Beranda blog Halaman 50

‘Agak Laen: Menyala Pantiku!’ Tembus 4 Juta Penonton dalam 9 Hari

0
‘Agak Laen: Menyala Pantiku!’ Tembus 4 Juta Penonton dalam 9 Hari
Empat pemeran utama dalam film 'Agak Laen: Menyala Pantiku!' (Foto: Instagram/imajinari.id)

Film ‘Agak Laen: Menyala Pantiku!’ berhasil mencatat prestasi luar biasa dengan total penonton mencapai 4.002.528 dalam sembilan hari penayangan. Rumah produksi Imajinari mengumumkan capaian ini melalui akun Instagram resmi mereka dengan rasa bangga dan syukur.

“Mauliate Godang. Ada 4.002.528 pasukan yang hatinya sudah ikut hangat ngeliat kedekatan detektif Indra Jegel dan Koh Acim,” tulis Imajinari dalam akun instagram resmi mereka @imajinari.id , Sabtu (6/12/2025).

Film yang disutradarai Muhadkly Acho ini berhasil menorehkan prestasi sejak awal penayangan, dengan menarik 272.846 penonton di hari pertama. Angka tersebut menunjukkan antusiasme tinggi publik terhadap film bergenre komedi dengan kisah hangat dan menghibur ini.

Berbagai respons positif di media sosial menunjukkan kepuasan masyarakat terhadap film kedua dari grup komika ‘Agak Laen,’ setelah kesuksesan film pertama mereka di 2024. Film pertama Agak Laen bahkan berhasil meraih prestasi sebagai film ketiga dengan jumlah penonton terbanyak di Indonesia.

Film ‘Agak Laen: Menyala Pantiku!’ mengangkat kisah empat detektif yang sering gagal, kini ditugaskan menangkap buronan kasus pembunuhan anak wali kota. Tugas tersebut menguji kemampuan mereka dalam menyamar, sekaligus menghadirkan berbagai rintangan tak terduga yang harus dihadapi.

Selama menjalankan misi, mereka berbaur dengan penghuni lansia yang memiliki kepribadian unik, memunculkan adegan lucu dan situasi tak terduga. Interaksi ini tidak hanya menghibur, tetapi juga menjadi tantangan tambahan bagi keberhasilan misi penyamaran mereka.

Keempat bintang utama, Indra Jegel, Boris Bokir, Oki Rengga, dan Bene Dion, kembali tampil memeriahkan film ini. Film ‘Agak Laen: Menyala Pantiku!’ mulai tayang di seluruh bioskop Indonesia sejak 27 November 2025.

Kemendagri Tegaskan Akses ke Daerah Terdampak Aceh Sudah Pulih, Informasi di Medsos Banyak Kedaluwarsa

0
Kemendagri Tegaskan Akses ke Daerah Terdampak Aceh Sudah Pulih, Informasi di Medsos Banyak Kedaluwarsa
Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan (Adwil) Kementerian Dalam Negeri, Safrizal Zakaria Ali saat ditemui awak media di Banda Aceh, Sabtu (6/12/2025). (Foto Hendra Gunawan/Dit. KPM Kemkomdigi)

Link, Banda Aceh – Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri (Adwil Kemendagri), Safrizal Zakaria Ali, memastikan bahwa akses darat menuju sejumlah daerah terdampak bencana di Aceh kini sudah dapat dilalui. Hal ini disampaikan untuk menjawab beragam informasi di media sosial yang menyebutkan bahwa jalur menuju Aceh Tamiang, Kota Langsa, dan Aceh Timur masih terputus.

“Saya mengabarkan kepada kawan-kawan bahwa jalur darat dari Sumatra Utara ke Tamiang, kemudian menembus ke Kota Langsa dan Aceh Timur sudah terbuka. Akses terbuka,” tegasnya saat memberikan keterangan di Banda Aceh, Sabtu (6/12/2025).

Dengan terbukanya jalur tersebut, bantuan logistik dari Satgas Nasional diarahkan melalui pusat distribusi di Sumatra Utara agar proses pengiriman lebih efektif. “Bantuan untuk Tamiang, Kota Langsa, dan Aceh Timur dilakukan lewat Sumatra Utara. Dari bandara di sana, logistik pusat lebih mudah digeser, hanya tiga sampai empat jam sudah sampai,” ujar Safrizal ZA.

