Beranda blog Halaman 7

Anggota Dewan Banjarbaru, Nurkhalis Akan Perjuangkan Pelabaran Al Jafri Kelurahan Kemuning

Penulis
zai
-
0
Anggota Dewan

Link, Banjarbaru – Kondisi Jalan Al Jafri di Kelurahan Kemuning dinilai tidak mampu menampung arus kendaraan secara optimal, warga sampaikan keluhan ke Anggota DPRD Kota Banajarbaru, Nurkhalis Anshari saat melakukan reses pada Rabu (11/3/2026).

Menindaklanjuti keluhan tersebut, anggota DPRD Kota Banjarbaru, Nurkhalis Anshari mengatakan akan memperjuangkan pelebaran Jalan Al Jafri yang dikeluhkan masyarakat, karena dinilai kondisi jalan yang sempit dan tidak lagi memadai.

“Jalan Al Jafri merupakan jalur penghubung utama di kawasan tersebut. Namun, kondisi jalan saat ini dinilai tidak mampu menampung arus kendaraan secara optimal, terutama saat terjadi perlintasan dua arah,” katanya.

Atas dasar tersebut, lanjut Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini lebih jauh, warga sangat berharap ada pelebaran jalan yang dinilai memiliki peran strategis dalam mendukung mobilitas masyarakat sehari-hari. “Jika dua mobil melintas berpapasan, salah satu ban kendaraan harus turun ke tanah,” ujarnya

Tak hanya kondisi jalan, Nurkhalis juga menilai, sistem drainase di kawasan tersebut masih belum tertata dengan baik. Beberapa titik bahkan belum memiliki saluran air, sementara yang sudah ada mengalami penyumbatan sehingga aliran air tidak berjalan lancar.

“Warga juga mengeluhkan sistem drainase yang belum tertata baik, beberapa titik saluran air belum terbentuk, dan drainase mengalami penyumbatan sehingga aliran air tidak lancar,” ucapnya.

Tak hanya itu, masyarakat juga mengusulkan pemasangan paving block pada jalan lingkungan yang rata-rata memiliki lebar kurang dari tiga meter dan belum layak dilalui kendaraan besar. “Masih ada beberapa titik jalan lingkungan yang belum dipaving. Warga melalui ketua RT berharap bisa masuk dalam prioritas pembangunan sehingga akses masyarakat semakin terbuka,” ungkapnya.

Ia menambahkan, persoalan drainase menjadi salah satu aspirasi yang paling sering disampaikan warga dalam berbagai titik reses. Oleh karena itu, pihaknya akan berupaya mencarikan solusi agar permasalahan tersebut dapat ditangani secara bertahap.

“Hasil reses ini akan dipilah mana yang menjadi prioritas yang sangat dibutuhkan masyarakat, sehingga permasalahan di tingkat RT dan RW dapat bertahap diselesaikan sesuai harapan warga,” tutupnya.(znd/link)

Serap Aspirasi Masyarakat, Dicky Eka Putra Prioritaskan Usulkan Infrastruktur dan Fasum

Penulis
zai
-
0
Aspirasi

Link, Banjarbaru – Anggota Komisi III DPRD Banjarbaru, Dicky Eka Putra serap berbagai aspirasi masyarkat dalam kegiatan reses di Kelurahan Landasan Ulin Tengah. Rabu (11/3/2026).

Pada kesempatan tersebut, berbagai usulan warga mencuat, mulai dari kebutuhan perbaikan infrastruktur hingga peningkatan fasilitas umum (fasum) di lingkungan permukiman.

Menanggapi berbagai aspirasi tersebut, Politisi Partai Amanat Nasional (PAN) Kota Banajarbaru ini mengungkapkan, salah satu aspirasi utama warga adalah pembangunan jembatan masuk ke kawasan komplek yang dinilai penting untuk mendukung aksesibilitas masyarakat.

Selain itu, warga juga mengusulkan perbaikan fasilitas umum, termasuk peninggian tanah serta pembangunan panggung di area fasum agar dapat dimanfaatkan untuk kegiatan masyarakat.

“Yang pertama terkait jembatan masuk ke komplek. Kemudian masalah fasum, warga meminta tanahnya ditinggikan dan dibuatkan panggung supaya bisa dimanfaatkan masyarakat,” ujarnya.

Sejumlah aspirasi yang bersifat mendesak, lanjut Dicky, akan memungkinkan untuk direalisasikan secara cepat dan ditindaklanjuti. “Kalau permintaan yang sifatnya langsung dari warga dan bisa direalisasikan, sudah kita bantu. Misalnya alat pemotong rumput dan penyemprot untuk perawatan alkah,” jelasnya.

