Beranda blog Halaman 92

Terjadi Perlambatan, Dinas PUPRP Tinjau Proyek Penataan Etalase Kota

Penulis
zai
-
0
Terjadi Perlambatan, Dinas PUPRP Tinjau Proyek Penataan Etalase Kota

Link, Martapura – Kepala Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertanahan (PUPRP) Kabupaten Banjar, Anna Rosida Santi lakukan pemantauan pada Proyek Penataan Etalase Kota Martapura lanjutan, Selasa (21/10/2025).

Didampingi Iwan Junaidi selaku Kepala Bidang Cipta Karya (Kabid CK). Kepala Dinas PUPRP Kabupaten Banjar, Anna Rosida Santi melakukan pengecekan dibeberapa titik lokasi pembangunan trotoar yang berfungsi sebagai pedestrian di ruas Jalan Ahmad Yani Km40 yang dilaksanakan CV Surya Agung selama 180 hari kalender dengan nilai kontrak Rp5,5 Miliar dari total pagu anggaran Rp7 Miliar.

Kabid CK Dinas PUPRP Kabupaten Banjar, Iwan Junaidi mengatakan ada beberapa catatan yang diperoleh berdasarkan hasil peninjauan di lapangan dan perlu segera dilakukan penanganan.

“Seperti buangan air limbah rumah tangga yang mengalir ke drainase. Terkait hal ini kami akan segera kami koordinasikan dengan dinas lingkungan hidup terkait penanganannya seperti apa nantinya,” ujarnya.

Sedangkan untuk progres pengerjaan Proyek Penataan Etalase Kota Martapura yang mendapatkan pendampingan dari Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Banjar. Iwan Junaidi mengungkapkan, berdasarkan hasil laporan pada 17 Oktober 2025 progresnya mencapai 43,03 persen dari target 50,97 persen. Deviasi minus 7,9 persen.

“Hari ini secara progres ada peningkatan, tapi laporannya belum kami terima. Kendala pengerjaan karena berada di samping ruas jalan protokol, jadi dalam pengerjaannya harus mengutamakan kenyamanan pengguna jalan,” tuturnya.

Tak terkecuali kondisi cuaca yang tak menentu, tambah Iwan Junaidi, juga menjadi salah satu kendala pada proyek pembangunan pedestarian yang memiliki lebar 4,5 meter dengan panjang penanganan 352 meter.

“Meski prediksi Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) saat ini berada dipuncak kemarau, karena kadang turun hujan dan terkadang panas, tentunya perlu dilakukan penyesuaian kerja di lapangan,” ucapnya.

Sedangkan untuk item pengerjaan yang dilaksanakan, yakni melakukan galian dan pemasangan box culvert berukuran 1m X 1m yang berfungsi sebagai drainase, dan memasang u-ditch utilitas berukuran 80Cm X 80Cm yang difungsikan sebagai jalur kabel telekomunikasi bawah tanah. Selanjutnya dilakukan pengecoran sebelum melakukan pemasangan granit dan beberapa furniture, seperti bollard, hingga lampu.(zainuddin)

Pemerintah Turunkan Tarif Tiket Pesawat Jelang Nataru

Penulis
nana
-
0
Pemerintah Turunkan Tarif Tiket Pesawat Jelang Nataru
Pemerintah Turunkan Tarif Tiket Pesawat Jelang Nataru (Foto Humas Kemenhub)

Link, Jakarta – Pemerintah resmi menurunkan tarif tiket pesawat domestik kelas ekonomi sebesar 13–14 persen untuk periode angkutan Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 (Nataru). Kebijakan ini menjadi langkah strategis menjaga momentum pertumbuhan ekonomi dan daya beli masyarakat di penghujung tahun.

Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi menegaskan, kebijakan tersebut merupakan bentuk nyata komitmen pemerintah dalam memastikan masyarakat dapat melakukan perjalanan dengan biaya yang lebih terjangkau tanpa mengorbankan keselamatan dan kualitas layanan. “Langkah ini kami ambil agar konektivitas antardaerah tetap terjaga dan mobilitas masyarakat berjalan lancar dengan tarif yang lebih terjangkau. Kami ingin memastikan seluruh masyarakat dapat menikmati layanan transportasi udara, khususnya pada masa Natal dan tahun baru,” ujar Menhub Dudy di Jakarta, Selasa (21/10/2025).

Penurunan tarif tiket pesawat ini selaras dengan arahan Presiden Prabowo Subianto untuk memperkuat strategi pertumbuhan ekonomi nasional pada semester II tahun 2025, terutama melalui peningkatan konsumsi rumah tangga dan daya beli masyarakat—dua indikator utama penggerak ekonomi nasional.

