Beranda blog Halaman 545

Kukuhkan Kades Kabupaten Tapin, Ini Pesan Gubernur 

0
Kukuhkan Kades Kabupaten Tapin, Ini Pesan Gubernur 
Gubernur Kalsel H Sahbirin Noor atau Paman Birin didampingi Ketua TP PKK Kalsel Hj Raudatul Jannah atau Acil Odah, mengukuhkan perpanjangan masa jabatan Kepala Desa dan Badan Permusyawarah Desa (BPD) se- Kabupaten Tapin, Selasa (06/08/2024)

Link, Tapin– Gubernur Kalsel H Sahbirin Noor atau Paman Birin didampingi Ketua TP PKK Kalsel Hj Raudatul Jannah atau Acil Odah, mengukuhkan perpanjangan masa jabatan Kepala Desa dan Badan Permusyawarah Desa (BPD) se- Kabupaten Tapin, Selasa (06/08/2024) di Pendopo Galuh Basari, Jalan Datu Nuraya Komplek Perkantoran Rantau Baru, Kabupaten Tapin.

Pengukuhan masa jabatan kades dan penyerahan SK oleh Paman Birin disertai penyerahan SK penyesuaian jabatan Ketua TP PKK tingkat desa secara simbolis oleh Acil Odah didampingi Pj Ketua TP PKK Tapin, Masrupah Syarifuddin.

Pada kesempatan itu, Paman Birin mengingatkan, penting bagi para kades untuk menjaga keamanan dan situasi kondusif di wilayah masing-masing, apalagi saat ini masyarakat tengah menghadapi pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak 2024.

Penting bagi kades melakukan sosialisasi dan edukasi politik kepada masyarakat agar menjadi warga yang cerdas dan bertanggung jawab.

“Ciptakanlah suasana Pilkada yang gembira. Dengan pelaksanaan Pilkada yang menggembirakan bagi rakyat kita berharap pada saatnya akan muncul tampil pemimpin yang membawa kegembiraan,” ucap Paman Birin.

Gubernur juga mengingatkan para kades atau biasa dipanggil pembakal, bahwa perpanjangan masa jabatan ini adalah kesempatan melanjutkan pengabdian untuk masyarakat di desanya dengan bekerja lebih baik.

Kepada desa ujarnya, memiliki peran peran strategis dalam menjalankan roda pemerintahan dan pembangunan, karena dari pemerintahan desa lah sebagian besar pelayanan publik itu dimulai. Banyak data-data yang dibutuhkan sebagai dasar pengambilan kebijakan, seperti data penyandang disabilitas, lansia orang miskin dan sebagainya.

Paman Birin juga berpesan, para kepala desa agar mempertahankan kerjasama dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik dan terus berinovasi dalam memberikan pelayanan yang cepat, efektif dan transparan.

“Pastikan ada kesinambungan dan peningkatan dari capaian-capaian sebelumnya,” pesan Paman Birin.

Pada bagian lain, disebutkan sebelumnya jumlah desa miskin dan sangat miskin di Kalsel mencapai 1.438 desa. Namun status itu tuntas di 2024 atau 80 persen desa sudah termasuk maju sesuai penilaian pemerintah pusat.

“Ini kerja bersama, terima kasih dan penghargaan luar biasa untuk kepala desa,” ujarnya.

Sebelumnya beranjak dari podium, Paman Birin memanggil 10 kades untuk naik ke panggung. Salah satu kades diberi tantangan untuk menyebut nama-nama sembilan rekannya itu dan desa asal mereka dan ditanya nama Pj Bupati Tapin. Karena semua bisa dijawab, masing-masing diberi uang tunai.

Selanjutnya 10 anggota TP PKK Tingkat Desa dipanggil ke panggung dan mereka diminta menyebutkan 10 Program PKK. Kemudian, 11 anggota BPD pun diberi kesempatan tampil ke depan.

Sebelumnya, Penjabat Bupati Tapin Muhammad Syarifuddin MPd mengatakan, kehadiran Paman Birin dan Acil Odah dalam pengukuhan masa jabatan ini, sebagai bukti keduanya menyatu dengan rakyat dan kebersamaan dengan niat memajukan Kalsel, khususnya di Tapin.