Sementara itu, untuk usulan yang berkaitan dengan program pemerintah daerah, Dicky menyebut akan ditindaklanjuti melalui mekanisme pengajuan proposal kepada Pemerintah Kota Banjarbaru, khususnya melalui Dinas Perumahan dan Permukiman (Disperkim).

“Kalau usulan yang berkaitan dengan Pemko, kita minta warga membuat proposal dulu. Nanti kita ajukan ke pemerintah kota melalui dinas terkait,” katanya.

Selain itu, warga juga menyampaikan keluhan terkait kondisi jalan lingkungan yang masih rusak di sejumlah titik. Dicky menilai, permasalahan tersebut terjadi karena sebagian jalan belum mendapatkan perbaikan lanjutan dari pihak pengembang.

“Penanganan jalan perlu mempertimbangkan kondisi wilayah yang rawan banjir. Kalau diaspal mungkin kurang efektif karena daerah ini rawan banjir. Mungkin lebih cocok menggunakan paving agar lebih tahan,” ungkapnya.

Dicky menegaskan, seluruh aspirasi masyarakat yang dihimpun dalam kegiatan reses akan menjadi bahan perjuangan di DPRD untuk ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah. “Reses ini menjadi momen penting bagi kami untuk mendengar langsung kebutuhan masyarakat. Aspirasi yang disampaikan tentu akan kami perjuangkan agar bisa direalisasikan,” pungkasnya.(znd/link)

Penyegaran Birokrasi, Gubernur Lakukan Rotasi 6 Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama 

Penulis
tri
-
0

Link, Banjarmasin – Sebanyak 6 Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalsel, dilantik Gubernur Kalsel, H. Muhidin. Ini dilakukan sebagai bagian dari upaya penyegaran birokrasi dan peningkatan kinerja pemerintahan daerah.

Pelantikan yang berlangsung di Gedung Mahligai Pancasila pada Rabu (11/3/2026) tersebut berlangsung dalam suasana bulan suci Ramadan.

Prosesi pelantikan pun terlihat berbeda dari biasanya, di mana sebagian pejabat yang dilantik mengenakan gamis yang dipadukan dengan jas hitam, menciptakan nuansa formal sekaligus religius yang khas di bulan Ramadan.

Pelantikan tersebut mencakup promosi jabatan dari eselon II/b ke eselon II/a, serta rotasi sejumlah pejabat eselon II/a ke posisi baru sebagai bagian dari penyegaran organisasi pemerintahan.

Dalam prosesi tersebut dibacakan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 800.1.3.3-228 Tahun 2026 tertanggal 23 Februari 2026 tentang pengangkatan Dewi Pujiarti, SE., MM. sebagai Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kalsel.

Selain itu, dalam kesempatan yang sama juga dibacakan Keputusan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 800.1.3.3/02-04/BKD/2026 tertanggal 9 Maret 2026 tentang pengangkatan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama lainnya di lingkungan Pemprov Kalsel.

Berdasarkan keputusan tersebut, sejumlah pejabat mengalami rotasi jabatan, di antaranya :

Dr. Ir. Hj. Galuh Tantri Narindra, ST., MT. yang sebelumnya menjabat Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalsel dipercaya menjadi Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Kalsel.

H. Abdul Rahim, S.Sos., M.Pd. dari jabatan Kepala Dinas Perindustrian Provinsi Kalsel kini menjabat Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalsel.

Dr. Ir. Miftahul Chair, ST., MT. yang sebelumnya menjabat Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Pembangunan Provinsi Kalsel diangkat menjadi Kepala Dinas Perindustrian Provinsi Kalsel.

Dr. Rahmaddin MY, A.KS., M.Si. yang sebelumnya menjabat Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi Kalsel kini dipercaya sebagai Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalsel.

Rusma Khazairin, SKM., MM. yang sebelumnya menjabat Kepala Biro Organisasi Setda Provinsi Kalsel dilantik sebagai Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Pembangunan Provinsi Kalsel.

Dalam sambutannya, Gubernur Kalsel H. Muhidin menegaskan bahwa penataan jabatan di lingkungan Pemprov Kalimantan Selatan merupakan bagian dari strategi penyegaran birokrasi agar roda pemerintahan dapat berjalan lebih optimal.

Menurutnya, penempatan pejabat dilakukan dengan mempertimbangkan kompetensi, pengalaman, serta kebutuhan organisasi sehingga setiap pejabat dapat menjalankan tugas dan tanggung jawabnya secara maksimal.