Safrizal menjelaskan bahwa distribusi bantuan kini dilakukan dengan pola dua poros. Pertama, wilayah Aceh bagian timur menggunakan rute Sumatra Utara untuk mengefisienkan waktu tempuh. Kedua, Pos Lanud Sultan Iskandar Muda (SIM) di Aceh Besar memegang peran dalam distribusi ke wilayah tengah dan pegunungan.  “Pos Lanud Sultan Iskandar Muda akan mengambil porsi mendistribusikan di tempat lain, terutama operasi pegunungan — Gayo Lues, Bener Meriah, Gayo Tengah, dan sebagian ke Kota Lhokseumawe serta Aceh Utara,” terangnya.

Menurutnya, wilayah pegunungan saat ini masih mengandalkan kombinasi jalur udara, darat, dan laut, mengingat sebagian akses darat belum sepenuhnya pulih akibat longsor dan luapan banjir.

Safrizal meminta masyarakat lebih cermat menanggapi informasi yang beredar di media sosial. Banyak video yang beredar memperlihatkan akses masih terputus, namun ternyata itu adalah rekaman beberapa hari sebelumnya. “Ini penting saya sampaikan kepada publik karena di medsos muncul video-video yang sudah ketinggalan dua–tiga hari, yang mengatakan masih belum tembus. Hari ini sudah tembus,” tegasnya.

Dirjen Adwil Kemendagri juga menyampaikan bahwa bagi masyarakat yang ingin mencari sanak keluarga di wilayah Aceh Tamiang atau Kota Langsa, perjalanan kini bisa dilakukan melalui jalur Sumatra Utara.

Dengan terbukanya akses timur dan optimalisasi jalur distribusi pusat, Pemerintah berharap seluruh logistik dapat menjangkau daerah-daerah terdampak banjir dan longsor secara merata. Strategi ini berpihak pada percepatan pelayanan publik dan pemulihan darurat, sejalan dengan Asta Cita 4 tentang Pemerataan Pembangunan.

“Mohon dikabarkan kepada masyarakat luas agar informasi yang diterima akurat. Ini semua untuk mempercepat proses pemulihan,” tutup Safrizal.

Dukung Kelancaran Momen 5 Rajab, Revitalisasi PJU Jalan Ahmad Yani Rampung Tepat Waktu

0
Dukung Kelancaran Momen 5 Rajab, Revitalisasi PJU Jalan Ahmad Yani Rampung Tepat Waktu

Link, Martapura – Dilaksanakan pengerjaannya sejak Oktober 2025 lalu. Kegiatan Revitalisasi Penerangan Jalan Umum (PJU) di ruas Jalan Ahmad Yani Batas Kota Km 35,5 menuju depan kawasan Masjid Al-Karomah Km 41 mampu dirampungkan tepat waktu.

Selain dalam rangka mengoptimalkan kembali penerangan, proyek revitalisasi PJU yang dilaksanakan Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup (DPRKPLH) Kabupaten Banjar tersebut juga merupakan salah satu upaya Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Banjar dalam mendukung kelancaran kegiatan Momen 5 Rajab 1447 Hijriah atau Haul ke-21 Syekh Muhammad Zaini bin Abdul Ghani yang masyhur disapa Abah Guru Sekumpul.

“Alhamdulillah pengerjaan revitalisasi PJU di ruas Jalan Ahmad Yani selesai sesuai tanggal berkontrak, yakni pada 3 Desember 2025 dan sudah dilakukan Provisional Hand Over (PHO) dengan catatan ada beberapa item pengerjaan harus disempurnakan,” ujar Kepala Bidang Kawasan Permukiman (Kabid KP) DPRKPLH Kabupaten Banjar, Ali Ilyas pada Jumat (5/12/2025).

Dilaksanakan pengadaannya melalui sistem e-Katalog negosiasi dengan nilai kontrak Rp3,2 Miliar dari total pagu anggaran sebesar Rp3.340.000.000, Ali Ilyas juga menjelaskan beberapa item pengerjaan yang dilaksanakan, dan nilai sudah sangat optimal.