Khusus kepada para kades, Syarifuddin berharap, mereka lebih semangat dalam bekerja dan mengabdi di desa masing-masing.

Pengukuhan perpanjangan masa jabatan Kepala Desa dan Badan Permusyawarah Desa (BPD) se Kabupaten Tapin diakhiri dengan foto bersama. (tri)

Realisasi Program RTLH Dilaksanakan Sejak Juli 2024

0
Realisasi Program RTLH Dilaksanakan Sejak Juli 2024
Program pembangunan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) dan program pasca bencana di Kabupaten Banjar mulai direalisasikan pada awal triwulan III

Link, Martapura – Program pembangunan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) dan program pasca bencana di Kabupaten Banjar mulai direalisasikan pada awal triwulan III, tepatnya pada Juli 2024.

Demikian diungkapkan Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup (DPRKPLH) Kabupaten Banjar Akhmad Bayhaqie melalui Akhmad Rizqon selaku Kepala Bidang (Kabid) Penyediaan Perumahan.

“Ada sebanyak 23 unit rumah milik masyarakat sebagai keluarga penerima manfaat masuk dalam program pembangunan RTLH yang tersebar di empat kecamatan, yakni di Kecamatan Martapura Timur, Astambul, Martapura dan Kecamatan Beruntung Baru,” ujarnya pada Selasa (6/8/2024)

Kabid Penyediaan Perumahan DPRKPLH Kabupaten Banjar yang akrab disapa Rizqon juga menjelaskan, selain merealisasikan program pembangunan RTLH untuk keluarga penerima manfaat, pada tahun ini juga telah melaksanakan kegiatan rehabilitasi atau perbaikan terhadap rumah pasca terdampak bencana, baik bencana banjir, dan angin puting beliung yang terjadi pada 2023 lalu.

“Saat ini sudah ada 24 unit rumah pasca terdampak bencana yang sudah dilakukan penanganan, baik yang berada di wilayah Kecamatan Tatah Makmur, Sungai Tabuk, Cintapuri Darussalam, Kertak Hanyar dan Kecamatan Gambut,” katanya.

Rizqon mengungkapkan, program pembangunan RTLH dan rehabilitasi rumah pasca terdampak bencana dengan total sebanyak 47 unit rumah tersebut dilaksanakan menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Banjar 2024.

“Terkait anggaran rehabilitasi bangunan rumah, baik melalui program RTLH dan program pasca bencana ini sebesar Rp25 Juta per unit plus upah tukang. Dan kami menargetkan pada awal Desember 2024 mendatang kegiatan dapat dirampungkan,” ungkapnya.

Rizqon juga memastikan, pada APBD Perubahan 2024 Pemkab Banjar kembali merealisasikan program pembangunan RTLH sebanyak 18 unit rumah. “Lokasinya berada di Kecamatan Martapura Timur sebanyak 8 unit rumah dan 10 unit rumah lainnya di Kecamatan Martapura,” tutupnya. (zainuddin/BBAM)

Penggunaan Dana Desa Perlu Dijaga dan Diawasi Bersama

0
Penggunaan Dana Desa Perlu Dijaga dan Diawasi Bersama
Wakil Menteri Keuangan II (Wamenkeu II) Thomas A.M. Djiwandono dalam keynote speech-nya pada Seminar Keterbukaan Informasi Publik Kemenkeu Tahun 2024 dengan tema “Transparansi Dana Desa dan Pengentasan Kemiskinan” di Jakarta, Selasa (6/8/2024).

Link, Jakarta – Selama kurun waktu 2015 sampai dengan 2023, pemanfaatan anggaran Dana Desa telah menghasilkan berbagai capaian yang menunjang aktivitas perekonomian dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa. Oleh karena itu, penggunaan Dana Desa perlu dijaga dan diawasi bersama, agar memberikan dampak optimal.

Demikian ditegaskan Wakil Menteri Keuangan II (Wamenkeu II) Thomas A.M. Djiwandono dalam keynote speech-nya pada Seminar Keterbukaan Informasi Publik Kemenkeu Tahun 2024 dengan tema “Transparansi Dana Desa dan Pengentasan Kemiskinan” di Jakarta, Selasa (6/8/2024).