Selain itu, Gubernur H. Muhidin menyampaikan bahwa penataan jabatan ini dilakukan berdasarkan kebutuhan organisasi serta kapasitas dan kompetensi masing-masing pejabat.

“Rotasi ini untuk penyegaran sekaligus menempatkan pejabat sesuai kemampuan dan pengalaman yang dimiliki, sehingga dapat memberikan kontribusi maksimal bagi pemerintahan,” ujarnya.

Dalam kesempatan itu, Gubernur H. Muhidin juga menegaskan bahwa seluruh pejabat yang dilantik akan menjalani evaluasi kinerja secara berkala setiap enam bulan.

Gubernur Kalsel menyebutkan, pejabat yang menunjukkan kinerja baik akan dipertahankan bahkan berpeluang mendapatkan pengembangan karier. Sebaliknya, pejabat yang dinilai kurang optimal akan dievaluasi dan dapat dipindahkan ke posisi yang lebih sesuai.

“Evaluasi tetap kita lakukan. Kalau kinerjanya baik tentu kita pertahankan, kalau tidak sesuai maka akan kita evaluasi kembali,” tegasnya.

Namun demikian, hingga saat ini masih terdapat beberapa posisi yang belum terisi secara definitif, salah satunya yakni Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Kalsel.

Menurut Gubernur H. Muhidin, kekosongan jabatan tersebut terjadi karena belum ada pejabat yang memenuhi persyaratan kepangkatan untuk menduduki posisi tersebut.

“Untuk jabatan Kepala Dinas ESDM sementara ini masih kosong, karena belum ada pejabat yang memenuhi syarat kepangkatan untuk mendudukinya,” tutupnya.

Acara tersebut turut dihadiri Ketua DPRD Kalse, H. Supian HK beserta jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Provinsi Kalsel atau yang mewakili. Hadir pula Sekretaris Daerah Kalsel, Sekretaris Daerah Kalsel, M. Syarifuddin, para Tenaga Ahli Gubernur Kalsel, para Staf Ahli Gubernur, para Asisten Sekretariat Daerah, serta seluruh Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalsel. (tri)

Rumah Warga di Desa Pekauman Dilalap Api, Pemkab Banjar Salurkan Bantuan

Penulis
zai
-
0
Rumah Warga
Wakil Bupati Kabupaten Banjar, Said Idrus Al Habsyi menyerahkan bantuan secara simbolis kepada para korban terdampak bencana kebakaran di lokasi kejadian dan disaksikan Plh Sekda Banjar Ikhwansyah, Kepala Pelaksana BPBD Wasis Nugraha, Kepala DPKP Agus Siswanto, Kepala Dinas Sosial P3AP2KB Erni Wahdini, Ketua Baznas Banjar Nuryadi, serta Kepala Desa Pekauman, Siti Aisyah pada Rabu (11/3/2026) siang .

Link, Martapura – Pada 10 Maret 2026 sore kemarin, sepuluh unit rumah warga RT03 di Desa Pekauman, Kecamatan Martapura Timur yang duhuni 10 Kepala Keluarga (KK) dengan total 38 jiwa hangus dilalap api.

Akibat bencana kebakaran tersebut warga yang terdampak terpaksa mengungsi sementara waktu di rumah kerabat terdekat.

Menindaklanjuti permasalahan tersebut dan sebagai bentuk kepedulian serta respons cepat pemerintah. Pada Rabu (11/3/2026) siang, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Banjar melalui sejumlah instansi terkait langsung bergerak untuk menyalurkan sejumlah bantuan kepada warga yang kehilangan tempat tinggal dan harta benda akibat musibah kebakaran.

Penyerahan bantuan secara simbolis dilakukan Wakil Bupati Kabupaten Banjar, Said Idrus Al Habsyi kepada para korban di lokasi kejadian dan disaksikan Plh Sekda Banjar Ikhwansyah, Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Wasis Nugraha, Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (DPKP) Agus Siswanto, Kepala Dinas Sosial P3AP2KB Erni Wahdini, Ketua Baznas Banjar Nuryadi, serta Kepala Desa (Kades/Pambakal) Pekauman, Siti Aisyah.

Usai menyerahkan bantuan secara simbolis, baik bantuan logistik dan kebutuhan pokok. Said Idrus Al Habsyi memastikan pemerintah daerah saat ini tengah melakukan pendataan korban guna mendukung penanganan dan pemulihan bagi warga terdampak.

