Link, Martapura – Angka kemiskinan di Kabupaten Banjar tercatat masih tinggi. Data angka kemiskinan Tahun 2022 akan dimutakhirkan pada 2023. Angkanya berkisar 37.902 KK atau 151.276 individu yang diverifikasi dan validasi.
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan (Bappeda Litbang) Kabupaten Banjar menggelar Rapat Koordinasi (Rakoor) verifikasi dan validasi angka kemiskinan dan Pemanfaatan Pensasaran, Percepatan, Penghapusan Masyarakat Miskin Ekstrem (P3KE).
Sekda Pemkab Banjar HM Hilman mengingatkan, rakoor dilaksanakan sebagai tindak lanjut dari penanggulangan kemiskinan pada 31 Agustus lalu. Rakoor kali ini difokuskan untuk memvalidasi data P3KE di Kabupaten Banjar.
“Jadi kami memvalidasi semua data tersebut, datanya akan diserahkan ke kecamatan untuk diteruskan ke desa dan kelurahan melalui musyawarah tersebut data difinalisasikan,” ujarnya saat membuka rakor akhir pekan tadi, di Kantor Bappeda Litbang Kabupaten Banjar.
Ia berharap, data benar-benar valid yang sudah dilakukan verifikasi dari bawah. Dari data yang valid tersebut nantinya akan di SK kan oleh Bupati Banjar sebagai basis data kebijakan pemerintah daerah untuk melakukan upaya penanggulangan kemiskinan, khususnya saat ini menghapus kemiskinan ekstrem dan bisa menurunkan angka kemiskinan, melalui program yang dilaksanakan untuk tahun mendatang diselaraskan dengan program dari pemerintah pusat.
Dikatakan Hilman, program yang diberikan pemerintah kepada masyarakat untuk mengurangi dan menghapus kemiskinan ekstrem di Kabupaten Banjar berupa bantuan dan jaminan sosial. Salah satu program dimaksud, pemerintah daerah memberikan bantuan pangan untuk pengendalian inflasi sebanyak 10 Kg beras selama 3 bulan per Kepala Keluarga (KK).
“Rakoor kali ini untuk memperbaiki data-data tersebut hingga menjadi data yang valid dimiliki Pemerintah Kabupaten Banjar sebagai basis data untuk kebijakan selanjutnya,” jelasnya. (zainuddin/BBAM)
 verifikasi dan validasi angka kemiskinan){kind=link}