“Di sinilah ada peran Kepala Desa sebagai ujung tombak. Kepala Desa menjadi lokomotif membangun sistem yang efektif. Sehingga dapat mendorong transparansi penggunaan Dana Desa, antara lain melalui keterbukaan informasi, membangun komunikasi, dan mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam keseluruhan tahapan pembangunan,” jelasnya.

Seperti diketahui, pemerintah telah menjadikan desa sebagai salah satu poros utama pembangunan. Anggaran Dana Desa pun terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, dimana pada 2015, Dana Desa dialokasikan pertama kali sebesar Rp20,8 triliun, hingga pada APBN 2024, jumlah Dana Desa yang digulirkan telah mencapai Rp71 triliun.

Sebelumnya, Sekretaris Jenderal selaku Atasan PPID Kemenkeu, Heru Pambudi dalam laporannya menyampaikan bahwa melalui seminar ini, tata laksana dalam perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) diharapkan semakin berkualitas dan akuntabel. “Seminar ini tujuannya adalah untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan Dana Desa,” ungkapnya.

Sementara itu, Komisioner Komisi Informasi Pusat Samrotunnajah Ismail dalam opening speech-nya menyampaikan bahwa seminar ini merupakan wujud nyata komitmen Kemenkeu dalam mendukung keterbukaan informasi dan memberikan kebermanfaatan bagi masyarakat Indonesia terkait dengan transparansi kinerja sebagai badan publik.

Berdasarkan data Indeks Desa Membangun (IDM) yang diterbitkan oleh Kementerian Desa PDTT, terdapat kenaikan jumlah desa berstatus Desa Mandiri sebanyak 16.068 desa dari semula 840 desa pada tahun 2019 meningkat menjadi 16.908 desa pada tahun 2024. Sementara, jumlah Desa Tertinggal dan Sangat Tertinggal terjadi penurunan sebanyak 14.414 desa dari semula 21.162 desa pada tahun 2019 turun menjadi 6.748 desa pada tahun 2024. Hal tersebut menjadi salah satu bukti dampak positif adanya Dana Desa bagi kemajuan desa. (spy)

Pelajar SLBN 2 Martapura Antusias Ikuti Peringatan Hari Indonesia Menabung 

0
Pelajar SLBN 2 Martapura Antusias Ikuti Peringatan Hari Indonesia Menabung 
Gubernur Kalsel, H. Sahbirin Noor atau Paman Birin didampingi Ketua TP-PKK Kalsel, Hj Raudatul Jannah atau Acil Odah, Selasa (06/8) pagi.

Link, Martapura – Pelajar Sekolah Luar Biasa (SLB) Negeri 2 Martapura, Kabupaten, sambut antusias peringatan Hari Indonesia Menabung 2024 yang dihadiri Gubernur Kalsel, H. Sahbirin Noor atau Paman Birin didampingi Ketua TP-PKK Kalsel, Hj Raudatul Jannah atau Acil Odah, Selasa (06/8) pagi.

Bertempat di halaman SLBN 2 Martapura, Tarian Radap Rahayu yang memukau dan penampilan pantomim oleh siswi SLBN 2 Martapura semakin menambah semarak acara.

Sebagai bentuk apresiasi, seorang siswa peraih juara 1 merangkai bunga tingkat provinsi menyerahkan buket bunga hasil karyanya secara langsung kepada Paman Birin, tidak hanya itu, sebuah lukisan karya siswa juga diberikan sebagai tanda penghormatan kepada Paman Birin.

Acara tersebut digelar oleh Bank Kalimantan Selatan (Bank Kalsel) bersama Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai bentuk komitmen untuk memberikan literasi keuangan kepada penyandang disabilitas sebagai puncak peringatan Hari Indonesia Menabung Tahun 2024.

Salah satu program Bank Kalsel yaitu Bekal untuk Masa Depan (BAKANTAN) merupakan program yang menyasar para pelajar bertujuan memberikan pemahaman dasar tentang perbankan dan menumbuhkan kebiasaan menabung sejak dini.

