Link, Banjarbaru – Gubernur Kalsel, H. Sahbirin Noor kembali menegaskan komitmen Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dalam menjaga stabilitas harga di tengah masyarakat.

Hal ini disampaikan langsung Paman Birin melalui Kepala Dinas Perdagangan Kalsel, Sulkan usai menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah secara virtual di Command Center Setdaprov Kalsel, Senin (29/7) pagi.

Rapat Koordinasi (Rakor) yang rutin diselenggarakan setiap minggu oleh Kementerian Dalam Negeri RI tersebut dipimpin Pelaksana tugas (Plt) Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri, Tomsi Tohir.

“Kami sangat mengapresiasi arahan dari Tomsi Tohir. Pemerintah Provinsi Kalsel akan terus berupaya maksimal untuk menjaga stabilitas harga, khususnya komoditas pangan yang menjadi kebutuhan pokok masyarakat,” pesan Paman Birin sebagaimana disampaikan Sulkan.

Paman Birin juga menekankan pentingnya perencanaan yang matang dalam pengendalian inflasi. Sejauh ini Pemprov Kalsel telah belajar banyak dari pengalaman sebelumnya dan akan terus melakukan evaluasi serta perbaikan.

”Kami menyadari bahwa pengendalian inflasi bukan perkara mudah. Namun, dengan kerja sama yang baik antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan seluruh stakeholder, kami yakin dapat mengatasi tantangan ini,” tegas Paman Birin.

Lebih lanjut, Paman Birin juga menggarisbawahi pentingnya distribusi komoditas yang lancar dan efektif. Beliau meminta seluruh jajaran pemerintah daerah untuk terus memantau dan mengevaluasi kinerja para distributor, serta memberikan sanksi tegas bagi mereka yang melakukan pelanggaran.

“Kami tidak akan tolerir adanya praktik-praktik yang merugikan konsumen. Pemerintah akan terus berupaya melindungi masyarakat dari kenaikan harga yang tidak wajar,” pungkas Paman Birin.

Sementara itu, Tomsi Tohir meminta pemerintah daerah (Pemda) tegas dan mahir mengendalikan inflasi. Materi-materi yang disampaikan di dalam setiap Rakor bisa menjadi program kegiatan strategis yang perlu ditindaklanjuti, baik oleh Pemda maupun kementerian/lembaga 

“Pada kesempatan pagi hari ini, ini yang ke-84 kali kita mengadakan rapat yang terus-menerus setiap minggu. Oleh sebab itu tentunya harapannya sudah banyak yang kita lakukan dan melaksanakan perubahan dan program jangka panjang hampir dua tahun,” ungkap Tomsi.

Tomsi menekankan agar Pemda tidak bersikap sebagaimana pemadam kebakaran yang bertindak hanya sesaat dalam mengendalikan inflasi. Upaya tersebut, kata dia, perlu dilakukan dengan penuh perencanaan. Untuk itu, dirinya mengingatkan Pemda agar tidak jatuh ke lubang yang sama dalam pengendalian inflasi. Sebab pola-pola grafik inflasi selama 5 tahun telah bisa dianalisis dan grafiknya cenderung sama setiap tahun.

“Tidak henti-hentinya saya mengingatkan kembali bahwa kita selalu memiliki grafik yang sama setiap tahun. Saya pelajari semua berkaitan dengan beras, bawang, cabai, lima tahun ke belakang, itu kurang lebih di bulan-bulan itu turun dan utamanya yang naik,” ujarnya.

Begitu juga dengan distribusi komoditas, Tomsi masih melihat terdapat berbagai gangguan dan ketidaklancaran. Dia meminta Pemda untuk melakukan evaluasi di daerah masing-masing. Bila terdapat petugas yang bertanggung jawab tidak cakap, dia meminta agar diganti atau dilakukan penyegaran dengan lebih dulu mengusulkan pada pimpinan.

Pentingnya perencanaan juga berlaku berkaitan dengan pengadaan barang-barang impor. Menurutnya, timeline distribusi yang tepat waktu perlu diperhatikan, sehingga tidak dipermainkan oleh para distributor nakal. Dia menekankan, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah perlu ketegasan dalam merespons kondisi tersebut.

“Saat kita butuhkan barang itu berkurang atau kosong itu sama saja mereka-mereka mempermainkan kita. Jadi ketegasan ini perlu, hukuman bagi mereka juga perlu, supaya ini yang ke-84 kali harusnya kita sudah mahir,” ungkapnya.

Rakor dihadiri secara virtual Deputi III Bidang Perekonomian, Kantor Staf Presiden Edy Priyono, Direktur Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting, Kementerian Perdagangan Bambang Wisnubroto, Kepala Divisi Perencanaan Operasional dan Pelayanan Publik Perum BULOG Epi Sulandari, Direktur Sayuran dan Tanaman Obat, Dirjen Holtikuktura, Kementerian Pertanian Andi Muhammad Idil Fitri, Direktur Pertimbanan Hukum Jamdatun, Silah H. Pulungan, Wakasatgas Pangan Polri Helfi Assegaf, Panglima TNI Bidang Ekonomi, Keuangan dan Perdagangan Jayusman serta Gubernur/Bupati/Walikota se-Indonesia.

