan III. Itu saja belum jelas, sekarang muncul lagi persoalan serupa. Kalau memang benar adanya, kami minta aparat hukum tegas dalam penegakkannya,” ujarnya.

Berdasarkan hasil penelusuran, DPRD Kabupaten banjar digoyang perjadin fiktif yang diduga dilakukan oleh oknum anggota DPRD Kabupaten Banjar dengan modus tidak ikut berangkat perjalanan dinas, namun menitipkan SPPD kepada yang berangkat.

Pola Perjadin sehari ke Kalteng oknum anggota DPRD Kabupaten Banjar ke Kalimantan Tengah (Kalteng) mencuat ke permukaan sejak Ketua DPC Partai Gerindra Muhammad Rofiqi berkomentar.

“Karena itu saya mengingatkan agar anggota DPRD dari Fraksi Gerindra tidak melakukan Perjadin ke Kalimantan Tengah dengan pola hanya satu hari, tetapi dihitung 3 hari,” beber Rofiqi, Jumat (6/12/2024).

Kalau itu yang terjadi, tegas H Muhammad Rofiqi, maka jangan salahkan dirinya, kalau ia laporkan ke KPK

“Kalau Perjadin ke Kalteng dengan pola satu hari, maka saya sendiri yang akan melaporkannya ke KPK,” tegas H Muhammad Rofiqi yang juga anggota Komisi III DPR RI ini. (spy)

Disambut Warga, Muhidin Beserta Istri Bagikan 59 Ribu Wadai 

Penulis
tri
-
0

Link, Tapin – Disambut ceria dan antusias oleh warga, Plt. Gubernur Kalsel, H. Muhidin menyambangi Expo Tapin dalam rangka Harjad Kabupaten Tapin ke-59 di halaman Siring Rantau Baru, kawasan Pendopo Galuh Bastari, pada Selasa (10/12) siang.

Kedatangan H. Muhidin dan istri Hj. Fathul Jannah membuat warga yang sejak pagi menanti mendekat untuk bersalaman.

Memasuki stand expo yang menyajikan 59 jenis wadai dengan total 59.000 kue/wadai, H. Muhidin dan Hj. Fathul Jannah secara bergantian membagikan kue-kue kepada warga.

Kue-kue yang dibagikan diantaranya bingka, bingka barandam, kararaban, kikicak, bulungan hayam, kelalapon, cingkarok batu, wajik, apam, untuk-untuk, sarimuka, wadai balapis, cincin, cucur, lamang, gagatas, gaguduh dan sebagainya.

Sepanjang tenda yang menyiapkan aneka wadai, sepanjang itu pula H. Muhidin dan Hj. Fathul Jannah dengan sabar membagikan kepada warga.

Selepas membagikan wadai, H. Muhidin meresmikan Expo Tapin 2024 dengan pemotongan pita didampingi istri Hj. Fathul Jannah, Pj. Bupati Tapin dan Wakapolda Kalsel.

Expo Tapin 2024 Kegiatan yang digelar sejak 10-18 Desember 2024 untuk memeriahkan di Bumi Ruhuy Rahayu. Warga telah memadati di kawasan Siring Tapin tersebut.

“Kita hari ini memperingati Harjad Kabupaten Tapin ke-59. Alhamdulillah, kegiatan ini sangat meriah yang dihadiri oleh unsur pemerintah dan masyarakat sekitar,” kata H. Muhidin.

H. Muhidin pun menyempatkan mengunjungi berbagai stand Expo Tapin 2024. Diantaranya stand TP PKK Kabupaten Tapin, kemudian mengisi tanda kehadiran.

“Alhamdulilah. Kabupaten Tapin semaju maju dan berkembang. Pembangunan terus meningkat dan akan terus kita tingkatkan seperti infrastruktur,” ungkap H. Muhidin. (tri)

Pendidikan dan Kesehatan Jadi Prioritas Utama APBN 2025

Penulis
safar
-
0
pendidikan dan kesehatan
Presiden Prabowo Subianto menghadiri acara penyerahan secara digital Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Buku Alokasi Transfer ke Daerah (TKD) Tahun Anggaran 2025, serta peluncuran Katalog Elektronik versi 6.0, yang digelar di Istana Negara, Jakarta, pada Selasa, 10 Desember 2024. Foto: BPMI Setpres/Muchlis Jr

Link, Jakarta – Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah untuk menjadikan pendidikan dan kesehatan sebagai prioritas utama dalam alokasi anggaran tahun 2025. Hal tersebut disampaikan Presiden dalam sambutannya pada acara Penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Buku Alokasi Transfer ke Daerah (TKD) secara digital, serta peluncuran Katalog Elektronik versi 6.0, di Istana Negara, Jakarta, pada Selasa, 10 Desember 2024.

“Indonesia alokasi terbesar adalah pendidikan. Demikian kita menempatkan pendidikan sebagai prioritas dan kita yakin melalui pendidikan dan pelayanan kesehatan inilah jalan keluar sesungguhnya dari kemiskinan,” tegasnya.

Lebih lanjut, diungkapkannya bahwa perlindungan sosial, bantuan sosial, dan subsidi akan menjadi langkah-langkah menuju kebangkitan ekonomi melalui hilirisasi. Namun, menurut Prabowo, pendidikan dan kesehatan tetap akan menjadi pilar utama untuk terhindar dari kemiskinan.

“Makan bergizi juga hal yang strategis. Kita selamatkan anak-anak kita, tapi dengan itu kita akan memberdayakan ekonomi pedesaan, ekonomi kecamatan, ekonomi kabupaten, ekonomi provinsi. Puluhan triliun akan beredar di daerah-daerah,” tuturnya.

Pada kesempatan tersebut, Prabowo menegaskan pentingnya subsidi dan perlindungan sosial yang tepat sasaran. Presiden Prabowo menyampaikan bahwa saat ini pemerintah tengah merumuskan langkah-langkah untuk memastikan bahwa bantuan sosial dapat dirasakan secara adil dan merata.

“Ternyata fokus kita kepada memerangi kemiskinan dan kelaparan itu menjadi agenda dunia. Jadi waktu saya hadir di G20, itu tema dunia memerangi kemiskinan dan kelaparan. Karena itu subsidi dan perlindungan sosial kita perbaiki agar lebih tepat sasaran dan berkeadilan,” katanya.

Terkait dengan efisiensi penggunaan anggaran, dianggatkan pentingnya prioritas dalam pengajuan anggaran dari daerah maupun Kementerian/Lembaga (K/L). Namundiyakini bahwa dengan strategi yang tepat, pemerintah dapat menjalankan semua prioritas yang direncanakan.

“Tentunya ada prioritas sehingga tidak semua pengajuan dari daerah atau dari K/L bisa kita penuhi tahun ini. Tetapi saya percaya dengan strategi kita, di saat-saat mendatang terdapat kemampuan kita untuk menjalankan semua prioritas yang saudara sudah rencanakan,” tuturnya. (spy)

1...420421422...1,389Halaman 421 dari 1,389