Link, Banjarbaru – Pasca terbitnya UU Nomor 20 Tahun 2023, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Selatan menggelar Sosialisasi Manajemen ASN.

Gubernur Kalsel H. Sahbirin Noor melalui Sekretaris Daerah Provinsi Kalsel Roy Rizali Anwar membuka dan menyampaikan sambutannya pada Sosialisasi Manajemen ASN, di Aula Aberani Sulaiman, Kantor Gubernur Kalsel pada Selasa (06/02).

Turut hadir Komisioner Aparatur Sipil Negara (ASN) Rudianto Sumargono, Kepala BKD Kalsel Dinansyah, dan Staf Ahli Gubernur Bidang Perekonomian dan Pembangunan, Agus Dian Nur.

Paman Birin menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada tim Komisi ASN atas kesediaannya menjadi narasumber pada kegiatan yang diselenggarakan jajaran Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Kalsel dan melibatkan seluruh BKD di 13 pemerintah kabupaten/kota itu.

Disebutkan, selama ini pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama mengacu pada UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN yang mengamanatkan, pengisian jabatan dilakukan terbuka dan kompetitif.

“Pengisian jabatan ini dilakukan dengan memperhatikan kompetensi, syarat kualifikasi, kepangkatan, pendidikan dan pelatihan, rekam jejak jabatan, dan integritas serta persyaratan jabatan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang dilakukan secara terbuka dan kompetitif pada tingkat nasional atau antar kabupaten/kota dalam satu provinsi,” jelasnya.

Hal itu dilakukan dalam rangka memilih pejabat pimpinan tinggi pratama yang profesional, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme sehingga mampu menyelenggarakan pelayanan publik dengan baik.

Oleh sebab itu, Paman Birin berharap para narasumber dalam sosialisasi hari ini dapat memberikan sedikit gambaran kedepannya kepada peserta sosialisasi, bagaimana penerapan manajemen ASN, salah satunya mekanisme pengisian jabatan pimpinan tinggi pasca terbitnya UU ASN terbaru, yaitu undang-undang nomor 20 tahun 2023 tentang ASN.

“Melalui sosial sasi ini, saya berharap didapat informasi yang lengkap terkait proses seleksi dan kriteria penilaian bagi ASN yang saat ini bertugas di unit kerja bidang pengelola kepegawaian selaku penyelenggara kegiatan seleksi terbuka,” harapnya.

Hal ini penting karena tidak jarang, muncul problematika atau permasalahan yang biasanya nya terjadi pada saat proses seleksi terbuka. Diharapkan pelaksanaan seleksi terbuka, baik itu di pemerintah provinsi ataupun di masing-masing instansi, dapat berjalan dengan lancar, dan dapat meminimalisir kesalahan-kesalahan dalam pelaksanaannya.

“Sebagai bahan informasi, saat ini ada beberapa jabatan pimpinan tinggi pratama di lingkungan Pemprov Kalsel yang lowong,” tambahnya.

Rencananya, dalam waktu dekat ini, Pemprov Kalsel akan melaksanakan pengisian JPT yang lowong itu melalui seleksi terbuka.

Dengan ini, diharapkan kerjasama yang baik dari jajaran Komisi ASN agar kegiatan seleksi terbuka dapat berjalan dengan lancar.

Paman Birin mengajak peserta sosialisasi untuk jadikan momen ini sebagai kesempatan saling berinteraksi, bertukar ide dan membangun jaringan antara kabupaten/kota dan provinsi bersama dengan Komisi ASN, agar koordinasi semuanya dapat berjalan semakin baik.

Sementara itu, Kepala BKD Provinsi Kalsel Dinansyah mengatakan, pihaknya mengundang komisioner ASN sebagai narasumber dalam sosialisasi untuk menjelaskan seputar UU Nomor 20 tahun 2023 yang akan diberlakukan pada April 2024 ini. Kendati demikian, ungkap Dinansyah, sampai sekarang pihaknya belum menerima Peraturan Pemerintah (PP) untuk pelaksanaannya.