“Atas nama pemerintah daerah kami menyampaikan duka atas musibah ini, semoga para korban diberi ketabahan dan rumah yang terbakar dapat segera dibangun kembali. Alhamdulillah, dari Baznas ada bantuan berupa uang tunai sebesar Rp 3 juta,” ujarnya.

Selain bantuan uang tunai Rp 3 juta untuk masing-masing rumah yang terbakar, Said Idrus memastikan Pemkab Banjar akan melakukan verifikasi terhadap tingkat kerusakan bangunan untuk menentukan besaran bantuan lanjutan sesuai kategori kerusakan rumah, yakni rusak berat sebesar Rp 30 juta, rusak sedang Rp 20 juta, dan rusak ringan Rp 10 juta.

“Tiga warga yang mengalami luka-luka serta satu orang yang tersengat aliran listrik telah mendapatkan penanganan medis,” katanya.

Ia juga mengimbau, agar masyarakat lebih waspada terhadap potensi kebakaran, terutama saat meninggalkan rumah untuk beribadah pada malam hari selama Ramadan. “Jika meninggalkan rumah untuk tarawih atau salat malam, pastikan kompor dimatikan dan stop kontak dicabut. Mudah-mudahan kejadian seperti ini tidak terulang lagi,” ucapnya.

Atas respon cepat dari Pemkab Banjar dalam membantu warganya yang tertimpa musibah. Pambakal Desa Pekauman, Siti Aisyah menyampaikan apresiasi kepada Pemkab Banjar. “Terima kasih banyak kepada Pemkab Banjar yang telah cepat memberikan bantuan. Ini sangat meringankan beban warga yang terkena musibah,” tuturnya.(znd/link)

Buka Puasa Bersama Awak Media, Bupati Harapkan Terjalinnya Komunikasi yang Baik

Penulis
zai
-
0
Bupati

Link, Martapura – Bupati Kabupaten Banjar, H Saidi Mansyur sebut kritik dan opini yang disampaikan pewarta jadi vitamin bagi pemerintah daerah dalam menyelenggarakan pembangunan.

Perihal tersebut disampaikan H Saidi Mansyur dalam acara silaturahmi dan buka puasa bersama awak media yang dimotori Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian (DKISP), dan dihadiri Asisten Bupati, dan direktur sejumlah perusahaan daerah di Gedung Mahligai Sultan Adam Martapura pada Selasa (10/3/2026).

Didampingi Wakil Bupati Kabupaten Banjar, Said Idrus Al Habsyie. Dalam sambutannya, Saidi Mansyur menyebut kegiatan buka puasa bersama tersebut tak sekadar menjadi wadah memupuk ukhuwah dan silaturahmi antara jajaran Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Banjar dengan awak media, tapi juga sebagai penguat fondasi pembangunan.

“Karena berbagai kritik dan opini yang disampaikan para pewarta menjadi vitamin bagi pemerintah daerah dalam menyelenggarakan pembangunan. Melalui media massa berbagai informasi, termasuk pemerintahan di Pemkab Banjar dapat menyebar dengan cepat dan luas,” ujarnya.

Jika tidak terjalin komunikasi yang baik, lanjut Saidi Mansyur dihadapan puluhan wartawan yang bertugas melakukan peliputan di wilayah Kabupaten Banjar yang berhadir. Persamaan persepsi tidak terbentuk tanpa adanya semangat gotong-royong.

“Termasuk dari awak media, maka akan menjadi hambatan bagi pemerintah daerah dalam menyelenggarakan pembangunan. Hal ini tentunya selaras dengan slogan tambahan diusung di periode kedua kepemimpinan kami bersama Said Idrus Al Habsyie yang berasaskan gotong-royong dan berkeadilan,” imbuhnya.

Melalui kegiatan buka bersama ini, Saidi Mansyur berharap dapat terjalinnya komunikasi yang lebih baik lagi antara jajaran Pemkab Banjar dengan para awak media.

“Niat kami, mudah-mudahan selalu terjalin komunikasi yang baik, rekan-rekan media bisa sejalan dengan seluruh komponen di Pemkab Banjar,” harapnya.(zainuddin)

Mendagri Pastikan Stok Beras dan BBM Aman Jelang Idulfitri

Penulis
nana
-
0
Mendagri

Link, Jakarta – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengimbau masyarakat, untuk tidak melakukan pembelian berlebihan atau panic buying terhadap kebutuhan pokok seperti bahan bakar minyak (BBM) dan beras, di tengah isu kenaikan harga barang yang beredar menjelang Idulfitri 1447 Hijriah.