“Untuk jumlah tiang PJU double arm (lengan ganda) 94 unit dengan total 188 bohlam lampu LED 90 Watt, dan 4 unit tiang PJU single arm. Total 192 bohlam lampu LED 90 Watt yang terpasang dengan pencahayaan 155 lumens. Sedangkan jarak antar tiang PJU sekitar 40 meter,” beber Ali Ilyas.

Tak hanya itu, masih dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan momen 5 Rajab. Ali Ilyas juga mengungkapkan melakukan peninjauan kondisi PJU di ruas Jalan Ahmad Yani dari Desa Antasan Senor, Kecamatan Martapura Timur menuju Kecamatan Simpang Empat pada Jumat malam.

“Karena banyak laporan masuk bahwa kondisi PJU di wilayah tersebut banyak yang padam. Malam ini kami melakukan survei ke lokasi dan segera melakukan pemeliharaan. Sedangkan untuk wilayah yang tidak ada jaringan kami dan memiliki kWh tentunya harus melakukan pemasangan baru. Jadi Pekerja Rumah (PR) kita di ruas Jalan Ahmad Yani masih banyak untuk dituntaskan tahun depan,” ucapnya.

Ali Ilyas juga berharap pada tahun depan dapat melakukan revitalisasi PJU di ruas Jalan Ahmad Yani Km17 menuju Pal 6. “Karena dari Pal 6 hingga Pal 900 kondisi PJU Solar Cell tidak berfungsi optimal, dan sering terjadi permasalahan pada baterai. Kedepannya kami berharap dapat diganti dengan PJU konvensional,” katanya.

Ali Ilyas juga mengucapkan rasa terima kasihnya dan apresiasi kepada DPRD Kabupaten Banjar yang telah mensupport kegiatan optimalisasi PJU yang dilaksanakan DPRKPLH Kabupaten Banjar.(zainuddin).

Atasi Permasalahan Sampah, DPRKPLH Kabupaten Banjar Usulan Perda Baru

0
Atasi Permasalahan Sampah, DPRKPLH Kabupaten Banjar Usulan Perda Baru
Sutiyono Kepala Bidang (Kabid) Pengelolaan Sampah dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun DPRKPLH Kabupaten Banjar

Link, Martapura – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Banjar melalui Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup (DPRKPLH) usulan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) baru tentang pengelolaan sampah.

Usulan Raperda baru tersebut dikarenakan Peraturan Daerah (Perda) tentang Pengelolaan Sampah Nomor 4 Tahun 2016 dinilai sudah tak sesuai seiring meningkatnya volume sampah akibat pertumbuhan penduduk, urbanisasi dan peningkatan konsumsi masyarakat.

Usai menghadiri Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi III DPRD. Kepala DPRKPLH Kabupaten Banjar, Akhmad Bayhaqie melalui Sutiyono selaku Kepala Bidang (Kabid) Pengelolaan Sampah dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun DPRKPLH Kabupaten Banjar menjelaskan, pengusulan Raperda baru tersebut sesuai dengan petunjuk Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) RI dan Undang Undang (UU) Nomor 18 Tahun 2008 adalah tentang Pengelolaan Sampah.

“Awalnya kami mengusulkan perubahan, karena banyak Pasal yang harus dilakukan perubahan sehingga diusulkan pencabutan dan mengusulkan Raperda baru. Alhamdulillah Bagian Hukum dan DPRD sangat mendukung, bahkan hari ini sudah menuntaskan pembahasan 27 Pasal,” ucapnya.

Meski baru dilakukan pembahasan. Namun Sutiyono sangat berterima kasih dan mengapresiasi upaya Komisi III DPRD dan Bagian Hukum Sekretariat Daerah (Setda) Kabupaten Banjar yang intens memberikan saran dan masukan dalam pembahasan Raperda baru tentang Pengelolaan Sampah tersebut.

“Karena keterbatasan waktu pembahasan akan diagendakan kembali. RDP hari ini membahas lebih detail terkait Pasal-pasal dalam Raperda tersebut. Komisi III DPRD juga berkomitmen untuk menyelesaikannya pada awal 2026 mendatang,” tuturnya.

Sementara itu, Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Banjar, H Abdul Razak mengatakan, regulasi tentang pengelolaan sampah dengan pola jemput angkut buang sudah tidak sesuai atau tidak selaras dengan kondisi saat ini sehingga diperlukan Peraturan Daerah (Perda) terbaru.