Kebijakan tersebut juga menjadi bagian dari pelaksanaan Asta Cita, khususnya Cita ke-3 tentang “Meningkatkan lapangan kerja dan pendapatan masyarakat” serta Cita ke-6 mengenai “Peningkatan konektivitas dan efisiensi logistik nasional”.

Penurunan tarif berlaku untuk penerbangan 22 Desember 2025 hingga 10 Januari 2026, sementara periode pembelian tiket dimulai sejak 22 Oktober 2025.

Kebijakan ini mencakup beberapa komponen biaya yang disesuaikan secara sistematis, antara lain: Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Ditanggung Pemerintah sebesar 6 persen; Fuel Surcharge (FS) untuk pesawat jet sebesar 2 persen dan propeller sebesar 20 persen;

Pelayanan Jasa Penumpang Pesawat Udara (PJP2U) dipotong 50 persen;, Biaya Jasa Pendaratan, Penempatan, dan Penyimpanan Pesawat Udara dikurangi 50 persen; Penurunan harga avtur di 37 bandara; serta, Perpanjangan jam operasi (advance dan extend operating hours) di sejumlah bandara utama.

Kombinasi dari berbagai kebijakan fiskal, teknis, dan operasional tersebut diharapkan dapat meringankan biaya perjalanan udara bagi masyarakat di tengah meningkatnya permintaan jelang akhir tahun.

Menhub Dudy memberikan apresiasi kepada seluruh pihak yang berperan aktif dalam penurunan tarif tiket pesawat, mulai dari Kementerian Keuangan, maskapai penerbangan, penyedia bahan bakar, hingga pengelola bandara. “Saya sampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berkolaborasi. Semoga kebijakan ini memberi manfaat langsung kepada masyarakat dan menjaga gairah ekonomi nasional,” tambahnya.

Penegasan Komitmen Pemerintah di Tahun Pertama Prabowo–Gibran

Dari sisi sosial, kebijakan ini memberi napas segar bagi masyarakat kelas menengah dan daerah-daerah yang bergantung pada moda transportasi udara, seperti kawasan timur Indonesia. Pemerintah memastikan bahwa selain menurunkan harga, aspek keselamatan, ketepatan waktu, dan kenyamanan tetap menjadi prioritas utama selama masa angkutan Nataru.

Langkah ini juga menandai satu tahun masa kerja Pemerintahan Prabowo Subianto–Gibran Rakabuming Raka, yang menempatkan pelayanan publik sebagai prioritas utama. Kebijakan penurunan tarif tiket pesawat menjadi bukti konkret implementasi semangat “Setahun Berdampak” — bahwa setiap kebijakan harus memberi manfaat langsung bagi rakyat. Dalam konteks lebih luas, kebijakan ini memperkuat arah transformasi sistem transportasi nasional.

Ketua BKOW Kalsel Buka Sosialisasi dan Penguatan Kampung KB Mandiri di Martapura

Penulis
tri
-
0

Link, Martapura – Ketua Badan Kerjasama Organisasi Wanita (BKOW) Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel), drg. Hj. Ellyana Trisya Hasnuryadi, menghadiri acara pembukaan Sosialisasi dan Penguatan Kampung Keluarga Berkualitas (KB) Mandiri di Kampung KB Mawar, Kelurahan Sungai Paring, Martapura, Selasa (21/10/2025) pagi.

Kegiatan ini menjadi momentum penting dalam memperkuat komitmen bersama antara pemerintah daerah, lembaga masyarakat, dan organisasi perempuan untuk mewujudkan keluarga yang tangguh, mandiri, dan berdaya saing.

Hingga tahun 2024, tercatat 277 desa dan 13 kelurahan atau total 290 wilayah di Kabupaten Banjar telah ditetapkan sebagai Kampung KB. Program ini merupakan bagian dari strategi nasional BKKBN untuk memperkuat ketahanan keluarga dan menyiapkan generasi emas Indonesia.

Dalam sambutannya, Hj. Ellyana Trisya Hasnuryadi menegaskan bahwa kehadiran BKOW Kalsel menjadi wujud dukungan terhadap program BKKBN dalam membangun keluarga berkualitas menyongsong bonus demografi. Ia juga menekankan pentingnya sinergi lintas sektor dan peran aktif perempuan agar lebih mandiri secara sosial dan ekonomi.

“BKOW Kalsel siap berkolaborasi dengan PKK, Dharma Wanita, Fatayat, Aisyiyah, dan organisasi perempuan lainnya untuk memperkuat pelaksanaan Kampung KB secara terpadu,” ujarnya.

Menurutnya, keberhasilan program Kampung KB memerlukan dukungan bersama dari seluruh lapisan masyarakat dan organisasi perempuan di daerah. BKOW Kalsel, lanjutnya, siap menjadi mitra pemerintah dalam menggerakkan pemberdayaan perempuan di tingkat kampung.

