Transportasi publik terintegrasi mempercepat akses masyarakat mendapatkan layanan pendidikan, kesehatan, dan layanan ekonomi.
Linkalimantan.com, Banjarbaru
Pengembangan transportasi publik tentunya tidak dapat berjalan sendiri, melainkan menjadi bagian dari sistem pembangunan terintegrasi yang dirancang sejak tahap perencanaan oleh Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah (Bapperida) Kota Banjarbaru.
Hal tersebut juga harus didukung Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) dalam hal penganggaran, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) dalam pembangunan infrastruktur, serta penguatan kualitas sumber daya manusia oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM), termasuk di sektor pendidikan.
Memegang peran strategis sebagai penghubung mobilitas antarwilayah sekaligus pendorong efisiensi aktivitas ekonomi dan sosial masyarakat, Pemerintah Kota (Pemko) Banjarbaru melalui Dinas Perhubungan (Dishub) terus memperkuat sistem transportasi perkotaan berbasis konektivitas dan layanan publik modern dengan mengoperasikan Feeder Trans Banjarbaru sejak 2024 hingga 2026. Upaya ini merupakan bagian dari strategi mendukung visi Banjarbaru EMAS (Elok, Maju, Adil, Sejahtera) melalui integrasi lintas wilayah, peningkatan akses mobilitas masyarakat, serta kolaborasi antarorganisasi perangkat daerah (OPD) dalam perencanaan, pembangunan infrastruktur, hingga penguatan sumber daya manusia.
Kepala Dishub Kota Banjarbaru, Muhammad Mirhansyah, menegaskan bahwa transportasi publik bukan sekadar layanan perpindahan orang, tetapi juga instrumen penting dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
“Transportasi publik yang terintegrasi akan mempercepat akses masyarakat terhadap pendidikan, kesehatan, dan layanan ekonomi. Ini bagian dari upaya kita mewujudkan kota yang maju dan berkeadilan,” ujarnya.
Secara regulatif, penyelenggaraan angkutan umum di Banjarbaru mengacu pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, khususnya Pasal 139 ayat (3) yang mewajibkan pemerintah daerah menjamin ketersediaan angkutan umum, serta Pasal 158 yang menegaskan pentingnya angkutan pengumpan (feeder) dalam mendukung sistem transportasi massal.
Implementasi kebijakan tersebut diwujudkan melalui operasional Feeder Trans Banjarbaru yang menjadi bagian dari sistem transportasi kawasan metropolitan Banjarbakula. “Kehadiran feeder ini berfungsi sebagai penghubung dari kawasan permukiman menuju titik-titik layanan utama dan jaringan transportasi yang lebih besar,” katanya.
Dari sisi operasional, armada yang digunakan merupakan kendaraan tipe Gran Max yang telah dimodifikasi sesuai Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan dilengkapi berbagai fitur keselamatan seperti dashcam, kamera pemantau pengemudi, alat pemadam api ringan, hingga sabuk keselamatan di setiap kursi. Guna meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat, kendaraan tersebut juga dilengkapi fasilitas kenyamanan seperti pendingin udara, kursi prioritas, serta sistem pintu otomatis.
Tidak hanya terintegrasi, teknologi juga menjadi bagian penting dalam modernisasi transportasi. Melalui aplikasi Mitra Darat, masyarakat dapat memantau posisi armada secara real time, mengetahui jadwal operasional, serta merencanakan perjalanan dengan lebih efisien. Digitalisasi ini sejalan dengan arah pembangunan pemerintahan berbasis elektronik yang juga didorong oleh BKPSDM dan Bapperida dalam kerangka Satu Data Pembangunan.
Dalam aspek jaringan layanan, hingga 2026 Trans Banjarbaru telah mengoperasikan 11 trayek dari total 20 trayek yang direncanakan. Pada tahap awal peluncuran 1 September 2024, sebanyak 17 unit armada melayani tujuh trayek utama yang menghubungkan kawasan strategis seperti Halte Al-Mukarramah, Lapangan Rebatik, Terminal Simpang 4, hingga Balai Kota.
Pengembangan terus dilakukan pada 2025 dengan penambahan sembilan armada baru untuk empat trayek tambahan, termasuk akses ke kawasan pelayanan publik seperti RSUD Idaman dan pusat pendidikan seperti SMPN 9. Hal ini menunjukkan adanya korelasi kuat antara sektor transportasi dengan sektor kesehatan dan pendidikan.