Imbauan itu disampaikan Mendagri, terkait kekhawatiran publik terhadap potensi kelangkaan pasokan dan lonjakan harga pada momen hari besar keagamaan nasional tersebut.

Mendagri memastikan, stok kebutuhan pokok masyarakat dalam kondisi aman dan mencukupi.

Pemerintah mencatat stok beras nasional saat ini mencapai empat juta ton, sementara pasokan BBM juga tersedia dalam jumlah yang memadai untuk memenuhi kebutuhan konsumsi masyarakat selama periode Ramadhan hingga Lebaran.

“Jadi masyarakat tak usah panic buying, karena justru akan mengganggu rantai pasok makanan. Pemerintah telah memiliki skema untuk mengatasi persoalan harga dan pasokan kebutuhan pokok,” kata Mendagri melalui keterangan resmi, usai memimpin rapat koordinasi bersama seluruh kepala daerah se-Indonesia di Aula Wan Seri Beni, Kota Tanjungpinang, Kepulauan Riau (Kepri), Senin (9/3/2026).

Lebih lanjut, mendagri juga meminta masyarakat tidak perlu terlalu khawatir terhadap angka pertumbuhan ekonomi nasional tahun 2025 yang tercatat sebesar 4,7 persen.

“Tahun lalu tarif listrik disubsidi, tapi sekarang harganya kembali stabil. Sementara perhitungan ekonomi kita, masih menggunakan harga listrik subsidi,” ujar Mendagri.

Dalam rapat koordinasi tersebut, mendagri menginstruksikan seluruh gubernur, bupati, dan wali kota, khususnya di wilayah Kepri, untuk segera menggelar rapat internal guna memastikan kesiapan pasokan pangan dan energi di daerah masing-masing.

Menurutnya, langkah antisipatif itu penting untuk menjaga kelancaran rantai pasok agar tidak terjadi gangguan distribusi yang dapat merugikan konsumen.

“Kepala daerah segera rapat dan berkoordinasi bersama distributor serta pengusaha terkait kesiapan pasokan pangan,” ujarnya.

Selain ketersediaan barang, mendagri turut menekankan pentingnya aspek keamanan. Pihaknya meminta pemerintah daerah untuk melakukan pengamanan di lokasi-lokasi wisata serta mengatur arus mudik secara efektif. Koordinasi lintas sektor dinilai sangat diperlukan untuk mencegah insiden kerumunan massa yang tidak terkendali demi menjamin keselamatan publik.

“Rasa aman dan nyaman harus dihadirkan untuk masyarakat pada saat arus mudik maupun di lokasi-lokasi wisata,” katanya.

Sebagai langkah final, Mendagri menerbitkan instruksi tegas agar seluruh kepala daerah wajib berada di wilayah tugasnya masing-masing mulai 14 Maret hingga 28 Maret 2026.

Kehadiran fisik para pemimpin daerah dianggap krusial untuk memimpin langsung pengendalian situasi, mengawal stabilitas harga, dan menjamin kelancaran keamanan selama perayaan hari besar keagamaan nasional berlangsung.

Jalan Melati di Desa Labuan Tabu Rusak, Dinas PUPRP Sebut Masih Proses PBJ

Penulis
zai
-
0
Jalan melati

Link, Martapura – Kondisi ruas Jalan Melati di Desa Labuan Tabu, Kecamatan Martapura rusak kian parah pascaterdampak banjir di penghujung tahun dan awal 2026 lalu. Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertanahan (PUPRP) Kabupaten Banjar akui lama tak tersentuh perbaikan.

Kendati demikian, Kepala Bidang (Kabid) Bina Marga pada Dinas PUPRP Kabupaten Banjar, Jimmy memastikan, pada tahun ini kondisi ruas jalan melati di Desa Labuan Tabu tersebut akan dilakukan perbaikan, tak terkecuali dengan kondisi jalan rusak pascaterdampak banjir di wilayah lainnya.

“Khusus kondisi jalan di Desa Labuan Tabu, perbaikannya memang sudah kita program di tahun kemarin agar di tangani pada 2026 ini. Saat ini tengah berproses persiapan Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ),” ujarnya pada Senin (9/3/2026).

Selain memastikan penanganan ruas jalan melati di Desa Labuan Tabu sudah masuk dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA). Jimmy memastikan proses tender atau lelang akan selesai di penghujung April 2026.

“Waktunya agak mepet karena sudah mendekati hari libur, kemungkinan proses pemilihan penyedia hingga berkontrak di akhir April. Mudah-mudahan prosesnya lancar,” harapnya.