“Perempuan yang berdaya bukan hanya menopang ekonomi keluarga, tetapi juga berperan besar dalam pendidikan dan pembentukan karakter generasi muda,” pungkasnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DINSOSP3AP2KB) Kabupaten Banjar, Hj. Erny Wahdini, menyampaikan kegembiraan atas kehadiran Ketua BKOW Kalsel sebagai langkah awal penguatan program.

“Kami sangat berbahagia atas kehadiran Ibu Ketua BKOW Kalsel. Kehadiran beliau memberikan semangat baru bagi kami dan seluruh kader di lapangan. Kami optimistis, dengan sinergi dan kebersamaan, program Kampung KB ini akan semakin kuat, termasuk dalam upaya menekan angka stunting, meningkatkan peran perempuan, dan memperkuat ketahanan keluarga di daerah,” tuturnya penuh semangat.

Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan sesi dialog interaktif dan pemaparan materi mengenai strategi penguatan Kampung KB Mandiri oleh para narasumber dari BKKBN Kalsel, DINSOSP3AP2KB Kab banjar dan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana (DPPPA-KB) Kalsel.

Dengan terselenggaranya kegiatan ini, diharapkan Kampung KB di Kabupaten Banjar dapat terus berkembang menjadi pusat pembelajaran, pemberdayaan, dan inovasi sosial yang mendorong lahirnya keluarga-keluarga tangguh, sehat, serta siap menghadapi tantangan masa depan.

Acara ini turut dihadiri oleh Ketua Dharma Wanita Persatuan Kabupaten Banjar, Ketua Tim Pengendalian Penduduk perwakilan Kementerian Kependudukan dan Keluarga Kalsel, perwakilan dari Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana (DPPPA-KB) Kalsel, Camat Martapura, pengurus TP PKK Kabupaten Banjar, para Lurah, ketua Kampung KB Mawar serta tokoh masyarakat dan tamu undangan lainnya. (tri)

Akad Masal KUR dan KPP, Pemprov Kalsel Dorong Masyarakat Miliki Kesempatan Yang Sama

Penulis
tri
-
0

Link, Banjarbaru – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan terus mendorong masyarakat kalangan menengah ke bawah, memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang, berdaya saing, dan berkontribusi terhadap perekonomian nasional dan daerah.

Dalam hal ini, Wagub Hasnuryadi menyampaikan apresiasi kepada Presiden Prabowo Subianto beserta jajaran Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian UMKM dan seluruh pihak perbankan atas perhatian besar dan komitmen kuat dalam memperkuat ekonomi rakyat terutama di sektor UMKM.

Demikian disampaikan Wagub Hasnuryadi melalui Plh Sekdaprov Ariadi Noor pada Akad Massal Kredit Usaha Rakyat (KUR) 800.000 Debitur Penciptaan Lapangan Kerja dan Peluncuran Kredit Program Perumahan (KPP), pada Selasa (21/10/2025), di aula KH Idham Chalid Kantor Gubernur di Banjarbaru.

Turut hadir, Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Kalsel Gusti Yanuar Rifai, Direktur Bank Kalsel Fahrudin beserta jajaran direksi dan komisaris, serta para nasabah atau mitra binaan Bank Kalsel/Bank Kalsel Syariah.

Akad massal KUR dan peluncuran KPP dipusatkan di Kota Surabaya Jawa Timur, dan diikuti serentak secara virtual oleh 38 provinsi, termasuk Kalsel.

Program KUR dan KPP menurut Wagub Hasnuryadi dalam sambutannya yang dibacakan Ariadi, merupakan langkah konkrit pemerintah dalam memperkuat sektor riil, membuka lapangan kerja baru serta memberikan akses pembiayaan yang lebih luas dan inklusif bagi masyarakat produktif di seluruh pelosok negeri.

KUR terbukti menjadi instrumen penting dalam mendorong ekonomi kerakyatan, memperkuat usaha mikro, kecil, dan menengah, serta meningkatkan pemerataan kesejahteraan di berbagai daerah.

Provinsi Kalsel pun siap menjadi bagian dari upaya nasional dalam memperluas akses pembiayaan bagi masyarakat melalui semangat kolaborasi antara pemerintah, perbankan, dan pelaku usaha.

Disampaikan juga harapan Wagub Hasnuryadi, Program KUR dan KPP ini dapat terus diperluas dan berkelanjutan agar manfaatnya semakin dirasakan masyarakat, tidak hanya di kota, juga hingga ke pelosok desa sebagai wujud nyata kehadiran negara dalam meningkatkan kesejahteraan rakyatnya.

Sebelum bergabung secara virtual dengan acara di Surabaya, para pelaku UMKM diberikan kuis atau sejumlah pertanyaan yang disertai dengan door prize dari Bank Kalsel jika menjawab pertanyaan MC dengan benar.