“Sekarang polanya pilah sampah dari sumbernya dan dikelola, residu dikirim ke Tempat Pemrosesan Akhir (TPA). Jadi pada Raperda ini mengubah pola penanganan sampah di Kabupaten Banjar. Sebelumnya polanya hanya angkut buang, karena itu regulasinya harus diubah,” ujarnya pada Kamis (4/12/2025).

Dalam gelaran RDP bersama Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup (DPRKPLH). Politisi Golkar Kabupaten Banjar ini menyebutkan sudah sebanyak 27 Pasal yang dibahas dari total 67 Pasal.

“Sesuai harmonisasi kemarin, terkait sanksi lebih menekankan kepada sanksi administrasi menyesuaikan KUHP yang baru,” tutupnya.(zainuddin).

Padang Panjang Masuki Masa Transisi Pascabencana, Pemulihan Wilayah Berjalan Signifikan

0
Padang Panjang Masuki Masa Transisi Pascabencana, Pemulihan Wilayah Berjalan Signifikan
Wilayah terdampak banjir di Lubuk Minturun, Kota Padang, pada Jumat (5/12/2025). IGID/Noel

Link, Sumbar – Pemerintah Kota (Pemkot) Padang Panjang menyatakan kesiapan memasuki masa transisi tanggap darurat pascabanjir dan longsor yang terjadi beberapa waktu lalu.

Wali Kota Padang Panjang, Hendri Arnis, menyampaikan bahwa kondisi wilayah terdampak mulai menunjukkan perbaikan signifikan seiring berjalannya proses pemulihan.

Ia menjelaskan, pembersihan material lumpur telah dilakukan di sejumlah titik, termasuk akses jalan dan permukiman. “Kita ingin segera bangkit dari bencana ini. Jalan-jalan yang tertutup lumpur sudah dibersihkan dan rumah-rumah terdampak mulai ditangani,” ujarnya saat dihubungi Media Center Penanggulangan Bencana Sumatra Barat, Sabtu (6/12/2025).

Menurutnya, sebagian pengungsi yang sebelumnya menempati lokasi darurat telah dipindahkan ke hunian sementara atau rumah kontrakan. Total sebanyak 129 jiwa telah direlokasi. Bantuan berupa perlengkapan rumah tangga, sembako, serta kebutuhan dasar lain juga terus disalurkan kepada warga terdampak.

“Hari ini juga kami menyalurkan bantuan uang tunai. Nilainya memang tidak besar, tetapi cukup menjadi pegangan awal bagi mereka,” ujarnya.

Data Pemerintah Kota Padang Panjang mencatat 34 warga masih dinyatakan hilang. Sementara itu, 41 korban telah ditemukan, dua di antaranya masih dalam proses identifikasi di RS Bhayangkara. Alat berat masih dikerahkan untuk membersihkan batu besar di aliran sungai dan membuka akses jalan yang sebelumnya tertutup.

Layanan listrik, internet, dan air bersih dilaporkan mulai kembali normal. Namun, beberapa titik masih dalam proses perbaikan, terutama wilayah yang mengalami longsor parah. PLN disebut bergerak cepat dalam memulihkan jaringan.

Pemerintah memastikan stok logistik tetap aman. Bahan pangan seperti beras dan telur dinilai cukup untuk memenuhi kebutuhan pengungsi. “Bantuan terus mengalir, sehingga kebutuhan warga dapat disuplai secara rutin,” kata Wali Kota.

Ia juga menyoroti pentingnya kelengkapan administrasi menjelang berakhirnya masa tanggap darurat pada 10 Desember 2025. Pemerintah sedang menyusun Surat Pertanggungjawaban (SPJ) agar penggunaan dana darurat tetap sah dan sesuai prosedur. “Semua data harus terkumpul secara rinci sebelum masa tanggap darurat berakhir, agar proses pengalihan ke tahap rehabilitasi berjalan mulus,” tegasnya.

Pemkot Padang Panjang melaporkan terdapat 42 rumah rusak berat dan hanyut. Sementara kerusakan ringan hingga sedang masih dalam proses pendataan. Proposal bantuan telah dikirimkan ke Kementerian Pekerjaan Umum, termasuk usulan pembangunan rumah relokasi serta penyediaan lahan.

