Link, Jakarta – Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Suharyanto menerima kunjungan Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan Republik Indonesia (BP Taskin) Budiman Sudjatmiko di Graha BNPB, Jakarta, Selasa (22/10/2025).
Pertemuan tersebut menjadi momentum penting bagi kedua lembaga untuk memperkuat sinergi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya bagi warga yang terdampak bencana dan berada dalam kondisi sosial ekonomi rentan.
Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, salah satu tugas BNPB adalah memulihkan kondisi sosial ekonomi warga terdampak pascabencana melalui program yang dijalankan oleh Kedeputian Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi.
Sementara itu, BP Taskin memiliki mandat untuk mempercepat pengentasan kemiskinan secara terpadu di seluruh Indonesia, sebagaimana tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 163 Tahun 2024.
Melalui dasar hukum tersebut, Suharyanto menegaskan bahwa kerja sama antara BNPB dan BP Taskin memiliki semangat yang sama, yakni memperbaiki taraf hidup masyarakat melalui pendekatan yang berkelanjutan.
“BNPB fokus membantu masyarakat terdampak bencana agar dapat pulih dan bangkit, sementara BP Taskin memiliki cakupan yang lebih luas terhadap pengentasan kemiskinan di seluruh Indonesia. Kolaborasi ini menjadi penting agar upaya penanggulangan bencana juga dapat berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat,” ujar Suharyanto.
Sementara itu, Budiman Sudjatmiko menegaskan pentingnya sinergi kedua lembaga untuk memastikan bahwa pemulihan pascabencana tidak hanya berhenti pada pemulihan fisik, tetapi juga mencakup aspek sosial dan ekonomi masyarakat.
“Kami sepakat bahwa pemulihan masyarakat terdampak bencana tidak cukup hanya mengembalikan mereka ke kondisi sebelum bencana. Justru, bencana bisa menjadi momentum untuk menata ulang sistem ekonomi lokal agar lebih tangguh, inklusif, dan produktif,” kata Budiman.
Ke depan, BNPB bersama BP Taskin akan menindaklanjuti pertemuan tersebut melalui penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) serta perjanjian kerja sama teknis, termasuk dalam pemanfaatan data dan pelaksanaan program bersama.
BP Taskin akan mengintegrasikan Data Terpadu Sosial Nasional (DTSN) dengan data potensi bencana yang dimiliki BNPB. Pemetaan terpadu ini diharapkan dapat membantu menentukan wilayah prioritas yang membutuhkan intervensi bersama antara program pengentasan kemiskinan dan pemulihan pascabencana.
Selain itu, BP Taskin juga akan mengembangkan skema investasi berdampak sosial (social impact investment) serta mendorong kolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk sektor filantropi dan swasta, untuk memperkuat ketahanan ekonomi masyarakat terdampak bencana.
“Kami sudah mulai menerapkan pendekatan ini di beberapa wilayah seperti Cirebon, dengan mengonsolidasikan lahan pertanian, koperasi, dan rantai nilai industri pangan. Bersama BNPB, kami ingin membawa pendekatan serupa ke daerah rawan bencana agar masyarakat yang terdampak bisa pulih dan tumbuh lebih kuat,” tambah Budiman.
Melalui sinergi antara BNPB dan BP Taskin ini, diharapkan program pengurangan risiko bencana dapat berjalan seiring dengan upaya pengentasan kemiskinan. Dengan demikian, masyarakat terdampak tidak hanya pulih dari bencana, tetapi juga memiliki ketahanan sosial dan ekonomi yang lebih baik.