Dengan target pembukaan 6.578 rekening siswa sekolah umum dan 1.000 rekening siswa SLB, Bank Kalsel menunjukkan keseriusannya dalam mewujudkan inklusi keuangan, langkah ini juga sejalan dengan program KEJAR (Keuangan Inklusif bagi Anak dan Remaja) yang digalakkan oleh OJK.

Dalam sambutannya, Paman Birin menegaskan pentingnya menabung sebagai bagian dari upaya strategis mencapai cita-cita bangsa.

“Di satu abad Indonesia pada tahun 2045, kita bertekad menjadikan Indonesia sebagai negara ‘baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur’, yaitu negeri yang makmur di bumi dan di akhirat. Ini adalah harapan dan cita-cita seluruh rakyat Indonesia dalam menuju Indonesia Emas 2045,” ujar Paman Birin.

Lebih lanjut, Paman Birin menyatakan bahwa Indonesia Emas 2045 adalah perwujudan dari cita-cita untuk menciptakan kesejahteraan yang merata bagi seluruh rakyat, termasuk penyandang disabilitas.

“Indonesia Emas 2045 bukan hanya tentang kemajuan ekonomi, tetapi juga tentang memastikan bahwa kesejahteraan ini dapat dinikmati oleh setiap individu tanpa terkecuali,” tutur Paman Birin.

Menurut Paman Birin, menabung bukan hanya soal menyimpan uang, tetapi juga membangun disiplin dan merencanakan masa depan.

“Ketika kita muda, kita seringkali tergoda untuk menghabiskan uang tanpa berpikir panjang. Namun, dengan menabung, kita belajar untuk menghargai setiap rupiah yang kita miliki dan mempersiapkan diri untuk masa depan yang lebih baik,” pungkasnya.

Sementara itu, dalam sambutan Direktur Utama Bank Kalsel Fachrudin menekankan pentingnya menabung serta komitmen Bank Kalsel dalam memastikan setiap warga negara memiliki akses yang setara terhadap layanan keuangan.

“Momen yang sangat istimewa ini, dimana kita tidak hanya merayakan pentingnya menabung tetapi juga menegaskan komitmen kita untuk memastikan bahwa setiap warga negara tanpa terkecuali memiliki akses yang setara terhadap layanan keuangan,” ujar Fachrudin

Fachrudin juga menyampaikan dukungan penuh Bank Kalsel terhadap program kerja Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang bertujuan mengedukasi inklusi keuangan bagi penyandang disabilitas.

“Bank Kalsel mendukung program kerja OJK untuk mengedukasi inklusi keuangan kepada penyandang disabilitas dengan membuat program yang ramah untuk disabilitas,” tambahnya.

Tampak hadir pada acara tersebut Kepala OJK Kalsel, Agus Maiyo beserta jajaran OJK Kalsel, Kepala Sekolah SLBN 2 Martapura dan seluruh siswa dan siswi Sekolah SLBN 2 Martapura. (tri)

Jokowi Ingatkan Waspadai Risiko Ekonomi Global

0
resiko ekonomi global
Presiden Joko Widodo memimpin rapat terbatas bersama sejumlah menteri Kabinet Indonesia Maju pada Senin, 5 Agustus 2024, di Kantor Presiden, Istana Kepresidenan Jakarta. Foto: BPMI Setpres/Rusman

Link, Jakarta – Presiden Jokowi menekankan kewaspadaan terhadap risiko perlambatan ekonomi global, terutama terkait kebijakan suku bunga dan ketegangan geopolitik yang berpotensi memicu krisis pangan serta kenaikan harga minyak.

“Saya ingin di dalam rencana rancangan APBN 2025 mengakomodasi semua program presiden terpilih, tapi yang paling penting waspadai risiko perlambatan ekonomi global. Baik yang berkaitan dengan kebijakan suku bunga, juga yang berkaitan dengan memanasnya geopolitik yang kemungkinan itu akan berimbas pada krisis pangan, harga minyak yang naik,” kata Jokowi saat memimpin rapat terbatas bersama sejumlah menteri Kabinet Indonesia Maju pada Senin, 5 Agustus 2024, di Kantor Presiden, Istana Kepresidenan Jakarta.