Khusus tentang KPP, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, program ini dapat mendorong pelaksanaan pembangunan dan renovasi rumah guna mensukseskan Program 3 Juta Rumah yang menjadi program prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Melalui KPP, pemerintah akan memberikan kredit/pembiayaan modal kerja UMKM berupa individu atau badan usaha untuk mendukung program prioritas bidang perumahan.

“Hari ini pemerintah meluncurkan KPP dengan harapan semakin banyak pembangunan rumah baru maupun renovasi rumah masyarakat,” ujarnya.

Airlangga berharap Gubernur, Bupati serta Walikota serta perbankan penyalur dari seluruh provinsi di Indonesia ikut mendukung penyaluran KPP. Apalagi dalam pembangunan perumahan akan membuka banyak lapangan pekerjaan bagi masyarakat sekaligus menggerakkan perekonomian nasional.

“Saya minta Gubernur dan Bupati serta Walikota doronglah kontraktor daerah untuk bangun rumah untuk masyarakat. Kredit Program Perumahan ini bagian dari Program Presiden Prabowo Subianto yakni untuk mendorong Program 3 Juta Rumah. Para debitur KUR dan KPP ini juga pahlawan ekonomi Indonesia,” terangnya. (tri)

Dorong Pertumbuhan UMKM, Disparpora Kotabaru Kembali Gelar Festival Akrab

Penulis
wahyu
-
0

Link, Kotabaru – Festival Ajang Kreativitas Bamega (Akrab) kembali digelar Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga (Disparpora) Kabupaten Kotabaru yang bekerja sama dengan Gerakan Ekonomi Kreatif (Gekraf). Festival ini sebagai salah satu upaya, untuk mendorong pertumbuhan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) serta sebagai wadah kreativitas masyarakat.

Festival ini dibuka langsung oleh Kepala Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga, Sonny Tua Halomoan yang berlangsung di Objek Wisata Sirig Laut, Kotabaru, pada tanggal 21 hingga 24 oktober 2025 dan sekaligus menyemarakkan Pekan Hari Ekonomi Kreatif Nasional (Hekrafnas).

Sementara itu dalam sambutannya, Sonny menyampaikan tahun ini Festival Akrab 2025 mengangkat tema “Kotabaru Hebat, Ekraf Banua Melesat” yang diharapkan dapat menjadi sebuah doa dan harapan besar untuk meningkatkan perekonomian masyarakat.

“Kotabaru Hebat adalah sebuah fakta, kita hebat karena budaya kita yang kaya, alam yang indah, dan manusia-manusianya yang tangguh. Kita ingin kreativitas ini tidak hanya menjadi hobi, karya seni, tetapi menjadi lokomotif ekonomi baru yang mensejahterakan masyarakat,” ungkapnya, Selasa (21/10/2025).

Selain itu, ia juga mengajak seluruh masyarakat Kabupaten Kotabaru untuk ikut meramaikan festival akrab ini, sebagai wujud ikut serta mendorong kreativitas ekonomi kreatif Bumi Saijaan.

“Kepada seluruh masyarakat Kotabaru, saya mengajak, mari kita banjiri festival ini, mari kita ramaikan dan apresiasi karya mereka, yang paling penting mari kita beli produk-produk lokal kebanggan kita. Dukungan kita adalah bahan bakar bagi mereka untuk terus melesat,” paparnya.

Diakhir sambutannya, Ia juga mengatakan, Disparpora berkomitmen penuh untuk menjadi sahabat bagi para pelaku usaha ekonomi kreatif.

“Disparpora sendiri melalui bidang pertunjukan, event dan akrab ini akan mengawal karya-karya bapak ibu, sampai nanti masuk dalam sertifikat hak atas kekayaan intelektual, jadi kalau nanti melakukan sebuah karya dan karya itu asli milik bapak ibu, kita patenkan, kita sertifikatkan masuk dalam hak atas kekayaan intelektual, sehingga tidak bisa diakui orang lain, daerah lain, bahkan negara lain,” jelasnya.

Sebelum membuka kegiatan tersebut, Kepala Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga, bersama Camat Pulau Laut Utara, Camat Pulau Laut Sigam dengan didampingi Ketua DPC Gekraf Kotabaru, mengunjungi stand-stand pameran festival akrab 2025.

Festival Akrab tersebut juga dirangkai dengan kegiatan workshop dan bimtek dan Lomba-lomba yang dapat diikuti seluruh masyarakat. (wahyu/medcen ktb)

Transformasi Digital Sektor Konstruksi PUPR Kalsel Gelar Workshop BIM Jembatan Pulau Laut 

Penulis
tri
-
0

Link, Banjarbaru – Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) terus berinovasi dalam mendukung transformasi digital sektor konstruksi. Salah satu langkah nyatanya diwujudkan melalui Workshop Implementasi Building Information Modeling (BIM) Jembatan Pulau Laut, di Banjarbaru, Selasa (21/10/2025).