Dukungan juga datang dari pemerintah pusat melalui BNPB, Kementerian Perumahan, serta TNI, Polri, dan Basarnas.

Akses masuk ke Padang Panjang saat ini terbatas dan hanya dapat dilalui melalui jalur Sitinjau Lauik atau Kabupaten Solok. Kedua jalur tersebut rawan kemacetan dan kecelakaan. Wali Kota menyebut adanya upaya pemanfaatan jalur darurat dengan estafet kendaraan kecil, namun hal itu belum menjadi solusi permanen karena risiko longsor.

“Distribusi bantuan sempat terhambat akibat kemacetan dan beberapa insiden, termasuk kecelakaan ambulans. Namun, kami terus mencari alternatif agar suplai logistik tetap terjaga,” ujarnya.

Kondisi keamanan selama masa tanggap darurat dilaporkan tetap kondusif. Tidak ada penjarahan yang terjadi. Pemerintah juga memastikan ketersediaan makanan melalui dapur umum dan distribusi bantuan dari berbagai lembaga.

“Ada beberapa rumah kosong yang sempat dimasuki orang tidak dikenal, tetapi tidak ada kasus besar. Warga juga membawa barang-barang berharga saat mengungsi,” katanya.

Menutup pernyataannya, Wali Kota berharap kementerian terkait segera menyetujui proposal yang diajukan, terutama terkait pembangunan hunian tetap dan relokasi warga terdampak.

“Kami telah mengajukan proposal kepada Kementerian Pekerjaan Umum dan berkomunikasi langsung dengan Menteri. Walaupun Lembah Anai bukan wilayah kami, kami perjuangkan tetap mendapat perbaikan karena akses itu vital. Tanpa itu, masyarakat kami bisa terisolasi,” ujarnya.

Diketahui, Pemkot Padang Panjang merilis pembaruan data bencana pada 6 Desember 2025 pukul 09.00 WIB. Laporan tersebut mencakup jumlah korban jiwa, warga hilang, kerusakan fasilitas umum, kerugian materi, hingga dampak terhadap pertanian dan fasilitas pendidikan.

Data menunjukkan total 41 korban meninggal dunia, terdiri atas Warga Padang Panjang: 22 jiwa, Warga luar Padang Panjang: 17 jiwa, dan Korban belum teridentifikasi: 2 jiwa.

Sementara itu, pengaduan orang hilang mencapai: Warga Padang Panjang: 34 jiwa dan Warga luar Padang Panjang: 19 jiwa (Tercatat tambahan angka 15 jiwa tanpa keterangan judul).

Kerusakan fasilitas umum cukup luas dan meliputi Bangunan fasilitas umum: 3 jenis, Jalan: 520 meter, DAM: 38 meter, Irigasi: 470 meter, Jembatan: 42 meter, Rumah ibadah: 4 unit, dan Fasilitas kesehatan: 1 unit.

Sebanyak 16,17 hektare lahan pertanian milik 28 kelompok tani terdampak bencana, dengan nilai kerugian mencapai Rp631 juta.

Bencana tersebut menyebabkan kerusakan rumah warga dengan rincian Rusak berat: 41 unit, Rusak sedang: 16 unit, dan Rusak ringan: 196 unit. Total kerugian akibat kerusakan permukiman mencapai Rp5,3 miliar.

Sebanyak ±130 jiwa dari 38 kepala keluarga masih mengungsi di dua lokasi: Silaing Bawah: 87 jiwa (27 KK) dan Islamic Center: 43 jiwa (11 KK). Pemkot melaporkan bahwa sumbangan masyarakat hingga kini telah mencapai Rp129.644.000.

Kerusakan juga terjadi pada berbagai fasilitas pendidikan, dengan rincian: Sekolah Dasar (SD): 8 unit, Sekolah Menengah Pertama (SMP): 4 unit, dan Kelompok Bermain (KB): 2 unit.  Total kerugian di sektor pendidikan ditaksir sebesar Rp2,3 miliar.