Selain itu, Jokowi juga menggarisbawahi pentingnya mengoptimalkan langkah-langkah untuk meningkatkan target penerimaan negara. Ia menekankan kemudahan investasi dan kemudahan untuk produk-produk yang berkaitan dengan ekspor sebagai kunci untuk mencapai target tersebut.

“Optimalkan langkah-langkah untuk peningkatan target penerimaan negara. Di sini saya ingin menggarisbawahi mengenai kemudahan investasi, kemudahan untuk produk-produk yang berkaitan dengan ekspor,” tambah Presiden Jokowi.

Jokowi  turut menekankan bahwa RAPBN 2025 harus fokus pada prioritas utama. Presiden tidak ingin RAPBN mencakup terlalu banyak program.

“Alangkah baiknya apabila dalam RAPBN 2025 ini kita fokus tidak semuanya dikerjakan,” ujarnya.

Dengan selesainya rapat terbatas ini, RKP, Nota Keuangan, dan RAPBN 2025 dapat segera disusun dengan baik dan diimplementasikan secara efektif demi mencapai tujuan pembangunan nasional.  (spy)

Gagal Hadirkan Bupati dan Wakil Ketua 1 Tim PPS, Pansus Angket Konsultasi ke KPK

0
Pansus angket DPRD Banjar konsultasi
Tim Pansus Hak Angket DPRD Banjar konsultasi ke KPK RI terkait anggaran stunting Kabupaten Banjar.

Link, Martapura – Berulang kali gagal menghadirkan Bupati Banjar Wakil Ketua 1 Tim Percepatan Penurunan Stunting (PPS) Kabupaten Banjar, Tim Panitia Khusus (Pansus) Hak Angket DPRD Kabupaten Banjar justru datangi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Jakarta. Tujuannya untuk konsultasi terkait anggaran stunting.

Ketua Pansus Hak Angket DPRD Kabupaten Banjar M Rusdi mengatakan, kedatangan pihaknya ke kantor KPK di Kota Jakarta, Selasa (6/8/2024) sore, disambut positif oleh penyidik KPK di Kota Jakarta.

“Ke sana tujuan kami untuk konsultasi terkait adanya dugaan pinyimpangan anggaran pencegahan dan percepatan penurunan stunting di Kabupaten Banjar,” ungkapnya melalui saluran telpon.

Didampingi beberapa anggota lainnya, yakni Ahdiat Nurhan, M Iqbal (Ibang), Rusdi membeberkan bahwa dalam konsultasi tersebut Tim Pansus Angket DPRD Kabupaten Banjar, diberikan kesempatan untuk melengkapi data-data dari hasil penyelidikan Pansus Hak Angket. Tentu saja terkait dugaan penyimpangan anggara pencegahan dan penanganan stunting di Kabupaten Banjar.

“Anggaran PPS itu berasal dari Pusat dan mendapat perhatian serius dari KPK, karena itu saat konsultasi kami diminta melengkapinya laporan. Intinya KPK siap bekerja sama dengan Pansus Hak Angket DPRD untuk mengungkap dugaan penyimpangan dana stunting di Kabupaten Banjar,” tegas Rusdi.

Perlu diketahui, sebelum melakukan konsultasi ke KPK, Rusdi juga pernah mengungkapkan, jika memang terjadi adanya dugaan penyimpangan atau melakukan pelanggaran pidana akan membawa kasus tersebut ke KPK.

Pernyataan tersebut diungkapkan Rusdi usai melakukan Inspeksi Mendadak (Sidak) ke Kantor Sekretariat Tim PPS yang berada di kawasan perkantoran Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Dinsos P3AP2KB) Kabupaten Banjar pada 1 Agustus 2024 kemarin.