Kegiatan ini dihadiri secara daring oleh Direktur Jenderal Bina Marga Kementerian PUPR RI, Roy Rizali Anwar, serta diikuti oleh peserta dari berbagai unsur teknis bidang jalan dan jembatan.

Plt Kepala Dinas PUPR Kalsel, M. Yasin Toyib diwakili oleh Plt Kepala Seksi Pembinaan Teknis Jalan dan Jembatan, Lisa Hardianti menyampaikan bahwa pembangunan infrastruktur di Kalimantan Selatan merupakan bagian penting dari upaya pemerintah daerah untuk memperkuat konektivitas wilayah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Salah satu proyek strategis yang tengah menjadi perhatian adalah pembangunan Jembatan Pulau Laut, yang diharapkan mampu membuka keterisolasian kawasan pesisir selatan dan memperlancar arus distribusi barang serta mobilitas masyarakat.

“Namun, seiring meningkatnya kompleksitas pekerjaan konstruksi dan tuntutan efisiensi, akurasi, serta akuntabilitas, kita memerlukan pendekatan baru yang lebih terintegrasi, transparan, dan berbasis data digital. Di sinilah Building Information Modeling (BIM) hadir sebagai solusi yang sangat relevan,” kata Lisa.

BIM, lanjut Lisa, bukan sekadar alat permodelan tiga dimensi, tetapi juga sistem manajemen informasi yang terintegrasi sejak tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga pengawasan pekerjaan konstruksi. Dengan penerapan BIM, setiap elemen proyek dapat dikelola secara digital, sehingga meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akurasi data dalam pengambilan keputusan.

Penerapan BIM pada paket pembangunan Jembatan Pulau Laut menjadi langkah penting bagi Kalimantan Selatan untuk memulai era digitalisasi konstruksi yang modern dan berkelanjutan.

“Jembatan ini bukan hanya infrastruktur penghubung antarwilayah, tetapi juga simbol kemajuan daerah menuju tata kelola infrastruktur berbasis teknologi,” ungkapnya.

Ia berharap kegiatan workshop ini dapat meningkatkan pemahaman dan kompetensi para peserta dalam menerapkan konsep BIM di bidang jalan dan jembatan.

Selain itu, kegiatan ini menjadi momentum bagi Dinas PUPR Kalsel untuk memperkuat kapasitas sumber daya manusia agar siap menghadapi tantangan implementasi sistem konstruksi digital di masa depan.

“Mari kita jadikan workshop ini sebagai ajang berbagi pengalaman, memperluas wawasan, dan memperkuat sinergi dalam mewujudkan tata kelola infrastruktur yang lebih baik,” pungkasnya.

Dengan terselenggaranya kegiatan ini, Dinas PUPR Kalsel menegaskan komitmennya untuk terus beradaptasi terhadap perkembangan teknologi dan mendorong efisiensi dalam setiap proyek pembangunan, menuju Kalimantan Selatan yang semakin terkoneksi, maju, dan berdaya saing. (tri)

Tiga Raperda Disampaikan Pemko Banjarbaru, Salah Satunya Tentang Ketenagakerjaan 

Penulis
zai
-
0

Link, Banjarbaru – Tiga Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) disampaikan Pemerintah Kota (Pemko) Banjarbaru di Rapat Paripurna DPRD Kota Banjarbaru, Selasa (21/10/2025). Tiga Raperda yang disampaikan yakni, Raperda Tentang Ketenagakerjaan, Raperda tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dan Raperda tentang Garis Sempadan Sungai.

Usai memimpin rapat di Ruang Graha Paripurna, Ketua DPRD Kota Banjarbaru, Gusti Rizky Sukma Iskandar Putera mengatakan, terkait tiga Raperda yang disampaikan Pemko Banjarbaru, khususnya Raperda Tentang Ketenagakerjaan diharapkan menjadi standarisasi bagi tenaga kerja di Kota Banjarbaru, khususnya berkenaan dengan upah yang nantinya akan diatur dalam Raperda tersebut, tak terkecuali terkait perlindungan hak-hak yang harus diperoleh tenaga kerja.

“Hal ini berkaitan dengan semakin dibutuhkannya lapangan kerja di Kota Banjarbaru, sehingga Pemko Banjarbaru merasa hal ini harus dibuatkan aturan terkait ketenagakerjaaan ini,” ujarnya.

Politisi Golkar ini juga memberikan dukungan penuh dengan telah disampaikannya Raperda yang mengatur tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) demi keberlangsungan dan keberlanjutan lingkungan hidup, yakni lingkungan yang bersih bagi masyarakat. “Artinya kita perlu secara komperhensif melihat potensi peluang ke depan agar lingkungan hidup dapat terjaga dengan baik seiring semakin pesatnya pertumbuhan penduduk di Kota Banjarbaru,” ucapnya.