RSD Idaman Gelar Lokakarya PPI Angkatan I

0

Link, Banjarbaru – Manajemen Rumah Sakit Daerah (RSD) Idaman Kota Banjarbaru melaksanakan lokakarya Pencegahan dan Pengendalian Infeksi (PPI) Angkatan I, Kamis (4/12/2025) di aula besar gedung rumah sakit setempat. Pembukaan kegiatan dilakukan Kepala Bidang (Kabid) Keperawatan, M Hadarani yang hadir mewakili Direktur RSD Idaman, dr Danny Indrawardhana.

Dikatakan M Hadarani dalam sambutannya saat membuka lokakarya, pelaksanaan kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kompetensi karyawan dalam memahami prinsip keselamatan dan pengendalian infeksi, utamanya di lingkungan rumah sakit.

Sejumlah narasumber kompeten dibidangnya dihadirkan untuk menyampaikan materi-materi sesuai tema diusung. Di antarnya; konsep dasar HAIS, kewaspadaan transmisi berbasis kontak droplet dan airbone, hingga kewaspadaan standar -etika batuk, penempatan pasien, penyuntikan aman, kesehatan petugas-.

Peserta yang merupakan pegawai dan tenaga medis juga mendapat pemaparan materi mengenai konsep dan tahapan sterilisasi. Untuk pendalaman materi, juga dilaksanakan sesi diskusi dan tanya jawab peserta dan narasumber.

Dilaksanakannya kegiatan ini, kata Hadarani, menjadi salah satu bentuk komitmen manajemen rumah sakit untuk memperkuat mutu dan keselamatan melalui peningkatan SDM berkelanjutan. (wahyu)

BPK Audit Dua Proyek Pedestarian Jalan dari Dinas PUPRP Kabupaten Banjar

0

Link, Martapura – Gelontorkan dana miliaran rupiah, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) lakukan audit terhadap dua proyek pedestarian jalan dari Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertanahan (PUPRP) Kabupaten Banjar pada 3 Desember 2025.

Kepala Bidang Cipta Karya (Kabid CK) pada Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertanahan (PUPRP) Kabupaten Banjar, Iwan Junaidi memastikan proyek Penataan Etalase Kota Martapura Lanjutan yang dilaksanakan CV Surya Agung dengan nilai kontrak Rp5,5 Miliar terus dilakukan percepatan.

“Karena masa pengerjaannya akan berakhir pada 20 Desember setelah dilakukan perpanjangan atau Addendum waktu selama 13 hari. Makanya harus dilakukan percepatan. Terlebih proses dikeuangan berakhir pada 22 Desember sebelum tutup buku,” ujarnya pada Kamis (4/12/2025).

Dilaksanakan selama 180 hari kalender sejak berkontrak pada 11 Juni 2025 lalu. Iwan Junaidi juga menjelaskan salah satu faktor terjadinya perlambatan hingga diberikan addendum waktu. Total pelaksanaan 193 hari kalender.

“Karena ada beberapa kegiatan besar seperti pelaksanaan MTQ, Hari Jadi (Harjad) Kabupaten Banjar dan HUT RI, tentu pelaksanaannya kurang efektif,
Sehingga dilakukan perpanjangan waktu selama 13 hari. Ditambah dari segi dimensi material pengerjaan etalase kota lebih besar dibandingkan proyek Koridor 5,” jelasnya.

Sedangkan mengenai hasil audit pengerjaan proyek, papar Iwan Junaidi, masih dilakukan penghitungan BPK karena kegiatan masih berjalan, dan menyebutkan tahun depan akan kembali dilakukan audit terkait keuangan.

“Untuk progres pengerjaan per 25 November sudah mencapai 61,39 persen dari target 67,87 persen. Deviasi minus 6,48 persen. Sedangkan item pengerjaan yang kita kejar yakni, pengecoran pedestarian di depan Gedung Mahligai Sultan Adam, pemasangan granit, cor bahu jalan, pemasangan PJU, bollard, serta tanaman. Insya Allah terkejar 20 Desember,” ucapnya.

Tak hanya itu, Iwan Junaidi juga optimis untuk proyek Penataan Koridor 5 yang dilaksanakan CV JAYA WIJAYA KONSTRUKSI selama 150 hari kalender dengan nilai kontrak Rp5,6 Miliar yang juga dilakukan audit dari BKP dapat rampung tepat waktu, yakni 14 Desember 2025 pasca mendapatkan addendum waktu karena penambahan panjang penanganan.