Meski dalam Sidak tersebut Tim Panitia Hak Angket telah disambut Kepala Dinsos P3AP2KB Kabupaten Banjar Dian Marliana yang sekaligus menjabat sebagai Sekretaris Tim PPS. Namun Tim Panitia Hak Angket malah dibuat kaget, sebab gedung yang didatangi tak selayaknya sebagai sebuah Kantor Sekretariat Tim PPS Kabupaten Banjar, padahal anggaran pencegahan dan penanganan stunting yang diperoleh mencapai sebesar Rp139 Miliar.

“Apakah pengadaan kantor sekretariat termasuk didalam anggaran stunting, tentunya kami akan melakukan pemeriksaan lagi terkait penggunaan dana tersebut. Jadi kita rapatkan lagi sebelum kesimpulan akhir dibaca pada rapat paripurna 7 Agustus 2024 mendatang,” katanya. (zainuddin/BBAM)

Bupati Optimis Pembahasan Raperda RPJPD Rampung

0
Bupati Banjar H Saidi Mansur optimis
Bupati Banjar H Saidi Mansur optimis pembahasan RPJPD 2025-2045 selesai tepat waktu.

Link, Martapura  – Bupati Kabupaten Banjar H Saidi Mansyur terkesan enggan berkomentar banyak terkait belum selesainya pembahasan Rancangan Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2025 – 2045. Namun dirinya optimis Raperda RPJPD selesai.

“Optimis aja pembahasannya selesai tepat waktu. Kita tidak berbicara dampaknya. Ini adalah mekanisme pemerintahan, karena itu Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Banjar akan melakukan koordinasi dengan baik,” ujarnya pada Senin (5/8/2024) sekitar pukul 22.29 Wita.

Atas dasar tersebut, Saidi Mansyur yang sudah dapat dipastikan kembali mencalonkan diri sebagai Bupati pada Pilkada Kabupaten Banjar 2024 meminta doa agar Raperda RPJPD dapat segera dirampungkan.

“Semoga Pembahasan Perda RPJPD segera rampung, lalu bisa menyamakan persepsi dan yang menjadi perbedaan antara eksekutif dan legislatif bisa diluruskan,” harapnya.

Perlu diketahui, jika pembahasan Raperda RPJPD 2025-2045 tak mampu dirampungkan legislatif dan eksekutif tepat waktu, maka Paslon Bupati – Wakil Bupati pada Pilkada Kabupaten Banjar 2024 terancam bakal tidak dapat memenuhi persyaratan pada pendaftaran Paslon Kepal Daerah.

Sebab sesuai Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 8 Tahun 2024, menyebutkan bahwa dokumen naskah visi, misi, dan program yang diajukan Paslon harus sesuai dengan RPJPD, atau menjadi salah satu syarat mutlak untuk pendaftaran Paslon.

Sebelumnya diberitakan, Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banjar pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 terancam bakal tidak dapat memenuhi persyaratan pada pendaftaran Pasangan Calon (Paslon) Kepal Daerah pada 27 Agustus 2024 mendatang.

Hal tersebut dikarenakan, pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 8 Tahun 2024, menyebutkan bahwa dokumen naskah visi, misi, dan program yang diajukan Paslon harus sesuai dengan Rancangan Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah, atau menjadi salah satu syarat mutlak untuk pendaftaran Paslon. (zainuddin/BBAM)

Warga Loktabat Utara Ingat ELH Pernah Menjabat Seklur

0

Link, Banjarbaru – Kendati hanya empat bulan menjabat Sekretaris Lurah (Seklur) di Loktabat Utara, Hj Erna Lisa Halaby (ELH) masih banyak warga setempat yang mengenalnya.

Hal itu terlihat saat bakal calon wali kota Banjarbaru 2024 ini silaturahmi di kawasan Sofia Residence 2 di Kelurahan Loktabat Utara, Senin (5/8/2024) sore.

Banyak mayoritas Ibu-ibu yang menyapa Lisa Halaby maupun memanggil namanya dari kejauhan.

Ini juga terjadi sewaktu Lisa Halaby memberikan pertanyaan tentang kapan dia menjabat Seklur Loktabat Utara, spontan hampir semua hadirin mengacungkan jari telunjuk.

Berikutnya, Lisa Halaby memilih salah seorang ibu untuk menyebutkan dan dijawab lantang bahwa Erna Lisa Halaby menjabat Seklur Loktabat Utara pada tahun 2017.