Begitu juga terkait dengan Raperda yang mengatur tentang Garis Sempadan Sungai, lanjut Rizky Sukma, karena merupakan salah satu upaya mitigasi Pemko Banjarbaru dalam menanggulangi permasalahan banjir dengan melakukan normalisasi sungai, tak terkecuali pada garis sempadan sungai. “Karena masih perlu ditata lagi agar kedepannya tidak terjadi lagi banjir di beberapa titik yang ada di Kota Banjarbaru,” katanya.

Menyampaikan sambutan Wali Kota Banjarbaru, Hj Erna Lisa Halaby. Pelaksana Harian (Plh) Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Banjarbaru, Rahmat Taufiq mengatakan, pembangunan di sektor ketenagakerjaan memegang peranan penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan rakyat.

“Penting bagi Pemko Banjarbaru untuk berinisiatif membentuk regulasi terkait ketenagakerjaan yang tidak hanya reaktif tetapi juga preventif, salah satunya dengan fokus menjamin hak-hak tenaga kerja, termasuk hak atas upah yang adil, jaminan sosial, keselamatan dan kesehatan kerja, jam kerja yang layak, dan perlindungan hukum terhadap PHK atau perselisihan hubungan kerja,” jelasnya.

lanjut membacakan sambutan Walikota Banjarbaru. Pejabat definitif Kepala Inspektorat Kota Banjarbaru mengungkapkan, Raperda tentang RPPLH sebagai instrumen perencanaan yang memiliki fungsi untuk menyelaraskan kebijakan lingkungan, baik yang dibuat oleh lembaga yang secara khusus diberi tugas mengelola lingkungan maupun lembaga lainnya.

“Raperda RPPLH ini bukan sekedar dokumen formalitas, melainkan wujud komitmen kolektif kita untuk mewariskan lingkungan yang lestari bagi generasi mendatang. Kami berharap, dalam forum paripurna yang terhormat ini, Raperda ini dapat dibahas secara cermat dan mendalam, sehingga menghasilkan sebuah Peraturan Daerah yang kuat, efektif, dan mampu menjawab kebutuhan riil masyarakat. Sinergi antara eksekutif dan legislatif menjadi kunci utama dalam menyempurnakan Raperda ini menjadi Peraturan Daerah yang bermanfaat,” tuturnya.

Begitu juga terkait Raperda tentang Garis Sempadan Sungai, tambah Rahmat Taufiq, dimana sungai merupakan salah satu sumber daya alam yang sangat penting bagi kehidupan. dan sungai tidak hanya berfungsi sebagi sumber air, tapi juga sebagai penopang ekosistem yang seimbang. “Saya menguapkan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada anggota DPRD. Saya berharap dalam waktu yang tidak terlalu lama ketiga Raperda yang telah disampaikan hari ini dapat diproses sesuai mekanisme dan peraturan yang berlaku,” tutupnya.(zainudin/BBAM)

Lindungi Masyarakat Pesisir, DKP Kalsel Berikan Edukasi dan Mitigasi Bencana

Penulis
tri
-
0

Link, Banjarbaru – Melalui kegiatan mitigasi bencana dan edukasi, Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Kalimantan Selatan menunjukkan komitmennya dalam melindungi wilayah pesisir. Kegiatan ini dilaksanakan di lima kabupaten pesisir, yakni Kotabaru, Tanah Bumbu, Tanah Laut, Kabupaten Banjar, dan Barito Kuala.

Kegiatan ini menggandeng Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) setempat serta melibatkan berbagai elemen masyarakat, seperti kelompok nelayan, komunitas pesisir, dan kini juga menyasar pelajar tingkat sekolah dasar. Program ini mencakup edukasi tentang penanggulangan pascabencana, pentingnya menjaga lingkungan pesisir, pengelolaan sampah, serta pelestarian hutan mangrove.

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Selatan, Rusdi Hartono, menyampaikan bahwa wilayah pesisir merupakan kawasan yang sangat rentan terhadap bencana, baik banjir, abrasi, maupun dampak perubahan iklim lainnya. Oleh karena itu, pendekatan kolaboratif dan edukatif menjadi kunci keberhasilan dalam upaya mitigasi ini.

“Wilayah pesisir itu memang rawan terjadi bencana. Maka dari itu, kami tidak hanya fokus pada penanganan setelah bencana, tetapi juga bagaimana masyarakat, termasuk anak-anak, bisa memahami sejak dini apa yang harus dilakukan sebelum dan sesudah bencana terjadi,” ungkap Rusdi Hartono di Banjarbaru, Selasa (21/10/2025).

