Link, Martapura – Pendapatan daerah masih didominasi dana transfer dari pemerintah pusat. Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Banjar berkomitmen mengoptimalkan pendapatan melalui sumber lainnya dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran (TA) 2027.
Pernyataan tersebut disampaikan Wakil Bupati Kabupaten Banjar, Said Idrus Al Habsyie, saat menyampaikan Jawaban Bupati Banjar atas Pemandangan Umum Fraksi-fraksi DPRD terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) APBD TA 2027 dalam Rapat Paripurna yang dipimpin Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Banjar, H Irwan Bora, didampingi unsur pimpinan lainnya, pada Selasa (8/9/2026).
“Karena itu, optimalisasi PAD menjadi salah satu perhatian dalam RAPBD 2027. Langkah yang akan kami lakukan untuk memperkuat pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD), yakni melalui investasi, implementasi sistem digitalisasi, serta optimalisasi pengelolaan aset daerah sebagai tindak lanjut potensi pendapatan,” ujarnya.
Melanjutkan pembacaan Jawaban Bupati Banjar, Said Idrus mengatakan, Pemkab Banjar memproyeksikan pendapatan daerah dalam RAPBD 2027 sebesar Rp1,82 triliun. Dari jumlah tersebut, PAD ditargetkan mencapai Rp357 miliar, sedangkan lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar Rp33,2 miliar.
Tak hanya itu, menjawab pemandangan umum Fraksi Partai Golkar yang menyoroti sisi belanja RAPBD 2027 yang diproyeksikan mencapai Rp2,27 triliun, dan menilai besarnya anggaran belanja tidak otomatis menjamin keberhasilan pembangunan apabila tidak dibarengi program yang berkualitas, tepat sasaran, serta pekerjaan yang baik.
Said Idrus menegaskan bahwa dalam RAPBD TA 2027, fokus belanja diarahkan pada sektor-sektor yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat, mulai dari peningkatan kualitas pelayanan publik, percepatan pembangunan infrastruktur dasar, hingga pemberian stimulus bagi penguatan ekonomi masyarakat.
“Setiap program harus memiliki indikator keberhasilan yang terukur, transparan, dan memberikan dampak nyata serta berkelanjutan bagi kemakmuran masyarakat Kabupaten Banjar,” katanya.
Dalam belanja daerah, Pemkab Banjar juga menaruh perhatian pada penanganan bencana, seperti Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla), serta mitigasi bencana banjir yang menjadi pertimbangan dalam penyusunan anggaran 2027.
Dalam rapat tersebut, seluruh fraksi DPRD Kabupaten Banjar menyetujui jawaban pemerintah daerah dan meminta pembahasan Raperda APBD TA 2027 untuk dilanjutkan ke tahap berikutnya. (znd/link)
 Banjar berkomitmen mengoptimalkan PAD dalam RAPBD 2027, Target Capai Rp357 Miliar){kind=link}