Sehubungan dengan itu, seleksi Jabatan Tinggi Pratama (JPT) yang masih kosong di lingkup Pemprov Kalsel dilaksanakan dengan mengacu pada UU Nomor 5 Tahun 2014 dan tetap meminta rekomendasi Komisi ASN yang nantinya akan melebur ke Badan Kepegawaian Negara (BKN) dan Kementerian PAN-RB itu.

“JTP lingkup Pemprov Kalsel yang akan dilelang dalam waktu dekat adalah posisi pimpinan di Dinas Sosial, Dinas Perindustrian, DP3A, Badan Pengelolaan Keuangan Daerah, Biro Kesra, Biro Hukum, Biro Perekonomian, Asisten II dan III dan dua jabatan Wakil Direktur di RSUD Ulin Banjarmasin,” tutupnya. (tri)

Link, Banjarbaru – Pengoptimalan koordinasi pencegahan dan pemberantasan korupsi dalam penyelenggaraan pemerintahan, terus dilakukan oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Selatan (Kalsel).

Gubernur Kalsel, Sahbirin Noor yang diwakilkan Inspektur Daerah Provinsi Kalsel, Akhmad Fydayeen mengatakan, pihaknya menjalankan program koordinasi dengan seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam mencegah tindak pidana korupsi.

“Memang ada strategi kami dalam pemberantasan korupsi, yaitu membangun nilai, perbaikan sistem dan efek jera,” ungkap Fydayeen usai mengikuti Rapat Koordinasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi dan Perkenalan Satuan Tugas (Satgas) bersama KPK dan Kepala SKPD terkait lingkup Pemprov Kalsel melalui virtual, di Ruang Command Center Sekretariat Daerah Provinsi Kalsel, Banjarbaru, Selasa (6/2/2024).

Diketahui, Satgas Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi oleh KPK meliputi Direktur Wilayah III Bahtiar Ujang Purnama, Kepala Satgas Maruli Tua Manurung, PIC Wilayah III dan Admin.

Fydayeen meminta, kepada SKPD agar bisa melakukan pemetaan terhadap isu strategis, misalnya penanganan stunting dan tim yang bertanggung jawab serta selama ini langkah-langkah SKPD sudah baik dalam melakukan upaya terhadap pencegahan korupsi di Kalsel.

“Jadi ada juga sasaran kami dari koordinasi pemberantasan korupsi di daerah, yaitu Monitoring Center for Prevention (MCP) dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meliputi pelayanan publik yang berorientasi kepada Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK) dan persepsi anti korupsi yang berorientasi kepada Indeks Integritas Nasional (IIN),” ujar Fydayeen.

Tidak hanya itu, Fydayeen mengatakan, nilai Monitoring Center For Prevention (MCP) dari KPK di tahun ini akan lebih ditingkatkan lagi karena di tahun 2023 mencapai 84,73 persen dan itu menurun jika dibandingkan di tahun 2022 mencapai 86 persen.

“Sehingga, SKPD agar bisa bersinergi bersama dalam menaikkan angka MCP sebagai upaya pencegahan korupsi guna menuju sistem tata kelola pemerintahan yang lebih baik, bersih dan akuntabel,” terang Fydayeen. (tri)

Link, Banjarbaru – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan turut menghadiri Kick-off Pengampuan Layanan Kanker dan Penandatanganan MoU yang berlangsung di aula Gedung Kiara Lantai 12 RSUPN Dr. Cipto Mangunkusumo (RSCM) Jalan Pangeran Diponegoro No.71, Senen, Jakarta Pusat, Senin (05/02)

Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) atau Memorandum of Understanding (MoU) dilakukan Direktur Utama RSCM, dr. Supriyanto, Sp.B, FINACS, M.Kes dengan Direktur RSUD Ulin Banjarmasin dr. Diauddin yang didampingi Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalsel Hj Raudatul Jannah.