“Item pengerjaan Koridor 5 yang masih tersisa, yakni pemasangan bollard, tiang vendor, dan perapian, pengecatan kanstin serta menyempurnakan beberapa titik pengerjaan yang belum sempurna. Progres pengerjaan sudah mencapai 86,81 persen dari target rencana 89,22 persen, deviasi minus 2,41 persen,” tutupnya. (zainuddin).

Temukan Kerusakan Serius, Anggota DPRD: Perlu Audit Menyeluruh 

0
Temukan Kerusakan Serius, Anggota DPRD: Perlu Audit Menyeluruh 

Link, Banjarbaru – Temukan kerusakan serius pada salah satu jembatan yang berdampak pada terhambatnya mobilitas warga. Begitu pula dengan aliran air di kawasan tersebut. Anggota Komisi III DPRD Kota Banjarbaru, Siska Monalisa menyebut perlu dilakukan audit menyeluruh terhadap infrastruktur dasar di Kelurahan Landasan Ulin Barat, Kecamatan Liang Anggang.

Ia menilai, kerusakan jembatan yang jebol itu tidak berdiri sendiri, melainkan menjadi indikator adanya persoalan infrastruktur yang lebih luas. Menurutnya, jembatan yang rusak hanya salah satu titik yang mencerminkan perlunya evaluasi terpadu agar masalah serupa tidak terus berulang.

Siska menjelaskan, tersendatnya aliran air di bawah jembatan berpotensi menimbulkan genangan hingga permukiman, yang pada akhirnya mengganggu aktivitas masyarakat dan meningkatkan risiko kerusakan lingkungan. Kondisi tersebut membuat warga merasa tidak aman, terutama ketika curah hujan meningkat.

“Kami mendorong SKPD teknis agar turun langsung ke lapangan untuk tidak hanya memperbaiki jembatan, tetapi juga menilai kondisi keseluruhan sistem drainase. Tanpa penanganan komprehensif, potensi luapan air ke pemukiman tetap akan terjadi,” ujarnya, Kamis (4/12/2025).

Ia menyebut, gangguan infrastruktur seperti ini berdampak langsung pada aktivitas ekonomi masyarakat. Ketika mobilitas terganggu, arus barang dan kegiatan usaha ikut terdampak, sehingga perbaikan harus diprioritaskan.

“Kami siap mengawal proses ini hingga selesai. Koordinasi lintas SKPD penting agar penanganan tidak berhenti di satu titik saja, tetapi benar-benar memastikan keamanan dan kenyamanan warga,” kata Siska. (wahyu)

Dua Penghargaan Digitalisasi Diraih RSD Idaman Banjarbaru

0

Link, Banjarbaru – Rumah Sakit Daerah (RSD) Idaman kembali mencatat prestasi membanggakan dengan meraih dua penghargaan digitalisasi yang diselenggarakan oleh Dinas Komunikasi dan Informasi Kota Banjarbaru, Rabu (3/12/2025).

Adapun dua penghargaan yang berhasil diraih yaitu Terbaik 1 sebagai SKPD Inisiatif Penerapan Tanda Tangan Elektronik serta Terbaik 2 sebagai SKPD Penanganan Insiden Siber Responsif. Capaian ini menunjukkan komitmen kuat RSD Idaman dalam mendukung transformasi digital di sektor pelayanan publik, khususnya layanan kesehatan.

Penghargaan tersebut diterima secara langsung oleh Direktur RSD Idaman, dr. Danny Indrawardhana, MMRS, yang diwakili oleh Kepala Bidang Penunjang, Harun Arrasyid.

Melalui capaian ini, RSD Idaman menegaskan komitmennya dalam mengembangkan sistem layanan yang efektif, efisien, dan akuntabel melalui teknologi informasi. Implementasi tanda tangan elektronik dinilai mampu meningkatkan kecepatan proses administrasi, meminimalkan penggunaan kertas, serta memperkuat aspek keamanan data. Sementara penghargaan atas respons penanganan insiden siber mencerminkan kesigapan rumah sakit dalam menjaga kerahasiaan dan keamanan informasi pasien.

“Penghargaan ini menjadi bukti bahwa RSD Idaman berkomitmen terus berinovasi dalam digitalisasi layanan. Kami tidak hanya berfokus pada peningkatan pelayanan medis, tetapi juga memastikan tata kelola data dan sistem digital berjalan aman dan optimal,” ujar Harun.