“Ulun masih ingat tahun 2017 ibu Lisa Halaby pernah menjabat Sekulur Loktabat Utara,” katanya.

Lisa Halaby memang tercatat sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) pada tahun 2000 sejak masa Wali Kota Banjarbaru dijabat Rudy Resnawan dan ia mengundurkan diri sebagai ASN untuk maju di Pilkada Banjarbaru 2024.

“Memang sebagian besar sudah saya kenal dan mengenal saya, apalagi kebanyakan yang hadir ini merupakan jemaah Yayasan Abdul Aziz Halaby,” ungkap Lisa Halaby.

Ia sendiri mengaku tak menyangka terhadap antusias masyarakat untuk bertemu dengan dirinya, melebihi kapasitas tersedia lebih dari 400 orang.

Selain di kawasan Sofia Residence 2 Kelurahan Loktabat Utara, sebelumnya Lisa Halaby silaturahmi 200an lebih warga Kelurahan Guntung Payung di Jalan Bina Putra, dan ratusan warga Green Tasbih V Balitan Kelurahan Loktabat Utara. (wahyu)

KPK Sita Uang Miliaran Rupiah dari Penggeledahan di Balikpapan

0
kpk sita
Juru bicara KPK Tessa Mahardika Sugiarto (Foto: RRI/Chairul Umam).

Link, Jakarta – KPK sita uang miliaran rupiah dan logam mulia usai melakukan penggeledahan pada dua rumah dan satu kantor di Balikpapan, Kalimantan Timur. Giat penggeledahan itu dilakukan penyidik KPK, pada 31 Juli sampai 2 Agustus 2024.

“Bahwa sejak tanggal 31 Juli sampai 2 Agustus 2024, KPK melakukan serangkaian tindakan penyidikan berupa penggeledahan. Dua rumah dan satu kantor swasta yang berlokasi di Balikpapan, Kalimantan Timur,” kata Juru Bicara KPK di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin (5/8/2024).

Kegiatan penggeledahan berkaitan dugaan korupsi terkait pemberian fasilitas pembiayaan dari Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI). Berbagai alat bukti yang diamankan berupa uang senilai Rp4,6 miliar, enam unit kendaran, dan 13 buah logam mulia.

Lalu sembilan jam tangan, 37 tas mewah, 100 perhiasan terdiri dari cincin, kalung, gelang, antin, dan liontin. Serta barang bukti elektronik berupa laptop dan hardisk.

Tessa menyebut, barang bukti yang diamankan itu diduga ada keterkaitan dengan perkara dugaan korupsi yang tengah diusut KPK. “Kesemuanya diduga punya keterkaitan dengan perkara yang sedang disidik dan akan terus didalami oleh penyidik,” ujarnya.

Tessa memastikan, barang bukti itu akan disita untuk didalami melalui pemeriksaan saksi-saksi. “KPK akan terus berupaya semaksimal mungkin mengembangkan perkara yang sedang disidik,” ucap Tessa.

Gempa M4,9 Guncang Halmahera Barat

0
Gempa M4,9 Guncang Halmahera Barat
Ilustrasi gempa bumi. ANTARA

Link, Halmahera – Gempa bumi berkekuatan magnitudo (M) 4,9 mengguncang wilayah Kecamatan Halmahera Barat, Maluku Utara, Senin (5/8/2024). Gempa bumi tersebut terjadi pada pukul 16:10 WIB.

Berdasarkan informasi dari akun Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) lokasi gempa pada koordinat 1.53 lintang utara. Atau 126.93 bujur timur.

“Pusat gempa berada di 76 kilometer barat laut Halmahera Barat, dengan kedalaman 106 kilometer. Dan tidak berpotensi tsunami,” tulis keterangan BMKG.

BMKG dalam keterangannya juga menyebut informasi ini mengutamakan kecepatan. Sehingga hasil pengolahan data belum stabil dan bisa berubah seiring kelengkapan data.

“Hingga saat ini belum ada informasi lebih lanjut. Terkait dampak gempa yang terjadi,” tulisnya menambahkan.