Selain dengan Pemprov Kalsel, MoU dilakukan dengan RS Ampuan Utama dari Provinsi Lampung, Banten, dan Kalimantan Barat.

Direktur Utama RSCM, dr Supriyanto menyebut, dalam perannya sebagai pengampu regional layanan kanker sesuai keputusan Kementerian Kesehatan, pihaknya bermaksud untuk menggunakan momentum Hari Kanker Se-dunia tahun ini sebagai titik tolak akselerasi program pengampuan di empat provinsi ampuan RSCM, yaitu Lampung, Banten, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Selatan.

Supriyanto juga menyebut, bulan Februari ini akan menjadi bulan pembuka dari seluruh program komprehensif yang akan berjalan penuh setahun ke depan dan seterusnya.

“Kita menyelenggarakan Kick-Off Program Pengampuan Penanggulangan Kanker

di jejaring regional RSCM, dengan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) atau Memorandum of Understanding (MoU) bersama antara RSCM dan masing-masing 5 RS

Ampuan Utama,” terang Supriyatno.

Dalam kegiatan yang dihadiri Dirjen Layanan kesehatan Kementerian Kesehatan RI, dr. Azhar Jaya, S.H., SKM, MARS itu, juga diisi sosialisasi rangkaian acara WCD oleh Ketua Tim Pengampuan Layanan Kanker RSCM, Prof. Dr. dr Soehartati G. Sp.Onk.Rad(K). (tri)

Link, Banjarmasin – Kesanggupan Kalimantan Selatan (Kalsel) menjadi tuan rumah Pekan Olahraga Wartawan Nasional (Porwanas) 2024, mendapatkan apresiasi dari Ketua Umum Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat.

Ini disampaikan Hendry CH Bangun Ketua Umum PWI Pusat dalam audiensi bersama Gubernur Kalimantan Selatan Sahbirin Noor, di kediaman Gubernur, Minggu (4/2/2024) malam.

Terlebih lagi ide Paman Birin dengan mengangkat tema “Geopark Meratus ” sebagai tema berbagai karya jurnalistik (karya tulis, fotografi, videografi dan reportase Radio ) merupakan salah satu kepedulian insan Pers terhadap lingkungan.

“Ini adalah salah satu bentuk kepedulian kita sebagai insan Pers pada lingkungan dari inspirasi yang ditawarkan Paman Birin pada perhelatan akbar wartawan Porwanas nantinya,” ungkap Hendry CH Bangun.

Pada audensi itu, Paman Birin juga menyampaikan bahwa Kalsel saat ini lagi dalam proses untuk mendapatkan pengakuan UNESCO agar Taman Bumi Meratus ini sebagai langkah positif dalam menjaga lingkungan.

“Kita harapkan para wartawan akan mengekplorasi dalam bentuk berita dari keberagaman flora dan fauna yang ada di Geopark Meratus yang saat ini tetap terjaga ” kata Paman Birin.

Paman Birin pun menyampaikan kesiapan Kalsel sebagai tuan rumah Porwanas 2024 yang rencana akan dilaksanakan pada bulan Agustus mendatang.

“Sebagaimana event-event nasional yang telah digelar di Banua, Kalsel siap menyambut tamu Porwanas dan menjadi tuan rumah yang baik,” terang Paman Birin.

Pelaksanaan PORWANAS direncanakan pelaksanaan nya pada bulan Agustus 2024 yang akan dihadiri sekitar 4 ribu insan pers dari berbagai tanah air.

Turut hadir dalam audiensi tersebut, Ketua PWI Kalsel, Zainal Helmy, Ketua SIWO PWI Kalsel Irwansyah dan Tokoh Pemuda Banua, H. Sandi Fitrian Noor. (tri)