Link, Jakarta – Pemerintah Indonesia mengambil langkah cepat menanggapi rangkaian bencana hidrometeorologi akibat cuaca ekstrem yang melanda Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat sejak Senin (24/11/2025).
Penanganan bencana ini menjadi fokus Rapat Tingkat Menteri (RTM) yang digelar Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) bersama Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) serta unsur kementerian/lembaga terkait, secara hybrid dari Ruang Pusat Pengendali dan Operasi (Pusdalops) BNPB, Jakarta Timur, Kamis (27/11/2025).
Menko PMK Pratikno menyampaikan arahan Presiden Prabowo Subianto agar seluruh kementerian dan lembaga, di pusat maupun daerah, memprioritaskan keselamatan masyarakat serta memastikan pemenuhan kebutuhan dasar hingga tahap pemulihan pascabencana. “Bapak Presiden Prabowo Subianto sudah memerintahkan kepada kami untuk serius dalam penanganan darurat bencana ini. Di saat kita melakukan penanganan darurat, tapi di saat yang sama kita mempersiapkan pascadaruratnya untuk pemulihan, karena ini infrastruktur juga harus pulih,” kata Pratikno.
Ia menjelaskan, Siklon Tropis Senyar membawa hujan sangat tinggi di tiga provinsi terdampak, memicu banjir, banjir bandang, dan longsor, serta mengganggu layanan transportasi dan pelayaran. “Ini telah memakan cukup banyak korban jiwa, tapi data masih di-update,” ujar dia.
Meski penyaluran bantuan terkendala akses darat, pemerintah menyiapkan pengiriman melalui udara. “Pemerintah melalui BNPB akan mengirimkan bantuan melalui udara. Kita tidak bisa mengirim bantuan melalui infrastruktur darat dan menunggu sampai in selesai,” jelas Pratikno.
Kepala BNPB Pimpin Penanganan Darurat Sumut
Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto yang berada di Sumatra Utara, memimpin penanganan darurat dari Posko Darurat Tarutung. BNPB memastikan operasi pencarian dan pertolongan menjadi prioritas, sambil mempersiapkan pemulihan infrastruktur dan layanan dasar. “Seperti yang telah kita lakukan sebelumnya di Majenang (Cilacap) dan Banjarnegara, operasi pencarian dan pertolongan akan menjadi prioritas utama, termasuk pemenuhan kebutuhan dasar warga terdampak,” kata Suharyanto.
BNPB juga akan menggelar Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) untuk meredistribusi curah hujan dan mempercepat penanganan darurat. Jajaran Kedeputian, Tenaga Ahli, dan Unsur Pengarah BNPB telah bergerak menuju wilayah terdampak, termasuk Aceh, Sumatra Barat, dan Sumatra Utara, sesuai pembagian tugas.
Sinergi Kementerian dan Lembaga
Wakil Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Diana Kusumastuti, melaporkan identifikasi kerusakan infrastruktur masih terkendala hujan. Empat jembatan putus di Aceh, dan sekitar 20 titik longsor sulit dipetakan di Sibolga dan Tapanuli Tengah. Alat berat telah dikirim untuk membuka akses ke lokasi terdampak. “Sampai saat ini kami sudah mengirimkan beberapa alat berat untuk membersihkan longsoran. Mudah-mudahan segera bisa sampai ke lokasi,” kata Diana.
Kementerian Kesehatan menyiagakan fasilitas kesehatan, mengirim tenaga cadangan, dan berkoordinasi dengan dinas kesehatan daerah agar layanan medis dan kegiatan belajar dapat kembali berjalan setelah situasi membaik.
Kementerian Dalam Negeri memberikan keleluasaan pemanfaatan Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk mendukung penanganan darurat.
Kepala Basarnas Muhammad Syafii melaporkan delapan operasi SAR berlangsung di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat, dengan fokus mengevakuasi warga terisolasi dan mencari korban yang belum ditemukan. “Kita menggelar delapan operasi baik itu di Aceh, Sumatra Utara dan Sumatra Barat. Saat ini sedang berjuang mengevakuasi korban yang terisolasi,” jelas Syafii.
BMKG menegaskan Siklon Tropis Senyar menjadi pemicu utama cuaca ekstrem. Meski siklon melemah, potensi cuaca ekstrem tetap ada akibat aktivitas MJO, terutama di Mandailing Natal dan Sumatra Barat. BMKG berkomitmen mendukung BNPB dalam penyelenggaraan OMC.
Menutup rapat, Menko PMK menegaskan seluruh daerah terdampak telah menetapkan status keadaan darurat, sebagai dasar percepatan pengerahan sumber daya dari pemerintah pusat. “Masing-masing daerah sudah menetapkan kondisi darurat. Ini yang menjadi dasar bagi kita untuk bergerak cepat memberikan dukungan semaksimal mungkin dari pusat ke daerah,” tegas dia.