Selain sosialisasi kepada masyarakat dewasa dan nelayan, DKP juga aktif mengadakan penyadartahuan kepada siswa-siswi SD kelas 4 hingga 6, terutama tentang dampak sampah laut dan pentingnya menjaga hutan mangrove sebagai benteng alami dari abrasi serta sebagai tempat berkembang biaknya biota laut.

“Anak-anak nelayan juga perlu tahu bagaimana menjaga laut, tidak membuang sampah sembarangan, serta mengenal apa itu mangrove dan fungsinya bagi ekosistem. Banyak dari mereka belum tahu kalau mangrove itu bisa mencegah abrasi dan tempat berkembangnya ikan,” lanjut Rusdi.

Salah satu inovasi kegiatan tahun ini adalah edukasi langsung di sekolah-sekolah pesisir, dengan pendekatan interaktif dan praktik sederhana seperti aksi bersih pantai dan penanaman mangrove. Hal ini dilakukan agar generasi muda lebih peduli terhadap lingkungan sekitarnya dan dapat menjadi agen perubahan di masa depan.

Dampak bencana seperti banjir dan cuaca ekstrem diketahui turut mempengaruhi ekonomi masyarakat pesisir, terutama para petambak dan nelayan. Oleh karena itu, program ini juga diharapkan dapat membantu meningkatkan ketangguhan ekonomi masyarakat melalui pelestarian lingkungan yang berkelanjutan.

“Sekarang ini kami juga mendukung penanaman mangrove di sekitar tambak, supaya para petambak juga merasa terbantu. Ini langkah kecil tapi sangat berdampak untuk jangka panjang,” tutup Rusdi.

Dengan adanya kegiatan ini, Dinas Kelautan dan Perikanan Kalimantan Selatan berharap dapat membentuk masyarakat pesisir yang lebih tangguh, sadar lingkungan, dan siap menghadapi perubahan iklim maupun bencana yang mungkin terjadi di kemudian hari. (tri)

CISSReC Soroti Setahun UU PDP yang Belum Efektif

Penulis
nana
-
0
CISSReC Soroti Setahun UU PDP yang Belum Efektif
Ilustrasi pembobolan data pribadi (Foto: Dokumentasi CISSReC)

Link,Jakarta – Satu tahun telah berlalu sejak berakhirnya masa transisi Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) selama dua tahun sejak resmi diundangkan, namun implementasinya masih jauh dari harapan publik. Chairman Lembaga Riset Keamanan Siber (CISSReC), Pratama Persadha, menyoroti setahun UU Perlindungan Data Pribadi (PDP).

“UU PDP sejatinya menjadi tonggak penting bagi Indonesia untuk menegakkan kedaulatan data dan melindungi hak warga negara atas informasi pribadinya. Namun, tanpa pelaksanaan yang konkret dan institusi pelaksana yang kuat, regulasi ini akan kehilangan maknanya,” kata Pratama dalam keterangannya, Senin (20/10/2025).

“Penipuan online yang merajalela, maraknya judi online, hingga berbagai modus scam yang memanfaatkan rekayasa sosial dan kecerdasan buatan. Pola serangan digital ini menandakan bahwa data pribadi warga telah menjadi komoditas yang diperdagangkan secara ilegal di ruang siber,” ujarnya.

Menurut Pratama, ketiadaan lembaga otoritatif yang menjalankan fungsi pengawasan dan penegakan hukum secara tegas membuat situasi ini kian mengkhawatirkan. Badan Pelindungan Data Pribadi (Badan PDP) yang diamanatkan oleh UU PDP seharusnya telah menjadi garda depan dalam memastikan kepatuhan lembaga dan perusahaan terhadap prinsip-prinsip perlindungan data.

“Sayangnya, hingga kini pembentukannya belum dilakukan oleh Presiden. UU ini juga belum terealisasi secara efektif karena Peraturan Pemerintah (PP) sebagai dasar teknis implementasi juga belum terbit,” ucapnya.

Tanpa Badan PDP dan Peraturan Pemerintah PDP, lanjut dia, mekanisme penegakan hukum, tata kelola data, serta standar kepatuhan tidak memiliki kejelasan operasional. Akibatnya, regulasi yang seharusnya memberikan rasa aman justru masih menjadi simbol tanpa daya eksekusi.

“Kehadiran Badan PDP bukan sekadar kebutuhan administratif, melainkan sebuah urgensi strategis nasional. Lembaga ini harus dibentuk dengan fondasi yang kuat, independen, dan bebas dari intervensi politik,” kata Pratama.

Lebih penting lagi, kepemimpinan lembaga ini tidak boleh sekadar berdasarkan penunjukan politik. Namun, harus didasarkan pada kompetensi teknis dan pengalaman yang mendalam dalam bidang keamanan siber, tata kelola data, serta privasi digital.

