Link,Martapura – Keputusan Disdik Kabupaten Banjar melakukan pemecatan Elly Meliyani, tenaga kontrak di bagian Umum Kepegawaian (Umpeg) pada Dinas Pendidikan (Disdik), berbuntut panjang. Ketua DPRD Banjar HM Rofiqi bahkan mengusulkan pembentukan panitia khusus (pansus) untuk mengusut masalah tersebut.
Pemecatan Elly Meliyani, tenaga kontrak di bagian Umpeg Disdik Pemkab Bajar pada 21 November 2023 lalu selagi menjalan ibdaha umroh mendapat respon keras dari DPRD Kabupaten Banjar.
“Untuk mengungkap tuntas masalah ini saya usulkan pembentukan Tim Pansus,” ujar Rofiqi usai menghadiri gelaran Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi IV DPRD bersama Disdik Kabupaten Banjar pada, Kamis (30/11/2023) dengan agenda menindaklanjuti Perihal Pemberhentian Pegawai Tidak Tetap (PTT) di Disdik Kabupaten Banjar.
Secara kultur tambanya, Kabupaten Banjar adalah daerah Islami, dan berjuluk sebagai Kota Serambi Makkah. Ketika ada seorang pegawai atau PTT tengah menjalankan ibadah umrah diberhentikan, menurutnya itu hal yang salah apapun alasannya
Sebab, lanjut HM Rofiqi lebih jauh, berdasarkan keyakinan masyarakat di Kabupaten Banjar, umrah dan berhaji ke tanah suci merupakan panggilan Allah SWT.
“Kalau PTT ini diberhentikan dengan dalih tidak masuk kerja selama 3 hari di Februari dan 11 hari selama menjalankan ibadah umrah, inikan tidak adil. Karena ada PTT di Kabupaten Banjar yang tidak masuk kerja selama satu tahun tidak diberhentikan, saya punya datanya,” ujarnya.
Tak hanya itu, ia juga menilainya, pemberhentian PTT dengan alasan keagamaan merupakan salah satu tindakan penistaan terhadap agama.
“Hal ini juga harus dikaji. Karena itu, kami dari Fraksi Gerindra dan fraksi lainnya di DPRD Kabupaten Banjar akan segera membentuk Tim Pansus Umrah. Biar masyarakat tahu dan tereduksi, bahwa hal-hal seperti ini harus kita lawan. Ini duit negera bukan duit punya dia, kok sok-sokan memberhentikan orang, inikan kacau,” ucapnya.
Dengan terbentuknya Tim Pansus, tambah HM Rofiqi lebih jauh, tentunya tidak hanya persoalan PTT di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Banjar dapat diungkapkan. Melainkan, beberapa proyek yang terindikasi adanya dugaan korupsi dapat terungkap.
“Positif Tim Pansus akan dibentuk, kalau perlu kita minta atensi dari KPK. Karena saya yakin banyak penjahat yang melakukan korupsi pada proyek Dinas Pendidikan,” pungkasnya. (zainuddin/BBAM)