Sedangkan untuk panjang penanganan, lanjut Jimmy, yakni dengan panjang 1,8 Kilometer.

“Memang dalam dua hari ini sempat ada video di media sosial (medsos) yang menyoroti kondisi jalan tersebut. Tapi bukannya kami diam dengan adanya informasi tersebut, tapi dalam pelaksanaannya tentu membutuhkan proses mulai dari perencanaan, penganggaran, hingga pelaksanaannya,” katanya.

Mengakui penyebab kerusakan jalan yang cukup parah tersebut bukan semata-mata dikarenakan terdampak bencana banjir, namun juga disebabkan sudah lama tak tertangani atau tidak dilakukan rekonstruksi hingga pemeliharaan. Jimmy memastikan Dinas PUPRP akan melakukan perbaikan sementara sebelum proses tender selesai.

“Sebagai langkah awal kami, sebelum lebaran Idul Fitri kami akan melakukan pemeliharaan ruas jalan tersebut agar masyarakat yang melintas lebih aman dan nyaman. Sembari menunggu proses tender selesai untu melakukan penanganan secara maksimal,” tuturnya.

Dari pantauan pewarta di lapangan, saat ini Dinas PUPRP Kabupaten Banjar juga tengah melakukan perbaikan ruas jalan rusak di wilayah Kecamatan Martapura dengan metode asphalt patching atau tambal sulam, seperti di ruas Jalan Sekumpul Ujung, Kecamatan Martapura.(zainuddin)

Lantik 116 Pejabat Fungsional, Gubernur: Jabatan Fungsional Miliki Peran Semakin Penting

Penulis
tri
-
0

Link, Banjarbaru – Gubernur Kalimantan Selatan H Muhidin diwakili Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, M Syarifuddin lantik 116 Pejabat Fungsional dan serahkan SK CPNS dan PNS lulusan Sekolah Tinggi Transportasi Darat (STTD) pada Senin (9/3) pagi, di Gedung Idham Chalid, Banjarbaru.

Dalam sambutan tertulis yang disampaikan Sekdaprov Syarifuddin, Gubernur H Muhidin menyampaikan ucapan selamat dan menitipkan pesan agar para pejabat fungsional yang dilantik maupun CPNS dan PNS yang menerima SK untuk menerima dan menjalankan amanah yang diberikan dengan sebaik-baiknya.

“Amanah yang saudara-saudara terima hari ini merupakan kepercayaan negara yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab, sekaligus menjadi titik awal untuk terus meningkatkan dedikasi dan kualitas pengabdian kepada bangsa, negara, dan Masyarakat,” sampai Gubernur.

Lebih lanjut H Muhidin menyampaikan, bahwa melihat pengembangan karier ASN yang saat ini terus diarahkan agar semakin selaras dengan penerapan sistem merit, pengelolaan aparatur harus bertumpu pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja, sehingga setiap jabatan diisi oleh sumber daya manusia, yang memang memiliki kapasitas dan integritas untuk menjalankannya.

“Dalam kerangka itulah, jabatan fungsional ASN, memiliki peran yang semakin penting. Jabatan ini menempatkan keahlian dan profesionalitas sebagai fondasi utama dalam pengembangan karier aparatur,” ujar H Muhidin.

Kehadiran ASN yang dilantik dan menerima SK dari berbagai perangkat daerah dan mewakili beragam bidang pada hari ini ujar Gubernur H Muhidin, mencerminkan penyelenggaraan daerah yang senantiasa memerlukan kontribusi dari beragam ilmu dan keahlian.

“Kondisi ini mencerminkan komitmen Pemprov Kalsel untuk terus memperkuat kapasitas sumber daya aparatur, sehingga birokrasi yang kita bangun semakin profesional, kompeten, dan mampu memberikan pelayanan publik yang semakin baik kepada Masyarakat,” lanjut Gubernur H Muhidin.

Di akhir sambutannya, H Muhidin tak lupa kembali menitipkan pesan dan harapan, baik kepada para pejabat fungsional yang baru saja dilantik, maupun CPNS dan PNS lulusan STTD yang telah menerima SK.

“Saya juga berpesan kepada seluruh ASN yang menerima SK maupun yang dilantik pada hari ini, agar dapat menjalankan amanah jabatan dengan penuh integritas, tanggung jawab, serta komitmen untuk terus meningkatkan kompetensi dan kinerja,” pesan H Muhidin.