Ia juga menambahkan bahwa keberhasilan ini tidak lepas dari dukungan seluruh tim dan jajaran yang terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan.

“Alhamdulillah, ini merupakan kerja bersama. Kami berharap penghargaan ini menjadi motivasi untuk terus mengembangkan inovasi digital agar pelayanan kepada masyarakat semakin mudah, cepat, dan aman,” lanjutnya.

Dengan diraihnya dua penghargaan ini, RSD Idaman berharap dapat terus menjadi role model dalam penerapan transformasi digital layanan kesehatan di Banjarbaru dan Kalimantan Selatan. (wahyu)

Bersama Wagub Kalsel, Wamendagri Kunjungi Sekolah Rakyat Sentra Budi Luhur

0

Link, Banjarbaru – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Akhmad Wiyagus bersama Wakil Gubernur Kalimantan Selatan, Hasnuryadi Sulaiman, melakukan kunjungan ke Sekolah Rakyat Sentra Budi Luhur. Dalam kunjungan tersebut, keduanya memberikan apresiasi mendalam terhadap sistem pendidikan, pembinaan karakter, hingga fasilitas yang disiapkan bagi para siswa di sekolah tersebut.

Wamendagri Akhmad Wiyagus menilai keberadaan Sekolah Rakyat Sentra Budi Luhur merupakan salah satu upaya nyata dalam memutus rantai kemiskinan melalui pendidikan yang terarah dan disiplin. Menurutnya, proses seleksi siswa dilakukan secara ketat untuk memastikan bahwa program pembinaan benar-benar tepat sasaran.

“Rantai kemiskinan benar-benar bisa diputus kalau sistem pendidikan seperti ini terus dijalankan. Seleksinya ketat, dan siswa yang masuk ke sini mendapatkan semuanya: pendidikan karakter, disiplin, keteraturan, dan pembiasaan positif sejak bangun hingga tidur. Bahkan mereka sudah dikenalkan dengan pembelajaran berbasis digital. Ini investasi untuk masa depan Indonesia,” kata Wiyagus, Banjarbaru, Rabu (3/12/2025).

Ia juga mengungkapkan rasa terima kasih kepada seluruh pihak, termasuk dukungan media, yang turut membantu memperkuat program pendidikan tersebut.

“Terima kasih sekali lagi atas dukungannya. Media hebat semuanya, terima kasih,” ucapnya.

Selain pendidikan karakter, Wiyagus menilai fasilitas dan layanan yang diberikan kepada para siswa sangat komprehensif. Mulai dari kesehatan, perhubungan, hingga pemenuhan makanan bergizi, semuanya disiapkan secara teratur dan terukur.

“Ini luar biasa. Pemerintahannya, kesehatannya, fasilitas makanannya, semuanya mendukung perkembangan anak-anak satu per satu,” tambahnya.

Sementara itu, Wakil Gubernur Kalimantan Selatan, Hasnuryadi Sulaiman tak kuasa menyembunyikan rasa haru sekaligus bangga atas kehadiran program pendidikan tersebut di Kalsel. Ia menyebut sekolah rakyat seperti ini sebagai bentuk kasih sayang dan pesan baik dari Tuhan Yang Maha Esa untuk terus mensyukuri nikmat melalui kerja nyata.

“Terharu, bersyukur, dan merindu. Ini adalah pesan baik dari Allah SWT. Semoga kita semua terus bersyukur dengan menambah semangat, menjalankan program-program ini dengan sebaik-baiknya,” ungkap Hasnuryadi.

Ia berharap keberadaan Sekolah Rakyat Sentra Budi Luhur dapat menjadi inspirasi bagi lembaga pendidikan lain dalam menciptakan sistem pembelajaran yang humanis, terstruktur, dan berbasis perkembangan karakter.

Kunjungan tersebut ditutup dengan peninjauan fasilitas sekolah, ruang pembelajaran digital, serta berdialog langsung dengan para siswa dan pendamping. Pemerintah Provinsi Kalsel menyatakan siap memberikan dukungan penuh agar sekolah rakyat seperti Sentra Budi Luhur terus berkembang dan menghadirkan masa depan pendidikan yang lebih baik. (tri)