Sosok yang memimpin Badan PDP harus memahami tidak hanya sisi hukum, tetapi juga dinamika teknis serangan siber, struktur data lintas sektor, serta strategi mitigasi risiko yang adaptif terhadap perkembangan teknologi global. Tanpa kepemimpinan yang kompeten, lembaga ini berisiko menjadi sekadar simbol administratif.

Momen ini juga hampir bersamaan dengan satu tahun masa pemerintahan Prabowo-Gibran, namun hingga kini, Badan Pelindungan Data Pribadi (Badan PDP) yang secara tegas diamanatkan kepada Presiden dalam Pasal 58 UU PDP belum juga dibentuk. Mengingat pembentukan Badan PDP merupakan kewajiban hukum yang dibebankan langsung kepada Presiden.

“Masyarakat kini semakin membutuhkan perlindungan nyata. Jika pemerintah ingin memastikan transformasi digital berjalan dengan aman dan berkelanjutan, maka percepatan implementasi UU PDP dan pembentukan Badan PDP harus menjadi prioritas utama,” ujar Pratama menandaskan. (rri.co.id).

Kejaksaan Agung Kembalikan Rp13,25 T ke Negara, Prabowo Beri Apresiasi

Penulis
nana
-
0
Kejaksaan Agung Kembalikan Rp13,25 T ke Negara, Prabowo Beri Apresiasi
Presiden Prabowo Subianto di Gedung Utama Kompleks Kejaksaan Agung RI, Jakarta, Senin (20/10/2025). BPMI Setpres

Link, Jakarta – Presiden Prabowo Subianto menyampaikan apresiasi kepada jajaran Kejaksaan Agung Republik Indonesia atas keberhasilannya menyerahkan uang pengganti kerugian negara sebesar Rp13,25 triliun dari perkara tindak pidana korupsi pemberian fasilitas ekspor crude palm oil (CPO) dan turunannya.

Presiden menegaskan bahwa nilai pengembalian tersebut memiliki potensi besar untuk dimanfaatkan bagi kesejahteraan masyarakat apabila dikelola secara tepat dan transparan.

“Rp13 triliun ini kita bisa memperbaiki, merenovasi lebih dari 8.000 sekolah. Kalau satu kampung nelayan kita anggarkan Rp22 miliar, maka dengan nilai ini kita bisa membangun sekitar 600 kampung nelayan. Yang dimana kampung dengan fasilitas yang selama 80 tahun Republik berdiri belum banyak tersentuh,” ujar Presiden dalam sambutannya pada acara penyerahan uang pengganti di Gedung Utama Kompleks Kejaksaan Agung RI, Jakarta, Senin (20/10/2025).

Presiden menjelaskan bahwa pembangunan desa nelayan modern menjadi salah satu prioritas pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir. Targetnya, hingga akhir 2026 akan dibangun 1.100 desa nelayan, masing-masing dengan fasilitas penunjang dan anggaran sekitar Rp22 miliar per desa.

“Sekarang kita memperbaiki dan membangun desa-desa nelayan dengan fasilitas modern. Rencananya sampai akhir 2026 kita akan dirikan 1.100 desa nelayan. Jadi Rp13 triliun ini berarti kita bisa membangun 600 kampung nelayan,” ungkapnya.

Selain itu, Presiden menyoroti bahwa praktik korupsi di sektor sumber daya alam merupakan bentuk penyimpangan besar yang merugikan bangsa. Ia mengingatkan, keberhasilan Kejaksaan Agung dalam mengembalikan uang negara harus menjadi momentum untuk memperkuat penegakan hukum dan menghentikan praktik ilegal lainnya.

“Kegiatan-kegiatan ilegal seperti penyelundupan timah dan turunannya dari Bangka Belitung telah kita hentikan. Ini dilakukan oleh Satgas Penertiban Kawasan Hutan bersama TNI, Kejaksaan, Polisi, dan Bea Cukai. Kerugian dari praktik itu diperkirakan mencapai Rp40 triliun per tahun dan telah berlangsung hampir 20 tahun,” jelasnya.

Presiden juga menyoroti praktik tambang ilegal, under invoicing, over invoicing, dan miss invoicing yang selama ini menjadi sumber kebocoran keuangan negara.

“Kalau kita ambil angka rendahnya, sekitar Rp20 triliun per tahun, lembaga internasional memperkirakan kerugiannya mencapai 3 miliar dolar setahun. Jika dikalikan 20 tahun, nilainya sekitar Rp800 triliun. Ini adalah penipuan terhadap bangsa sendiri,” tegasnya.

Presiden Prabowo menegaskan, pemerintah berkomitmen memastikan pengelolaan hasil pengembalian aset negara digunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat, terutama untuk pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan masyarakat pesisir. (BPMI Setpres).

1...919293...1,390Halaman 92 dari 1,390