Pada Rakor Pengendalian Inflasi melalui Zoom Meeting di Command Center tampak hadir perwakilan BPS Provinsi Kalsel, Bulog Divre Kalsel serta KADIN Kalsel, Hadir pula sejumlah perwakilan SKPD lingkup Kalsel.

Link, Tanjung – Kemajuan desa adalah cerminan dari kemajuan negara secara keseluruhan. Untuk itu, pemerintahan desa bukan hanya sebagai unit administratif terkecil, tetapi merupakan pondasi utama dalam struktur pembangunan bangsa.

Hal tersebut disampaikan Gubernur Kalsel H. Sahbirin Noor atau Paman Birin yang juga didampingi Ketua Tim Penggerak PKK Kalsel Hj. Raudatul Jannah atau Acil Odah saat memberikan sambutan pada acara Pelantikan Pj. Ketua TP. PKK Kabupaten Tabalong dan Pengukuhan Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabalong di Kompleks Pendopo Bersinar Tanjung, Senin (29/07) pagi.

Menurut Paman Birin, dari pemerintahan desa lah, sebagian pelayanan publik itu di mulai, dan dari desa pula, cukup banyak sektor ekonomi yang bergulir dan menopang perekonomian daerah.

“Karena itu, dalam kesempatan ini saya berpesan kepada para kepala desa agar dapat mempertahankan dan meningkatkan kualitas pelayanan publik. Jadikan kepuasan masyarakat sebagai tolok ukur utama keberhasilan. Teruslah berinovasi dalam memberikan pelayanan yang cepat, efisien, dan transparan,” ujar Gubernur dua periode itu.

Paman Birin berpesan kepada 119 kepala desa yang diperpanjang masa jabatannya itu, untuk terus melanjutkan program-program pembangunan yang telah berjalan dengan baik, dan jangan ragu untuk melakukan evaluasi dan perbaikan jika diperlukan.

Tidak hanya itu, suami dari Acil Odah itu juga mengajak kepada para kepala desa untuk melibatkan secara langsung masyarakatnya dalam membangun desanya masing-masing.

“Libatkan seluruh elemen masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan, hingga pengawasan pembangunan. kelola keuangan desa dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas,” ungkapnya.

Maka dari itu, Paman Birin berpesan untuk menggunakan dana desa seefektif dan seefisien mungkin untuk kesejahteraan masyarakat. Dan harus menjaga kepercayaan yang telah diberikan masyarakat dengan mengedepankan integritas dalam pengambilan kebijakan.

Terlebih, perpanjangan masa jabatan sebagai kepala desa kini resmi diperpanjang selama 2 tahun. Paman Birin berharap hal tersebut menjadi momentum untuk semakin meningkatkan kinerja dan pencapaian.

“Tetaplah dahaga akan prestasi dan inovasi. Jangan takut untuk mencoba hal-hal baru yang dapat membawa kemajuan bagi desa,” pesan Paman Birin.

Paman Birin juga berpesan dalam menghadapi Pilkada serentak tahun 2024, agar para kepala desa untuk menjaga stabilitas dan keamanan wilayahnya masing-masing.

“Untuk itu, saya menghimbau agar saudara-saudara aktif melakukan sosialisasi dan edukasi politik kepada masyarakat. dorong partisipasi politik yang cerdas dan bertanggung jawab. Selain itu, jadilah figur pemersatu di tengah masyarakat. Tunjukkan kepemimpinan yang bijaksana dalam menjembatani perbedaan pandangan politik di masyarakat,” tutupnya.

Sementara itu, dalam pelantikan perpanjangan masa jabatan kepada desa itu, juga dilaksanakan pelantikan Pj. Ketua TP. PKK Kabupaten Tabalong berdasarkan SK Ketua TP. PKK Provinsi Kalimantan Selatan Nomor:03/KEP/PKK.PROV/VII/2024 Tanggal 22 Juli Tahun 2024 oleh Sekretaris Ii TP. PKK Provinsi Kalimantan Selatan.

Seusai melantik Pj. Ketua TP. PKK Kabupaten Tabalong Hj. Lis Sulastrini, Acil Odah juga memberikan piagam penghargaan kepada Hj. Syarifah Syifa Anang Syakhfiani selaku ketua TP. PKK Kabupaten Tabalong periode 2014-2019 dan 2029-2024.

Dalam kesempatan tersebut, turut hadir Pj. Bupati Tabalong Hj. Hamidah Munawarah, Ketua DPRD Kalsel Supian HK, Pj. Sekda Tabalong Fitri Hernadi, Guru Supian Al-Banjari, jajaran Forkopimda Kab. Tabalong, Ketua Ikatan dan Organisasi Kewanitaan di Kabupaten Tabalong, Seluruh Camat dan Ketua TP. PKK Kecamatan, Pengurus PKK Kabupaten Tabalong, dan Seluruh Kepala Desa dan ketua TP. PKK Desa se Kabupaten Tabalong. (tri)