Link, Banjarmasin – Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum, dan Politik, Adi Santoso yang mewakili Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, Roy Rizali Anwar, mengingatkan agar Pilkada berjalan aman dan tidak ada konflik sosial, sebagaimana peristiwa kelam konflik sosial, peristiwa ‘Jumat Kelabu’, tidak pernah lagi terjadi di Banua, Kalsel Babussalam.
“Saya sampaikan sejarah ini sebagai pengalaman dan pelajaran bagi kita bersama, bahwa konflik sosial yang meluas, akan sangat merugikan kehidupan kita,” sebut Adi Santoso saat membuka Rapat Evaluasi, Rencana Aksi Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial Tingkat Kabupaten Kota Periode Pelaporan Target B.04 dan B.08 Tahun 2024 di salah satu hotel di Banjarmasin, Rabu (6/11/2024).
Dijelaskan, konflik sosial ini disebabkan oleh kesalahpahaman sekelompok masyarakat dalam kegiatan kampanye Pemilu Tahun 1997, di mana masyarakat terpancing oleh oknum yang mengganggu pelaksanaan ibadah salat Jumat, yang kemudian dikembangkan sebagai isu keagamaan.
Belajar dari kejadian tersebut, Pemprov Kalsel melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol), Bidang Kewaspadaan Nasional melakukan upaya agar tidak lagi terjadi peristiwa yang menelan banyak korban dan merugikan banyak orang, sehingga menghadapi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak Tahun 2024 ini dapat berjalan dengan aman, damai, dan lancar.
“Kita berharap Pilkada serentak tahun 2024 ini juga tidak ada menimbulkan konflik sosial di kabupaten/kota manapun, apapun peristiwa politik yang mewarnai Pilkada ini, kita tetap cerdas dan bijak dalam menyikapinya, kita redam sedini mungkin, setiap riak atau percikan konflik sosial dalam bentuk apapun,” pesan Adi.
Rapat evaluasi diikuti oleh 80 peserta yang terdiri dari jajaran Bakesbangpol kabupaten/kota se-Kalsel, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (P3AKB) se-Kalsel, dan Bappeda kabupaten/kota se-Kalsel, dan dihadiri oleh Kepala Bakesbangpol Kalsel, Heriansyah.
Pada kesempatan ini pula dilakukan dialog dan diskusi yang menghadirkan narasumber, diantaranya Direktur Ketahanan Ekososbud Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri, Kepala Binda Kalsel, Kepala Bappeda Kalsel, dan Kepala Dinas P3AKB Kalsel.
Adi Santoso juga mengucapkan syukur atas pelaksanaan rapat evaluasi ini sebagai bukti kesungguhan dan perhatian bersama, agar terus mengoptimalkan segala upaya dan sumberdaya untuk menangani konflik sosial di daerah masing-masing, di Kalsel.
“Karena bagaimanapun, konflik sosial itu bisa muncul kapan saja dan tidak terduga, sehingga kewaspadaan terhadap konflik sosial tidak boleh kita abaikan, hal ini memang harus kita tangani secara sistematis dan terencana, karena keberhasilan penanganannya akan berdampak positif bagi kehidupan kita, baik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa maupun bernegara,” tutupnya. (tri)