Ditemui usai pelantikan, Sekdaprov Syarifuddin sampaikan harapan serupa kepada para pejabat fungsional dan juga CPNS serta PNS lulusan STTD yang baru menerima SK.

“Hari ini kita melantik CPNS, PNS dan juga Pejabat Fungsional. Mudah-mudahan nantinya mereka yang telah dilantik hari ini, agar bisa menyesuaikan atau beradaptasi dengan lingkungan, jabatan dan mungkin tempat kerja yang baru. Serta saya berharap agar mereka dapat senantiasa meningkatkan kualitas dan jangan segan bertanya kepada rekan sejawat maupun atasan,” pesannya.

Diketahui telah dilantik pada kegiatan ini sebanyak 116 Pejabat Fungsional lingkup Pemprov Kalsel yang terbagi dalam tiga kategori yakni kategori Pengangkatan Pertama, kategori Pengangkatan Perpindahan, dan Kategori Pengangkatan melalui Perpindahan (dari kategori ‘Keterampilan’ ke kategori ‘Keahlian’).

Juga diserahkan 8 Surat Keputusan (SK) kepada lulusan STTD yang terbagi menjadi 4 orang CPNS dan juga 4 orang PNS. (tri)

Pemprov Kalsel Dukung Penanaman Jagung Serentak Kuartal I 2026

Penulis
tri
-
0

Link, Pelaihari – Program penanaman jagung serentak Kuartal I Tahun 2026, yang dilaksanakan di kawasan Bentok, Desa Banyu Hirang, Kecamatan Bati-Bati, dapat dukungan langsung dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.

Gubernur Kalimantan Selatan H. Muhidin dalam sambutan tertulis melalui Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Muhammad Syarifuddin menyampaikan bahwa kegiatan tersebut merupakan bagian dari program penanaman jagung serentak yang dilaksanakan secara nasional dan dipusatkan di Sumatera Selatan.

“Hari ini penanaman jagung serentak yang dilaksanakan oleh Polda Kalsel dan penanaman dilaksanakan di Sumatera Selatan, kemudian untuk di Kalimantan Selatan ditempatkan di Bentok, Banyu Hirang, Tanah Laut,” terangnya, Sabtu (7/3/2026).

Gubernur Muhidin menjelaskan bahwa Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan memberikan dukungan terhadap program tanam jagung Kuartal I yang dilaksanakan oleh Polda Kalsel, sebagai upaya mendorong peningkatan produksi jagung sekaligus membantu kesejahteraan petani.

“Pemerintah provinsi sendiri mendukung kegiatan penanaman jagung Kuartal I yang dilaksanakan oleh Polda Kalsel dengan memberikan bantuan berupa bibit dan pupuk,” jelasnya.

Selain itu, Pemprov Kalsel juga akan membahas lebih lanjut terkait stabilitas harga jagung agar harga yang diterima petani tetap menguntungkan.

“Untuk penguncian harga nanti mungkin akan kita bahas lebih lanjut. Yang jelas pemerintah berharap harga yang diterima petani tidak merugikan mereka,” tegasnya.

Sementara itu, Kapolda Kalimantan Selatan Irjen Pol Rosyanto Yudha Hermawan mengatakan penanaman jagung oleh jajaran Polri di Kalimantan Selatan menjadi bagian dari upaya mendukung peningkatan produksi jagung serta ketahanan pangan daerah.

Ia menyebut target penanaman jagung oleh Polri di wilayah Kalsel mencapai 1.431 hektare. Saat ini Polda Kalsel memiliki lahan sekitar 2.052 hektare dan sekitar 900 hektare di antaranya telah ditanami jagung.

“Kabupaten Tala ini juga kita akan canangkan sebagai sentra jagung Provinsi Kalsel,” ungkap Yudha.

Ia juga menyampaikan bahwa harga jagung yang diterima petani saat panen cukup kompetitif, yakni sekitar Rp4.000 per kilogram untuk jagung basah, Rp5.500 per kilogram dengan kadar air 17–18 persen, dan Rp6.400 per kilogram dengan kadar air 14 persen.

Bupati Tanah Laut H. Rahmat Trianto optimistis daerahnya dapat menjadi sentra produksi jagung di Kalimantan Selatan. Ia mengungkapkan pada tahun 2020 luas tanam jagung di Tanah Laut mencapai sekitar 2.759 hektare dengan total produksi sekitar 123 ribu ton.

Namun produksi sempat menurun akibat pandemi Covid-19 yang memengaruhi aktivitas pertanian dan distribusi hasil panen.