Data operasional menunjukkan tren peningkatan signifikan jumlah penumpang. Pada periode awal 2024, jumlah pengguna tercatat sebanyak 5.591 orang. Angka tersebut melonjak drastis pada 2025 menjadi 162.001 penumpang. Sementara itu, pada triwulan pertama 2026, jumlah penumpang telah mencapai 59.161 orang. Peningkatan ini menjadi indikator bahwa keberadaan transportasi publik mulai diterima masyarakat sebagai alternatif mobilitas yang efisien, sekaligus mencerminkan keberhasilan kebijakan integrasi transportasi yang dirancang pemerintah daerah.
Keberhasilan sektor transportasi tidak terlepas dari peran Dinas PUPR, khususnya bidang Bina Marga dan Sumber Daya Air. Pembangunan jalan, drainase, serta penanganan banjir menjadi faktor penentu kelancaran operasional transportasi. Infrastruktur jalan yang baik serta sistem drainase yang optimal memastikan armada dapat beroperasi tanpa hambatan, terutama di wilayah rawan genangan.
Di sisi lain, perencanaan trayek dan pengembangan jaringan transportasi sangat bergantung pada data yang disediakan oleh Disdukcapil dan analisis Bapperida sebagai dasar dalam menentukan wilayah prioritas layanan dan perencanaan pembangunan yang memastikan konektivitas antarwilayah berjalan efektif. Begitu juga di sektor pendidikan. Akses transportasi yang memadai memungkinkan peningkatan angka partisipasi sekolah serta mendukung capaian rata-rata lama sekolah (RLS) dan harapan lama sekolah (HLS) yang menjadi indikator kinerja Dinas Pendidikan. Hal ini menunjukkan bahwa transportasi bukan hanya urusan mobilitas, tetapi juga berkontribusi langsung terhadap pembangunan sumber daya manusia.
Selain itu, keberadaan transportasi publik juga mendukung program sosial yang dijalankan Dinas Sosial, khususnya dalam memudahkan akses kelompok rentan terhadap layanan bantuan dan fasilitas publik. Mobilitas yang terjangkau menjadi faktor penting dalam memastikan pemerataan layanan bagi seluruh lapisan masyarakat.
Dari sisi penganggaran, BPKAD berperan dalam memastikan keberlanjutan program transportasi melalui alokasi anggaran yang tepat sasaran. Di tengah kebijakan efisiensi, sektor transportasi tetap menjadi prioritas karena dampaknya yang luas terhadap aktivitas ekonomi dan sosial masyarakat.
Lebih jauh, integrasi transportasi juga menjadi bagian dari strategi pembangunan kota berkelanjutan. Dengan mendorong masyarakat beralih ke transportasi publik, pemerintah dapat mengurangi kepadatan lalu lintas, menekan emisi kendaraan, serta menciptakan lingkungan kota yang lebih nyaman dan sehat.
Dalam kerangka Banjarbaru EMAS, sektor transportasi menjadi representasi nyata dari aspek “Maju” melalui modernisasi layanan dan teknologi, serta aspek “Adil” melalui pemerataan akses mobilitas bagi seluruh masyarakat.
Bahkan, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan juga telah merencanakan integrasi tarif antara Trans Banjarbakula dan feeder Trans Banjarbaru. Kebijakan ini diharapkan semakin meningkatkan efektivitas sistem transportasi serta mendorong masyarakat untuk beralih ke moda transportasi publik.
Dengan berbagai capaian dan pengembangan yang terus dilakukan, Dinas Perhubungan Banjarbaru menunjukkan bahwa pembangunan transportasi tidak hanya soal infrastruktur dan armada, tetapi juga tentang membangun sistem yang terintegrasi, berbasis data, serta berorientasi pada pelayanan publik.
Transportasi yang terhubung, data yang terintegrasi, serta kolaborasi lintas OPD menjadi fondasi penting dalam memastikan bahwa Banjarbaru tidak hanya tumbuh sebagai kota administratif, tetapi juga berkembang menjadi kota modern yang inklusif, efisien, dan berkelanjutan. (zainuddin/link)