Rahmat menilai salah satu tantangan yang dihadapi petani adalah ketidakstabilan harga jual jagung di pasar. Karena itu, ia mengapresiasi langkah Polda Kalsel yang berinisiatif membantu menjaga harga pembelian jagung di tingkat petani.

Salah satu perwakilan kelompok tani di Tanah Laut, Kartono, mengaku kerja sama dengan Polri memberikan dampak positif bagi para petani.

“Karena keuntungan itu bersih kita terima, tidak perlu dipotong untuk apapun lagi. Jadi keuntungan itu lebih berasa,” kata Kartono.

Ia menambahkan sistem tersebut membuat petani merasa lebih nyaman karena tidak perlu lagi memikirkan penyimpanan maupun pemasaran hasil panen. (tri)

Kondisi Jalan Rambai Tengah Dikeluhkan, DPRD Banjarbaru Segera Berkoordinasi dengan Dinas Terkait

Penulis
zai
-
0
Jalan Rambai Tengah

Link, Banjarbaru – Anggota DPRD Kota Banjarbaru, Mahmud Sirrie serap aspirasi warga RT 04 Kelurahan Guntung Paikat yang mengeluhkan kondisi Jalan Rambai Tengah yang dinilai terlalu sempit dan rawan kecelakaan dalam kegiatan reses pada Sabtu (7/3/2026).

Mewakili warga, Ketua RW 03, Wageyono mengatakan, jalan tersebut kini berfungsi sebagai akses umum dengan tingkat mobilitas tinggi, terutama pada pagi dan sore hari. Kondisi tersebut menyebabkan kepadatan lalu lintas yang cukup signifikan.

“Kalau pagi dan sore memang padat, banyak warga yang beraktivitas seperti antar anak sekolah dan berangkat kerja. Di situ sangat padat sekali,” ujarnya.

Kondisi jalan yang sempit, lanjut Wageyono kerap memicu kecelakaan lalu lintas, sehingga membahayakan pengguna jalan. Warga juga telah berulang kali mengusulkan pelebaran jalan melalui forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang), namun hingga kini belum terealisasi.

“Sudah hampir tiga sampai empat kali diusulkan, tapi belum juga terealisasi,” ungkapnya.

Mendengar keluhan tersebut, Mahmud Sirrie menyatakan akan menindaklanjuti aspirasi warga dengan berkoordinasi bersama dinas terkait, seperti Dinas Perhubungan dan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Banjarbaru.

“Ini menjadi atensi kami, apalagi kondisi jalannya memang belum representatif,” ujarnya.

Ia menegaskan, permasalahan tersebut perlu segera dicarikan solusi mengingat tingginya risiko kecelakaan di lokasi tersebut. Namun, realisasi program tetap akan disesuaikan dengan ketersediaan anggaran dan mekanisme yang berlaku.

“Kalau alokasi anggarannya memungkinkan, tentu akan kita usulkan dan perjuangkan. Mekanismenya akan kita pelajari lebih lanjut,” jelasnya.

Selain persoalan Jalan Rambai Tengah, dalam reses tersebut Mahmud Sirrie juga menerima sejumlah aspirasi lain dari warga, di antaranya permintaan bantuan alat kebersihan.

Di sisi lain, ia turut menyalurkan bantuan untuk pembangunan pos di lingkungan setempat sebagai bentuk dukungan terhadap fasilitas masyarakat.(znd/link)

1...678...1,372Halaman 7 dari 1,372

Stay connected

0FansSuka
0PengikutMengikuti
0PelangganBerlangganan
- Advertisement -
Google search engine

Latest article

BPS Bersama PLN Martapura Bahas Pelaksanaan Sensus Ekonomi dan Penguatan Integrasi Data Lintas Sektor

zai - 0
Link, Martapura - Dukung pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 serta penguatan integrasi data lintas sektor, Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Banjar dan PLN Unit Layanan...

Perkuat Sinergi Pembangunan Ekonomi, KADIN Lakukan Audiensi dengan Bupati Banjar

zai - 0
Link, Martapura - Perkuat sinergi pembangunan ekonomi, pengurus Kamar Dagang dan Industri (KADIN) melakukan audiensi dengan Bupati Kabupaten Banjar, H Saidi Mansyur, bertempat di...
Bupati Tulungagung

KPK Tetapkan Bupati Tulungagung sebagai Tersangka Kasus Pemerasan dan Gratifikasi

nana - 0
Link, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Bupati Tulungagung periode 2025–2030 berinisial GSW sebagai tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi berupa pemerasan...